Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    JABAR ESKPRES -Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto- Ade Ruhandi ditutup dengan acara syukuran dan silaturami bersama pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor serta seluruh relawan.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikalkurdi, menjelaskan bahwa rangkaian acara pelantikan kepala daerah baru ini dimulai dari Istana Negara di Jakarta hingga penyambutan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

    “Usai dilantik, kedatangan bupati dan wakil bupati Bogor disambut oleh masyarakat di pintu keluar tol Jagorawi Citeureup. Kemudian diarak menuju gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk melaksanakan rapat paripurna,” ungkap Wanhai, Kamis (20/2).

    BACA JUGA: Resmi Ditahan, KPK Paparkan Kasus yang Jerat Hasto

    Setelah rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bogor, acara dilanjutkan dengan syukuran dan silaturahmi bersama pengurus Golkar dan seluruh relawan di kediaman Jaro Ade.

    “Karena ini adalah acara syukuran dan silaturahmi pengurus dan relawan Pak Jaro Ade, maka acara ini diselenggarakan di kediaman Wakil Bupati Bogor,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Amin Sugandi, menyampaikan permohonan maaf karena tidak mengundang partai politik lain di luar Partai Golkar, karena acara tersebut bersifat internal.

    BACA JUGA: Usai Dilantik, Bupati Bogor Langsung Tancap Gas Musnahkan 1 Ton Narkoba

    “Kami meminta maaf tidak mengundang partai koalisi dalam acara syukuran ini, karena ini adalah acara silaturahmi internal para relawan Pak Jaro Ade,” jelas Amin Sugandi.

    Amin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor 2024 yang berjalan sukses tanpa ekses.

    “Terima kasih kepada seluruh relawan partai koalisi yang telah berjuang dan menghantarkan Pak Rudy dan Pak Jaro Ade menjadi bupati dan wakil bupati Bogor untuk periode 2025-2030,” tuturnya.

    BACA JUGA: Sebelum Ditahan KPK, Hasto Ngaku Dicecar 62 Pertanyaan

    “Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawal visi dan misi kepala daerah yang baru agar terwujudnya Kabupaten Bogor yang istimewa menuju Kabupaten Bogor yang Gemilang,” pungkasnya.

  • Jelang Kongres Demokrat 2025: Emil Dardak Pastikan Jatim Solid Dukung AHY Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres Demokrat 2025: Emil Dardak Pastikan Jatim Solid Dukung AHY Kembali Jadi Ketum

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat akan menggelar Kongres pada 24-25 Februari 2025, yang menjadi ajang pemilihan ketua umum untuk periode 2025-2030. Salah satu dukungan kuat datang dari Demokrat Jawa Timur yang secara resmi menyatakan dukungannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali memimpin partai.

    Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa seluruh DPC Demokrat di Jawa Timur telah satu suara dalam mendukung AHY.

    “Semua 38 DPC, termasuk kami di DPD Demokrat Jatim sudah satu suara dan mendukung penuh AHY menjadi Ketum Demokrat 2025-2030,” kata Emil saat dikonfirmasi, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Emil, AHY telah terbukti berhasil memimpin Partai Demokrat dengan baik selama lima tahun terakhir. Bahkan, ia menjadi salah satu figur muda dengan approval rating tertinggi dalam kinerja menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Kita melihat komitmen beliau untuk terus membesarkan Partai Demokrat, dan kinerja beliau menjadi role model figur muda di Indonesia,” tambahnya.

    Wakil Gubernur Jawa Timur itu juga memastikan bahwa seluruh kader Demokrat di Jawa Timur akan memberikan dukungan penuh dalam Kongres mendatang. Ia optimistis di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat akan semakin berkembang dan solid.

    “Kami pastikan 38 DPC solid dukung AHY, karena semua kader Demokrat di Jawa Timur yakin AHY bisa membawa Demokrat semakin maju 5 tahun ke depan,” pungkas Emil. [tok/suf]

  • Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    PIKIRAN RAKYAT – Jihan Nurlela menjadi sorotan dalam pelantikan Kepala Daerah serentak pada 20 Februari 2025. Ia dikenal sebagai Wakil Gubernur termuda sekaligus satu-satunya kandidat wanita pada Pilkada Lampung 2024.

