Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Fahira Idris Sarankan 4 Langkah Cegah Lonjakan Harga Bahan Pokok Selama Ramadhan

    Fahira Idris Sarankan 4 Langkah Cegah Lonjakan Harga Bahan Pokok Selama Ramadhan

    Fahira Idris Sarankan 4 Langkah Cegah Lonjakan Harga Bahan Pokok Selama Ramadhan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –

    Kenaikan harga
    bahan pokok menjelang
    Ramadhan
    sering kali membebani daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta,
    Fahira Idris
    , mengatakan bahwa tindakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan para menteri untuk mencegah lonjakan harga selama bulan suci pun layak mendapat apresiasi.
    Kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
    Fahira
    melanjutkan, perintah Presiden Prabowo kepada para menteri untuk menanggulangi lonjakan
    harga bahan pokok
    adalah langkah proaktif.
    Kebijakan itu tidak hanya mencerminkan pemantauan pasif, tetapi juga mengambil tindakan eksekutif dan efektif untuk memastikan kestabilan harga.
    “Perintah Presiden ini patut diapresiasi karena mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Artinya, semua menteri terkait harus bekerja keras untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta mencegah spekulasi harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (2/3/2025). 
    Ia melanjutkan, ada empat langkah penting untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok selama Ramadhan. 
    Pertama
    , penguatan sistem pengawasan harga yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Fahira mengatakan, pemerintah, termasuk pemerintah daerah (pemda), perlu memperkuat sistem pemantauan harga bahan pokok dengan memanfaatkan teknologi digital.
    Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memantau harga pasar secara
    real-time
    dan mengidentifikasi
    kenaikan harga
    yang tidak wajar.
    Selain itu, pemda juga harus berperan aktif dalam melakukan inspeksi rutin di pasar-pasar tradisional dan modern harus dilakukan untuk memastikan harga tetap stabil.
    Kedua
    , dalam situasi tertentu, intervensi pasar dapat menjadi solusi untuk menjaga kestabilan harga. Pemerintah bisa melaksanakan operasi pasar murah yang melibatkan Bulog dan distributor utama guna menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
    Operasi pasar, kata Fahira, sebaiknya dilakukan di pasar-pasar tradisional, daerah padat penduduk, serta wilayah yang rawan mengalami lonjakan harga.
    Ketiga,
    pemberdayaan petani dan produsen lokal. Langkah ini penting untuk menjaga kestabilan pasokan bahan pokok.
    Oleh karena itu, selama Ramadhan, pemerintah perlu melaksanakan kebijakan yang mendukung petani dan produsen lokal, seperti subsidi pupuk, bantuan alat pertanian, dan akses pasar yang lebih luas. Upaya ini akan meningkatkan produktivitas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor dan harga bahan pokok lebih terkendali..
    Keempat
    , penegakan hukum terhadap spekulan. Praktik spekulasi oleh oknum yang mencari keuntungan berlebihan dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.
    Maka dari itu, pemerintah harus menindak tegas para pelaku penimbunan dengan memberikan sanksi yang berat. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif.
    “Sekali lagi, instruksi Presiden Prabowo untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok selama Ramadan merupakan kebijakan yang sangat positif. Oleh karena itu, agar kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, diperlukan sinergi dan konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat,” kata Fahira.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPD Desak Efisiensi Anggaran pada Dana Otsus Papua Ditinjau Ulang

    Anggota DPD Desak Efisiensi Anggaran pada Dana Otsus Papua Ditinjau Ulang

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Papua Barat Filep Wamafma meminta pemerintah meninjau ulang efisiensi anggaran pada dana otonomi khusus (otsus). Hal ini menyusul kebijakan efisiensi anggaram pada transfer ke daerah (TKD) 2025 sebesar Rp 50,59 triliun.

    Menurut Filep, efisiensi tersebut dapat berdampak signifikan pada pendapatan dan belanja daerah di Papua yang masih sangat bergantung pada dana otsus. Pemerintah, kata dia, seharusnya memahami provinsi-provinsi di Papua masih sangat bergantung pada dana otsus.

