Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Reses, Renny terima usulan agar PMP dan PSPB dimasukkan kembali dalam kurikulum pembelajaran

    Reses, Renny terima usulan agar PMP dan PSPB dimasukkan kembali dalam kurikulum pembelajaran

    Foto: Fendi Lesmana/Radio Elshinta

    Reses, Renny terima usulan agar PMP dan PSPB dimasukkan kembali dalam kurikulum pembelajaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Memasuki masa reses hari ke-3, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana semakin intens turun ke bawah menyapa masyarakat. 

    Kali ini penyerapan aspirasi masyarakat Reses I tahun 2025, pada hari Minggu 23 Febuari 2025 dilaksanakan di Gedung Serba Guna Graha Bhakti Kelurahan Burengan Kota Kediri.

    Dalam pertemuan tersebut, perempuan yang juga menjabat sebagai bendahara DPD PDI-Perjuangan Jatim itu mendapat saran atau masukan dari warga bernama Soni asal RW 5 Kelurahan Burengan agar  memasukan kembali pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila) ke kurikulum.

    “Mohon nanti melalui panjenengan dimasukkan kembali ke kurikulum yang mengajarkan tentang  pelajaran PSPB. Menurut saya itu sangat penting sekali,karena menyangkut tentang pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Karena anak anak itu sekarang buta tentang sejarah bangsa. Kita gugah kembali semangat mereka untuk cinta tanah air. Dan yang kedua pelajaran tentang PMP (Pendidikan Moral Pancasila), ini juga penting mengingat generasi Z sekarang moralnya jeblok sekali,” ungkapnya.

    Topik yang sama tentang pendidikan juga diutarakan oleh warga bernama Gatot yang meminta adanya pemerataan bantuan pendidikan. 

    “Semoga perjuangan dari Bu Renny dan Bu Ganik mendapat dukungan dari pusat hingga teralisasi,” harapnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Fendi Lesmana.

    Dua keinginan warga asal Kelurahan Burengan itu mendapat jawaban dari Wara Sundari Renny Pramana. “Terima kasih pak Soni yang menyampaikan terkait pendidikan sangat bagus. Dan insyaallah akan saya perjuangkan di Provinsi Jawa Timur.Kebetulan saya dikomisi Pendidikan. Bapak saya juga guru pak sehingga saya sangat paham terkait pendidikan. Dulu ada Pendidikan Moral Pancasila, bagaimana anak ini santun dan menghargai gurunya,” terangnya.

    Menurutnya pembelajaran etika dan moral tidak hanya didapat dari bangku pendidikan formal, melainkan juga dibutuhkan peran serta dari orang tua. “Bapak ibu yang hadir disini juga wajib memberikan pendidikan moral kepada putra putrinya sejak dini. Karena pengaruhnya dari berbagai macam kita tidak bisa membendung sendirian. Maka peran dari bapak ibu sangat dominan. Terima kasih masuknya nanti akan saya perjuangkan di Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Dalam giat reset kali ini Wara Sundari Renny Pramana didampingi oleh anggota Komisi A DPRD Kota Kediri Sunarsiwi Kurnia Ganik Pramana beserta Kepala Kantor Kelurahan Burengan Adi Sutrisno.

    Sumber : Lansir

  • 3 Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax Nasional

    3 Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax Nasional

    Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan
    korupsi tata kelola minyak mentah
    dan produk kilang pada PT
    Pertamina
    Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-
    blend
     atau dioplos di depo/
    storage
    menjadi Pertamax.
    Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan
    blending
    di
    storage
    /depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir pada Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Pengoplosan Pertamax dan Pertalite ini dinilai telah melanggar hak-hak para konsumen.
    Mantan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak, menyebutkan, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.
    Rolas menilai, dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), masyarakat telah memercayakan ini kepada pemerintah, yaitu Pertamina.
    Namun, kasus dugaan korupsi justru ditemukan di salah satu anak perusahaan penyuplai BBM ini.
    “Di benak masyarakat, negara seharusnya dipercaya 100 persen. Kalau bukan negara, siapa lagi yang akan dipercaya. Kalau dia melakukan penipuan publik, itu fatal,” ujar Rolas kepada
    Kompas.com
    , Selasa (25/2/2025).
    Rolas menekankan, pemerintah harus melakukan audit total kepada PT Pertamina Patra Niaga atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
    “Menurut saya, ada SOP (
    standard operating procedure
    ). Ini diperlukan audit total,” lanjutnya.
    Dia menilai, pemerintah harus melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM.
    Hal lain yang bisa diaudit adalah urusan di kilang-kilang minyak yang bisa diperjualbelikan.
     
