Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    Presiden Prabowo hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Kongres VI Demokrat di Ritz Carlton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dijadwalkan bakal hadiri agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Tak hanya Presiden dan Wapres, dalam agenda itu juga dipastikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya akan turut dihadiri oleh sederet menteri di Kabinet Merah Putih.

    “Acara penutupan dihadiri oleh Presiden RI, Wakil presiden, Menteri Kabinet Merah Putih,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif RI tersebut memastikan, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir dalam agenda kongres besok.

    Bahkan kata dia, seluruh ketua umum partai politik yang berada di parlemen dan non-parlemen juga akan turut hadir.

    Hanya saja, Riefky tidak membeberkan secara detail siapa saja ketua umum parpol yang sudah terkonfirmasi hadir nantinya.

    “Pimpinan lembaga tingkat tinggi negara dan para ketua umum partai politik, parlemen dan non parlemen (juga hadir),” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam hasil Kongres VI DPP Partai Demokrat telah memutuskan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat masa bakti 2025-2030.

    AHY kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030 secara aklamasi.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” kata Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

    “Apakah bisa disahkan?” tanya Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat Herman Khaeron.

    “Sah,” jawab para kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Tak hanya memilih jabatan Ketua Umum, putusan Kongres VI Partai Demokrat itu juga memutuskan kalau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat untuk masa bakti yang sama.

    “Memutuskan, menetapkan bapak Profesor Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk masa bakti 2025-2030,” kata Herman.

    “Apakah dapat disahkan?” tanya Herman kepada kader Demokrat peserta rapat pleno II Kongres VI Demokrat.

    “Sah,” jawab seluruh kader Demokrat lalu palu diketok Herman.

    Keputusan hasil rapat pleno itu diambil atas sikap 616 suara yang terdiri dari 38×2 suara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 514 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, 5 Majelis Tinggi Partai (MTP), 9 DPP Partai Demokrat, dan sisanya organisasi sayap partai serta Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN).

    Keseluruhan dari pihak tersebut diketahui merupakan pemilik suara dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Kami kader Partai Demokrat, Ketua DPC, Ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030,” kata Ketua DPD partai Demokrat Sumatera Selatan, Cik Ujang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia.

    “Dan pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat 2025-2030,” tandas Cik Ujang.

  • Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI

    Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, dalam sebuah rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/ HO – DPD RI)

    DPD RI: Danantara perlu berkolaborasi dengan OJK dan BI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk meredam reaksi negatif yang muncul di masyarakat.

    “Kurangnya kolaborasi BPI Danantara dengan otoritas keuangan dapat memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong agar setiap kebijakan terkait sektor keuangan dan ekonomi dilakukan secara transparan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Senin (24/2).

    Nawardi menekankan pentingnya pengelolaan aset Badan Umum Milik Negara (BUMN) secara profesional, dengan tetap menjalin sinergi serta berkonsultasi dengan otoritas keuangan.

    Menurutnya, kolaborasi erat antara BPI Danantara dan OJK-BI akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperkuat sistem ekonomi dan keuangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Saya berharap BPI Danantara dapat lebih cermat dalam mengambil langkah-langkah strategis. Tidak hanya dalam koordinasi dan konsultasi, tetapi juga dalam membangun kolaborasi yang solid dengan otoritas keuangan,” katanya.

    Selain itu, Nawardi menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap BPI Danantara, dengan melibatkan badan independen dan profesional.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi serta menindak tegas pelaku pelanggaran dalam pengelolaan investasi Danantara.

    “Pengawasan yang kuat akan mendukung terwujudnya cita-cita besar Presiden Prabowo dalam menjadikan Danantara sebagai badan investasi terbesar di dunia yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam tahun-tahun mendatang,” tutur senator dari daerah pemilihan Jawa Timur ini.

    Keberadaan BPI Danantara menandai perubahan tata kelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya berada di bawah kementerian, kini beralih ke BPI Danantara.

    Dengan aset yang dikelola mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp14.710 triliun dalam Asset Under Management (AUM), serta kebutuhan investasi yang mencapai puluhan miliar dolar, Danantara diharapkan mampu melakukan lompatan besar dalam pengelolaan aset BUMN.

    Lebih lanjut, ia optimistis bahwa Danantara akan menjadi lembaga investasi strategis, bahkan berpotensi menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, badan ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara inklusif.