    Bersama pasangannya, Rahmat Mirzani Djausal, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Jihan Nurlela menunjukkan hasil elektabilitas yang signifikan dalam survei yang dilakukan LSI. Pasangan ini memperoleh angka elektabilitas sebesar 68,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rival politiknya, Arinal-Sutono, yang hanya meraih 22,3 persen.

    Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada Lampung 2024 dengan memperoleh 3.300.681 suara, yang setara dengan 82,69 persen dari total suara sah di provinsi tersebut.

    Profil Jihan Nurlela

    Memiliki nama lengkap Jihan Nurlela Chalim, ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 22 April 1994. Usianya kini baru menginjak 30 tahun 10 bulan. Ia merupakan adik dari mantan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Jihan adalah anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Provinsi Lampung pada periode 2019-2024.

    Jihan memiliki latar belakang pendidikan yang solid, yakni Sarjana Kedokteran dari Universitas Lampung dan Magister Manajemen dari Universitas Saburai Lampung. Selain itu, pengalaman sebagai anggota DPD RI Dapil Lampung periode 2019-2024 turut memperkuat kiprahnya.

    Dalam hal pendidikan nonformal, Jihan pernah menimba ilmu di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Al-Ishom Gleget, Jepara.

    Meskipun masih muda dan memiliki pendidikan yang berbeda, Jihan membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia melaporkan total harta kekayaannya kepada KPK sebesar Rp6.961.304.000, yang setara dengan Rp6,9 miliar.

    Dalam laporan tersebut, tercatat berbagai aset milik Jihan, antara lain tanah dan bangunan yang terletak di beberapa kawasan Lampung Timur dan Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp4,6 miliar. Selain itu, Jihan juga memiliki empat unit mobil yang total nilainya mencapai Rp785 juta.

    Jihan tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp294 juta dan kas atau setara kas sebesar Rp1,2 miliar. Seluruh harta kekayaan tersebut bebas dari beban utang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengembang Properti Harap Program 3 Juta Rumah Dongkrak Penjualan di Jawa Tengah Tahun 2025

    Pengembang Properti Harap Program 3 Juta Rumah Dongkrak Penjualan di Jawa Tengah Tahun 2025

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -Program 3 juta rumah yang direncanakan pemerintah diharapkan bisa mendongkrak penjualan properti di Jawa Tengah tahun 2025 ini.

    Pelaku industri sektor properti Jawa Tengah kini bersiap mendukung program tersebut dengan menggandeng sejumlah stakeholder.

    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah berencana membuat konsep baru dengan melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Tahun ini bersamaan dengan program pemerintah yaitu 3 juta rumah, DPD REI Jateng ingin membuat konsep baru dan pameran yang bisa melibatkan semua stakeholder. Kami mempunyai konsep bahwa setiap pameran akan menggandeng perbankan dari Himbara,” kata Ketua DPD REI Jateng, Harmawan Mardiyanto di sela Property Expo Semarang di Pollux Mall Paragon, Kamis (20/2/2025).

    Harmawan menambahkan, tahun 2024 lalu, kuota FLPP terbatas.

    Total secara nasional sebanyak 200.000 unit rumah setelah ada penambahan.

    Adapun DPD REI Jateng, sebutnya, mendapat kuota sekitar 16.000 unit rumah.

    “Tahun lalu, pada bulan Agustus, teman-teman sudah kehabisan (kuota) karena dibagi se-Indonesia. Jateng kebagian sekitar 16.000 unit. Sebenarnya banyak teman punya stok rumah yang sudah siap, sudah SP3K (surat penegasan persetujuan penyediaan kredit), siap mau akad tetapi tidak bisa karena kuota habis,” jelasnya.

    Ia berharap dengan bertambahnya kuota FLPP serta pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, program 3 juta rumah akan memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, khususnya yang ingin KPR melalui skema FLPP.