    Sementara itu, pakar otomotif dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jayan Sentanuhady mengungkapkan, ada dampak yang akan dialami jika kendaraan memakai jenis BBM yang salah.
    BBM jenis Pertalite dengan oktan RON 90 seharusnya dipakai untuk mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc dan motor dengan kapasitas mesin di bawah 250 cc.
    Sebaliknya, kendaraan berkapasitas mesin di atas 1.400 cc dan memiliki rasio kompresi tinggi atau teknologi canggih harus menggunakan Pertamax dengan oktan minimal 92.
    “Oktan yang rendah akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna,” kata Jayan saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa.
    Jayan menyebutkan, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalaan dini pada mesin kendaraan.
    Akibatnya, bisa terjadi
    knocking
    atau suara ketukan pada mesin. Hal ini bisa menurunkan akselerasi mesin dan merusak komponen kendaraan.
    Selain itu, salah pakai BBM bisa membuat pembakaran mesin kurang efisien.
    Tindakan tersebut juga membuat deposit berupa endapan karbon atau kerak yang menempel pada komponen mesin menjadi lebih banyak.
    Akibatnya, berisiko merusak mesin kendaraan.
    Meski risiko dari salah pakai jenis BBM untuk kendaraan cukup besar, Jayan menyatakan, masyarakat tidak perlu menguras atau memeriksakan kendaraannya ke bengkel.
    Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menilai kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina itu bakal mencoreng kredibilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga mencoreng kredibilitas BUMN kita,” kata Eko saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).
    Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan oleh BUMN, yang pertama adalah penguatan pengawasan internal.
    Eko menilai sistem pengawasan di anak usaha BUMN harus diperketat.
    “Manajemen harus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM untuk menutup celah yang memungkinkan praktik kecurangan seperti ini,” ujarnya.
    Tak hanya itu, Pertamina juga mesti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
    Eko mendorong Pertamina selaku BUMN untuk lebih terbuka dalam melaporkan kebijakan dan operasionalnya, terutama terkait tata kelola bahan bakar.
    “Kami di Komisi VI akan meminta laporan lebih detail mengenai mekanisme kontrol yang diterapkan selama ini dan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki,” ujar Eko.
    Ketiga, dia menilai perlu ada sanksi tegas untuk internal BUMN yang terlibat korupsi.
    “Tidak hanya pihak eksternal atau pelaku lapangan yang harus disalahkan. Jika ada oknum di dalam BUMN yang terbukti terlibat, mereka juga harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera,” kata Eko.
    PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi energi ke masyarakat tetap berjalan normal meski empat petinggi anak usaha atau
    subholding
    ditetapkan menjadi tersangka.
    “Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
    “Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” imbuh dia.
    Fadjar juga membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
    “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, dikutip dari
    Antara
    , Rabu (26/2/2025).
    Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.
    RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.
    Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
    Terkait penetapan para petinggi
    subholding
    menjadi tersangka, Fadjar mengatakan, Pertamina menghormati langkah Kejagung dan aparat penegak hukum lainnya yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan di
    subholding
    Pertamina.
    “Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata dia.
    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka atas kasus tersebut, di mana 4 di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau
    subholding
    Pertamina.
    Keempatnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP).
    Sedangkan tiga broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…

    Deretan Prajurit TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) yang menegaskan bahwa perwira
    TNI aktif
    tidak boleh terlibat dalam
    politik praktis
    dan harus mundur jika memasuki ranah politik atau pemerintahan telah memicu diskusi mengenai peran militer dalam
    jabatan sipil
    di Indonesia.
    SBY mengatakan itu saat mengenang pengalamannya menjadi Ketua Tim Reformasi ABRI.
    Ketika itu, tim reformasi membuat aturan baru yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
    “Dulu waktu saya masih di militer, dalam semasa
    reformasi TNI
    aktif, itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis,” kata SBY, saat bertemu dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia, pada Minggu (23/2/2025).
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa larangan prajurit aktif terlibat dalam politik merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.
    Dia sendiri mencontohkan putranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang mundur dari karier militer ketika hendak berpolitik.
    AHY mundur dari TNI saat hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta bersama Sylviana Murni pada 2017.
    Menurut SBY, kewajiban bagi prajurit aktif untuk mundur ketika hendak terjun ke dunia politik adalah syarat mutlak yang telah ditetapkan sejak era reformasi.
    Pernyataan SBY di atas berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini.
    Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil strategis, bahkan ada yang di luar ketentuan Undang-Undang (UU).
    Berikut adalah beberapa di antaranya:
    Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) ini ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebelumnya, Teddy merupakan ajudan Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
    Penunjukan ini dilakukan melalui mutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Diangkat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan).
    Sebelumnya, Irham menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Angkatan Darat.
    Menempati posisi di Badan Penyelenggara Haji.
    Sebelumnya, Ian menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI.
    Ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
    Saat ini, Novi masih tercatat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI.
    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pindad pada Januari 2024.
    Maruli menggantikan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali diangkat sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia sejak Desember 2024.
     
    Merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, seperti diatur dalam Pasal 47 Ayat 1, prajurit disebutkan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
    Dalam UU tersebut, hanya diatur 10 jabatan sipil yang dapat diduduki
    prajurit TNI aktif
    .
    Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
    Hal ini diatur pada Pasal 47 Ayat 2.
    Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, enggan berkomentar panjang lebar soal pernyataan SBY bahwa prajurit TNI aktif yang masuk pemerintahan atau berpolitik harus pensiun dini dari kemiliteran.
    Ia hanya menyinggung bahwa dalam UU TNI, memang mengatur beberapa posisi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif.
    “Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan, karena itu mungkin pernyataan Beliau ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (25/2/2025).
    “Sementara kalau Undang-Undang kan yang saat ini berlaku ada beberapa lembaga ya yang boleh TNI masuk ya,” tambahnya.
    Pengamat militer Khairul Fahmi menilai apa yang disampaikan oleh SBY memang merujuk pada UU TNI yang ada hingga kini.
    SBY, kata Khairul, juga tetap menaati UU tersebut ketika memimpin negara pada 2004 hingga 2014.
    Namun, dalam satu dekade terakhir, Khairul melihat beberapa perwira aktif mengisi jabatan strategis di luar ketentuan.
    Hal ini dinilai menimbulkan dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi TNI.
    “Jika pemerintah memang melihat ini sebagai kebutuhan, maka langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang jelas,” kata Khairul, kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).
    Menurut Khairul, pemerintah perlu memerhatikan beberapa aspek jika memang melihat kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan.
    Misalnya, soal kepatuhan terhadap regulasi.
    Dari perspektif hukum, penempatan perwira aktif di jabatan sipil di luar yang diatur dalam UU TNI berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi.
    “Jika memang ada kebutuhan menempatkan perwira aktif di luar instansi yang diperbolehkan, sebaiknya dilakukan revisi regulasi yang memberikan payung hukum yang lebih jelas,” tegas Khairul.
    Revisi ini, lanjut dia, harus mengatur dengan tegas ruang lingkup, batasan, serta mekanisme yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil tanpa menimbulkan ambiguitas hukum.
    Misalnya, jika pemerintah ingin membuka lebih banyak ruang bagi perwira aktif di jabatan sipil, maka perlu ada mekanisme seleksi dan persyaratan yang ketat, termasuk apakah harus melalui pensiun dini atau status non-aktif sementara.
    Selain itu, harus ada juga ketentuan mengenai akuntabilitas dan evaluasi kinerja agar tidak terjadi penempatan yang hanya berbasis kedekatan politik atau jaringan tertentu.
    “Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka kebijakan ini bisa berjalan dengan lebih terarah dan tidak bertentangan dengan prinsip reformasi TNI,” ucap Khairul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Terwujud karena Dukungan Presiden Sebelumnya

    Danantara Terwujud karena Dukungan Presiden Sebelumnya

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat menghadiri Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga tersebut akan mengelola seluruh aset BUMN senilai USD900 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun.

    Prabowo mengungkapkan rasa syukurnya karena hadir sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), serta para Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD.

    Dia menekankan peluncuran Danantara terwujud berkat upaya dari para presiden sebelumnya yang telah menjaga dan mengamankan Tanah Air.

