Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI

    Wakil Ketua MPRI RI Abcandra Akbar Supratman saat berkunjung di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (22/2/2025) (ANTARA/Rangga Musabar)

    Abcandra tanggapi isu dugaan suap pemilihan pimpinan DPD dan MPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menanggapi isu dugaan suap terkait proses pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur DPD periode 2024–2029.

    “Jadi memang ini tidak hanya menjadi isu daerah tapi isu nasional. Saya sampai dengan hari ini masih santai-santai saja karena saya merasa tidak melakukan,” kata Akbar kepada wartawan saat berkunjung ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.

    Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI itu mengemukakan dukungan yang ia dapatkan untuk menjadi wakil ketua MPR RI merupakan murni dari dukungan suara.

    “Itu bisa dicek dari teman-teman lintas senator,” ucapnya.

    Terkait rekaman beredar yang mengindikasikan adanya dugaan suap, ia menuturkan tidak akan melaporkan penyebar rekaman suara tersebut.

    “Aman, tidak ada,” sebutnya.

    Sebelumnya, mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap kepada 95 senator atau anggota DPD terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 serta wakil ketua MPR RI dari unsur DPD periode 2024-2029.

    “Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

    Irfan menyebut ada anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.

    Ia membeberkan modus pemberian uang suap ini. Menurutnya, uang itu diserahkan secara door to door atau dari pintu ke pintu, ke setiap ruangan anggota DPD.

    Sumber : Antara

  • Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Vinanda Prameswati, Wali Kota Termuda yang Usianya 26 Tahun Capai Rp 2,2 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Vinanda Prameswati mendadak jadi sorotan saat mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Vinanda Prameswati adalah Wali Kota Kediri yang dinobatkan sebagai wali kota termuda. Usianya saja baru 26 tahun.

    Vinanda Prameswati diketahui lahir pada 12 Juni 1998.

    Berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 6 September 2024, Vinanda Prameswati memiliki harta kekayaan sebesar Rp 2,2 miliar.

    Tepatnya harta kekayaan Vinanda Prameswati mencapai Rp 2.245.000.000.

    Aset menjadi penyumbang harta kekayaan Vinanda Prameswati adalah kepemilikan 3 bidang tanah di 3 kota yang berbeda.

    Nilai ke-3 bidang tanah dan bangunan itu mencapai Rp 1,7 miliar.

    Aset lain yang dipunyai Vinanda Prameswati adalah kas setara kas yang nilainya mencapai Rp 520 juta.

    Dalam LHKPN itu, Vinanda Prameswati tak memiliki satu pun mobil atau kendaraan.

    Selengkapnya, inilah daftar harta kekayaan Vinanda Prameswati dikutip dari elhkpn.kpk.go.id, Sabtu (22/2/2025).

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.725.000.000

    Tanah dan Bangunan Seluas 609 m2/609 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp 580.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp 535.000.000
    Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp 610.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 0

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

    D. SURAT BERHARGA Rp 0

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 520.000.000

    F. HARTA LAINNYA    Rp 0

    Sub Total    Rp 2.245.000.000

    UTANG Rp 0

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp 2.245.000.000

    Dibandingkan sang ayah yang seorang perwira menengah Polri, harta kekayaan Vinanda Prameswati jauh lebih sedikit.

    Ayah Vinanda Prameswati adalah AKBP Edy Herwiyanto yang kini menjabat sebagai Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Jawa Timur.

    Dari LHKPN-nya, AKBP Edy Herwiyanto tercatat memiliki total harta sebesar Rp 4,6 miliar.

    Ia terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 2 Februari 2023.

    Harta terbanyaknya berasa dari tanah dan bangunan yang ia miliki sebesar Rp 5 miliar.

    Namun, Edy juga memiliki utang sebesar Rp 1,4 miliar.

