Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    BKN Ungkap Data Mengejutkan Berkaitan dengan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Fajar.co.id, Jakarta — Saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, pada Senin (10/11/2025), Kepala BKN, Prof Zudan Arief Fakhrulloh, menyampaikan kabar mengejutkan.

    Dia menyebutkan, baru sekitar 15 persen PPPK Paruh Waktu yang menerima SK pengangkatan.

    Penyebabnya, lanjut Prof Zudan, karena berkaitan dengan anggaran dan dinamika politik.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” urai Zudan, dikutip dari situs resmi BKN.

    Hanya saja, tidak dijelaskan dinamika politik seperti apa yang dimaksudnya

    Adapun terkait anggaran, kemungkinan besar lantaran hampir semua pemda melakukan pengencangan ikat pinggang alias efisiensi sebagai dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.

    Persentase jumlah SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Prof Zudan pada Senin hampir pasti bertambah, karena hari ini sudah Kamis (13/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

    SK pengangkatan tersebut merupakan tahapan setelah BKN menerbitkan NIP PPPK Paruh Waktu.

    Sementara itu, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2021 di lingkungan Pemkab Jember, Jawa Timur, merasa gelisah.

    Penyebabnya, masa kontrak kerja PPPK full time itu akan habis pada Desember 2025.

    Namun, belum ada tanda-tanda perpanjangan perjanjian kerja bagi PPPK 2021.

    Hal itu diungkapkan Koordinator PPPK Kabupaten Jember Susiyanto.

  • Terbukti Kelola Tempat Karoke Striptis, Ketua DPD Hanura Jateng Bambang Raya Divonis 8 Bulan Penjara

    Terbukti Kelola Tempat Karoke Striptis, Ketua DPD Hanura Jateng Bambang Raya Divonis 8 Bulan Penjara

    GELORA.CO – Pengusaha Semarang yang juga Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya Saputra divonis hukuman delapan bulan penjara atas kasus layanan prostitusi di Mansion Karaoke Semarang.

    Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta hakim menjatuhkan hukuman 12 bulan atau 1 tahun penjara.

    Putusan hukuman itu dibacakan majelis hakim dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (12/11/2025).

    Selain hukuman penjara, Bambang Raya juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp250 juta subsider 1 bulan penjara.

    “Mengadili, terdakwa Bambang Raya Saputra telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pornografi dengan menjatuhkan vonis tersebut.”

    “Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalankan,” ucap Ketua Majelis Hakim Sudar saat membacakan amar putusan.

    Selama sidang pembacaan putusan, Bambang Raya terlihat tenang.

    Pria berusia 73 tahun itu duduk di kursi pesakitan dengan penampilan rapi, memakai batik berwarna cokelat, celana hitam, dan sepatu pantofel hitam mengkilat.

    Sidang yang terbuka untuk umum itu dihadiri orang terdekat Bambang Raya, termasuk istri dan anak-anaknya.

    Bambang seharusnya menjalani sidang putusan pada Senin (10/11/2025) kemarin.

    Tetapi, sidang ditunda karena Bambang mengaku sakit. 

    Bambang Raya menghadiri persidangan tidak berbaur dengan para tahanan lain yang diangkut menggunakan bus tahanan.

    Dia datang ke Pengadilan Negeri Semarang diantar mobil khusus dari kejaksaan.

    Pertimbangan Hakim

    Dalam persidangan, Hakim membeberkan pertimbangan atas amar putusannya terkait kasus pornografi di Mansion KTV dan Bar Semarang.

    Mereka menilai, Bambang Raya Saputra terbukti secara sah dan menyakinkan telah mengetahui dan menyetujui adanya layanan tersebut. 

    Hal itu berdasarkan keterangan saksi, sekira 21 orang di antaranya karyawan Mansion, lebih dari tiga saksi ahli, keterangan terdakwa, dan berkas tuntutan jaksa.

    Menurut Hakim, terdakwa Bambang Raya mengontrol operasional Mansion KTV dan Bar melalui PT Panca Setia Alam Raya. 

    Terdakwa, dalam perusahaan tersebut, tercatat sebagai Komisaris dengan jumlah saham sebesar Rp204 juta.

