Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi lewat Sidang Pleno II dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Jakarta pada Senin (24/2/2025).

    Mulanya, seluruh DPD dan DPC menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat. Mereka juga meminta AHY kembali menjadi Ketum Demokrat periode 2025-2030.

    “Kami meminta Mas AHY untuk kembali memimpin Partai Demokrat 2025-2030,” kata perwakilan DPD, Cik Ujang.

    Selanjutnya digelar sidang pleno dengan agenda penetapan bakal calon Ketum Demokrat, dan AHY menjadi calon tunggal.

    “Oleh karena itu kami bertanya ke forum sidang Kongres VI Partai Demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketum Demokrat Periode 2025-2030?” tanya pimpinan sidang Herman Khaeron.

    “Setuju,” jawab peserta sidang, kemudian palu diketuk. Tepuk tangan memenuhi ruangan.

    Selain itu, sidang kongres juga menanyakan soal posisi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.DPD dan DPC menyampaikan usulan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sidang.

    “Telah kami catat bahwa seluruhnya mempertegas permintaan Para ketua DPD dan DPC. Untuk itu kami tanyakan kepada forum kongres ke-6 Partai Demokrat Apakah dapat disetujui Bapak Profesor Doktor haji Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat?,” tanya Herman.

    “Setuju,” jawab peserta Kongres Demokrat.

  • Pertamina Pastikan Pertamax yang Beredar di Masyarakat Bukan Oplosan

    Pertamina Pastikan Pertamax yang Beredar di Masyarakat Bukan Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa Pertamax (RON 92) yang beredar di masyarakat bukan BBM oplosan.

    Hal ini merespons kegaduhan masyarakat di media sosial yang menyebut Pertamax yang dibeli sebenarnya berkualitas RON 90 atau setara Pertalite.

    Tudingan masyarakat itu tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka, RS selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga diduga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92. Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis Pertalite. 

    Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis Pertamax.

    Terkait hal ini, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dengan kata lain, Pertamax yang dibeli masyarakat tetap dengan kualitas RON 92.

    “Bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. RON 92 [adalah] Pertamax, RON 90 adalah Pertalite,” kata Fadjar di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Dia juga memastikan tidak ada praktik pengoplosan BBM untuk menjadi Pertamax yang dijual ke masyarakat. Fadjar menyebut yang menjadi pokok pemeriksaan dari Kejaksaan Agung adalah praktik impor RON 90 yang seharusnya RON 92.

    “Jadi bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ,” ucap Fadjar.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Ketujuh tersangka yang telah ditahan itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin.

    Selain itu, tersangka lainnya adalah Agus Purwono selaku Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional, Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara dan MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistima.

    Adapun, perkara korupsi tersebut bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur ihwal prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Para tersangka diduga malah mengakali aturan tersebut.

    “Namun, berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tiga tersangka yaitu RS, SDS, dan AP melakukan pengondisian dalam Rapat Optimalisasi Hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi di dalam negeri tidak terserap seluruhnya,” tutur Qohar.

  • Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    Semua WNI yang Kerja Di Kamboja Berangkat Secara Ilegal, Menteri P2MI Ungkap Modusnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja dan Myanmar, berangkat secara ilegal.

    Tak ada satu pun dari mereka yang berangkat menggunakan visa kerja.

    Kata Karding, modus WNI maupun para penyalur untuk memasuki dua negara tersebut adalah dengan visa turis dan lebih dahulu singgah atau transit di Thailand maupun Malaysia.

    Hal ini dijelaskan Karding dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia,  tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Karding.

    Selain itu, Karding juga menyatakan, sampai sekarang pemerintah Indonesia tidak pernah punya kerja sama penempatan pekerja migrannya di Kamboja dan Myanmar.

    Sehingga, kata dia, sebenarnya pemerintah tidak memiliki tanggung jawab terhadap upaya nekat para WNI yang sengaja mengelabui imigrasi hingga memakai jalur tikus demi bisa sampai dan bekerja di kedua negara Asia Tenggara tersebut.

    Kendati demikian, Kementerian P2MI tetap menjalankan amanat konstitusi dengan memberikan perlindungan terhadap para WNI sekaligus aktif melakukan penyuluhan soal bahaya berangkat kerja secara ilegal.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada. Jadi sebenarnya kami tidak bertanggung jawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” kata Karding.

    Adapun berdasarkan sejumlah kejadian masa silam, keberadaan PMI ilegal umumnya baru diketahui setelah kasusnya viral karena mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Mereka umumnya juga menjadi admin judi online maupun operator penipuan atau online scammer.

    Karena itu, Kementerian P2MI meminta publik tidak mudah tergiur iming-iming gaji tinggi sehingga nekat berangkat secara ilegal ke Kamboja atau Myanmar.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” ungkapnya.

  • Kemhan: Kami sama sekali tak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kemhan: Kami sama sekali tak berniat bangkitkan dwi fungsi TNI

    Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan tidak memiliki niat untuk membangkitkan sistem dwi fungsi TNI seperti yang memungkinkan pejabat militer aktif menempati jabatan-jabatan politik.