    Profil Vinanda Prameswati

    VINANDA PRAMESWATI Vinanda Prameswati menyandang status sebagai Wali Kota Termuda untuk periode masa jabatan 2025-2030. Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wali Kota Kediri. Vinanda Prameswati mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025) kemarin. (Istimewa/TribunJatim.com/Protokol Pemkot Kediri)

    Vinanda Prameswati lahir di Surabaya dan menempuh pendidikan tingkat sekolah di Kediri. 

    Ia berkuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada 2016-2020.

    Kemudian ia melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada 2021-2023.

    Inilah riwayat pendidikan Vinanda Prameswati:

    SD Plus Rahmat (2004)
    SMPN 1 Kediri (2010)
    SMAN 3 Kediri (2013)
    Universitas Brawijaya (2016)
    Universitas Airlangga (2021)

    Di bidang politik, Vinanda Prameswati menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri 2024-sekarang.

    Pada Pilkada Kota Kediri 2024, Vinanda Prameswati maju berpasangan dengan Qowimuddin Thoha, pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlah Bandar Kidul.

    Mereka diusung tujuh partai politik, yaitu Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Hanura.

    Mereka berhasil meraih 56,83 persen suara sah atau 98.205 suara.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati/Rakli)

  • Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Gelora Indonesia, resmi melantik Pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan yg juga secara bersamaan dengan pelantikan Pengurus DPP Partai Gelora Indonesia masa bakti 2024-2029.

    Pelantikan Pengurus DPP dan Pimpinan DPW Seluruh Propinsi langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta yg juga Wakil Menteri Luar Negeri dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah serta Sekretaris Jenderal Mahfudz Sidik di Hotel Grand Kemang Jakarta.

    Anis Matta menunjuk Mudzakkir Ali Djamil sebagai Ketua DPW Sulsel menggantikan Syamsari Kitta yg ditarik ke DPP sebagai Koordinator Pemenangan Teritori Sulawesi.

    “Alhamdulillah prosesi pelantikan pengurus DPP dan Pimpinan DPW seluruh propinsi berlangsung lancar dalam suasana yg hikmat. Sangat nampak semangat dari para pengurus untuk bekerja dan melaksanakan amanah yg telah dibebankan partai,” tutur Mudzakkir Ali.

    “Kami di Sulsel resmi dilantik dengan formasi saya sebagai ketua DPW, Hasan Hamido dan Iqbal Khalik sebagai wakil ketua, Syahrul Mubaraq sebagai sekretaris serta Hasdar sebagai bendahara,” lanjutnya.

    Dia mengaku diminta untuk segera menyusun struktur kepengurusan DPW secara lengkap serta struktur DPD se-Sulawesi Selatan.

    “Amanah ini kami rasakan tentu sangat menantang, melihat pencapaian Partai Gelora di Sulsel belum sesuai yang ditargetkan, akan tetapi kita juga patut berbangga meskipun sebagai partai baru sudah bisa mendudukkan 10 anggota dewan kab/kota se-Sulsel,” ungkapnya.

    Dalam penyusunan struktur DPW dan DPD nantinya dia mengaku akan lebih banyak mengajak berbagai kalangan dari beragam segmen untuk bergabung bersama partai Gelora.

  • Video: Prabowo Berhemat, Efek “Negatif” Ini Ancam Program K/L & Pemda

    Video: Prabowo Berhemat, Efek “Negatif” Ini Ancam Program K/L & Pemda

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja Kementerian /lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp50,5 Triliun dalam APBN 2025.

    Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menyebutkan pemerintah melalui Kemenkeu mengatakan pemangkasan anggaran pemerintah yang ditujukan untuk efisiensi dan menyasar 16 pos anggaran yang tidak produktif.

    Meski demikian DPD RI mencermati dampak efisiensi ini terhadap program K/L dan pemerintahan daerah utamanya pada program penting dan sudah dianggarkan seperti Sensus Ekonomi Nasional yang berpotensi pelaksanaannya terhambat.

    Seperti apa DPD RI mencermati penghematan anggaran pemerintah? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang.