    “Saudara-saudara ini bisa karena Presiden-presiden sebelumnya yang mengamankan, yang menjaga Republik kita, yang sekian tahun tidak diinvasi oleh orang (negara) lain yang sekian tahun tidak mengganggu bangsa lain,” ujar Prabowo saat menghadiri Kongres VI Partai Demokrat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Dia mengungkapkan optimisme meskipun ada kekurangan dalam perjalanan bangsa, Indonesia kini memiliki potensi yang kuat untuk berkembang lebih baik. “Inilah bernegara, ada kekurangan, tentunya. Tapi sekarang kita punya potensi yang kuat,” ucapnya.

    Menurut Prabowo, presiden pendahulu akan mendukung terciptanya Danantara. Pasalnya, semangat Danantara adalah memperjuangkan cita-cita proklamator agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri.

    “Dan saya luncurkan, nuwun sewu, Pak Presiden, saya merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan cita-cita proklamator cita-cita Bung Karno kita ingin berdiri di atas kaki sendiri dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional,” tegasnya.

    Prabowo juga menyinggung pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan penggunaan dana untuk hal-hal yang lebih penting. “Dan ternyata kita melihat di mana-dimana kita bisa menghemat, menghemat itu baik, menghemat adalah untuk dipakai di bidang yang lebih penting,” katanya.

    “Memang kadang sulit orang yang sudah nyaman. Banyak studi banding ke luar negeri ya kan, saya paham, rakyat kita banyak yang ya kan, anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri, saya paham. Tapi percayalah, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja,” ungkap Prabowo.

    (jon)

  • Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    Menteri Karding Sebut Tak Satupun Pekerja Migran Indonesia di Kamboja-Myanmar yang Legal

    JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja dan Myanmar berangkat tak sesuai prosedur atau ilegal. Sebab, pemerintah tak pernah memiliki kerja sama dengan dua negara tersebut.

    “Belum pernah ada kerja sama bilateral atau multilateral penempatan tenaga kerja ke Kamboja dan Myanmar, nggak ada,” ujar Karding saat rapat kerja bersama dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, 25 Februari.

    Para pekerja migran Indonesia itu kerap menggunakan visa turis sebagai modus untuk masuk ke dua negara di Asia Tenggara tersebut.

    “Jadi tidak ada satu pun orang berangkat ke Myanmar itu pakai visa kerja. Mereka berangkat pakai visa turis, transit di Thailand, Malaysia, tidak ada yang langsung ke Myanmar dan Kamboja,” kata Menteri Karding.

    Karding juga menyebut aksi nekat dilakukan pekerja migran mengelabuhi keimigrasian hingga menggunakan jalur tikus untuk bekerja di Kamboja dan Myanmar sebenarnya di luar tanggung jawab pemerintah.

    Namun karena mengemban amanat konstitusi, pemerintah akan terus memberikan pelindungan terhadap warga negara Indonesia sekaligus terus aktif melakukan penyuluhan akan bahaya menjadi pekerja migran ilegal atau unprosedural.

    “Jadi sebenernya kami tidak bertanggungjawab itu. Walaupun itu warga kita, mau tidak mau harus kita lindungi,” ucap Karding.

    Berdasarkan sejumlah kejadian, keberadaan pekerja migran Indonesia ilegal biasanya baru diketahui setelah mereka menjadi korban penyiksaan di Kamboja dan Myanmar.

    Karenanya, Karding menyarankan masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi sehingga nekat masuk Kamboja atau Myanmar untuk bekerja secara ilegal.

    Disarankan mereka yang berkeinginan bekerja di luar negeri menempuh jalur prosedural untuk menghindari kejahatan di negara tujuan.

    “Setelah mereka kena siksa di sana, baru viral, baru kita tahu, oh ada warga kita kena siksa di sana. Baru kami koordinasi dengan kementerian luar negeri,” kata Karding.

  • Prabowo ucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum Demokrat

    Prabowo ucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum Demokrat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan belasungkawa atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio yang meninggal dunia pada usia 47 tahun akibat kecelakaan lalu lintas pada pekan lalu (14/2).

    Ucapan duka itu disampaikan oleh Presiden dalam bagian awal pidatonya yang dia bacakan dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan belasungkawa saya yang sedalam-dalamnya, dan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra, salah satu kader terbaik Partai Demokrat, Bendahara Umum Partai Demokrat, saudara Renville Antonio, yang telah dipanggil Yang Mahakuasa,” kata Presiden Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

    Presiden melanjutkan, “Semoga (arwah almarhum, red.) diterima oleh Yang Mahakuasa, diberi tempat yang paling mulia, dan diampuni segala dosa-dosanya.”

