Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Umur 26 Tahun Sudah Punya Rp2,2 Miliar Tanpa Hutang

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Vinanda Prameswati semakin menarik perhatian publik setelah dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Kediri pada Pilkada 2024. Selain kiprahnya di dunia politik dan sosial, harta kekayaan yang dimilikinya juga menjadi perbincangan.

    Di usianya yang baru 26 tahun, Vinanda Prameswati tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp2,2 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Bagaimana perjalanan karier dan sumber kekayaannya? Berikut ulasan lengkapnya.

    Profil Singkat Vinanda Prameswati

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998 dan dikenal sebagai tokoh muda dengan latar belakang akademik yang cemerlang. Dia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga pada tahun 2023.

    Selain aktif dalam bidang akademik, Vinanda Prameswati juga memiliki rekam jejak organisasi yang cukup panjang. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Harian Relawan Suket Teki Nusantara dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL).

    Pada tahun 2024, dia bergabung dengan Partai Golkar dan langsung menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri.

    Rincian Harta Kekayaan Vinanda Prameswati

    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, Vinanda memiliki kekayaan mencapai Rp2.245.000.000. Berikut rinciannya:

    Tanah dan Bangunan – Rp1.725.000.000

    Sebagian besar kekayaan Vinanda Prameswati berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota:

    Tanah dan Bangunan di Nganjuk (609 m²): Rp580.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Surabaya (36 m²): Rp535.000.000 (hasil sendiri) Tanah dan Bangunan di Malang (140 m²): Rp610.000.000 (hibah tanpa akta)

    Investasi di sektor properti ini menunjukkan bahwa Vinanda Prameswati telah membangun kekayaannya melalui kepemilikan aset tetap yang nilainya cenderung meningkat seiring waktu.

    Alat Transportasi dan Mesin – Rp0

    Menariknya, dalam laporan LHKPN-nya, Vinanda Prameswati tidak mencantumkan kepemilikan kendaraan bermotor atau alat transportasi lainnya. Hal ini cukup jarang terjadi bagi seorang tokoh publik, terutama yang aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial.

    Harta Bergerak Lainnya – Rp0

    Dalam kategori ini, tidak ada aset lain seperti perhiasan atau barang berharga yang dilaporkan.

    Menurut penjelasan KPK mengenai laporan LHKPN, harta begerak lainnya di klasifikasikan kedalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

    Perabotan rumah tangga, contoh: meubelair, kompor gas, karpet, peralatan dapur, dll; Barang elektronik, contoh: mesin pompa air, kulkas, AC, TV, sound system, komputer,
    gadget, mesin pemanas air, dll; Perhiasan dan logam/batu mulia, contoh: emas batangan, gelang/kalung/cincin emas, berlian, batu mulia, batu akik, dll Barang seni/antik/koleksi, contoh: lukisan, keris antik, filateli, uang kuno, jam tangan, tas, mobil/motor antik, dll; Persediaan, contoh: persediaan barang dagangan/barang jadi/barang setengah jadi, hewan ternak, ikan, dll; dan Harta bergerak lainnya, contoh: peralatan olah raga, penunjang hobi, dll.

    Surat Berharga – Rp0

    Vinanda Prameswati juga tidak melaporkan kepemilikan saham atau instrumen investasi lainnya dalam bentuk surat berharga.

    Kas dan Setara Kas – Rp520.000.000

    Salah satu sumber kekayaan terbesar Vinanda berasal dari kas atau tabungan dengan total Rp520 juta. Nominal ini menunjukkan bahwa ia memiliki likuiditas yang cukup besar.

    Harta Lainnya – Rp0

    Tidak ada kategori harta lain yang dilaporkan dalam LHKPN.

    Hutang – Rp0

    Vinanda Prameswati tidak memiliki utang yang dilaporkan dalam LHKPN, menunjukkan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari pinjaman atau kredit.

    Sumber Kekayaan dan Perjalanan Karier

    Dengan usia yang masih muda, bagaimana Vinanda mampu mengumpulkan kekayaan sebesar Rp2,2 miliar? Berikut beberapa faktor utama yang berkontribusi pada akumulasi harta kekayaannya:

    Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati merupakan putri dari AKBP Edy Herwiyanto, seorang perwira menengah di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang keluarganya yang mapan memberikan fondasi yang kuat bagi Vinanda dalam membangun kariernya.

    Karier di Bidang Hukum dan Notariat

    Sebagai lulusan Magister Kenotariatan, Vinanda Prameswati memiliki peluang besar dalam bidang hukum dan properti. Profesi ini sering kali menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan, terutama bagi mereka yang memiliki jaringan luas.

    Investasi Properti

    Sebagian besar kekayaan Vinanda berasal dari aset properti yang tersebar di Nganjuk, Surabaya, dan Malang. Investasi properti dikenal sebagai salah satu cara efektif dalam membangun kekayaan jangka panjang.

    Aktivitas di Organisasi dan Politik

    Sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Vinanda Prameswati memiliki akses ke berbagai peluang di bidang politik dan bisnis. Aktivitasnya dalam berbagai organisasi juga dapat membuka peluang investasi dan kemitraan strategis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebagian kader PDI-P yang sudah terpilih dan dilantik menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota tidak mengikuti
    retreat
    di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang terselenggara pada 21-28 Februari 2025.
    Keputusan ini mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya, yang telah terpilih dan dilantik, untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Sebagian kepala daerah dari PDI-P akhirnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menunggu instruksi lebih lanjut.
    Larangan Megawati merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, tepat sehari sebelum
    retreat.
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Penahanan ini jelas menimbulkan protes dari pihak PDI-P.
    Melalui Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, PDI-P mempertanyakan langkah KPK yang menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDI-P hanya berselang lima hari setelah lembaga antirasuah itu melantik pimpinan lembaga.
    Maqdir mengaku heran dengan begitu cepatnya penetapan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Jarak pelantikan dan penerbitan surat hanya berselang dua hari.
    Maqdir juga mengatakan bahwa Hasto tidak memiliki kepentingan melakukan suap agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat jalur PAW.
    Kuasa hukum Hasto itu mengutip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu.
    Menurut dia, unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus yang menjerat kliennya.
    “Dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Dan ini berarti dua hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan,” tutur dia.
    Terlepas dari adanya instruksi, tetap ada kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati. Hal ini terindikasi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengabsen jumlah kepala daerah yang hadir.
    Menurut Bima, jumlah kepala daerah yang tidak hadir dalam
    retreat
    per Jumat siang mencapai 53 orang.
    Sedangkan, total kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala daerah ada 177 orang. Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang tetap ikut
    retreat
    di Magelang, salah satunya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Awalnya, Bima Arya menyebutkan bahwa terdapat 55 kepala daerah yang absen. Namun, di tengah konferensi, dua kepala daerah dari Papua muncul di lokasi, sehingga jumlah kepala daerah yang tidak hadir menjadi 53.
    Dari total kepala daerah yang tidak hadir, enam orang telah mengirimkan surat izin karena alasan kesehatan atau kegiatan keluarga. Sementara itu, 47 kepala daerah absen dari
    retreat
    Magelang, tanpa alasan yang jelas.
    Sedangkan kader lain, salah satunya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, menunda keikutsertaan di
    retreat
    Magelang.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung juga masih berkegiatan di Jakarta pada hari pertama reteta di Magelang kemarin.
    Begitu pula dengan Ketua DPD PDI-P Riau, Zukri Misran.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Menurut Bima, kepala daerah yang tidak ikut
    retreat
    gelombang pertama harus mengikuti kegiatan di gelombang selanjutnya.
    Gelombang selanjutnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    “Kami masih menunggu keputusan dari MK,” imbuh Bima.
    Ia menegaskan,
    retreat
    penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.
    Dalam
    retreat
    ini, berbagai materi penting akan disampaikan, mulai dari pemahaman mengenai program prioritas pemerintah, geopolitik, pencegahan korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
    Menurut Pengamat politik Agung Baskoro, keputusan Mega meminta kepala daerah menunda mengikuti
    retreat
    bakal mempertaruhkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega – Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung.
    Agung menilai, arahan Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
    Namun, di sisi lain, Agung menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat.
    Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
    “Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar,” jelas Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi tetap berangkat ke retret kepala daerah di Akmil Magelang meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP agar menundanya.

    Setyo Hadi merupakan kader PDIP.

    Setyo Hadi menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan.

    Ia merupakan anggota DPRD Grobogan periode 2019-2024.

    Setyo Hadi memastikan dirinya tetap berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat (21/2/2025).

    “Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana,” ujar Setyo Hadi, Jumat, dilansir Tribun Jateng.

    Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung sepekan, 21-28 Februari 2025 yang diikuti gubernur maupun bupati/wali kota yang baru dilantik.

    Diketahui, Megawati melarang para kepala daerah dari PDIP ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sejumlah Kepala Daerah Tunggu Komando di Yogyakarta

    Sementara itu sejumlah kepala daerah dari PDIP yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

    “Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat.

    Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

    “Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta,” ungkapnya.

    Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta.  Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

    “Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek,” ungkapnya.

    Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

    “Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi,” jelas dia.

    Tanggapan Gerindra

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2/2025) mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya. 

    Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

    “Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    “Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana,” lanjutnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret Meski Ada Instruksi PDIP.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunJateng.com/Fsn) (TribunJogja.com)

  • Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    Vinanda Prameswati Umur 26 Sudah Jadi Wali Kota Kediri, Ternyata Anak Perwira Polri

    PIKIRAN RAKYAT – Vinanda Prameswati menjadi perhatian publik setelah terpilih sebagai Wali Kota Kediri dalam Pilkada 2024 di usia 26 tahun. Kemenangan Vinanda tidak hanya mencerminkan popularitasnya di kalangan pemilih muda, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan politik keluarga dan jaringan yang kuat berperan dalam pencapaiannya.

    Sebagai putri dari seorang perwira menengah kepolisian, AKBP Edy Herwiyanto, Vinanda Prameswati tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan kedisiplinan dan pengalaman di bidang hukum serta pemerintahan.

    Dukungan keluarga, pengalaman di berbagai organisasi sosial, serta rekam jejaknya di dunia akademik menjadi modal besar dalam karier politiknya yang melesat cepat.

    Profil dan Latar Belakang Keluarga

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya pada 12 Juni 1998. Dia merupakan anak dari pasangan AKBP Edy Herwiyanto dan Siskawati.

    Ayahnya adalah seorang perwira menengah yang dikenal memiliki pengaruh kuat dalam kepolisian, terutama dalam penanganan kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Jawa Timur.

    Didikan keluarganya yang sarat akan kedisiplinan dan wawasan hukum menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter Vinanda. Sejak kecil, Prameswati sudah dikenalkan dengan dunia sosial dan hukum, yang kemudian membentuk kepekaannya terhadap isu-isu publik dan pemerintahan.

    Latar Belakang Pendidikan dan Karier Akademik

    Vinanda Prameswati menempuh pendidikan dasarnya di SD Plus Rahmat Kediri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kediri, dan akhirnya menamatkan SMA di SMAN 3 Kediri pada 2016.

    Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya Malang dengan mengambil jurusan Hukum dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2020.
    Ambisinya dalam dunia hukum membawanya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

    Pada 2023, Prameswati meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya dengan predikat cum laude. Dengan latar belakang akademik yang kuat, Vinanda dianggap memiliki pemahaman hukum yang baik, yang menjadi bekalnya dalam dunia politik.

    Rekam Jejak Karier dan Organisasi

    Vinanda Prameswati tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Sejak kuliah, dia aktif dalam Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

    Kemudian, dia terlibat dalam Indonesia Youth Opportunities in International Networking (IYOIN), di mana ia menjabat sebagai Divisi Acara.

    Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vinanda Prameswati terjun lebih dalam ke dunia sosial dan kemasyarakatan dengan memimpin Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN), sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat marginal.

    Dia juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKL), di mana ia aktif memperjuangkan hak-hak pedagang kecil.

    Di dunia politik, Vinanda bergabung dengan DPD Partai Golkar Kota Kediri dan langsung menduduki posisi Wakil Ketua. Kiprahnya dalam partai ini semakin memperkuat jaringan politiknya, yang akhirnya mengantarkannya menjadi calon Wali Kota Kediri.

    Bagaimana Vinanda Bisa Menjadi Wali Kota Kediri di Usia 26 Tahun?

    Menjadi Wali Kota di usia muda tentu bukan hal yang mudah. Vinanda Prameswati diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai parlemen: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKB, PKS, dan Hanura.

    Selain itu, enam partai non-parlemen seperti PSI, PPP, Partai Gelora, PKN, Partai Garuda, dan PBB juga mendukung pencalonannya. Dukungan masif dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Vinanda memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

    Selain faktor partai, jaringan keluarganya juga menjadi aspek penting dalam perjalanan politiknya. Dengan ayahnya yang memiliki posisi strategis di kepolisian, Vinanda mendapatkan akses ke berbagai tokoh dan jejaring politik yang mendukung pencalonannya.

    Vinanda Prameswati juga didukung oleh kalangan pesantren dengan menggandeng KH Qowimuddin Thoha (Gus Qowim) sebagai pasangannya dalam Pilkada Kediri 2024.

    Dalam kampanye, Vinanda Prameswati dan Gus Qowim mengusung visi MAPAN (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni). Konsep ini menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda dan santri, yang melihat duet ini sebagai representasi keseimbangan antara modernitas dan nilai-nilai keagamaan.

    Sosok Ayahnya, AKBP Edy Herwiyanto

    AKBP Edy Herwiyanto bukanlah sosok yang asing dalam dunia hukum dan kepolisian. Pria kelahiran Nganjuk ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam menangani kasus-kasus besar, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Dia saat ini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jatim, posisi yang membuatnya banyak berinteraksi dengan pejabat publik dan politisi.

    Dalam beberapa kasus besar, AKBP Edy Herwiyanto sempat menjadi sorotan, termasuk dalam penyelidikan mega skandal korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023. Kasus ini melibatkan ratusan desa dan dugaan penyelewengan dana miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan.

    Selain itu, AKBP Edy Herwiyanto juga terlibat dalam penyelidikan kasus ruislag (pertukaran tanah) di Sumenep yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha yang diduga memanfaatkan celah hukum untuk melakukan transaksi ilegal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum

    Jelang Kongres, 5 DPD Demokrat Minta AHY Kembali Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat meminta
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (
    AHY
    ) kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
    Dukungan itu datang dari DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Aceh, Jambi dan Lampung menjelang pelaksanaan Kongres ke-VI DPP Demokrat 24-25 Februari mendatang.
    Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Muh Endang SA, bersama Ketua DPC Wakatobi, Ketua DPC Konawe Selatan, dan beberapa DPC lainnya melalui sebuah video menegaskan dukungan dan harapan mereka untuk AHY.
    “Untuk dan atas nama Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka Kongres ke-VI Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada 24-25 Februari 2025, sebagaimana kesepakatan ketua dan kader Partai Demokrat pada Sabtu, 11 Januari 2025, kami akan mengajukan dan memilih kembali Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Muh Endang SA dalam keterangan yang diterima, Sabtu (22/2/2025).
    Dia mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya mendukung AHY kembali memimpin Partai Demokrat.
    Menurutnya, AHY saat ini adalah kader Partai Demokrat yang memiliki magnet elektoral.
    Sosoknya dianggap memberikan insentif elektoral bagi Demokrat baik dalam kompetisi atau kontestasi pemilu nasional maupun pemilu lokal.
    AHY juga dianggap memiliki kapasitas dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
    Diketahui, AHY adalah mantan perwira militer yang lulus dengan predikat Adhi Makayasa.
    “Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, kami mohon doanya, semoga Kongres ke-VI Partai Demokrat bisa berlangsung dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan yang direncanakan. Kami berharap Bapak Agus Harimurti Yudhoyono terpilih kembali memimpin Partai Demokrat sehingga bisa mengembalikan kejayaan Partai Demokrat sebagaimana pada masa kepemimpinan Pak SBY,” harap dia.
    Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, juga menyuarakan dukungan kepada AHY untuk kembali menjadi ketua umum.
    Emil menyatakan bahwa saat ini seluruh DPC Demokrat se-Jawa Timur telah satu suara dalam mendukung AHY untuk periode berikutnya.
    “Kami pastikan 38 DPC solid mendukung AHY, karena semua kader Demokrat di Jawa Timur yakin AHY bisa membawa Demokrat semakin maju dalam lima tahun ke depan,” kata Emil.
    Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengatakan, seluruh kader Demokrat akan memberikan dukungan penuh saat Kongres mendatang.
    Ia yakin Demokrat akan semakin maju di bawah kepemimpinan AHY.
    Emil mengeklaim AHY telah terbukti berhasil memimpin Demokrat dengan sangat baik selama lima tahun terakhir.
    Bahkan,  AHY menjadi salah satu figur muda yang mendapat
    approval rating
    tertinggi dari masyarakat dalam hal kinerja menteri di Kabinet Merah Putih.
    “Kita melihat komitmen beliau untuk terus membesarkan Partai Demokrat, dan kinerja beliau menjadi role model bagi figur muda di Indonesia,” tambah dia.
    Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Muslim, juga menegaskan soliditas DPD dan 23 DPC Aceh dalam mendukung AHY kembali sebagai Ketum Demokrat.
    “Kami sebagai kader Partai Demokrat seluruh Aceh merasakan dampak yang sangat besar di bawah kepemimpinan AHY, termasuk hari ini kita kembali masuk di pemerintahan. Tentu kita berharap dan insya Allah pada 2029 Partai Demokrat akan jaya kembali dan memenangkan pertandingan di 2029 nanti,” ucapnya.
    Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Jambi, Mashuri. Dia menyebut bahwa semua kader Partai Demokrat Jambi bersatu untuk kembali mengusung AHY.
    “Seluruh kader Partai Demokrat Jambi bersatu serta bertekad untuk kembali meminta Mas AHY memimpin Partai Demokrat. Ini selaras dengan 11 DPC se-Provinsi Jambi,” kata Mashuri.
    Bupati Bungo dua periode itu menilai AHY masih sangat pantas untuk melanjutkan kepemimpinannya di Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan.
    Selain dikenal sebagai sosok visioner, AHY yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur juga dinilai memiliki kapasitas yang kuat dalam memimpin partai.
    “Kapasitas beliau yang saat ini sebagai Menko adalah salah satu kekuatan dalam memimpin sebuah partai. Makanya, kami meminta kepada Mas AHY untuk bersedia kembali memimpin Partai Demokrat,” kata dia.
    Serupa juga diungkapkan Ketua DPD Demokrat Lampung, Edy Irawan Arief. Seluruh kader Partai Demokrat Lampung disebut sudah sepakat tetap menginginkan AHY menjadi ketua umum.
    Mereka menilai AHY memiliki semua segi untuk kembali memimpin Partai Demokrat, mulai dari segi nasab, kapasitas, dan wawasan.
    Kemampuan ini pun diuji saat posisi ketua sempat digoyang oleh oknum-oknum yang ingin merebut Partai Demokrat.
    Namun, menurut dia, di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat tetap tegak dan bertahan.
    “Seluruh kader Demokrat Lampung sudah sepakat tetap menginginkan AHY menjadi ketua umum,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patuhi Instruksi Megawati, 8 Kepala Daerah Asal Sumut Tak Hadiri Retret di Magelang

    Patuhi Instruksi Megawati, 8 Kepala Daerah Asal Sumut Tak Hadiri Retret di Magelang

    Medan, Beritasatu.com – Sebanyak delapan kepala daerah asal Sumatera Utara (Sumut) dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal ini menyusul adanya Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. 

    Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menegaskan delapan kepala daerah di Sumut yang merupakan kader PDIP patuh terhadap instruksi Megawati Soekarnoputri. 

    Delapan kepala daerah tersebut berasal dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah. 

    “Kami tegak lurus dengan perintah Ibu ketua umum. Delapan kepala daerah PDIP di Sumut yang sedang dalam perjalanan ke Magelang langsung menghentikan perjalanan mereka di Yogyakarta setelah menerima surat dari Ibu ketum,” ucap Rapidin. 

    Anggota DPR ini mengaku telah berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah tersebut untuk memastikan mereka mengikuti arahan partai. 

    “Begitu menerima surat tersebut, mereka tanpa ragu menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai. Ini bukti loyalitas dan kedisiplinan mereka sebagai kader PDIP,” ucapnya. 

    Mantan bupati Kabupaten Samosir ini menegaskan seluruh kader PDIP Sumut akan selalu berada dalam barisan yang sama dengan keputusan partai untuk tidak  mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

  • Retret Kepala Daerah di Magelang: Megawati Larang Kader PDIP Ikut, Jokowi Minta Hadir! – Page 3

    Retret Kepala Daerah di Magelang: Megawati Larang Kader PDIP Ikut, Jokowi Minta Hadir! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang mengejutkan menjelang retret kepala daerah terpilih di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan polemik, terutama setelah Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua kepala daerah harus hadir.

    “Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” ujar Jokowi dengan tegas saat ditemui awak media di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, (21/2/2025).

    Retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, dengan konsep serupa retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Namun, instruksi Megawati yang dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK, membuat sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan terpaksa absen.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan akan menunggu hingga pukul 15.00 WIB untuk mengetahui jumlah kepala daerah yang hadir dan alasan ketidakhadiran mereka.

    “Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00, nah sekarang ini jam 11.33, sebelum Jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata Bima di Media Center Magelang Retreat, Jumat (21/2/2025).

    Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, khususnya dari PDIP, memicu pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penyelenggaraan retret dan tujuan awalnya untuk membangun silaturahmi dan pembekalan bagi kepala daerah. Pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan spekulasi mengenai implikasi politik dari keputusan ini.

  • Puluhan Nelayan Gelar Doa dan Syukuran di Kronjo Usai Pembongkaran Pagar Laut Tangerang – Page 3

    Puluhan Nelayan Gelar Doa dan Syukuran di Kronjo Usai Pembongkaran Pagar Laut Tangerang – Page 3

    Liputan6.com, Tangerang – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), menggelar doa bersama hingga syukuran di Balai Penyuluhan Perikanan, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Jumat (21/2/2025) malam.

    Selain untuk menjaga keharmonisan antarnelayan menjelang Ramadan, doa bersama itu juga ditujukan atas rasa syukur para nelayan, setelah sebelumnya, pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang rampung dibongkar.

    “Yang pertama memang digelar untuk menjaga keharmonisan dan kondusivitas dari para nelayan khususnya menjelang Ramadan ya,” kata Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Astuti.

    Lalu kedua, berkaitan dengan rasa syukur atas dibongkarnya pagar laut. Karena menurut pengakuan masyarakat nelayan, saat ini nereka bebas melaut, seperti semula, tidak lagi terhambat dengan adanya pagar laut.

    Sementara itu, Tokoh Ulama Provinsi Banten, KH. Embay Mulya Syarif menambahkan, masyarakat dapat mengambil hikmah dari adanya kasus pagar laut.

    Yang mana, kasus pagar laut yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Bekasi, Sidoarjo, Lampung dan lainnya, akhirnya ikut terbongkar setelah mencuatnya kasus pagar laut di pesisir Tangerang.

    “Hikmah dari itu, sekarang kan terbongkar fakta bahwa pagar laut itu bukan hanya di Tangerang, nah ini mudah-mudahan perintah Presiden RI Prabowo Subianto, dapat dilaksanakan dengan baik oleh petugas aparat penegak hukum,” katanya.

    KH Embay mengapresiasi kinerja Bareskrim Mabes Polri, yang sudah melakukan langkah konkret dengan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus pagar laut.

    “Tentu kami harus dukung Mabes Polri dengan Bareskrim yang sudah melakukan langkah konkrit, menetapkan tersangka sekaligus menggali siapa sebetulnya pelaku utama dalam kasus pagar laut ini,” katanya.

     

     

  • Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Nyapu di Pasar Dugderan, Walkot Semarang Tak Retret Ikut Arahan Megawati

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang diikuti kepala daerah pemenang Pilkada 2024. Agustina terlihat berada di Semarang dan bersih-bersih di sekitar daerah Kauman.

    Agustina datang ke depan Masjid Agung Kauman Semarang Jumat (21/2) petang. Dia mengenakan setelan baju olahraga putih hitam dan topi hitam. Bendahara DPD PDIP Jateng itu membawa sapu dan langsung ikut bersih-bersih bersama sejumlah camat dan pejabat serta petugas kebersihan.

    “Kok malah dideloki, diewangi to (kok cuma dilihatin, dibantu dong),” canda Agustina ketika banyak orang yang mengerumuninya dan mengambil foto, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Agustina mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak berangkat retret. Sementara menunggu instruksi lebih lanjut dari partainya, dia memilih mengecek daerah Kauman yang akan dipakai untuk acara Dugderan pada 28 Februari mendatang.

    “Perintah Ketua Umum saya keberangkatan ditunda, jadi menghabiskan waktu proses tunggu perintah lanjutan, nah saya ke sini. Karena Magelang dekat, kalau tiba-tiba boleh datang, saya pergi,” ujar Agustina.

    Saat ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri soal ketidakhadirannya di acara retret, Agustina mengatakan sudah ada komunikasi. Namun dia tidak menjelaskan jawaban Kemendagri secara gamblang.

    “Sudah. (Jawabannya) ‘Baiklah’ gitu dan itu petugas ya,” ujarnya.

    Ditanya soal berapa jumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jateng, Agustina selaku bendahara DPD PDIP Jateng mengatakan ada 19 orang. Berapa yang ikut retret dari 19 orang itu, Agustina mengaku belum tahu.

    “Jateng kita (PDIP) punya 19 kepala daerah. Ini kan ada yang jauh, ada yang dari Banyumas sudah sampai Magelang, makan tahu pojok, menunggu. Kita dekat (ke Magelang), Kabupaten Semarang dekat, Klaten dekat ya, sekarang aktivitas masing-masing,” kata Agustina.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tingkat I atau gubernur dilakukan secara tidak langsung.

    Sultan menegaskan bahwa gagasan ini merupakan pendapat pribadinya dan masih sebatas wacana.

    “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sultan, secara empiris, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

    Dia menilai hal ini selaras dengan bentuk negara Indonesia yang berbasis negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

    “Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota” ujar Sultan.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa banyak urusan pembangunan di daerah merupakan kewenangan presiden atau pemerintah pusat.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk memiliki perwakilan di daerah yang dapat memastikan program-program nasional berjalan dengan baik

    “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ucap Sultan.

    Sultan menilai bahwa pemilihan gubernur secara tidak langsung akan menjadikan proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.

    Selain itu, sistem ini dinilai dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem presidensial.

    Dia juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden.

    Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Sultan.

    Terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melibatkan akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

    Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.

    “Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” imbuh Sultan.