    “Kementerian Pertahanan dan TNI itu tidak ada sama sekali niat untuk seperti yang dikhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada dwi fungsi TNI atau mengembalikan dwi fungsi ABRI,” kata Kepala Biro (Karo) Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Frega, penempatan pejabat TNI aktif di beberapa sektor yang umumnya dijabat masyarakat sipil semata-mata untuk membantu kinerja pemerintah dalam memperkuat kedaulatan.

    Dia menilai saat ini penguatan kedaulatan yang menjadi perhatian TNI bukan hanya di bidang pertahanan saja melainkan pangan, ekonomi hingga kebudayaan.

    Frega pun mengambil contoh di bidang kedaulatan pangan. Menurut Frega, TNI juga berperan dalam memperkuat kedaulatan pangan dengan menempatkan orang-orang terbaiknya di sektor pangan negara.

    Tentu orang yang dipilih harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ketahanan pangan dan teritorial.

    “Berbicara tentang kedaulatan pangan bagian dari pertahanan nirmiliter dimana ada permintaan dari lembaga-lembaga negara yang memang membutuhkan keadilan tertentu pada jabatan tertentu,” kata Frega.

    Frega memastikan penempatan pejabat TNI aktif dalam jabatan sipil sudah melalui prosedur yang berlaku dan kinerjanya akan dinilai secara objektif.

    “Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah,” jelas Frega.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung fenomena pejabat TNI aktif yang masuk ke dunia politik dan pemerintahan kala bertemu dengan 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).

    Kala itu, dia mengungkit putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang harus mundur dari dunia TNI demi masuk dalam pertarungan perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam.

    Walau kalah dalam pemilihan gubernur kala itu, pria yang akrab disapa AHY itu kini aktif menjadi di dunia politik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut TNI aktif mestinya mundur jika masuk pemerintahan. Hal itu dikaitkan dengan Mayor Teddy.

    Mayor Teddy diketahui TNI aktif yang kini di pemerintahan. Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan turut menyentil Teddy. Ia meminta Teddy mundur.

    “Mayor teddy ayo mundur kan you sudah masuk pemerintahan,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Selasa (25/2/2025).

    Umar meminta Teddy meniru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mundur sebagai anggota TNI aktif lalu terjun ke politik, hingga kini menjabat Menteri Koordinator.

    “Tirulah AHY yang berani mundur dari TNI,” ucapnya.

    Teddy diketahui mantan ajudan pribadi Prabowo. Umar meminta Teddy tak berlindung di balik nama Prabowo.

    “Teddy you jangan berlindung di bawah ketiak pak Prabowo. Malu donk Teddy sama pak SBY,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
     
    “Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” kata SBY.
     
    Awalnya, SBY bercerita bahwa dirinya pernah berada di luar pemerintahan pada 2001. Saat itu, SBY diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam).
     
    “Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” ucap SBY.
    (Arya/Fajar)

  • Istana Sebut Presiden Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Istana Sebut Presiden Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat pada malam hari ini. Prabowo rencananya memberikan sambutan di hadapan para kader dan pengurus Demokrat.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan dalam acara tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan.

    “Malam ini, Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara Penutupan Kongres ke VI Partai Demokrat di Jakarta,” kata Yusuf, Selasa (25/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Selain AHY, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025 malam.

    Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang logo Mercy itu.

    (cip)

  • PAN sebut Zakiyah-Najib siap hadapi PSU Pilkada Kabupaten Serang

    PAN sebut Zakiyah-Najib siap hadapi PSU Pilkada Kabupaten Serang

    Serang (ANTARA) – Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Serang menyampaikan pasangan calon Zakiyah-Najib siap menghadapi pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Ketua DPD PAN Kabupaten Serang Jaenudin, di Serang, Selasa, mengatakan partai koalisi pengusung calon bupati dan wakil bupati Ratu Rachmatuzakiyah-Najib Hamas sudah siap menghadapi PSU terkait Pilkada Kabupaten Serang 2024.

    Menurutnya koalisi masih sangat solid untuk kembali memenangkan pasangan nomor urut 2 seperti pada pemilihan sebelumnya.

    “Kami siap menghadapi PSU dan optimistis bisa kembali menang,” katanya

    Dia mengatakan selain koalisi partai pengusung masih solid, tim relawan juga masih kompak dan siap untuk berjuang memenangkan kembali pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas.

    “Kita pilih lagi Ratu Zakiyah-Najib,” katanya.

    Diakui Jaenudin, pihaknya merasa kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU, padahal pemungutan suara pada 24 November 2024 itu sudah berjalan demokratis dan luber.

    “Kalau dibilang kecewa, ya kami kecewa dengan keputusan MK. Tapi kami tetap harus menghargai keputusan MK ,” ujarnya.

    Jaenudin mengatakan, masyarakat Kabupaten Serang sudah melek yang menginginkan pemimpin baru yang bisa membawa perubahan lebih baik.

    “Warga Kabupaten Serang ingin ada perubahan dan pemimpin baru, lantaran itu Ratu Zakiyah-Najib bisa menang 70 persen ke atas,” katanya.