    Kongres VI Partai Demokrat yang berlangsung sejak Senin (24/2) menjadi momen untuk mengenang sosok Renville.

    Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak seluruh kader partai untuk mendoakan mendiang Renville.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Presiden Prabowo berpidato di hadapan kader dan pengurus Partai Demokrat, jajaran ketua umum partai politik, serta pimpinan lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

    Di lokasi yang sama, ada pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

    Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, turut menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dua ketua DPP PDI Perjuangan itu hadir mewakili ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025—2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara, di antaranya pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden hadir Kongres VI Partai Demokrat, disambut SBY dan AHY

    Presiden hadir Kongres VI Partai Demokrat, disambut SBY dan AHY

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa malam, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Di lokasi acara, kedatangan Presiden disambut langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Prabowo, yang hadir mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan dasi bercorak garis-garis diagonal warna biru gelap dan biru muda, menjabat tangan SBY, kemudian keduanya berbincang-bincang singkat selama kurang lebih 2 menit. Selepas itu, Gibran bergantian menyalami tangan SBY.

    Presiden lantas berjalan menuju tempat duduk ditemani oleh SBY dan AHY. Dalam perjalanan menuju kursinya, Prabowo disambut oleh jajaran pengurus pusat dan politikus senior Demokrat.

    Kader-kader Demokrat yang memenuhi ruangan acara terlihat antusias dengan kedatangan Presiden. Sebagian besar dari kader Demokrat membentangkan poster, lalu berseru menyebut nama Presiden: “Prabowo! Prabowo!”

    Kedatangan Presiden pun membuka rangkaian acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan pidato politik dari AHY.

    Presiden Prabowo lantas berpidato di hadapan kader Demokrat dalam acara tersebut.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat, hampir seluruh pejabat dari eksekutif dan legislatif hadir, termasuk jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Di lokasi acara, ketua umum-ketua umum partai politik, terutama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, juga hadir.

    Ketua DPR RI Puan Maharani, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, turut menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat bersama Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dua ketua DPP PDI Perjuangan hadir mewakili ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025—2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara, di antaranya Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Arsip foto – Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama Presiden ketujuh Joko Widodo (kedua kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) dan Wapres ke-12 Jusuf Kalla (kanan) meluncurkan secara simbolis badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

    Presiden dijadwalkan hadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa malam.

    “Malam ini Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Kongres VI Partai Demokrat berlangsung selama 2 hari sejak Senin (24/2). Hari pertama Kongres, Sidang Pleno Partai Demokrat resmi menetapkan kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga ditetapkan kembali sebagai ketua majelis tinggi partai.

    Dengan demikian, AHY dan SBY pun meneruskan tugasnya masing-masing sebagai ketua umum partai dan ketua majelis tinggi partai untuk periode 2025–2030.

    Terpilihnya AHY sebagai ketua umum, dan SBY sebagai ketua majelis tinggi partai berdasarkan aklamasi dari seluruh pemilik suara di antaranya yaitu pengurus dewan pimpinan pusat (DPP), pengurus majelis tinggi partai, seluruh ketua dewan pimpinan cabang (DPC), ketua dewan pimpinan daerah (DPD), ketua dewan perwakilan luar negeri (DPLN), dan ketua organisasi sayap.

    “Alhamdulillah, saya mendapatkan amanah untuk kembali melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat 5 tahun ke depan masa bakti 2025–2030 secara aklamasi, yang tentunya ini menjadi amanah dan tanggung jawab yang besar yang Insyaallah saya akan jalankan semaksimal kemampuan saya, tentunya dengan dukungan, dengan kebersamaan seluruh keluarga besar Partai Demokrat di mana pun berada,” kata AHY selepas acara Kongres di Jakarta, Senin malam.

    Acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung hari ini di salah satu hotel bintang 5 di kawasan SCBD, Jakarta, mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Partai Demokrat saat ini merupakan partai pendukung pemerintah, dan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Dalam pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo, AHY masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sementara itu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dipercaya oleh Presiden Prabowo sebagai Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Sumber : Antara

  • Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

    Gemuruh Ribuan Kader Demokrat Sambut Puan Maharani Saat Hadiri Penutupan Kongres VI Demokrat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri langsung acara Penutupan Kongres DPP Partai Demokrat yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta Selasa 25/2/2025 malam.