    “Jika dana ini dikurangi, maka pembangunan Papua bisa terhambat, terutama karena otsus selama ini menjadi pilar utama dalam penguatan APBD,” ujar Filep, Sabtu (1/3/2025).

    Filep menekankan kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan dana otsus, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

    Menurutnya, ada dua poin utama yang menjadikan dana ini sangat krusial. Pertama, perlindungan hak orang asli Papua (OAP). Dana otsus mendukung hak ekonomi, politik, dan sosial-budaya OAP.

    Kedua, percepatan pembangunan Papua. Dana otsus bertujuan meningkatkan kesejahteraan, layanan publik, dan infrastruktur di Papua.

    “Kebijakan pemotongan dana Otsus justru bertentangan dengan tujuan afirmasi bagi OAP dan percepatan pembangunan di Papua. Ini menjadi kontraproduktif dengan kebijakan efisiensi anggaran,” tegasnya.

    Filep mengkhawatirkan pemotongan dana otsus akan berdampak negatif pada sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah. “Jika pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi dana Otsus, ini sama saja dengan menghambat pembangunan Papua,” ucapnya.

    Selain itu, pemotongan anggaran juga dapat memengaruhi agenda nasional untuk Papua, seperti Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif, serta memperburuk tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

    Berdasarkan data BPS per September 2024, semua provinsi di Tanah Papua masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Beberapa di antaranya, Papua Pegunungan 29,66% penduduk miskin, Papua Tengah 27,60%, Papua Barat 21,09%, Papua Selatan 19,35%, Papua 18,09%, dan Papua Barat Daya 16,95%.

    Filep juga menyoroti dampak efisiensi dana Otsus terhadap angka stunting di Papua. Pada 2024, Papua Tengah mencatat angka stunting tertinggi (39,4%), diikuti Papua Pegunungan (37,3%) dan Papua Barat Daya (31%).

    “Jika dana otsus dipotong, upaya mengurangi angka stunting di Papua akan semakin sulit,” jelasnya.

    Sebagai solusi, Filep mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi dana Otsus agar afirmasi bagi OAP tetap berjalan optimal.

    “Dana otsus adalah harapan utama bagi masyarakat Papua. Jika efisiensi ini dilakukan, maka afirmasi hanya akan menjadi janji politik tanpa realisasi,” pungkas Filep terkait efisiensi anggaran pada dana otsus Papua.

  • Syukuran dengan Kepala Daerah yang Diusung Hanura, OSO: Selamat Bertugas, Utamakan Rakyat – Halaman all

    Syukuran dengan Kepala Daerah yang Diusung Hanura, OSO: Selamat Bertugas, Utamakan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menggelar syukuran berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Syukuran tersebut digelar atas terpilihnya para kepala daerah dan wakil kepala paerah provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia yang diusung Partai Hanura.

    OSO mengapresiasi perjuangan para kepala daerah yang berhasil memenangi pertarungan. Salah satunya Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Ada yang Provinsi Jakarta, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, juga para wali kota bupati, tokoh-tokoh Minang, ini silaturahmi untuk saling kenal, saling sayang. Luar biasa perjuangannya,” kata OSO saat acara di kediamannya, Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/3/2025).

    Mantan Ketua DPD ini berharap, daerah yang dipimpin oleh kader Hanura, berkah dan berhasil. Dia menekankan, kepala daerah harus bertanggung jawab memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. 

    Dia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah melantik serentak seluruh kepada daerah hasil Pilkada 2024. Sekaligus menggelar retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    “Terima kasih kepada Presiden yang melantik langsung. Pertama kali dalam sejarah dilantik serentak. Semoga ini lebih berkah dari sebelumnya,” harapnya.

    OSO berpesan, kepala daerah membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. Apalagi, ke depan tantangan semakin banyak dan luar biasa.

    Dia percaya, kepala daerah dari Hanura akan menuntaskan semua janji kampanyenya. Yakni membangun Indonesia dari daerah.

    “Sekali lagi, utamakan rakyat. Karena kita dipilih oleh rakyat. Saya bangga, hampir semua yang jadi kepala daerah ini saya kenal. Selamat bertugas, semoga terus semangat mencintai rakyat untuk membangun daerah,” katanya.