    Adapula satu saksi bernama Joko Adi Pramono, selaku direktur PT tersebut, memiliki saham senilai Rp196 juta. 

    Belakangan terungkap di pengadilan, Joko mengaku hanya dipinjam KTP saja tanpa terlibat sebagai direktur sejak awal berdirinya PT itu.

    Artinya, operasi PT tersebut sepenuhnya dijalankan sendiri oleh Bambang Raya.

    Sebagai operator tunggal perusahaan, Bambang Raya memanggil beberapa saksi sekaligus terdakwa dalam kasus ini yaitu, Yani Edwin alias Jogres, dan sejumlah saksi lain di antaranya berinisial HP, pada Desember 2024.

    Pemanggilan itu dilakukan Bambang untuk mengganti pengelola karaoke yang sebelumnya dipegang seorang perempuan berinisial CS.

    Ia meminta Jogres untuk meramaikan karaoke atau meningkatkan jumlah pengunjung. 

    Jogres lalu menawarkan kepada Bambang Raya konsep one stop entertainment berupa tamu yang lelah selepas kerja, bisa keluar dari karoke dengan kondisi fresh melalui layanan prostitusi. 

    Bambang Raya lantas menyetujui tetapi melarang aktivitas narkoba.

    Saksi sekaligus terdakwa Edwin alias Jogres segera merealisasikan program tersebut dengan membuat empat paket layanan prostitusi berupa layanan mashed potato,  Herradura nomor 1 sampai nomor 3.

    Perinciannya, paket mashed potato berupa pemesanan karaoke dan servis lady company (LC) yang menampilkan tari telanjang selama 30 menit tanpa bra, hanya menggunakan celana dalam, tarifnya Rp300 ribu ditambah voucher satu tempat duduk per kursi Rp570 ribu.

    Paket Herradura 1, pemesanan karaoke dan servis LC   menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di toilet maksimal 1 jam tarifnya Rp1 juta, ditambah voucher tempat duduk per kursi Rp570 ribu.

    Paket Herradura 2, pemesanan karaoke dan servis LC  , menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di hotel maksimal 1 jam, tarifnya Rp1 juta ditambah dua voucher tempat duduk seharga Rp570 ribu per kursi.

    Paket Herradura 3, pemesanan karaoke dan servis LC   menampilkan tari telanjang tanpa bra, hanya memakai celana dalam selama 30 menit, ditambah ada aktivitas hubungan seksual di hotel maksimal 6 jam, tarifnya Rp1 juta ditambah tiga voucher tempat duduk seharga Rp570 ribu per kursi.

    “Dengan demikian, tindakan menyajikan ketelanjangan telah terbukti,” papar Hakim.

    Hakim menyebutkan, pengambil alihan manajemen tersebut dibarengi dengan tindakan terdakwa yang membuat rekening baru bank BCA atas nama terdakwa Bambang Raya Saputra pada Kamis, 16 Januari 2025.

    Kemudian, pada pertengahan Januari 2025, hasil transaksi layanan prositusi tersebut masuk ke rekening tersebut yang tersambung ke mesin Electronic Data Capture (EDC) atau mesin pembayaran nontunai di meja kasir Mansion.

    Hakim melanjutkan, peran terdakwa Bambang Raya Saputra sebagai pemilik Mansion KTV dan Bar di bawah bendera PT Panca Setia Alam Raya yang menyediakan tempat, sarana dan prasarana, serta perizinan.

    “Dengan demikian, peran terdakwa sama-sama menyediakan, mengatur, mengelola, menerima pembayaran atas segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh  perseorangan atau korporasi maupun penunjukan langsung,” bebernya.

    Dalam putusannya, hakim sepakat dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sehingga menyatakan terdakwa Bambang Raya Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyediakan jasa pornografi menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan mengesankan ketelanjangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Menurut Hakim Sudar, putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan berupa Bambang Raya tidak teliti dalam mengawasi tempat usahanya Manson KTV dan Bar yang melanggar kesusilaan.

    Sebaliknya, pertimbangan yang meringankan dalam putusan berupa Bambang Raya belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, terdakwa sudah berusia 73 tahun. 

    “Dan, terdakwa ada tanggungan keluarga,” ungkapnya.

    Pikir-pikir

    Selepas mendengarkan putusan, Bambang Raya Saputra menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari sesuai dengan tenggat waktu dari hakim. 