    Pantauan Tribunnews.com, Puan hadir dengan mengenakan blazer hitam dengan kerah berwarna merah khas warna PDIP dan celana panjang hitam.

    Puan didampingi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang mengenakan pakaian batik bernuansa merah.

    Kehadiran keduanya menyita perhatian seluruh peserta yang berada di dalam lokasi Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Bahkan sebagian besar dari kader Demokrat meneriakkan sambutan untuk Puan Maharani dan Bambang Pacul.

    Mereka bahkan secara gemuruh menepukkan balon tepuk tangan berwarna putih biru bertuliskan Demokrat.

    Hingga berita ini ditulis, segenap pejabat tinggi negara terlihat sudah hadir di dalam lokasi Penutupan Kongres VI Demokrat.

    Mereka di antaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Lestari Moedijat, hingga Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

    Tak hanya itu, terpantau turut hadir sederet Wakil Menteri yang ada di Kabinet Merah Putih termasuk Wamen P2MI Christina Aryani, Wamensos sekaligus Ketum Partai Prima Agus Jabo, hingga Wamen Perdagangan RI Roro Esti.

    Dalam acara penutupan Kongres VI Demokrat ini juga dijadwalkan akan hadir Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Hanya saja kedua kepala negara itu belum terpantau memasuki area Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memastikan pihaknya mengundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk hadir di agenda penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat.

    Adapun agenda penutupan Kongres VI Demokrat digelar hari ini Selasa 25/2/2025 malam di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

    Meski begitu, Herzaky belum dapat memastikan siapa pihak dari PDIP yang akan hadir nantinya.

    Dipastikan Herzaky sejatinya seluruh pihak partai politik yang ada di parlemen dan di luar parlemen diundang oleh Demokrat.

    Pasalnya, menurut dia, tidak ada lagi label rivalitas antara partai politik setelah event Pemilu 2024 kemarin.

    Sehingga siapapun pimpinan Partai Politik diundang dalam agenda tersebut.

    “Yang di luar parlemen yang kemarin ikutan pemilu kita undang. Karena bagi kami pertarungan, pertempuran, kompetisi itu hanya ada di pemilu dan Pilpres,” kata dia. “Sudah selesai, sudah ada pemilihnya, sudah ada pemenangnya, ya sudah. Kita bergandeng tangan bekerja bersama. Karena Pak Prabowo sampaikan kita yang paling penting persatuan dan kesatuan,” sambungnya.

    Herzaky lantas membeberkan soal siapa saja pihak yang akan hadir dalam penutupan Kongres VI Demokrat ini.

    Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Wapres Gibran Rakabuming Raka akan turut hadir dan sederet menteri di kabinet Merah Putih.

    “Alhamdulillah hari ini selain Pak Presiden Prabowo, rencananya juga akan ada Pak Wapres, lalu juga akan ada jajaran nanti para Ketum Partai Politik Sahabat, ya. Ada Pak Bahlil, rencananya ada Pak Zulkifli Hasan, lalu juga ada Pak Muhaimin Iskandar,” kata dia.

    “Tentu juga jajaran petinggi Gerindra. Selain misalnya tadi Pak Prabowo selaku Ketua Umum, rencana akan ada Bang Sufmi Dasco, ya. Juga ada Sekjen dan tentu saja para Ketum Partai Sahabat lainnya,” tandas Herzaky.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Prabowo-Gibran Hingga Puan Hadiri Penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah tokoh mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, DPR, hingga para Ketua Umum Partai Politik hadir dalam acara penutupan Kongres ke-VI Demokrat, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam ballroom sekitar pukul 19:20 WIB. Prabowo terlihat memakai setelan jas sedangkan Gibran memakai batik.

    Prabowo dan Gibran didampingi Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MTP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memasukin ballroom.

    Sebelumnya, sekitar pukul 19:00 WIB para jajaran Kabinet Merah Putih, bertandangan ke dalam ballroom Ritz Carlton. Sorak-sorai para peserta kongres pun menggema dalam ruangan.

    Adapun, sekitar pukul 19:03 WIB Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani datang dalam acara ini. Semua para peserta kongres pun menyambutnya dengan ramai.

    Sementara itu, turut hadir juga Menko Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri BUMN Erick Thohir, Wamen BP2MI Christina Ariani, dan Wamendag Roro Esti.

    Tak sampai di situ, Plt. Ketua PPP Mardiono, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Adies Kadir, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Ketua Fraksi PKB di DPR sekaligus Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, dan Ketum Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.