    Sementara itu, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri mengatakan PSU sudah menjadi keputusan inkrah MK dan harus dilaksanakan.

    Pihaknya memprediksikan bahwa PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024 akan berlangsung lebih seru.

    Seperti diketahui, pada Pilkada 2024 pasangan Andika-Nanang memperoleh sebanyak 254.494 suara. Sementara pasangan nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas memperoleh suara sebanyak 598.654 suara.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kubu Andika Hazrumi Bersyukur Pilkada Kabupaten Serang Diulang

    Kubu Andika Hazrumi Bersyukur Pilkada Kabupaten Serang Diulang

    Liputan6.com, Serang – Kubu Andika Hazrumi – Nanang Supriatna mengaku bersyukur dan senang atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada Kabupaten Serang harus diulang di seluruh TPS. Hal itu usai terbuktinya pelanggaran yang dilakukan Mendes PDT, Yandri Susanto, untuk memenangkan istrinya, Ratu Zakiyah, sebagai Bupati Serang.

    “Keadilan tersebut mampu menangkap fakta bahwa ada penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan mampu menggerakkan secara masif oknum para para kepala desa dalam memenangkan calon kepala daerah,” ujar Sekretaris DPD Golkar Banten, Bahrul Ulum, dalam keterangan resminya, Selasa (25/2/2025).

    Bahrul menyatakan bahwa putusan MK itu sebagai bentuk keadilan dan penegakkan demokrasi di Pilkada Kabupaten Serang.

    Kecurangan di Pilkada Kabupaten seharusnya tidak terjadi, jika Mendes PDT Yandri Susanto tidak bertindak untuk memenangkan istrinya, Ratu Zakiyah yang berpasangan dengan Najib Hamas.

    “Berkaitan dengan putusan MK, juga terdapat pelanggaran yang masif, terutama pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai Pasal 71 Ayat 1 yang pada intinya, terdapat penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan calon nomor urut 2,” terangnya.

  • Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    Wamenko Polkam Jawab SBY soal TNI Aktif Harus Mundur jika Masuk Pemerintahan atau Politik

    loading…

    Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Foto/Riyan Rizki Roshali

    JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) soal perwira TNI aktif harus mundur jika berpolitik atau masuk dalam dunia pemerintahan. Lodewijk menyebutkan, pemerintah bakal mengevaluasi prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil.

    “Ya tentunya akan ada evaluasi (TNI yang menempati jabatan sipil),” kata Lodewijk dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    Ia juga mencontohkan soal jabatan Direktur Utama Bulog yang ditempati Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya. Adapun Novi Helmy saat ini tercatat masih aktif di TNI, dengan posisinya sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.

    Dia menuturkan, pemerintah bakal melihat aturan terlebih dahulu apakah jabatan Dirut Bulog harus diduduki oleh sipil saja. “Contoh mungkin seperti Kepala Bulog. Oh apakah dia harus sipil? Kalau rupanya ketentuan di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini (dari TNI),” ujar Lodewijk.

    Menurutnya, persoalan aturan itu sejatinya mudah untuk diikuti. Namun, dia menilai, yang bersangkutan dalam hal ini perwira TNI aktif harus ditanya lebih dulu apakah memilih membaktikan dirinya di sipil atau tetap bertahan di TNI.

    “Sebenarnya gampang. Katakan, ‘Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam hal ini Bulog, atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI, monggo. Kalau mau di Bulog karena ada katakan bisnis itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dini. Kita tunggu saja nanti perkembangannya,” jelas dia.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di kediamannya Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, SBY bercerita tentang dirinya yang menjadi salah satu tim reformasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

    “Saya jadi di ingat, karena dulu saya waktu masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY di Cikeas, Minggu (23/2/2025).

  • 8 AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029 Nasional

    8 AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029 Nasional

    AHY Jawab Peluang Dampingi Prabowo pada Pilpres 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) menjawab pertanyaan terkait peluang dirinya mendampingi Presiden
    Prabowo
    Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    AHY mulanya tersenyum saat ditanya seperti itu. Tetapi, dia lantas menyebut bahwa masih akan fokus mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan Pak Prabowo,” ujar AHY usai ditetapkan menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.
    Kemudian, terkait amanah dari kader untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, AHY menegaskan bahwa Demokrat akan bangkit.
    Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menekankan akan membawa Demokrat meraih banyak suara dalam berbagai kontestasi pemilihan.
    Adapun sebelum ditetapkan sebagai Ketum Demokrat lagi, AHY diberi tugas berat oleh DPD Demokrat se-Indonesia untuk memenangkan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029.
    “Ya yang jelas kita ingin Demokrat bangkit, bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kursi kita di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota,” kata AHY.
    Diketahui, Partai Gerindra kembali mengusulkan Prabowo maju sebagai calon presiden (capres) pada
    Pilpres 2029
    .
    Namun, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menyatakan bahwa dia siap tidak dicalonkan kembali menjadi capres pada Pemilu 2029 jika kebijakannya mengecewakan kepercayaan rakyat.
    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi 2029. Saya katakan kalau program-program saya tidak berhasil tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Februari 2025.
    “Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.