    “Tetapi untuk pasar rumah komersial, kita lihat sendiri memang perekonomian saat ini naik turun. Namun kami optimistis bahwa penjualan kawan-kawan yang komersial pun akan naik, karena biasanya mereka mau FLPP ternyata habis, mereka ‘switching’ ke komersial yang harganya masih terjangkau,” imbuhnya.

    Wakil Ketua Property Expo Semarang, Juremi menambahkan, untuk mendongkrak pasar properti di tahun 2025, REI Jateng akan menggelar Property Expo sebanyak delapan kali.

    Menurutnya, pameran menjadi alternatif bagi DPD REI Jateng untuk meningkatkan penjualan, terutama untuk perumahan komersial.

    “Untuk pameran ini ada 11 pengembang dan 3 pendukung, serta dari Bank BTN. Target kami, bisa terjual sebanyak 100 unit selama pameran yang berlangsung 20 Februari – 3 Maret 2025,” imbuhnya.

    Mortgage Business Officer BTN Kanwil Jateng DIY, Joko Surono menyampaikan, penting untuk mendekat ke masyarakat dalam menawarkan rumah, baik subsidi maupun komersial.

    “Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita tingkatkan untuk menjalin kerja sama REI dan BTN untuk tumbuh bersama. BTN ada promo KPR dengan skema FLPP bunga 5 persen,” imbuhnya. (idy)

  • KNPI Pamekasan Komitmen Menjadi Barometer Perkuat Karakter Bangsa

    KNPI Pamekasan Komitmen Menjadi Barometer Perkuat Karakter Bangsa

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Haidar Ansori komitmen menjadikan organisasi yang dipimpinnya sebagai barometer dalam memperkuat karakter bangsa.

    “Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KNPI merupakan wadah yang dapat mempertemukan beragam ide dan semangat kepemudaan, guna menciptakan inovasi maupun solusi terhadap berbagai persoalan bangsa,” kata Haidar Ansori, Kamis (20/2/2025).

    Guna mewujudkan itu, pihaknya komitmen menjalin sinergitas dan mendorong berbagai program pemerintah yang dapat meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan pemuda. “Sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi pemuda, kami harap nantinya bisa menjadi barometer dalam memperkuat karakter bangsa,” ungkapnya.

    “Hal ini bisa kita lakukan dengan komitmen bersama untuk selalu dapat menjaga sektor kebhinekaan yang menjadi salah satu dasar kekuatan bangsa Indonesia, termasuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas mantan Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Pamekasan.

    Guna merealisasikan itu, pihaknya juga komitmen untuk segera merampungkan komposisi kepengurusan yang akan dijalankannya. “Insya’ Allah dalam waktu dekat, kami fokus merampungkan susunan kepengurusan bersama tim formatur, sehingga bisa langsung bisa melaksanakan berbagai program,” pungkasnya

    Seperti diketahui, Haidar Ansori, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Pamekasan, Periode 2025-2028. Ia menggantikan Ali Hosnan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025) kemarin.

    Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’ yang dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori mendapat dukungan dari 36 suara hadir dari total 52 suara dari OKP maupun Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se Pamekasan.

    Kondisi tersebut sekaligus memperpanjang masa pengabdiannya bagi KNPI Pamekasan, sebab sebelumnya ia tercatat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, di bawah kepemimpinan sebelumnya, Ali Hosnan. [pin/kun]

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Aklamasi, Haidar Ansori Pimpin KNPI Pamekasan 2025-2028

    Aklamasi, Haidar Ansori Pimpin KNPI Pamekasan 2025-2028

    Pamekasan (beritajatim.com) – Haidar Ansori, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Periode 2025-2028.

    Penunjukan mantan Ketua Gerakan Pemudah Ka’bah (GPK) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-9 KNPI Pamekasan, di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jl Raya Panglegur 69-71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025).

    Dalam Musda yang mengusung tema ‘Pemuda Harapan Bangsa’, dihadiri Sekjen DPD KNPI Jatim, Aminuddin, perwakilan Forkopimda Pamekasan, dan lainnya. Haidar Ansori yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Pamekasan, dipercaya sebagai suksesor Ali Hosnan untuk masa empat tahun kedepan.