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik pernyataan OSO. Ia berjanji akan membangun daerah mulai dari desa. Hal itu sebagaimana pesan Presiden Prabowo.

    “Kita akan membangun Indonesia ini dimulai dari desa, kemudian setingkat yang langsung kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, itu, jadi kita membangun dari bawah. Nah, sehingga nanti bangsa dan negara kita akan makmur dari bawah sampai ke tingkat atas,” ujar Ria Rosan.

  • Menimbang Dampak Larangan Study Tour ke Luar Provinsi

    Menimbang Dampak Larangan Study Tour ke Luar Provinsi

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan larangan study tour ke luar provinsi bagi sekolah-sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru, melainkan lanjutan dari Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 64/PK.01/Kesra tahun 2024 yang diterbitkan pada masa Pj. Gubernur sebelumnya.

    Dalam SK tersebut, pemerintah mengimbau tiga hal: study tour diarahkan ke dalam provinsi, memperhatikan keselamatan, serta melibatkan koordinasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan.

    Alasan utama dari kebijakan ini adalah keselamatan. Beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan rombongan study tour menjadi perhatian publik, salah satunya kecelakaan bus SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, yang menewaskan 11 orang.

    BACA JUGA: Meski Ada Larangan, Ratusan Sekolah di Jabar Nekat Study Tour 

    Namun, larangan ini juga membuka perdebatan lain. Kebijakan ini bisa benar-benar meningkatkan kualitas pariwisata Jawa Barat, atau justru membatasi pilihan bagi siswa dan sekolah.

    Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Jabar, Taufik Hidayat Udjo, menilai kebijakan ini dapat menjadi peluang bagi industri pariwisata lokal.

    Menurutnya, jumlah pelajar di Jawa Barat sangat besar, sehingga jika mereka diarahkan untuk melakukan study tour di dalam provinsi, ekonomi wisata lokal bisa terdongkrak.

    “Larangan ini seharusnya dilihat sebagai peluang besar bagi industri pariwisata Jawa Barat. Dengan jumlah segmen sekolah yang begitu besar, ini bisa menambah tingkat pendapatan market domestik di provinsi kita,” kata Taufik kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.

    BACA JUGA: Disdik Jabar Akan Berikan Sanksi pada Sekolah yang Memaksa Lakukan Studi Tour

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya akan berhasil jika destinasi wisata di Jawa Barat siap menyambut lonjakan kunjungan pelajar. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, peningkatan standar keselamatan, serta inovasi program wisata edukatif agar dapat menarik minat sekolah.

    “Seyogyanya, kebijakan ini mendorong pengelola wisata untuk mengembangkan materi edukasi sesuai dengan keunikan masing-masing destinasi. Dengan begitu, wisata di Jawa Barat bukan hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa,” ujarnya.

  • Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Gerindra Buka Suara Soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan itu Indah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Gerindra, Andre Rosiade menyikapi momen kebersamaan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Momen kebersamaan itu muncul kala mereka semua menghadiri Parade Senja dalam acara retreat kepala daerah, di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Menurut Andre, momen tersebut menunjukkan suatu persatuan yang indah antara para elite bangsa.

    “Kan persatuan tuh indah, kenapa sih ribut-ribut kita? Negara ini kan bisa besar kalau negara ini elitenya bersatu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini berujar Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra selalu mengajarkan para kadernya, bahwa salah satu syarat negara maju adalah para elitenya bersatu.

    “Kan itu sudah disampaikan Pak Prabowo sejak zaman dulu waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Jadi bersatu dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu, sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” pungkasnya.

    Sementara itu, Puan mengklaim pertemuan dirinya dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi di acara retreat kepala daerah itu merupakan silaturahmi santai saja.

    “Silaturahmi santai, berbicara [berdiskusi],” katanya dalam ketrangan resmi yang dikutip Jumat (28/2/2025).

    Dia mengaku bahwa silaturahmi santai dengan 3 presiden RI di masing-masing masanya dan ketua-ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun bangsa Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelas cucu Bung Karno tersebut.

  • SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Tiga Presiden Republik Indonesia berada dalam satu mobil.