    Retret sudah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025) dan dijadwalkan bergulir hingga Jumat (28/2/2025).

    Kegiatan ini merupakan agenda wajib bagi kepala daerah yang baru saja dilantik pada Kamis lalu.

    Muzakir Manaf memposting foto dirinya mengikuti kegiatan retret.  

    Dia memposting di akun media sosial @muzakirmanaf1964.

    Muzakir Manaf tampak mengenakan pakaian loreng-loreng dan berdiri di barisan terdepan bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Di tangannya, terlihat gelang hijau yang menjadi ciri khasnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resminya yang dikelola timnya, Mualem menyebut kegiatan retret ini seperti latihan kembali.

    “Latihan lom (latihan lagi)”.

    “Berada di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia”.

    “Retret ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna membangun ikatan emosional dan kerja sama yang lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat,” tulisnya.

    Profil Muzakir Manaf

    Siapa Muzakir Manaf?

    Muzakir Manaf lahir pada 3 April 1964, di Seunuddon, Aceh Utara. 

    Ia merupakan mantan wakil gubernur Aceh periode 2015-2017. 

    Masyarakat Aceh lebih mengenal Muzakir Manaf dengan nama Mualem.

    Mualem sendiri diketahui merupakan sebutan kepada individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam dunia militer.

    Pria berusia 60 tahun ini merupakan mantan pejuang gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

    Muzakir diketahui telah terlibat dalam perjuangan Aceh untuk merdeka bersama GAM sejak muda. 

    Ia sering mendapat pendidikan militer hingga ke Libya bersama anggota GAM lainnya. 

    Muzakir Manaf ditunjuk menjadi Panglima GAM pada periode 2002-2005.

    Kemudian, ia menjadi salah satu pendiri Partai Gerakan Aceh Mandiri (Partai GAM), yang kemudian berganti nama menjadi Partai Aceh.

    Pengawal Muammar Khadafi

    Pada tahun 1986, Mualem berangkat ke Libya untuk menerima latihan tempur bersama anggota GAM lainnya. 

    Di Libya, ia sempat menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.

    Karir

     Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002 – 2005)

     Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) (2005 – 2016)

    Ketua Umum Partai Aceh (PA) (2007 – 2016)

    Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Aceh (2013 – 2016)

     Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (1986 – 2005)

    Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase (1998 – 2002)

    Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (1998 – 2002)

    Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh (2012 – 2016)

    Pendidikan

     SDN Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

    SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur

    SMA Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara 

     

     

  • Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan kader PDIP, mengabaikan instruksi Megawati Soekarnoputri dengan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Dia beralasan, kehadirannya dalam retret bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Padahal, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan. “Yang pasti ini untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Insyaallah ini membawa kebaikan,” kata Hasbi saat ditemui di lokasi retret kepala daerah Akmil Magelang.

    Hasbi juga mengeklaim kehadirannya telah mendapat persetujuan dari DPD PDIP Kabupaten Lebak. “Insyaallah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya terkait kehadirannya dalam retret kepala daerah.

    Pantauan Beritasatu.com memperlihatan pada hari kedua pelaksanaan retret, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agutina Wuliajeng. Namun, selain Hasbi, beberapa kader PDIP lainnya yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Pramitha Widya Kusuma dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi Ketum PDIP terkait retret kepala daerah.

  • Emilia Contessa Meninggal, Denada: Aku Sebatang Kara

    Emilia Contessa Meninggal, Denada: Aku Sebatang Kara

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Denada buka suara perihal kepergian Emilia Contessa untuk selamanya. Denada menyebut, kepergian sang ibu membuatnya jadi sebatang kara.

    “Aku sehabis mama enggak ada, aku sekarang hanya sebatang kara,” ujar Denada sambil menangis dikutip dari program acara di stasiun televisi swasta, Sabtu (22/2/2025).

    Denada mengaku, sempat melarikan diri untuk menenangkan hatinya semenjak Emilia Contessa meninggal.

    “Setelah mama enggak ada, aku lari karena aku butuh waktu untuk diri aku sendiri. Aku baru sampai Indonesia lagi dan hari pertama aku keluar dari rumah untuk bicara soal mama,” ucapnya mengusap air matanya.

    “Aku pikir dengan sudah lari sekian lama untuk menghabiskan waktu dan aku pikir aku sudah siap, tetapi kenyataannya aku belum bisa,” tutup Denada yang tak kuasa menahan air matanya mengingat kepergian ibunya, Emilia Contessa untuk selamanya.

    Sebelumnya, artis senior juga mantan anggota DPD  Emilia Contessa meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya di RSUD Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (27/1/2025).

    Adik bungsu Emilia Contessa, Dino Rosano Hansa mengatakan artis legendaris yang lahir pada 27 September 1957 itu meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Blambangan.

    “Tadi pagi sekitar pukul 07.00 WIB dibawa ke RSUD Blambangan karena mengeluh sakit. Sebenarnya keluh kesah sakitnya sejak tadi malam, namun dibawa ke rumah sakit pagi tadi,” katanya kepada wartawan saat ditemui di rumah duka di Jalan Gajah Mada Nomor 20, Banyuwangi.

  • Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang juga merupakan kader PDI-P mengikuti orientasi
    (retreat)
    kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Dia tetap ikut meski ada instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda mengikuti
    retreat.
    Hasbi menyebut, dia mengikuti
    retreat
    demi sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
    “Tapi yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya, jangka panjang. Insya Allah ini sebuah kebaikan,” ucapnya saat ditemui di lokasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    Dia juga menyebut kehadirannya sudah terkonfirmasi oleh DPD PDI-P Lebak, Banten.
    “InsyaAllah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya.
    Selain Hasbi, terlihat juga kader PDI-P yang mengikuti
    retreat
    yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Namun, Paramitha enggan menjawab pertanyaan awak media terkait permintaan penundaan mengikuti
    retreat
    dari Ketum PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut
    retreat.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti
    retreat
    di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba

    Anggota Komite II DPD asal Maluku Utara Graal Taliawo berpartisipasi dalam pembahasan UU Minerba di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-Tim Media Graal Taliawo.

    Anggota DPD suarakan pentingnya hak masyarakat adat dalam UU Minerba
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan pentingnya menjaga hak masyarakat adat untuk menghindari konflik atas pemanfaatan lahan tambang dalam pembahasan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku Utara Graal Taliawo menyatakan bahwa selama ini peran masyarakat adat terkait usaha pertambangan cenderung belum diperhatikan secara optimal.

    “Keberadaan dan eksistensi sejumlah masyarakat adat terancam karena lingkungan hidup mereka masuk kawasan IUP (izin usaha pertambangan), contohnya seperti suku Tobelo Dalam di Halmahera Timur. Lahan-lahan itu bertuan. Kita semua tentu mengharapkan konflik serupa tak terulang lagi,” ucap Graal Taliawo di Jakarta, Jumat.

    Bersama Anggota DPD dari Papua Barat Daya Agustinus R Kambuaya, ia menyampaikan data mengenai banyaknya kasus konflik lahan tambang dengan masyarakat adat, terutama di Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Para anggota DPD tersebut menyuarakan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah pertambangan dengan mempertimbangkan keberpihakan kepada masyarakat adat.

    Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan pemetaan secara partisipatif bersama masyarakat adat untuk menentukan dan memperjelas tata lahan lokasi hutan adat, hutan lindung, lahan pertambangan, serta area terkait lainnya. Dalam UU ini diakomodasi bahwa masyarakat adat berperan sebagai subjek yang dilibatkan dalam penerimaan manfaat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Tidak hanya hak masyarakat adat, Graal mengatakan bahwa fungsi hutan lindung dan hutan konservasi juga perlu dijaga dari area pertambangan karena manfaatnya yang besar untuk kehidupan mahkluk hidup. Ia menuturkan bahwa hutan lindung dan hutan konservasi mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, serta memelihara kesuburan tanah.