    Hal tersebut tidak lepas dari kepercayaan OKP maupun Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI se Pamekasan, yang menunjuk dirinya sebagai ketua. Di mana ia mendapatkan dukungan 36 suara hadir dari total 52 suara.

    “Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kami, mudah-mudahan kami dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggungjawab,” kata Haidar Ansori, Kamis (20/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak seluruh anggota KNPI Pamekasan, serta seluruh elemen kepemudaan di wilayah setempat, agar terus menjalin kolaborasi dan membangun sinergitas demi mewujudkan kemajuan generasi muda di masa depan.

    “Melalui kesempatan ini, kami bertekad menjadikan KNPI sebagai wadah yang dapat mempertemukan beragam ide dan semangat kepemudaan, guna menciptakan inovasi maupun solusi terhadap berbagai persoalan bangsa,” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyatakan kesiapannya menjalin sinergitas dan mendorong berbagai program pemerintah yang dapat meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan pemuda. “Sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi pemuda, kami harap nantinya bisa menjadi barometer dalam memperkuat karakter bangsa,” tegasnya.

    “Hal ini bisa kita lakukan dengan komitmen bersama untuk selalu dapat menjaga sektor kebhinekaan yang menjadi salah satu dasar kekuatan bangsa Indonesia, termasuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

    Guna merealisasikan itu, pihaknya juga komitmen untuk segera merampungkan komposisi kepengurusan yang akan dijalankannya. “Insya’ Allah dalam waktu dekat, kami fokus merampungkan susunan kepengurusan bersama tim formatur, sehingga bisa langsung bisa melaksanakan berbagai program,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas pelantikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua.

    Pelantikan pasangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) hari ini.

    Menurut dia, sebagai partai pengusung, Demokat siap mendukung mensukseskan program Khofifah-Emil, agar warga Jawa Timur semakin sejahtera.

    “Selamat kepada Ibu Khofifah dan Bapak Emil atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jawa Timur untuk memimpin kembali provinsi ini. Kami Fraksi Demokrat, sebagai partai pengusung, siap memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” ujarnya.

    Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Khofifah-Emil, Dokter Agung menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan rakyat dan kemajuan Jawa Timur.

    “Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Jawa Timur ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” kata Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut.

    Dia menjelaskan, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar kepemimpinan Khofifah dan Emil pada periode kedua ini terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.

    “Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan berkah dalam menjalankan amanah ini. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh setiap langkah demi kemajuan Jawa Timur,” kata pria kelahiran Banyuwangi tersebut.

    Seperti diketahui, pelantikan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa total pasangan calon yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo mencapai 481 pasangan calon.

    Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

    Dengan pelantikan ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus berkembang dan semakin sejahtera, melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak pada periode kedua ini.

    Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina memberikan pernyataan penuh semangat atas pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

    Menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat bersyukur dan bahagia karena berhasil mengantarkan Khofifah-Emil kembali memimpin Jatim di periode kedua.

    “Kami ikut senang, kalau dalam bahasa Jawa itu mengayu bagyo, ini bukti kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.” katanya.

    “Ini titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kami ketika di Pilgub 2024 lalu. Kedepan kita siap mengawal dan mensukseskan program Khofifah-Emil dan melanjutkan yang sudah bagus. Kader Demokrat akan menjadi garda terdepan mensukseskan program Khofifah-Emil,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Ponorogo-Pacitan-Trenggalek-Ngawi tersebut.

    Dengan dilantiknya pasangan Khofifah-Emil, Indra menegaskan bahwa partai Demokrat siap mendukung penuh pemerintahan mereka ke depan.

    “Kami bertekad untuk mengawal dan mempercepat tercapainya berbagai program yang telah dirancang oleh pasangan Khofifah-Emil. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur Khofifah dan Mas Emil akan dilanjutkan dengan semangat dan inovasi baru yang diusung oleh pasangan ini,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu