Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    Saya akan Sikat Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 8 November, saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

  • Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    Menteri ESDM turunkan satgas penertiban tambang ilegal di Papua Barat

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,”

    Manokwari (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan secara ilegal di Provinsi Papua Barat.

    “Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu, yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.

    Dia memperingati seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat untuk menghentikan kegiatan tersebut, karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan.

    Pembentukan satgas telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.

    “Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung dan kalau saya dapat, saya sikat,” tegasnya.

    Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.

    Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004, yang saat itu dirinya belum mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    “PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dirinya akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat agar prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman.

    “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita,” kata Bahlil.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan Surabaya 8 November 2025

    Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan Surabaya 8 November 2025

    Kronologi OTT KPK Bupati Ponorogo: 13 Orang Ditangkap, Diduga Terkait Suap Beli Jabatan
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11/2025) sore.
    Operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
    Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 13 orang, termasuk pejabat daerah, pegawai negeri, dan pihak swasta.
    Sekitar pukul 16.45 WIB, sebanyak 10 penyidik KPK tiba di rumah dinas Bupati Ponorogo di kawasan Pringgitan menggunakan tiga mobil berwarna hitam berpelat luar daerah.
    Tim langsung menuju pos jaga timur dan mencari keberadaan empat orang dekat Bupati Sugiri.
    Sempat terjadi ketegangan antara penyidik dan petugas keamanan setempat karena belum ada identifikasi resmi. Namun, setelah salah satu orang yang dicari keluar dari pintu timur dan surat tugas resmi KPK ditunjukkan, situasi berangsur kondusif.
    Dikutip dari Surya.co.id, tak lama kemudian, penyidik masuk ke rumah dinas dan mengamankan Bupati
    Sugiri Sancoko
    . Malam harinya, Bupati bersama sejumlah orang dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk pemeriksaan awal.
    Beberapa pejabat yang ikut diamankan dalam operasi tersebut di antaranya Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono; Kabid Mutasi BKPSDM, Arif Pujiana; Elly Widodo, adik kandung Bupati Sugiri; dan Kokoh Priyo Utomo, orang kepercayaan Bupati
    Selain itu, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah yang diduga kuat berkaitan dengan transaksi
    jual beli jabatan
    .
    “Dari 13 orang yang diamankan, tujuh di antaranya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
    KPK saat ini memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan, termasuk Bupati Sugiri.
    Lembaga antirasuah itu diperkirakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan melalui konferensi pers resmi setelah seluruh proses awal rampung.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
    “Benar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi wartawan, seraya menegaskan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
    Kabar penangkapan Bupati Ponorogo yang juga kader PDIP itu turut menjadi perhatian DPD PDIP Jawa Timur. Meski demikian, partai belum mengeluarkan sikap resmi.
    Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Sulistyono atau Kanang mengatakan bahwa partainya masih menunggu informasi resmi dari KPK.
    “Kasus OTT-nya kita masih cari info lebih lengkap,” kata Kanang di Surabaya, Jumat (7/11/2025).
    Ia menyebut, pihaknya sedang berupaya mengonfirmasi kabar tersebut, termasuk dengan menghubungi Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang mengaku belum mengetahui detail peristiwa tersebut.
    “PDIP akan menunggu penjelasan resmi dari KPK karena hal ini penting untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar Kanang.
    Hingga Sabtu (8/11/2025) pagi, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait status hukum Bupati Sugiri dan 12 orang lainnya.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Kronologi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK: 13 Orang dan Uang Tunai Diamankan 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah: Jadi Evaluasi untuk Benahi Kader PDI-P Jatim Regional 8 November 2025

    Soal OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah: Jadi Evaluasi untuk Benahi Kader PDI-P Jatim Regional 8 November 2025

    Soal OTT Bupati Ponorogo, Said Abdullah: Jadi Evaluasi untuk Benahi Kader PDI-P Jatim
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menyatakan bahwa peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menjadi bahan evaluasi bagi partainya dalam melakukan pembenahan kader di tingkat daerah.
    “Peristiwa ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang,” katanya dalam siaran persnya, Sabtu (8/11/2025).
    Selain itu, Said juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah agar tidak menimbulkan biaya politik tinggi yang berpotensi membuka peluang korupsi.
    “Kami akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi,” tuturnya.
    Said mengatakan bahwa jajaran DPD
    PDI-P
    Jatim telah menerima informasi pada Jumat (7/11/2025) sore mengenai diamankannya
    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
    —yang juga merupakan kader PDI-P oleh
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) dalam kegiatan OTT.
    Said menegaskan, 
    DPD PDI-P Jatim
    menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK. Ia juga mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap.
    “PDI-P Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ketua Umum PDI-P Ibu Megawati Soekarnoputri, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas dan tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujarnya.
    Said menyebut tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
    Oleh karena itu, ia menegaskan, PDI-P Jatim mendukung sepenuhnya langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi.
    “Atas nama organisasi, kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan tersebut. Kami menyesal karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    DPD PDI Perjuangan Jatim Minta Maaf ke Warga Ponorogo Soal OTT Bupati Sugiri Sancoko

    Surabaya (beritajatim.com) — DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai.

    Dalam keterangan resminya, Ketua DPD PDI Perjuangan
    Jawa Timur Said Abdullah menerima informasi terkait penangkapan tersebut pada Jumat (7/11/2025) kemarin.

    “Atas peristiwa itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah, sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak pengadilan,” tulis pernyataan resmi partai.

    PDI Perjuangan Jatim menegaskan akan tetap menjunjung tinggi independensi KPK tanpa intervensi dalam bentuk apa pun.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegas Said Abdullah.

    Mereka menilai bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Oleh sebab itu, partai mendukung penuh langkah KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di tanah air.

    “Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

    DPD PDI Perjuangan Jatim juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa Bupati Sugiri Sancoko.

    “Kami mohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan mencederai kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

    Pihaknya menyebut, kejadian ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi internal untuk memperkuat pembinaan kader ke depan.

    “Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang, serta memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi,” tutup pernyataan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. [tok/ian]

  • PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    PDI Perjuangan hormati proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menghormati kewenangan dan proses operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Jumat (7/11).

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan pihaknya menjunjung tinggi independensi KPK.

    “Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Namun demikian, dirinya mengajak semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

    Ia menegaskan segenap jajaran DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat lantaran telah melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

    Oleh sebab itu, Said mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

    Meski begitu, pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan tersebut memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri, yang juga kader PDI Perjuangan.

    “Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tuturnya.

    Ia menekankan peristiwa tersebut akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan untuk terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar tidak terulang peristiwa serupa di masa mendatang.

    Selain itu, disebutkan bahwa pihaknya juga akan memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi membuat calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

    Sebelumnya, KPK mengungkapkan Sugiri bersama enam orang lainnya sedang diperiksa secara intensif setelah dibawa dari Ponorogo ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pasca-OTT.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu.

    Budi mengatakan tujuh orang tersebut dibawa dari Ponorogo ke Jakarta dalam dua kloter.

    Kloter pertama terdiri atas Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.

    Sementara kloter kedua meliputi orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    PDIP Jatim Hormati Proses Hukum OTT Bupati Ponorogo dan Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menegaskan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan tidak membuat spekulasi sebelum ada putusan pengadilan.

    “Kami menerima informasi bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT,” ujar Said Abdullah di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).

    Said menekankan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan prinsip utama yang terus dijunjung tinggi oleh partai.

    “Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang dilakukan KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan,” katanya.

    Ia juga mengutip arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan pentingnya menjaga integritas serta tidak mengganggu lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “PDI Perjuangan Jatim menjunjung tinggi independensi KPK. Seperti yang diamanatkan Ibu Megawati, kami tidak akan mempengaruhi apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegasnya.

    Said menilai tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Karena itu, PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

    “Korupsi melukai kepercayaan rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, apalagi oleh KPK, dalam memberantas korupsi,” ucapnya.

    Dalam pernyataannya, Said juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kader partainya tersebut. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah mandat yang wajib dijaga oleh setiap pejabat yang diusung partai.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo. Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.

    Said memastikan bahwa kejadian ini akan dijadikan momentum evaluasi internal bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Ia menyebut pembinaan kader serta sistem rekrutmen kepala daerah akan diperkuat agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

    “Peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami akan memperbaiki pembinaan kader dan memperhatikan kembali biaya politik agar tidak memicu praktik yang salah di kemudian hari,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Turnamen Futsal HUT NasDem Surabaya 2025 Dorong Spirit Sportivitas dan Solidaritas Kader Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai NasDem Kota Surabaya menggelar Turnamen Futsal Piala DPD NasDem Surabaya 2025 sebagai rangkaian peringatan HUT ke-14 Partai NasDem. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu–Minggu (8–9 November 2025), itu digelar di dua lokasi berbeda, yakni Lapangan SIER untuk babak penyisihan dan Lapangan Brawijaya untuk partai final.

    Turnamen bertema “Konsisten Membawa Arus Perubahan” tersebut diikuti 25 tim futsal dari jajaran DPC NasDem se-Kota Surabaya. Seluruh peserta merupakan kader muda berusia 18 hingga 40 tahun yang tampil penuh semangat dan menjunjung sportivitas sepanjang pertandingan.

    Ketua Panitia, Hari Santosa, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme peserta dan dukungan dari berbagai pihak yang membuat kegiatan ini berjalan lancar. Ia menyebut turnamen futsal ini akan dijadikan agenda tahunan DPD NasDem Surabaya sebagai ruang pembinaan kader muda melalui olahraga.

    “Kami bersyukur kegiatan ini bisa terselenggara dengan antusiasme tinggi. Meski masih ada kekurangan, insyaallah ke depan akan kami jadikan agenda tahunan,” ujar Hari Santosa.

    Sekretaris DPD NasDem Surabaya sekaligus anggota DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, menilai olahraga adalah sarana membentuk kedisiplinan, kerja sama, dan mental sehat kader partai. Ia menegaskan pentingnya pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif yang menyalurkan energi dan semangat perubahan.

    “Yang paling penting itu al-aklus salim fil jismi salim, dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Dengan olahraga, kita siapkan generasi emas yang kuat dan sportif,” kata Imam.

    Ketua DPD Partai NasDem Surabaya, Saiful Ma’arif, yang membuka turnamen, mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas di setiap pertandingan. Ia menegaskan, kemenangan sejati hanya bermakna bila diraih dengan semangat fair play dan kebersamaan.

    “Turnamen ini tidak hanya mencari juara, tapi membangun kerja sama dan sportivitas. Juara tanpa fair play tidak indah. Saya berharap ajang ini melahirkan atlet futsal muda yang siap berprestasi di level lebih tinggi,” tutur Saiful.

    Panitia menyediakan hadiah uang tunai Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara kedua, dan Rp2 juta untuk juara ketiga, masing-masing disertai trofi penghargaan. Namun lebih dari itu, turnamen ini menjadi momentum memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan antarkader muda NasDem di Surabaya.

    Suasana kompetitif dan semangat kebersamaan tampak dari dukungan peserta maupun suporter sepanjang pertandingan. Selain menjadi wadah penyaluran bakat olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi lintas DPC.

    “Kami ingin turnamen ini memperkuat solidaritas dan mempererat hubungan antar kader muda NasDem,” tutup Saiful. [asg/beq]

  • Isu Pergantian Ketua DPC PDIP Gresik Menguat, DPP Disebut Siapkan Nama Pengganti

    Isu Pergantian Ketua DPC PDIP Gresik Menguat, DPP Disebut Siapkan Nama Pengganti

    Gresik (beritajatim.com) – Kabar mengenai rencana pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Gresik mulai santer terdengar di kalangan internal partai. Isu tersebut berembus menjelang pelaksanaan konferensi cabang (konfercab) dan turunnya surat rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    Meski belum ada pernyataan resmi, rumor pergantian pimpinan di DPC PDIP Gresik disebut semakin menguat. Sekretaris DPC PDIP Gresik, Noto Utomo, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat dari DPP terkait pelaksanaan konferensi daerah (konferda).

    “Sampai saat ini kami masih menunggu turunnya surat rekomendasi, tidak hanya di Gresik tapi juga di Jawa Timur,” kata Noto kepada beritajatim.com, Sabtu (8/11/2025).

    Menurut Noto, surat dari DPP nantinya akan diteruskan ke DPD PDIP Jawa Timur sebagai dasar pelaksanaan konferda. Ia menilai rumor pergantian ketua belum memiliki dasar yang kuat karena belum ada keputusan resmi dari pusat. “Lah wong suratnya belum turun kok sudah ada informasi pergantian pimpinan, dasarnya apa,” ujarnya.

    Sementara itu, sumber internal partai yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa DPP dan DPD PDIP Jawa Timur telah menyiapkan langkah untuk melakukan penyegaran di tubuh partai, termasuk kemungkinan pergantian ketua DPC Gresik. “Suratnya sudah ada, tapi siapa yang akan dimunculkan atau dipertahankan, semua keputusan ada di DPP,” ungkap salah satu kader PDIP tersebut.

    Rumor yang beredar menyebut, DPP dan DPD PDIP telah menyiapkan calon pengganti ketua sebagai bagian dari strategi penyegaran kepemimpinan dan penguatan mesin partai di tingkat daerah, terutama menjelang agenda politik 2029. [dny/beq]

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)