    Hal ini terjadi saat upacara parade senja di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Kamis (27/2/2025).

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto berada dalam satu mobil.

    Presiden RI Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut. 

    Upacara itu digelar bertepatan dengan hari ketujuh pelaksanaan retret kepala daerah yang telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu.

    Momen itu berlanjut saat jamuan santap malam di malam terakhir retreat kepala daerah.

    Mengenakan seragam loreng yang sama, Prabowo bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kompak menyanyikan sejumlah lagu.

    Momen yang diunggah Bahrun Najach melalui media sosial Instagram itu pun mengundang komentar para warganet yang kagum melihat kekompakan tersebut. 

    Sejumlah Netizen +62 atau Netizen Indonesia mendadak heboh.

    “Pak Prabowo keren.. berjiwa negarawan sejati. Mempersatukan,” tulis @pietersuryasetiawan.

    “Keren, 2 mantan presiden dan 1 presiden bernyanyi bersama.. sehat-sehat semua ya Bapak,” tulis @netty_notary.

    “Adem… Tapi ada pihak yang lihat adegan ini kejang-kejang,” tulis @budiderajat.

    “Indonesia cerah, Indonesia maju,” tulis @iwangustriawan.

    Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. 

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga turut serta dalam acara ini.

    Parade Senja ini juga disaksikan oleh peserta retret, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya dari seluruh Indonesia. 

    Sebanyak 1.919 taruna dari berbagai akademi militer dan kepolisian turut serta dalam kegiatan tersebut.

    Rinciannya, Akademi Militer (Akmil) mengerahkan 1.158 personel, termasuk 852 taruna, 32 taruni, 30 pasukan berkuda, 188 anggota Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL), serta 26 petugas upacara.

    Akademi Kepolisian (Akpol) mengirimkan 376 personel, sedangkan Cadet Universitas Pertahanan (Unhan) berpartisipasi dengan 385 personel.

    Meski diguyur hujan, prosesi upacara tetap berlangsung khidmat. 

    Inspeksi pasukan dilakukan menggunakan kendaraan taktis Maung. 

    Presiden Prabowo Subianto, Jokowi, SBY, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

    Sementara itu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPD RI berada di Maung 2, serta Menko Polhukam, Mendagri, dan Menhan menaiki Maung 3.

    Acara dilanjutkan dengan prosesi penurunan bendera Merah Putih, yang kemudian ditutup dengan defile oleh drumband Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta, yang tampil megah di hadapan para tamu undangan.

  • KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    KPK Minta Waktu Dua Bulan Dalami Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) masih menelaah laporan dugaan suap pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan, proses telaah dan verifikasi suatu laporan membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 bulan.

    “Secara umum bila ada laporan yang masuk ke Direktorat PLPM maka apabila lengkap bukti permulaannya itu kurang lebih memakan waktu antara 1,5 sampai 2 bulan. Untuk proses baik itu verifikasi, penelaahan, sampai dengan pengumpulan bahan keterangan atau yang jamak kita sebut pulbaket,” kata Tessa dalam pernyataannya, Jumat (28/2/2025).

    Dalam rentang waktu itu, kata Tessa, pelapor masih bisa memperkaya barang bukti untuk kemudian diserahkan kepada KPK.

    Setelah bukti dirasa cukup oleh KPK, maka hasil verifikasi akan dipresentasikan oleh Tim PLPM kepada pimpinan. 

    Tindak lanjut berikutnya adalah menentukan apakah laporan tersebut bisa naik ke tahap penindakan.

    “Kalau seandainya semuanya lancar dan cukup, waktunya tadi saya sudah sampaikan antara 1,5 sampai dengan 2 bulan. Untuk bisa dipresentasikan ke atasan dan diekspose, bisa dinaikkan ke Direktorat Penyelidikan atau tidak,” ujar Tessa.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya melalui Direktorat PLPM sedang memverifikasi laporan adanya dugaan suap dalam proses pemilihan ketua DPD RI periode 2024–2029.

    “DPD ya? DPD sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh Tim PLPM. Harapannya proses itu bisa ditentukan apakah jadi kewenangan KPK. Kemudian apakah menyangkut penyelenggara negara, (hasil verifikasi) itu kemudian dipresentasikan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya,” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Dalam laporan yang masuk ke KPK disebut bahwa 95 senator diduga terlibat proses suap pemilihan ketua DPD RI. 

    Aliran uang disinyalir masuk ke kantong mereka.

    Kata Setyo, KPK membuka peluang mengklarifikasi 95 senator tersebut.

    “Iya nanti kan mengarah seperti itu (klarifikasi), yang mengetahui atau bahkan mengalami secara langsung, mendengar, nah itu pasti dibutuhkan oleh para tim penyelidik dan dumas,” katanya.

    Setyo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu. 

    Kendati ditengarai melibatkan 95 senator, KPK memastikan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

    “Kami menempatkan semua perkara tentunya sama. Kalau misalnya tahapan verifikasi dan validasi itu yg dilakukan dumas akurat, ya kami juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” ujar Setyo.

    Sebelumnya, seorang mantan staf di DPD RI melaporkan dugaan suap terkait pemilihan ketua DPD periode 2024–2029 ke KPK. 

    Mantan staf DPD bernama Fithrat Irfan itu menduga terdapat 95 senator atau anggota DPD yang menerima aliran uang suap itu. 

    Hal itu disampaikan Irfan saat melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK, Selasa (18/2/2025). 
    Irfan didampingi oleh kuasa hukumnya, Azis Yanuar. 

    Dalam laporannya, Irfan menyebut senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA yang disebut sebagai mantan bosnya turut menerima suap pemilihan ketua DPD. 

    Tak hanya pemilihan ketua DPD, Irfan menyebut pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD juga diwarnai praktik suap. 

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan di Gedung KPK, Jakarta.

    Irfan membeberkan seorang anggota DPD diduga mendapat 13 ribu dolar Amerika Serikat (AS). 
    Uang sebesar 5 ribu dolar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8 ribu dolar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD. 

    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5 ribu dolar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8 ribu dolar AS. Jadi ada 13 ribu dolar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” kata Irfan. 

    Irfan pun membeberkan modus pemberian uang suap ini. 

    Dikatakannya, uang itu diserahkan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD. 

    Kemudian uang haram itu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya berempat semuanya, saya, saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” tutur Irfan.

    Azis Yanuar yang menjadi kuasa hukum Irfan sempat memperlihatkan tanda bukti penerimaan laporan masyarakat. 

    Aziz Yanuar menyatakan telah memberikan bukti-bukti tambahan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap ini. 

    Bahkan, katanya, terdapat rekaman suara antara Irfan dengan petinggi partai. 

    “Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Jadi di sini bukan hanya terkait DPD, ternyata ada juga petinggi partai yang diduga terlibat. Rekaman suara,” katanya.

  • Puan Sampaikan Harapan untuk Sinergi Pemimpin Daerah di Penutupan Retret Kepala Daerah – Page 3

    Puan Sampaikan Harapan untuk Sinergi Pemimpin Daerah di Penutupan Retret Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Penutupan retret kepala daerah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (28/02/2025). Acara yang ditutup dengan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah ini juga dihadiri oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

    “Ya datang (karena) diundang,” ujarnya saat tiba di Akmil Magelang yang tampak mengenakan pakaian berwarna putih.

    Pengarahan Tertutup Presiden Prabowo Subianto

    Dalam momen tersebut, pengarahan dari Presiden Prabowo kepada para kepala daerah berlangsung tertutup dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Mereka antara lain jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

    Begitu pengarahan Presiden usai sebagai tanda penutupan retret, Puan juga ikut berfoto bersama Presiden Prabowo dan kepala daerah yang menjadi peserta retret. “Semoga seluruh rangkaian acara retret ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bergotong royong membangun Indonesia,” ujar Puan.

    Puan menyampaikan kutipan dari Presiden Prabowo yang menyebut bahwa setiap presiden memiliki peranan dan tantangan sesuai zamannya.

    “Menjadi harapan kita bersama bahwa dengan kepemimpinan Pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kabinet merah putihnya, akan dapat mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam membangun Indonesia yang semakin sejahtera, adil, dan makmur,” tuturnya.

    Ia juga melanjutkan bahwa setiap pemerintahan memiliki kesempatan mendapatkan legacy yang akan dicatat oleh sejarah bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan momen tersebut sebagai panggilan sejarah.

    “Agar kita dapat memberikan manfaat pengabdian kepada tanah air, bangsa, dan negara. Kita mengabdi dengan dedikasi dan kehormatan,” tegasnya.

    Bonding Kepala Daerah untuk Mempererat Komunikasi

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan harapannya agar bonding yang terjalin antara kepala daerah selama 8 hari retret bisa berlanjut dan mempererat komunikasi antara mereka.

    “Bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara informal, bertukar pengalaman, dan tentu saja bagaimana menuntaskan semua permasalahan yang ada di daerahnya karena sudah bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kepala daerah dari semua wilayah yang ada di Indonesia,” jelas Puan.

    Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan juga menyampaikan bahwa kepala daerah dari partainya yang belum mengikuti retret kali ini akan ikut dalam gelombang kedua.

    “Setelah ada gelombang selanjutnya, akan ikut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Puan menghadiri Parade Senja pada retret kepala daerah di Akmil Magelang, Kamis (27/2). Parade Senja itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo serta turut hadir Presiden terdahulu SBY dan Jokowi. Puan pun ikut melakukan inspeksi pasukan bersama Presiden Prabowo dengan menaiki mobil maung. Kehadirannya disambut hangat oleh para kepala daerah.

  • Andre Rosiade soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan Itu Indah

    Andre Rosiade soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan Itu Indah

    Jakarta –

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menanggapi momen kebersamaan antara Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah. Andre menilai momen tersebut sebagai persatuan.

    “Kan persatuan itu indah. Kenapa sih ribut-ribut? Negara ini kan bisa besar, kalau negara ini bersatu,” kata Andre di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Andre mengatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah sosok yang merangkul semua pihak. Andre mengatakan negara Indonesia akan maju jika elitenya bersatu.

    “Jadi gini intinya, Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kita semua, kader Gerindra, bahwa syarat salah satu negara maju itu adalah elitenya bersatu,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

    “Kan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sejak zaman dulu. Waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Elite bersatu. Dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” sambungnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu

    Lagi, Puan Sebut Megawati-Prabowo Akan Segera Bertemu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR
    Puan Maharani
    kembali memastikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden
    Prabowo Subianto
    segera bertemu.
    Hal ini disampaikan Puan menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri acara Parade Senja dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    “Pasti, pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2/2025).
    Dalam kesempatan itu, Puan juga mengaku menyampaikan pesan Megawati kepada Presiden Prabowo terkait retreat kepala daerah.
    Kata Puan, Megawati berpesan agar retreat kepala daerah berjalan lancar.
    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.
    Menurut dia, Megawati sejatinya diundang untuk menghadiri Parade Senja, tetapi berhalanagan hadir, tetapi berhalangan hadir.
    Sementara itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri acara tersebut.
    Adapun Puan hadir dalam posisinya sebagai Ketua DPR RI bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamuddin.
    Puan mengaku sempat berbincang-bincang dengan Prabowo dan SBY sebelum parade senja dimulai.
    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata dia.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , Puan berulang kali menyebut Megawati-Prabowo pasti bertemu, tetapi keduanya tak kunjung bertemu secara terbuka.
    Pertama, Puan mengaku Megawati dan Prabowo akan bertemu menjelang ulang tahun Prabowo pada Kamis (17/10/2024).
    “Insya Allah,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2024).
    Pada Januari lalu, Puan kembali menjawab pertanyaan awak media mengenai kepastian pertemuan Megawati-Prabowo.
    Sama seperti Oktober tahun lalu, lagi-lagi Puan memberikan sinyal Megawati-Prabowo bakal bertemu.
    Saat itu, Puan mengatakan pertemuan akan terjadi ketika Megawati merayakan ulang tahun ke-78.
    “Mungkin saja (kejutan). Insya Allah,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
    Namun, pertemuan tersebut belum juga terlaksana hingga akhir Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.