Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Gorontalo – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi memberhentikan Marten Taha dari keanggotaan partai berlambang beringin. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Skep-56/DPP/GOLKAR/II/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Golkar, Ghalieb Lahidjun, menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPD I Golkar Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu.

    Menurut Ghalieb, pemberhentian Marten Taha merupakan hasil proses panjang sejak 9 September 2024. Pada saat itu, DPD I Golkar Gorontalo telah memberhentikan Marten dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo.

    “Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang telah mencopot Marten dari jabatan Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo,” kata Ghalieb.

    Keputusan tersebut diambil karena Marten dianggap tidak mengamankan kebijakan DPP Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo 2024.

    Saat itu, DPP Golkar telah menetapkan pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi Marten Taha justru mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dari partai lain.

    “Dalam aturan partai, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena tidak mematuhi keputusan DPP terkait pencalonan kepala daerah,” tegasnya.

    Ghalieb menjelaskan, DPD Golkar Provinsi Gorontalo telah mengirimkan surat kepada DPP Golkar pada 17 Oktober 2024, yang berisi laporan mengenai pelanggaran tersebut.

    Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, DPP akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Marten Taha secara permanen.

    Ghalieb Lahidjun menambahkan, keputusan DPP Golkar ini bertujuan memberikan efek jera bagi para kader yang melanggar aturan organisasi.

    “Kami berharap keputusan ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader Golkar agar senantiasa mematuhi aturan partai dan menjaga soliditas organisasi,” tutupnya.

    Menanggapi keputusan ini, Marten Taha menyatakan menerima pemecatan tersebut sebagai konsekuensi dari langkah politik yang diambilnya pada Pilkada 2024.

    “Sebagai kader, saya menerima keputusan ini. Saya menyadari bahwa pencalonan saya sebagai wakil gubernur dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai,” kata Marten dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Marten, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, mengungkapkan bahwa keputusannya maju dalam Pilkada bukan semata-mata ambisi politik, melainkan sebagai bentuk upaya menyelamatkan kader partai.

    “Saya sudah memahami konsekuensi dari langkah politik yang saya ambil. Namun, saya tetap menghormati perjalanan saya bersama Partai Golkar selama hampir dua dekade,” ujar Marten.

  • LDII Jakut gandeng Densus 88 dan Kemenag edukasi tentang kebangsaan

    LDII Jakut gandeng Densus 88 dan Kemenag edukasi tentang kebangsaan

    Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya intoleransi dan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Jakarta Utara menggandeng Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri dan Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara untuk mengedukasi masyarakat tentang kebangsaan

    Ketua DPD LDII Jakarta Utara, Pudya Sanjaya menjelaskan edukasi tentang kebangsaan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ektremisme, dan terorisme.

    “Kami berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang bahaya intoleransi dan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” kata Pudya di Jakarta, Jumat.

    Ia merasa bersyukur kegiatan ini dapat terselenggara sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga persatuan, keamanan, serta ketahanan bangsa dari ancaman paham yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Menurut dia Indonesia adalah negara yang besar dengan keberagaman suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekuatan, bukan kelemahan.

    Oleh karena itu, lanjutnya semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, serta semangat gotong royong.

    Apalagi, lanjutnya di era digital ini, penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme semakin canggih dan sulit terdeteksi.

    Ia mengatakan deteksi dini menjadi hal yang sangat krusial agar kita bisa mencegah bibit-bibit perpecahan dan kekerasan sebelum berkembang lebih luas.

    “Salah satu langkah utamanya adalah dengan memperkuat pendidikan karakter, pemahaman agama yang moderat, serta meningkatkan sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat,” kata dia.

    DPD LDII Jakarta Utara menggelar sosialisasi kebangsaan dengan tema “Deteksi Dini Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, Terorisme, Moderasi, dan Kerukunan Umat Beragama Menuju Indonesia Emas 2045” bertempat di Ponpes Syarif Hidayatullah.

    “Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah paham-paham radikal serta memperkuat moderasi beragama,” kata dia

    Selain itu, DPD LDII Jakarta Utara berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang mendorong persatuan bangsa.

    “Kami akan terus mengedukasi warga agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara,” kata dia.

    Pudya berharap melalui sosialisasi ini, akan tumbuh kesadaran kolektif untuk terus menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 agar bangsa Indonesia semakin maju, sejahtera, dan tetap dalam bingkai persatuan.

    Pemateri dalam kegiatan ini AKBP Goentoro Wisnu dari Densus 88 Antiteror Polri yang memaparkan strategi pencegahan dini terhadap ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia.

    Selain itu, juga ada Ustad Umar Khairi, seorang mantan narapidana teroris yang kini aktif dalam program deradikalisasi.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara, H. Mawardi menyampaikan materi terkait peran moderasi beragama dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.

    Ia menekankan pentingnya membangun sikap toleransi dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Bersyukur kami masih diberikan nikmat hidup di Indonesia dengan nyaman di tengah keberagaman yang ada. Negara lain, hanya bisa menyatukan mata uang saja tapi tidak mampu mengelola perbedaan yang menjadi sunatullah,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Sekretaris DPD
    PDI Perjuangan
    Jawa Tengah,
    Sumanto
    , menolak memberikan komentar mengenai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang meminta kepala daerah dari kader PDI-P untuk menunda perjalanan retret di Akademi Militer (Akmil) Kabupaten Magelang.
    Sumanto menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Sambutan Gubernur Jateng Masa Jabatan 2025-2030 di Gedung Berlian DPRD Jateng, pada Jumat (21/2/2025).
    Ketika ditanya mengenai keberangkatan 19 kepala daerah di Jateng yang merupakan kader PDI-P, Sumanto memilih untuk tidak menjawab dan segera meninggalkan awak media.
    “Sekretaris DPD PDI-P tidak memberikan tanggapan ketika ditanya tentang instruksi Ketua Umum (larangan mengikuti retret) 19 kepala daerah (dari PDI Perjuangan) tidak berangkat?” tanya salah satu wartawan.
    Sumanto hanya terdiam dan berjalan cepat menuju Ruang VIP, menghindari pertanyaan tersebut.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam surat DPP PDI-P Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang diteken pada 20 Februari 2025.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Akmil Magelang.
    Bagi kepala daerah yang telah berangkat, diharapkan untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
    Arahan ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengonfirmasi bahwa ia tidak jadi berangkat ke Akmil Magelang dan mengikuti arahan DPP PDI-P.
    Sebagai gantinya, Agustina berencana menemui warga Semarang untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang terkait dengan banjir.
    “Kami, kader PDI Perjuangan, tidak ikut serta dalam acara Retret Magelang. Hari ini, kami akan fokus pada persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak banjir,” ujar Agustina saat dikonfirmasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Demokrat Pamekasan All Out Dukung AHY Jadi Ketum Lagi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pamekasan, komitmen memberikan dukungan penuh bagi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melanjutkan masa kepemimpinan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2025-2030.

    Hal tersebut disampaikan menjelang Kongres VI Partai Demokrat yang dijadwalkan digelar di pada 24-25 Februari 2025 mendatang. Di mana AHY kembali menjadi salah satu kandidat ketua umum yang akan bersaing pada perhelatan musyawarah tertinggi Partai Demokrat.

    “Pengurus dan kader di semua tingkatan di Pamekasan, sepakat dan solid mendukung AHY menjadi Ketum Demokrat, Periode 2025-2030,” kata DPD Partai Demokrat Pamekasan, Ismail, Jum’at (21/2/2025).

    Pihaknya menilai jika saat ini sosok AHY memiliki popularitas, kapabilitas dan integritas yang sulit ditandingi kandidat lainnya. “Hal itu ditunjukkan Mas AHY dalam menjaga soliditas partai di tengah badai perebutan kepemimpinan pada Kongres Sibolangit, beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

    “Peristiwa kongres itu semakin memantapkan soliditas dan solidaritas kader partai, sekaligus menunjukkan kemampuan dan kepiawaian AHY dalam berpolitik yang santun, namun tetap tegas dan taktis dalam mengambil keputusan,” imbuhnya.

    Kondisi tersebut sekaligus memantapkan langkah Demokrat Pamekasan, untuk memberikan dukungan penuh bagi AHY untuk kembali maju sebagai Ketum Demokrat untuk lima tahun kedepan.

    “Selama ini, Mas AHY sudah terbukti mumpuni menghadapi berbagai tantangan di Partai Demokrat, dan mampu melakukan konsolidasi dan menjaga persatuan di Partai Demokrat pasca upaya merebut pimpinan Demokrat secara ilegal,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Diusung PDIP, Gubernur Kalbar Ria Norsan Tetap Ikut Retret Kepala Daerah

    Diusung PDIP, Gubernur Kalbar Ria Norsan Tetap Ikut Retret Kepala Daerah

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang meskipun sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengimbau kader partai untuk tidak hadir.

    “Kami siap fisik dan mental. Saya melihat program retret ini baik untuk mempersatukan kepala daerah agar program pusat bisa terealisasi di daerah dengan satu komando,” ujar Norsan kepada Beritasatu.com, Jumat (21/2/2025).

    Sejumlah kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) kemarin, telah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo menggunakan penerbangan pertama dari Jakarta. Bandara YIA dipilih karena memiliki akses cepat menuju Akmil Magelang.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, yang digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Namun, Ria Norsan menegaskan keikutsertaannya dalam retret kepala daerah merupakan perintah Presiden Prabowo, bukan hanya agenda biasa. Selain itu, ia menegaskan dirinya bukan kader PDIP, meskipun diusung partai tersebut dalam Pilkada 2024.

    “Saya diusung PDIP, Hanura, dan PPP. Namun, saya kader Golkar. Golkar tidak memberi rekomendasi, saya maju sebagai calon nonpartai, bukan kader PDIP,” jelas Norsan.

    Dia mengungkapkan tidak ada komunikasi dari DPP maupun DPD PDIP setelah instruksi Megawati dikeluarkan.

    Selain para kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dijadwalkan mendarat di Bandara YIA pada Jumat siang sebelum bertolak ke Akmil Magelang terkait retret kepala daerah.

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum Regional 21 Februari 2025

    Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat, Bupati Pelalawan: Kami Tegak Lurus Perintah Ketum
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati Soekarnoputri
    mengintruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut
    retreat
    di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Retreat
    akan diadakan pada 21-29 Februari 2025.
    Akan tetapi, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda ikut kegiatan tersebut.
    Instruksi ini disampaikan Megawati seusai Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Menanggapi instruksi ini, Ketua DPD PDI-P Riau,
    Zukri Misran
    , mengaku mengikuti instruksi tersebut. Artinya, dia menunda untuk mengikuti retreat.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Saat ditanya siapa saja kepala daerah dari PDI-P di Riau yang tidak mengikuti instruksi Megawati, Zukri mengaku sedang melakukan pengecekan.
    “Lagi dicek sekarang,” tutur Zukri.
    Zukri sendiri merupakan Bupati Pelalawan terpilih, dengan wakil Husni Thamrin.
    Zukri dan Husni Thamrin sudah dilantik oleh Presiden Prabowo.
    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah yang dilantik akan mengikuti pembekalan militer, yang dimulai hari ini.
    Diketahui, ada enam kepala daerah di Riau yang merupakan kader serta diusung oleh PDI Perjuangan memenangi Pilkada Serentak 2024.
    PDI Perjuangan memenangi Pilgub Riau yang mengusung duet Abdul Wahid-SF Hariyanto.
    Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan SF Hariyanto adalah kader PDI-P.
    Selain kemenangan di Pilkada Pelalawan, PDI-P juga menang di Pilkada Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, dan Indragiri Hulu.
    Namun, tak semua pasangan kepala daerah tersebut merupakan kader PDI-P.
    Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Rokan Hulu Syafaruddin Poti merupakan kader PDI Perjuangan.
    Selebihnya merupakan pasangan calon yang diusung PDI-P.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan “Anak-anak Aibon”
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Papua Tengah
    ,
    Meki Nawipa
    mengatakan bahwa kemenangannya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley tidak terlepas dari dukungan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
    “Saya menang karena masyarakat dan anak-anak aibon,” katanya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Jumat (21/2/2025).
    “Saya sampaikan mereka (anak-anak aibon) adalah pahlawan dalam pesta demokrasi di Papua Tengah,” ujarnya.
    Anak-anak pengisap lem aibon di Kabupaten Nabire merupakan masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
    Hal inilah yang akan menjadi komitmen Meki Nawipa dan Deinas Geley, untuk memberikan perhatian serius, sehingga penanganan terhadap anak-anak pengisap lem aibon ke depan bisa diperhatikan.
    Mantan Bupati Paniai ini mengajak DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua Tengah untuk berdiskusi setiap tiga bulan sekali guna kemajuan Provinsi Papua Tengah lima tahun ke depan.
    “Para bupati dari delapan kabupaten akan bekerja sama dengan baik, kami sudah berkomunikasi,” kata Meki.
    Sebagai Gubernur definitif pertama di Provinsi Papua Tengah, Meki memiliki visi, yakni “Papua Tengah Terang”.
    Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah ke depan adalah memberikan pendidikan yang maksimal bagi generasi masa depan di Papua Tengah.
    Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran dari
    Otonomi Khusus
    (Otsus) yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
    “Saya akan jalankan
    sekolah gratis
    dan menjalankan Otsus dengan baik. Semua yang kami janji pasti akan kami jalankan,” ujarnya.
    Menurut Meki, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membantu menangani Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Nabire.
    “Kami tidak ambil alih, tapi kami akan membantu,” ujarnya.
    Meki menegaskan bahwa Pilkada 2024 sudah selesai, sehingga tidak ada lawan politik lagi di Provinsi Papua Tengah.
    “Kita lupakan semua dinamika politik kemarin. Kita semua saudara di Papua Tengah. Tak ada lagi perbedaan,” katanya.
    Meki, yang juga berprofesi sebagai capt pilot ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua Tengah ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Profil dan kekayaan Dedi-Erwan yang resmi pimpin Jabar Kamis ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 23:03 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik untuk memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Kamis ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

    Suara pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan ini mengalahkan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Berdasarkan data dari berbagai sumber, Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971, dan merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman (sekarang Universitas Purwakarta) pada 1999.

    Dedi aktif di berbagai organisasi, mulai dari kemahasiswaan yakni HMI, lalu organisasi pekerja SPSI dan KSPSI.

    Kemudian dia terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta (2003-2008), kemudian Bupati Purwakarta selama dua periode (2008-2018), dan juga sempat menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi juga sempat maju dalam Pilgub Jabar 2018, namun gagal dan maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 2019-2023 dari Partai Golkar, sebelum pindah ke Partai Gerindra.

    Kemudian, Erwan Setiawan, lahir di Bandung pada 29 Juli 1970, dan menamatkan pendidikan di Politeknik Industri dan Niaga Bandung (1996), serta Universitas Langlangbuana (2008).

    Erwan terlibat dalam sejumlah organisasi, termasuk sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumedang dan Wakil Ketua DPP Kosgoro.

    Dari rekam jejak politik, Erwan menjadi anggota DPRD Kota Bandung untuk periode 2009-2014 bahkan menjabat sebagai ketua di sana, kemudian dia sempat menjadi Wakil Bupati Sumedang tahun 2018.

    Harta kekayaan Dedi-Erwan

    Berdasarkan data yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihimpun ANTARA, per tanggal 20 Agustus 2024, total kekayaannya dilaporkan mencapai Rp12.851.243.199.

    Secara rinci, harta kekayaan Dedi Mulyadi terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp7.368.000.000, yang terdiri dari 116 unit properti tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Purwakarta dan Subang yang tercatat diperoleh dari diri sendiri.

    Kekayaan dari alat transportasi dan mesin Dedi Mulyadi, senilai Rp8.004.000.000 yang meliputi: Sepeda motor Honda tahun 2003 dengan nilai Rp24.000.000, sepeda Polygon Collous T8 tahun 2017 senilai Rp20.000.000, sepeda motor Triumph Scrambler 1200 XE tahun 2019 senilai Rp440.000.000.

    Kemudian sepeda motor Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 senilai Rp170.000.000, mobil Lexus LX 600 tahun 2022, senilai Rp3.900.000.000, mobil Mercedes Benz E 300 Coupe tahun 2018 senilai Rp1.500.000.000, dan mobil Lexus minibus/microbus tahun 2023, senilai Rp1.950.000.000. Kesemuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu untuk harta bergerak lainnya, Dedi memiliki total kekayaan senilai Rp160.000.000, kemudian dalam pembagian kas dan setara kas memiliki total senilai Rp1.157.055.199. Dedi juga memiliki sejumlah hutang sebanyak Rp3.837.812.000.

    Sementara Erwan Setiawan, berdasarkan data LHKPN yang dilaporkannya pada 28 Agustus 2024, ia memiliki harta kekayaan total Rp22.736.849.123.

    Harta kekayaan Erwan Setiawan terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp20.250.000.000 yang secara rinci berupa tanah dan bangunan seluas 200 m2/200 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, yang diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp3.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 1.655 m2/978 m2 di Kabupaten/Kota Sumedang, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp9.250.000.000.

    Lalu sebidang tanah dan bangunan seluas 390 m2/390 m2 di Kabupaten/Kota Bandung, diperoleh melalui hibah tanpa akta, senilai Rp6.000.000.000.

    Kemudian sebidang tanah dan bangunan seluas 328 m2/328 m2 di Kabupaten/Kota Cimahi, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2.000.000.000.

    Total harta kekayaan yang dimiliki oleh Erwan Setiawan dari alat transportasi dan mesin, senilai Rp605.000.000 yang meliputi mobil Toyota Land Cruiser 20047 4WD AT keluaran tahun 2007 senilai Rp350.000.000.

    Kemudian, mobil Toyota Fortuner 2.7 G Lux AT tahun 2011 senilai Rp200.000.000, sepeda motor Yamaha N-Max 2 DP tahun 2015 senilai Rp15.000.000, sepeda motor Yamaha BG6 A/T tahun 2017 senilai Rp40.000.000. Semuanya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

    Lalu ada harta bergerak lainnya senilai Rp1.970.000.000, kemudian ada kas dan setara kas senilai Rp11.849.123, Erwan juga tercatat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000.

    Sumber : Antara

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    Usai Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, DPD Golkar Kabupaten Bogor Gelar Syukuran

    JABAR ESKPRES -Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto- Ade Ruhandi ditutup dengan acara syukuran dan silaturami bersama pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor serta seluruh relawan.

    Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikalkurdi, menjelaskan bahwa rangkaian acara pelantikan kepala daerah baru ini dimulai dari Istana Negara di Jakarta hingga penyambutan oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

    “Usai dilantik, kedatangan bupati dan wakil bupati Bogor disambut oleh masyarakat di pintu keluar tol Jagorawi Citeureup. Kemudian diarak menuju gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk melaksanakan rapat paripurna,” ungkap Wanhai, Kamis (20/2).

    BACA JUGA: Resmi Ditahan, KPK Paparkan Kasus yang Jerat Hasto

    Setelah rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Bogor, acara dilanjutkan dengan syukuran dan silaturahmi bersama pengurus Golkar dan seluruh relawan di kediaman Jaro Ade.

    “Karena ini adalah acara syukuran dan silaturahmi pengurus dan relawan Pak Jaro Ade, maka acara ini diselenggarakan di kediaman Wakil Bupati Bogor,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Amin Sugandi, menyampaikan permohonan maaf karena tidak mengundang partai politik lain di luar Partai Golkar, karena acara tersebut bersifat internal.

    BACA JUGA: Usai Dilantik, Bupati Bogor Langsung Tancap Gas Musnahkan 1 Ton Narkoba

    “Kami meminta maaf tidak mengundang partai koalisi dalam acara syukuran ini, karena ini adalah acara silaturahmi internal para relawan Pak Jaro Ade,” jelas Amin Sugandi.

    Amin juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor 2024 yang berjalan sukses tanpa ekses.

    “Terima kasih kepada seluruh relawan partai koalisi yang telah berjuang dan menghantarkan Pak Rudy dan Pak Jaro Ade menjadi bupati dan wakil bupati Bogor untuk periode 2025-2030,” tuturnya.

    BACA JUGA: Sebelum Ditahan KPK, Hasto Ngaku Dicecar 62 Pertanyaan

    “Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mengawal visi dan misi kepala daerah yang baru agar terwujudnya Kabupaten Bogor yang istimewa menuju Kabupaten Bogor yang Gemilang,” pungkasnya.