    “Fungsi ini begitu besar sehingga kawasan hutan lindung dan hutan konservasi perlu dilindungi, lestari, dan terbebas dari IUP. Tidak ada ruang atasnya untuk pertambangan,” ucapnya.

    Graal menyampaikan bahwa pelibatan instansi di daerah juga menjadi perhatian DPD dalam pembahasan UU Minerba, yakni terkait pelibatan BUMD dalam pengelolaan tambang serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang. Selain itu, perguruan tinggi yang berada di kabupaten/kota maupun provinsi lokasi eksplorasi juga dapat memperoleh manfaat dari aktivitas tambang berupa royalti.

    “Royalti atau manfaat yang diberikan kepada perguruan tinggi terbagi dalam dua bentuk, yakni dana abadi untuk kepentingan jangka panjang perguruan tinggi dan dana untuk menjalankan Tri Darma perguruan tinggi,” ujarnya.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk melaksanakan tugas peninjauan dan pemantauan atas pelaksanaan UU Minerba tersebut. Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2), menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi undang-undang.

     

    Sumber : Antara

  • Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terpilih sebagai salah seorang anggota Presidium Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI). Pemilihan ini berlangsung dalam Sidang Umum Majelis Umum III HIMPUNI yang diadakan di Makassar, Jumat (21/2/2025) kemarin.

    Khofifah yang saat ini sedang mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang menyampaikan, persetujuannya melalui utusan IKA UNAIR yang hadir Noer Sidiq dan menyampaikan terima kasih atas amanah barunya sebagai Presidium Himpuni.

    “Suatu kehormatan bagi saya dan IKA Unair dapat diberi amanah dan kepercayaan untuk memimpin secara presidium organisasi HIMPUNI. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sidang Umum Majelis Umum,” ujarnya melalui pesan singkat WA.

    Khofifah juga berharap HIMPUNI ke depan dapat lebih manfaat dan berperan aktif, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

    “Mohon doanya semoga HIMPUNI ke depan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mampu berperan aktif, berkontribusi dalam pemikiran maupun aksi untuk mendukung pembangunan negeri menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Selain Khofifah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga terpilih dan akan menjabat sebagai Koordinator Presidium HIMPUNI. Dalam pernyataannya, Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa HIMPUNI memiliki lebih dari 10 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran organisasi ini dalam mendorong percepatan pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif strategis.

    HIMPUNI, yang merupakan wadah bagi 51 organisasi alumni perguruan tinggi negeri, berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai sektor. Dengan terpilihnya Khofifah dan Amran Sulaiman dalam kepemimpinan HIMPUNI, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan alumni perguruan tinggi negeri dapat semakin erat, guna mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Sidang Umum Majelis Umum HIMPUNI kali ini dihadiri oleh 41 perwakilan dari berbagai organisasi alumni. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

    Sebagai informasi, HIMPUNI telah lama berperan aktif dalam berbagai program pembangunan nasional. Dengan kepemimpinan yang baru, organisasi ini diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial, demi kemajuan Indonesia.

    Berikut daftar presidium HIMPUNI 2025-2028:
    1. IKA Unhas : Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian
    2. ⁠IKA Unair : Khofifah Indar Parawansa : Gubernur Jawa Timur
    3. ⁠IKA UB Moh Fatah : Sekjen PU
    4. KA Unsoed : Abdul Kholiq : Anggota DPD RI
    5. IKA UNRI : Wan Muhammad Hasyim : Pengusaha
    6. UPI : Enggartiasto Lukita : Pengusaha
    7. IKA UNILA Irjen Pol Prof Dr Rudi Heryanto: Mantan Kapolda Banten
    8. ILUNI : Didit Ratam : Pengusaha
    9. IKA Halu Oleo : Prof Dr Andi bahrun M.Sc Agric, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara. [tok/beq]