Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani pada kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR RI.

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Dia mengatakan bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih itu tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, PDIP selalu tegak lurus pada konstitusi.

    “Dan kalau sikap partai-partai yang lain, PDIP, setahu saya ya, itu tegak kepada konstitusi. Jadi, sikap PDIP dari dulu sampai hari ini tidak berubah,” ujarnya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani akan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng), hari ini. Kehadiran Puan bersamaan dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan kepada kepala daerah.

    Dalam keterangan resmi tim media Ketua DPR RI, Kamis (27/2), dari Jakarta, Puan akan terbang ke Magelang bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, siang ini. Mereka akan menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, tempat lokasi retret kepala daerah diadakan.

    Puan pun akan ikut hadir dalam Parade Senja, yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, bagi kepala daerah yang mengikuti retret. Puan disebut turut diundang mengikuti acara malam keakraban sekaligus farewell dinner bagi para kepala daerah.

    Retret kepala daerah gelombang I akan resmi ditutup setelah Presiden Prabowo memberikan pengarahan esok hari, Jumat (28/2). Pengarahan diberikan Presiden dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia.

    Seperti diketahui, retret kepala daerah gelombang I ini digelar sejak 21 Februari, tepat sehari seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, di antaranya sesi pengarahan dan pembekalan dari para tokoh pemerintahan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.

    Selama retret, para kepala daerah juga mengikuti kegiatan, seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris, yang menjadi bagian dari program untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Wamenkop minta koperasi bisa kelola tambang migas

    Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengeluarkan aturan yang memperbolehkan badan usaha koperasi ikut mengelola tambang minyak dan gas bumi (migas).

    “Kami dari Kementerian Koperasi, dan tentu Pak Presiden (Prabowo Subianto) pasti 1.000 persen akan mendukung, sekiranya badan usaha koperasi juga bisa ikut mengelola tambang minyak dan gas,” ucap Ferry dalam Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ferry menyampaikan bahwa koperasi berhasil mengelola idle well eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Idle well merujuk pada sumur minyak dan gas yang tidak aktif atau tidak beroperasi untuk sementara waktu, tetapi belum ditutup secara permanen.

    “Alhamdulillah, yang di Muara Enim, kami bisa menghasilkan 15 barel per hari. Ini mau masuk ke sumur yang ketiga,” ucap Ferry.

    Keberhasilan tersebut menjadi landasan bagi Ferry untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM agar badan usaha koperasi diberi kesempatan berpartisipasi untuk mengelola sumur-sumur idle eks-Pertamina.

    Terlebih, ketika pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi badan usaha koperasi untuk ikut mengelola tambang batu bara.

    Menurut dia, pertambangan minyak dan gas menjadi kesempatan selanjutnya bagi badan usaha koperasi.

    “Alangkah baiknya ini bisa dipertimbangkan, Pak Yuliot (Wamen ESDM), Pak Nanang (Tenaga Ahli Menteri ESDM), agar dibuatkan peraturan Menteri ESDM yang sekiranya diperbolehkan koperasi juga bisa ikut mengelola idle well,” kata dia.

    Atas hal tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sedang merumuskan regulasi agar pengelolaan sumur migas melibatkan koperasi.

    “Jadi kan selama ini regulasinya belum ada. Untuk itu, saya juga dengan teman-teman di Kementerian ESDM lagi merumuskan regulasi untuk keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumur minyak. Ya, terutama idle well, ya,” ucap Yuliot.

    Dikutip dari laman resmi DPD Provinsi Sumatera Selatan, Jaringan Koperasi Indonesia melalui Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) atas inisiatif disebut mengelola sumur-sumur minyak idle eks-Pertamina di Muara Enim, Sumatera Selatan.

    Pengelolaan tersebut kini menghasilkan hingga 15 barel minyak per hari, dan dinilai memberikan kontribusi nyata terhadap pemanfaatan potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puan hadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Kamis siang

    Puan hadiri retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Kamis siang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan akan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis siang.

    Sebagaimana rilis resmi yang diterima pada Kamis, Puan akan bertolak menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Kamis siang bersama dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin.

    Puan pun akan ikut hadir dalam upacara Parade Senja di Akmil Magelang yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (28/2) esok hari.

    Selain itu, Puan diundang untuk mengikuti acara malam keakraban sekaligus acara perpisahan dengan makan bersama (farewell dinner) bersama para kepala daerah yang mengikuti retret itu.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang untuk menemui para kepala daerah peserta retret dan memimpin upacara Parade Senja yang berlangsung sore hari.