    Begitu pun JPU yang diwakili Sulistiyadi. 

    Kuasa Hukum Bambang Raya Saputra, Serfasius Serbaya Manek mengatakan, tidak puas atas putusan hakim tersebut. 

    Sebab, hakim mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

    “(Hakim) lebih banyak BAP (Berita Acara Pemeriksaan- polisi) yang dijadikan pertimbangan.”

    “Namun, kami patuh kepada putusan tersebut,” ungkapnya.

    Ia mengakui, peristiwa pidana dalam kasus ini memang ada tetapi untuk menjangkau terhadap terdakwa Bambang Raya Saputra masih sangat jauh. 

    “(Persidangan) tidak mempertimbangkan moral hasratnya dia (terdakwa) yang ingin menciptakan lapangan kerja buat masyarakat.”

    “Kalau karaoke tutup, konsekuensinya sekian orang nganggur, pajak daerah mandek, yang rugi siapa?”

    “Artinya, ketika masyarakat punya niat menciptakan lapangan kerja maka penegakan hukum harus melihat aspek-apsek sosiologis ekonomis,” katanya. (*)

  • Menanam Pohon Damar Jadi Aksi Hijau di Tengah Kota Jakarta

    Menanam Pohon Damar Jadi Aksi Hijau di Tengah Kota Jakarta

    JAKARTA – Suasana Car Free Day di Jakarta Minggu, 9 November 2025 terasa berbeda bagi warga Ibu Kota. Pagi itu, jalanan dipenuhi langkah santai puluhan peserta yang tak sekadar berolahraga, tapi juga merayakan gaya hidup hijau lewat Funwalk Green Democracy DPD RI.

    Acara ini mengajak masyarakat dari berbagai profesi, generasi, komunitas hingga lintas negara untuk menikmati udara pagi sambil menanam pohon langka yaitu damar.

    esial ini sekaligus menandai ulang tahun ke-21 DPD RI yang dirayakan dengan penanaman 21 anakan pohon damar di Gelora Bung Karno. Pohon damar sendiri terkenal sebagai pohon langka yang memiliki nilai ekologi tinggi sekaligus simbol pelestarian alam di perkotaan.

    Kegiatan ini digagas oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin dan berhasil meraih dua rekor MURI sekaligus, yakni jalan santai pertama yang melibatkan peserta lintas profesi dan lintas negara serta penanaman pohon langka jenis damar oleh lembaga negara.

    “Atas masukan dan saran dari berbagai tokoh yang hadir, kami akan jadikan tanggal 9 November sebagai Hari Demokrasi Hijau atau Green Democracy Day,” ujar Sultan dari keterangan resmi.

    Dalam kesempatan itu, Sultan menjelaskan Funwalk Green Democracy DPD RI bukan sekadar jalan santai. Acara ini bertujuan memperkenalkan eksistensi DPD RI sekaligus menanamkan gagasan Green Democracy, yaitu inovasi politik yang mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan berkebudayaan.

    “Kegiatan seperti ini adalah bagian dari pendidikan politik lembaga DPD RI sebagai institusi demokrasi. Dengan Green Democracy, kami ingin menunjukkan DPD RI mewakili semua entitas di daerah, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sumber daya alam beserta semua kekayaan biodiversitas,” tegas Sultan.

    Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mengapresiasi partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh publik, pejabat negara, dan duta besar asing.

    “Alhamdulillah hari ini kita menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita bisa rukun, dan mampu tumbuh di tengah tantangan multidimensional. Karena modal utama pembangunan adalah kekompakan dan persatuan semua elemen bangsa,” tambahnya.

    Sultan menekankan pentingnya menjaga kondisi sosial yang kondusif agar ekonomi bisa tumbuh dan investasi meningkat. Hal ini membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda.

    “Kalau kita bersatu, situasi sosial kondusif, negara aman, investasi akan meningkat. Anak muda bisa dapat pekerjaan dan ekonomi nasional akan tumbuh.” tutupnya.

    Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hassan, Kepala BKN, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufiq Hidayat, puluhan kepala daerah, serta para Duta Besar Negara Sahabat. Funwalk ini membuktikan bahwa menjaga alam dan gaya hidup hijau bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, santai, dan inspiratif.

  • Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Hujan Guyur Sidoarjo hingga Jalan Raya Terendam, Golkar Sindir Pemkab Soal Janji Penanganan Banjir

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Senin (10/11/2025) kembali menimbulkan genangan di sejumlah titik. Salah satu lokasi terparah terjadi di kawasan Jalan Raya Pahlawan, tepatnya di sekitar Lippo Mall Sidoarjo. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat parah.

    Sejumlah pengendara sepeda motor tampak terjebak dan terpaksa menuntun kendaraannya melewati genangan. Beberapa mobil bahkan mogok di tengah jalan, menyebabkan antrean panjang dari arah Bundaran Taman Pinang hingga depan mal.

    “Kalau hujan lebih dari satu jam, pasti banjir. Saluran air di sini kayaknya sudah nggak mampu menampung debit air,” ujar Catur, salah seorang pengendara yang terjebak genangan.

    Kondisi ini kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan banjir di Sidoarjo yang dinilai belum menunjukkan langkah strategis yang nyata. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi, menilai Pemerintah Kabupaten seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye Pilkada lalu.

    “Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” kata Adam Rusydi.

    Ia menegaskan, Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

    “Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi bersama. “Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

    Banjir di bawah tol depan Lippo Plasa Sidoarjo Senin (10/11/2025).

    Adam menilai, Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Tanpa perencanaan strategis, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

    “Kalau pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik,” katanya.

    Politikus Golkar yang juga pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Subandi–Mimik itu mengingatkan, banjir merupakan persoalan klasik yang muncul setiap tahun. Tanpa grand design yang terintegrasi—mulai dari tata kelola drainase, sistem pompa, hingga normalisasi sungai—masalah ini akan terus berulang.

    “Banjir seperti ini seharusnya tidak terjadi di pusat kota. Ini menunjukkan sistem pengelolaan air kita belum memadai,” tambahnya.

    Ia menegaskan, ke depan Pemkab Sidoarjo harus segera menyusun master plan penanggulangan banjir dengan melibatkan tenaga ahli, masyarakat, dan dukungan anggaran yang memadai agar solusi yang diambil bersifat jangka panjang.

    “Kalau Pemkab sungguh-sungguh, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap. Tapi kalau hanya tambal sulam setiap musim hujan, hasilnya akan begini lagi tiap tahun,” ujarnya.

    Adam menutup dengan menegaskan peran Partai Golkar dalam mengawal kinerja kepala daerah yang diusungnya.

    “Golkar Sidoarjo sebagai partai pengusung tidak hanya bertugas memenangkan Pilkada, tapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik atas kinerja kepala daerah yang kita usung. Termasuk mengingatkan bupati dan wakil bupati terkait janji program prioritas yang ada dalam visi misi mereka,” pungkasnya. [isa/ian]

  • NasDem Jakarta ingatkan kader konsisten serap aspirasi masyarakat

    NasDem Jakarta ingatkan kader konsisten serap aspirasi masyarakat

    “Ini merupakan sesuatu yang harus kita resapi dan jalani dan ini menjadi spesial ketika kebersamaan ini menjadi suatu kekuatan. Tanpa adanya kekuatan satu sama lain di antara kita, itu akan berbeda. Jalan sendiri mungkin lebih cepat tetapi jalan bers

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk konsisten menyerap aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas sebagai kader politik yang harus terjun di tengah masyarakat.

    Wibi mengatakan pengingat tersebut sejalan dengan mandat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang meminta para kader NasDem untuk menjadi suri teladan di tengah masyarakat dan terus menjaga kekompakan dalam membangun partai.

    “Ini merupakan sesuatu yang harus kita resapi dan jalani dan ini menjadi spesial ketika kebersamaan ini menjadi suatu kekuatan. Tanpa adanya kekuatan satu sama lain di antara kita, itu akan berbeda. Jalan sendiri mungkin lebih cepat tetapi jalan bersama-sama walaupun lebih lambat tetapi akan lebih kuat,” kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya dalam peringatan HUT Ke-14 Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa.

    Peringatan HUT NasDem tahun ini mengangkat tema Konsisten Membawa Arus Perubahan. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan kader serta pengurus DPW, DPD hingga DPRT di lima wilayah Jakarta.