    Sumber : Antara

  • Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi  – Halaman all

    Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi  – Halaman all

    Senator DPD Siap Kawal DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Sampai Terealisasi 
     
     Willy Widianto/Tribunnews.com
     
      

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor menegaskan kesiapannya mendorong dan mengawal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Utara hingga terealisasi. 

    “Keberadaan Kabupaten Raja Ampat Utara akan mampu memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan publik lebih efektif dan efisien,” kata Paul Finsen Mayor saat bertemu dengan Tim Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Raja Ampat Utara, di Kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (24/02/2025).

    Tim Pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara terdiri dari Melkisedek Maray, SKM (Ketua), Nimbrod Suruan, S.Pd.SD.MM ( Sekretaris) dan 3 anggota tim yaitu Nonske Mayor, Albertho Y Binur dan Yanis Burdames.

    Paul Finsen Mayor menilai penambahan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara akan membuka akses pembangunan yang selanjutnya akan memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat. Terpenting, Paul mengingatkan pemekaran tersebut harus menjamin dan memberi ruang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua.

    “SDM Papua menjadi prioritas utama yang berkiprah bagi daerahnya sendiri. Sejak sekarang SDM harus dipersiapkan dengan baik karena juga menjadi syarat penting terbentuknya DOB,” papar dia lagi.

    Ketua Tim Pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara Melkisedek Maray, SKM mengatakan bahwa mereka merupakan tim akar rumput. Artinya tim yang benar-benar muncul dari aspirasi paling bawah, dari rakyat.

    “Ada 3 suku besar di Raja Ampat Utara. Kami serahkan dokumen lengkap pemekaran Kabupaten Raja Ampat Utara. Kami sangat mengharapkan kehadiran DOB Raja Ampat Utara karena situasi dan kondisi di sana memang sudah wajib ada pemekaran,” tegasnya.

    Dijelaskan olehnya, Raja Ampat memiliki letak geografis kepulauan yang didominasi oleh laut. Dimana jarak Raja Ampat Utara itu jauh dari Waisai, sebagai ibukota induk Kabupaten Raja Ampat yang sekarang. Sehingga masalah transportasi, kesehatan dan pendidikan sangat tinggi secara cost.

    “Pada intinya semua hal terkait pembentukan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara sudah siap. Masalah SDM atau lokasi dan lain-lain sangat siap. Kita harapkan pemerintah dan DPR RI segera merealisasikannya, didukung dan dikawal para anggota DPD RI,” tukas Melkisedek Maray.

    Sedangkan Nimbrod Suruan, S.Pd.SD.MM, Sekretaris Tim, mengatakan usulan DOB Kabupaten Raja Ampat Utara sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DOB Kabupaten Raja Ampat Utara merupakan salah satu kabupaten yang telah diusulkan bersama Kabupaten Raja Ampat Selatan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat  saat itu. Namun, usulan itu dipending oleh pemerintah pusat karena masih adanya program Moratorium. Hingga kini belum dibahas lagi. 

    “Di sisi lain, sudah ada revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Tanah Papua maka Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan ruang untuk melakukan pemekaran wilayah, terbukti dengan hadirnya 3 provinsi baru di Provinsi Papua dan 1 provinsi di Papua Barat. Artinya moratorium sudah ditarik dan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah dan DPR RI untuk tidak segera mengesahkan RUU DOB Kabupaten Raja Ampat Utara. Semoga tidak terlalu lama prosesnya,” pinta dia.

     

  • Kelakar AHY saat Koalisi Perubahan Bubar di Tengah Jalan

    Kelakar AHY saat Koalisi Perubahan Bubar di Tengah Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat tengah menggelar kongres ke-6 yang mulai berlangsung pada Senin (24/2/2025). Kongres yang berlangsung selama 2 hari itu, rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat penutupan besok.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya di depan kader partai menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil ditorehkan oleh partai itu dalam kurun 5 tahun terakhir.

    AHY, panggilan akrab Agus Harimurti Yudhoyono juga mengenang sejumlah peristiwa politik yang menghampiri partainya, khususnya saat muncul agenda ‘penggulingan’ kekuasaan terhadap dirinya dari posisi ketua umum.

    Peristiwa lain yang cukup membekas di benak AHY, berlangsung jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Saat itu, Partai Demokrat sudah menyatakan secara terbuka membangun koalisi bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

    Hanya saja, koalisi perubahan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, layu sebelum berkembang alias bubar di tengah jalan.

    “Banyak yang bingung waktu itu. DPD [dewan pimpinan daerah] dan DPC [dewan pimpinan cabang], datang ke saya, “Ketum, gimana ini kita sudah pasang-pasang [baliho, poster, dll],” kata AHY mengenang dirinya ketika ditanya oleh pengurus daerah terkait bubarnya koalisi perubahan.

    Merespons banyaknya pertanyaan dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang atas bubarnya koalisi tersebut, AHY menyampaikan dengan nada bercanda.

    “Kalau bapak bingung, apalagi saya,” kata AHY yang disambut tawa para kader partai yang hadir di Hotel Ritz Carlton, Senin (24/2/2025).

    Dalam situasi yang singkat, AHY menceritakan bahwa Partai Demokrat mampu mengambil keputusan dalam waktu cepat. Ujungnya, Partai Demokrat mengambil keputusan untuk bergabung dengan koalisi capres Prabowo Subianto yang pada akhirnya memenangi kontestasi Pilpres 2024.

    “Akhirnya kita semua dapat menentukan pilihan yang lebih baik. Kita bisa move on dan mengambil peluang tersebut,” ujar AHY.

    Kongres ke-6 Partai Demokrat akan menentukan calon ketua umum untuk periode 5 tahun mendatang. AHY menjadi kandidat paling kuat terpilih sebagai ketua umum.

    Dalam pertemuan dengan para perwakilan daerah, hampir mayoritas DPD menyatakan dukungannya untuk memilih AHY melanjutkan kepemimpinan di parpol untuk periode 2025—2030.

  • Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto agar semua lembaga dan kementerian melakukan efisiensi anggaran demi memprioritaskan kebutuhan publik.

    Dia menilai pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan tidak efisien. 

    Sudjatmiko pun mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah.

    “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/2/2025)

    Legislator PKB itu menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya. 

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menilai anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. 

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” kata dia. 

    Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien. 

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tandasnya.

    Efisiensi ini diketahui atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

     

     

  • Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Sah! AHY Kembali Pimpin Partai Demokrat untuk Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

    Kemudian, Wakil Ketua Sidang Pleno II Kongres VI Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas kembali mengatakan pengesahan AHY sebagai ketua Umum.

    “Memutuskan menetapkan Doktor Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat 2025-2030,” katanya.

    Sebelum itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ci Ujang yang mewakili pemilik suara sah menyampaikan permintaan seluruh kader agar AHY tetap menjadi Ketua Umum Demokrat.

    “Kami kader Partai Demokrat, ketua DPC ketua DPD bukan berharap tapi kami meminta untuk Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-20230,” kata dia.

  • AHY Semangati Kader yang Kalah Pilkada 2024: Jangan Kecil Hati, Saya Juga Pernah Kalah

    AHY Semangati Kader yang Kalah Pilkada 2024: Jangan Kecil Hati, Saya Juga Pernah Kalah

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta para kadernya untuk tak berkecil hati karena belum berhasil menang di Pilkada 2024. 

    Dia pun menyemangati para kadernya itu untuk cepat bangkit kembali. Bahkan, AHY turut menyinggung soal kekalahan dirinya dalam Pilkada Jakarta pada 2017 silam.

    “Bagi yang belum berhasil, jangan kecil hati. Saya juga pernah kalah Pilkada. Kalau tidak bangkit, kita tak kemana-mana. Siapa yang cepat bangkit, InsyaAllah mendapat jalan lagi,” katanya dalam Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2/2025).

    Adapun, anak dari Presiden ke-6 RI ini memamerkan keberhasilan partainya dalam Pilkada 2024 kemarin. Angka kemenangannya 59% untuk Pilkada Provinsi atau menang di 22 provinsi dari 37 provinsi.

    “Di tingkat Kabupaten/Kota, angka kemenangan naik menjadi 49% atau menang di 248 dari 508 Kabupaten/Kota,” tuturnya.

    Dia membandingkan dengan lima tahun lalu yang mana kala itu Demokrat hanya punya satu gubernur terpilih di Papua, yaitu Lukas Enembe. Kemudian, satu gubernur yang naik dari wagub di Aceh dan Wagub Jatim Emil Dardak.

    “Dan kini, kita patut berbangga, ada enam kader terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ada 95 Kabupaten/Kota yang kepala daerahnya diisi kader murni Partai Demokrat, di antaranya di Riau, Kepulauan Riau, dan hari ini di MK Yunus Wonda sebagai Bupati Jayapura,” urainya.

    Dilanjutkannya, dia mengklaim bahwa kualitas kader utama Demokrat bisa diadu lantaran dari Ketua DPD saja banyak memenangkan Pilkada, terlebih lagi DPC-nya.

  • Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko, mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Dia beralasan, usulan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Ia juga mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah. “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” usulnya, Senin (24/2/2025).

    Dia berpendapat, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien.

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tukasnya.

    Sudjatmiko menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. Dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya.

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menegaskan, anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” ujarnya. [kun]

  • Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…

    Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…

    Kader Demokrat Kebingungan Saat Ditinggal Anies, AHY: Apalagi Saya…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) mengungkapkan, banyak kader Demokrat yang kebingungan ketika Demokrat ditinggal oleh
    Anies Baswedan
    menjelang Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.
    AHY menyebutkan, para kader bingung karena sudah terlanjur memasang spanduk dan baliho untuk mendukung pencalonan Anies.
    “Belum lagi ketika kita bubar jalan dengan poros koalisi sebelumnya. Banyak yang bingung, betul?” ujar AHY dalam
    Kongres ke-6 Partai Demokrat
    , Senin (24/2/2025).
    AHY mengenang, ketika mendapatkan laporan kebingungan itu, ia juga mengakui bahwa ia ikut bingung atas dinamika politik yang terjadi
    “Terus saya jawabannya gini, ‘apalagi saya, Pak. Kalau bapak bingung, apalagi saya,’” kata AHY disambut tawa.
    Meski demikian, AHY menegaskan, kebingungan itu hanya berlangsung selama dua minggu saja.
    Dia menyebut Allah SWT memberi jalan kepada Demokrat untuk menentukan pilihan yang lebih baik, yakni mendukung Prabowo Subianto yang akhirnya keluar sebagai pemenang
    Pilpres 2024
    .
    “Tapi cukup dua minggu bingungnya. Mengapa hanya dua minggu? Waktu yang tersedia memang sempit. Tapi Allah beri jalan kepada kita menentukan pilihan lebih baik. Jadi alhamdulillah bapak/ibu sekalian, kita bisa move on dengan cepat dan ambil peluang yang sempit. Tapi insya Allah membawa kebaikan,” ujar AHY.
    Diketahui, agenda utama Kongres ke-6 Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum periode 2025-2030.
    Menurut Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, seluruh pemilik hak suara Demokrat meminta AHY kembali memimpin partai selama 5 tahun ke depan.
    “Sesuai keinginan struktur dari tingkat bawah pemilik hak suara, yaitu DPC dan DPD, seluruhnya meminta kesediaan Mas AHY untuk kembali memimpin Demokrat periode 2025-2030,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).
    Selain itu, Syahrial mengatakan, para pemegang hak suara juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini

    AHY dan SBY Tiba di Lokasi Kongres Demokrat, Ketum Ditetapkan Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) telah tiba di arena Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) sore.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, AHY dan SBY datang bersamaan dengan mengenakan jas Demokrat berwarna biru.
    Selain SBY dan AHY, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga ikut hadir.
    Acara pembukaan kongres dimulai dengan mengenang Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, yang baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan.
    AHY menyebut Renville sebagai kader terbaik Demokrat.
    “Salah satu kader terbaik Demokrat yang baru-baru ini berpulang ke Rahmatullah, Bendum Demokrat Mas Renville Antonio,” ujar AHY.
    Suaranya terdengar terisak saat membeberkan bahwa Renville ikut menyiapkan
    Kongres Demokrat
    secara baik.
    “Almarhum begitu semangat untuk bisa menghadirkan Kongres yang baik ini. Dan hari ini saya rasa almarhum tersenyum menyaksikan kita berkumpul dalam suasana suka cita. Lanjutkan perjuangan. Menatap masa depan kita dengan penuh harapan. Oleh karena itu, saya ajak kita semua untuk berdoa,” kata AHY.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat periode 2025-2030.
    Menurut Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution, seluruh pemilik hak suara Demokrat meminta AHY kembali memimpin partai selama 5 tahun ke depan.
    “Sesuai keinginan struktur dari tingkat bawah pemilik hak suara, yaitu DPC dan DPD, seluruhnya meminta kesediaan Mas AHY untuk kembali memimpin Demokrat periode 2025-2030,” ujar Syahrial kepada Kompas.com, Senin (24/2/2025).
    Selain itu, Syahrial mengatakan, para pemegang hak suara juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
    Syahrial menegaskan penetapan Ketum dan Ketua MTP Demokrat bakal dilakukan malam ini.
    “Termasuk meminta kesediaan Pak SBY kembali menjabat sebagai Ketua MTP,” kata Syahrial.
    “Malam ini (ditetapkan),” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.