    Presiden dijadwalkan terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan mendarat di Pangkalan Udara Adisucipto di Yogyakarta, kemudian melanjutkan perjalanan via darat ke Lembah Tidar, Akmil Magelang.

    “Presiden Prabowo akan memimpin upacara Parade Senja di Akademi Militer. Esok hari, Jumat 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Adapun retret kepala daerah gelombang I akan resmi ditutup usai Presiden Prabowo memberikan pengarahan esok hari, Jumat (28/2).

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM

    Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri ESDM bentuk tim untuk pastikan spesifikasi BBM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan akan membentuk tim untuk memberi kepastian spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons dari keresahan masyarakat soal kualitas BBM.

    “Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Terkait dengan pembelian RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

    “Makanya sekarang, izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus. Kami buat per enam bulan, supaya ada evaluasi per tiga bulan,” ucap dia.

    Selain itu, produksi minyak yang tadinya diekspor, Bahlil menyampaikan tidak akan lagi diizinkan untuk mengekspor agar minyak mentah yang diproduksi diolah di dalam negeri.

    “Nanti yang bagus, kami suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kami minta harus diolah di dalam negeri,” ucap Bahlil.

    Pernyataan tersebut merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

    Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

    Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

    Atas hal tersebut, PT Pertamina (Persero) membantah kabar adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucap Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2).

    Sumber : Antara

  • Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati Regional 27 Februari 2025

    Kemendagri Undang Semua Mantan Presiden Hadiri Parade Senja di Akmil, Termasuk Jokowi dan Megawati
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang seluruh mantan presiden dalam kegiatan Parade Senja di Akademi Militer (Akmil),
    Magelang
    , Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) sore.
    Sosok
    Megawati Soekarnoputri
    dan
    Joko Widodo
    (Jokowi) termasuk dalam undangan kegiatan yang jadi rangkaian
    retret kepala daerah
    .
    Menteri Dalam Negeri Muhammad
    Tito Karnavian
    menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Parade Senja kepada semua mantan presiden, termasuk Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
    Tito mengonfirmasi bahwa Presiden keenam RI,
    Susilo Bambang Yudhoyono
    (SBY) hadir dalam pertunjukan drumband oleh taruna Akmil itu.
    “Saya dengar juga yang hadir juga Pak Jokowi,” ucapnya yang merujuk Presiden ketujuh RI tersebut, Kamis.
    Selain itu, Tito juga mengonfirmasi kehadiran tiga pejabat dalam Parade Senja, yaitu Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.


    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di Akmil pada Kamis (27/2/2025) sore menggunakan helikopter.
    Prabowo akan menginap semalam di glamping sebelum memberikan pengarahan kepada 493 kepala daerah yang melaksanakan retret pada Jumat (28/2/2025).
    Komandan Komando Resor Militer 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan, sekitar 3.300 personel gabungan disiagakan untuk menyambut kedatangan dan sesi acara Prabowo.
    Bambang menGatakan, kepala negara akan tiba di Akmil pada Kamis sore, tanpa menyebut waktu secara spesifik.
    “Jalur darat dan udara sudah kami siapkan,” ujarnya usai apel gelar pasukan di lapangan Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Rabu (26/2/2025).
    Untuk jalur udara, Prabowo bakal naik helikopter setelah mendarat di Bandara Adisutjipto, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
    “Landing (helikopter) di Akmil, sebagai tempat yang kami rencanakan,” ungkap Bambang.
    Dia menyatakan, apabila cuaca memungkinkan, Prabowo menempuh perjalanan udara untuk tiba di Akmil.
    Hanya saja, dia mengaku masih menunggu perintah akhir dari Istana.
    Bambang pun mengupayakan agar Jalan Gatot Subroto (alamat Akmil berada) tidak ditutup dan tetap bisa dilalui pengendara kendaraan.
    Terpisah, Kepala Polres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan, Prabowo akan mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dijadwalkan memberikan pengarahan dalam retret kepala daerah.
    “Kemungkinan Bapak Presiden akan mendampingi (SBY) kalau tidak ada kendala,” ucapnya dikutip
    Kompas.com
    (18/2/2025).
    Ia menambahkan bahwa Prabowo dipastikan akan memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hari terakhir retret.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirut Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai standar

    Dirut Pertamina tegaskan kualitas Pertamax sesuai standar

    BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    “Kami pastikan operasional Pertamina saat ini berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan, serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat,” kata Simon di Jakarta, Kamis.

    Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS).

    Simon mengatakan Pertamina menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dalam kurun 2018-2023.

    Ia pun memastikan selama proses penyidikan tersebut, operasional Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

    Pertamina, lanjutnya, sebagai induk perusahaan dari berbagai lini bisnis energi, terus berupaya untuk meningkatkan kinerja tata kelola yang baik (good corporate governance) di dalam Pertamina Group, antara lain melalui sinergi yang lebih kuat dengan Kejaksaan Agung.

    Simon mengapresiasi kepercayaan dan dukungan semua pihak terhadap kualitas produk-produk Pertamina selama ini, serta meminta agar masyarakat tenang dan tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    Pernyataan tersebut merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

    Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    RON 90 tersebut kemudian dilakukan pencampuran (blending) di penyimpanan atau depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

    Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

    Atas hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso Fadjar menegaskan produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    “Kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing,” ucap Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    Saran Ahli untuk Pemilu & Pilkada Mendatang: Politik Uang Ditangani Polisi hingga Pelibatan PPATK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tercetus usul agar politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditangani langsung oleh pihak kepolisian. 

    Ide itu disampaikan oleh ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini. Ia menilai langkah itu untuk memungkinkan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT).

    Politik uang dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    “Penanganan politik uang langsung oleh pihak kepolisian untuk memungkinkan OTT dan debirokratisasi penindakan,” kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Dalam kesempatan itu Titi juga mengusulkan beberapa poin seperti pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama pemilu dan pilkada dapat dihentikan. 

    Titi mengapresiasi sudah tidak diterapkannya bansos saat Pilkada 2024. Hal itu ia sebut sebagai sebuah kemajuan.

     

    Usul lainnya adalah ihwal melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye serta diharapkan adanya pengesahan undang-undang terkait pembatasan transaksi uang tunai.

    “Pengesahan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal/Tunai untuk memotong mata rantai jual beli suara di pemilu dan pilkada,” tuturnya.

    Titi juga memberi saran terkait penggunaan e-voting. Menurutnya, hal itu dapat membantu pemilih di luar negeri menggunakan hak pilihnya.

    Lebih lanjut, Titi menyoroti pula terkait penanganan pelanggaran saat pilkada. Menurutnya, waktu penanganan pelanggaran yang sempit membuat penegakan hukum tidak efektif. 

    “Sempitnya kerangka waktu penanganan pelanggaran membuat penegakan hukum pilkada menjadi tidak optimal dan efektif memberikan keadilan pemilu dan efek jera,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar dalam rangka meminta masukan terkait evaluasi Pilkada 

    Sejumlah pakar pemilu di antaranya Peneliti Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch Nurhasim dan Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini.

    Kemudian, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustiyanti, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi yang hadir secara daring.

  • Pertamina Siap Dikelola Danantara Maret 2025, Bidik Peningkatan Profit

    Pertamina Siap Dikelola Danantara Maret 2025, Bidik Peningkatan Profit

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) siap jika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola aset dan dividennya pada Maret 2025.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso membidik peningkatan laba dengan bergabungnya ke Danantara.

    “Ya, kalau arahannya pemerintah (Maret), ya harus bisa. Kami kan mengikuti saja arah pemerintah,” ucap Fadjar saat ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Pertamina Gabung Bagian dari Danantara

    Fadjar mengatakannya saat disinggung soal proses bergabungnya Pertamina menjadi bagian dari Danantara yang ditargetkan tuntas bulan Maret 2025.

    Menurutnya, selama ini bagian keuangan dan SPPU (Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha) Pertamina telah berkoordinasi dengan Danantara.

    “Dari SPPU dan juga finance kami, ya, terus berkoordinasi dengan mereka,” lanjut Fadjar.
    Ia mengaku Pertamina harus optimistis serta melihat dibentuknya Danantara sebagai hal positif.

    “Mudah-mudahan bisa mengkapitalisasi kinerja yang Pertamina selama ini lakukan, sehingga mudah-mudahan ya bisa lebih meningkat lagi profitnya, bisa lebih tinggi lagi dividennya, bisa lebih bermanfaat lagi buat negara,” lanjutnya.

    Semua BUMN Dikelola Danantara Maret 2025

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro membenarkan semua Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) akan dikelola Danantara Maret 2025.

    Lembaga investasi negara ini akan mengelola aset lebih dari 900 miliar Dolar Amerika Serikat, dengan proyeksi dana awal 20 miliar Dollar AS.

    Danantara akan memegang 2 holding yaitu operasional yang dipimpin Dony Oskaria sekaligus Wakil Menteri BUMN dan bidang investasi dipimpin Pandu Sjahrir.

    Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, langkah awal pemerintah baru memasukkan 7 perusahaan pelat merah ke Danantara yaitu Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, serta MIND ID.

    “Sebelum RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus sudah diinbrengkan ke Danantara. (RUPS) bulan Maret ini, akhir Maret sudah masuk,” kata Dony Oskaria.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi VI DPR agendakan rapat bahas isu oplos Pertalite jadi Pertamax

    Komisi VI DPR agendakan rapat bahas isu oplos Pertalite jadi Pertamax

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa komisinya dalam waktu dekat mengagendakan rapat untuk membahas isu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite.

    Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    “Setiap terjadi hal-hal yang menjadi isu publik itu nanti Komisi VI akan memanggilnya (pihak terkait, red.) karena ini kan menjadi isu publik yang mengejutkan dengan nilai fantastis Rp193 triliun terjadinya fraud (kecurangan, red.) di sini. Tentu ini menjadi persoalan besar,” kata Herman ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa rapat diagendakan untuk mencegah terjadinya persoalan yang sama di masa depan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI menghormati penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang memunculkan isu Pertalite dioplos menjadi Pertamax di tengah masyarakat.

    “Tentu kami menunggu terhadap proses hukum yang berlaku. Namun, jadikan lah pelajaran kepada siapa pun pejabat Pertamina untuk menghindari situasi-situasi yang pada akhirnya masuk dalam ranah hukum,” ujarnya.

    Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso membantah isu BBM yang dioplos tersebut.

    “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2).

    Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.

    RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    Menteri Ekraf: Potensi Besar Event sebagai Industri, Mampu Berkontribusi Bagi Perekonomian Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengungkap hasil survei, yang menyebut ekonomi kreatif menempati posisi ke-8 dalam industri yang diyakini masyarakat akan berkembang di Indonesia.

    Industri event sendiri disebut sebagai sektor strategis ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi perekonomian nasional. 

    Dengan kata lain, event bukan hanya bicara biaya, tetapi juga investasi yang dapat mendorong ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja.

    “Ini menunjukkan bahwa industri event memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi,” kata di acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan 24 DPD yang dihadiri 361 anggota di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum Backstagers Indonesia, Andro Rohmana menambahkan, industri event mencakup banyak sektor, seperti musik, kuliner, fashion, film, animasi, hingga pengembangan aplikasi digital. 

    Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu lebih berpihak pada industri ini agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja.

    “Jangan melihat para pegiat ekonomi kreatif sebagai beban, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” katanya.

    Backstagers Indonesia telah memiliki perwakilan di 24 provinsi yang siap menjadi penghubung antara pelaku event dan pemerintah daerah.

    Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan kebijakan yang mendukung industri event bisa lebih diperkuat di tingkat daerah.

    Andro menegaskan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan dampak ekonomi event.

    Dia berharap dapat terlibat dalam pembahasan kebijakan agar penghematan anggaran tidak merugikan industri event.

    “Event bukan hanya biaya, melainkan investasi yang memberi dampak ekonomi besar, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi,” kata Andro.

    Pihaknya juga berkomitmen meningkatkan profesionalisme industri event dengan menerapkan standar internasional di seluruh daerah.

    Melalui program pendidikan lanjutan (Continuing Education), mereka ingin memastikan bahwa penyelenggaraan event dari Aceh hingga Papua memiliki kualitas yang setara dan bisa bersaing di tingkat global.

    “Komitmen Backstagers Indonesia pada pendidikan dan penelitian kami buktikan dengan perjanjian kerjasama dengan LPEM UI” ujarnya.

    Andro menambahkan, timnya akan terus melakukan penelitian tentang industri event nasional.

    Melalui riset yang mendalam, diharapkan muncul inovasi baru yang bisa meningkatkan daya saing industri event Indonesia di era digital.

    Kementerian Ekonomi Kreatif mendukungan upaya Backstagers Indonesia dan siap berkolaborasi dalam pengembangan industri event.

    Dengan kepengurusan yang baru, Teuku Riefky Harsya mengharapkan, Backstagers Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pelaku industri dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan peluang baru.

    “Kolaborasi antara Backstagers Indonesia, pemerintah, dan pelaku industri adalah kunci untuk memastikan industri event berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi ekonomi nasional,” tutupnya.