    Perayaan puncak HUT NasDem Ke-14 yang digelar DPW NasDem Jakarta ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemotongan tumpeng pembagian sembako, serta memberangkatkan lima kadernya umrah ke Tanah Suci.

    Adapun kader yang mendapatkan kesempatan umrah yakni Nurhawa (DPD Jakarta Selatan), Mulyani (DPD Jakarta Barat), Yasri Edi (DPD Jakarta Utara), Jibran (DPD Kepulauan Seribu) dan Nurhayati (DPD Kepulauan Seribu).

    “Hari ini adalah hari spesial bagi kami kader NasDem. Kami merayakan 14 tahun kebersamaan kami sebagai satu entitas politik yang tema utamanya adalah eksistensi,” ujar Wibi.

    Pada puncak HUT ke-14 ini, DPW Partai NasDem Jakarta juga memberikan penghargaan kepada kader yang telah kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Menurut Wibi, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa para kader NasDem Jakarta.

    “Ini kali pertama dilakukan NasDem Jakarta untuk mengingat kembali daripada jasa seluruh kader NasDem Jakarta. Partai NasDem ini berdiri bukan hanya dari Ketua Umum akan tetapi berkat kader-kader partai yang telah berjibaku mengenalkan Partai NasDem kepada masyarakat,” tuturnya.

    Wibi berharap, anak muda tidak apatis terhadap politik, karena maju mundurnya bangsa ini adalah bagian dari kita semua. Partai NasDem membuka ruang selebar-lebarnya kepada anak muda Jakarta untuk bergabung dan membangun Kota Jakarta bersama-sama.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rayakan HUT ke-14, NasDem Jakarta Berangkatkan 5 Kader Umroh Gratis

    Rayakan HUT ke-14, NasDem Jakarta Berangkatkan 5 Kader Umroh Gratis

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta menggelar puncak HUT Ke-14 Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Mengangkat tema “Konsisten Membawa Arus Perubahan” kegiatan ini dihadiri oleh ratusan kader serta pengurus DPW, DPD hingga DPRT di lima wilayah Jakarta. 

    Perayaan puncak HUT NasDem Ke-14 yang digelar DPW NasDem Jakarta ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemotongan tumpeng, pengundian doorprize dan pembagian sembako. Dalam kegiatan tersebut NasDem Jakarta memberikan lima doorprize umroh kepada para kader.

    “Hari ini adalah hari spesial bagi kami kader NasDem. Kami merayakan 14 tahun kebersamaan kami sebagai satu entitas politik yang tema utamanya adalah eksistensi,” terang Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino usai kegiatan HUT. 

    Wibi mengatakan, sesuai mandat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, para kader diminta untuk konsisten mendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas kader politik yang harus terjun ditengah-tengah masyarakat. 
     

    “Ini merupakan sesuatu yang harus kita resapi dan jalani dan ini menjadi spesial ketika kebersamaan ini menjadi suatu kekuatan. Tanpa adanya kekuatan satu sama lain di antara kita, itu akan berbeda. Jalan sendiri mungkin lebih cepat tetapi jalan bersama-sama walaupun lebih lambat tetapi akan lebih kuat,” jelas Wibi. 

    Pada puncak HUT ke-14 ini, DPW Partai NasDem Jakarta juga memberikan penghargaan kepada kader yang telah kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Menurut Wibi, pengharagaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa para kader NasDem Jakarta. 

    “Ini kali pertama dilakukan NasDem Jakarta untuk mengingat kembali daripada jasa seluruh kader NasDem Jakarta. Partai NasDem ini berdiri bukan hanya dari Ketua Umum akan tetapi berkat kader-kader partai yang telah berjibaku mengenalkan Partai NasDem kepada masyarakat,” jelasnya. 

    Wibi berharap, anak muda tidak apatis terhadap politik, karena maju mundurnya bangsa ini adalah bagian dari kita semua. Partai NasDem membuka ruang selebar-lebarnya kepada anak muda Jakarta untuk bergabung dan membangun Kota Jakarta bersama-sama.

    Selain umroh gratis, NasDem Jakarta juga memberikan doorprize lainnya berupa mesin cuci, magic com, kipas angin, dispenser, hingga sepeda listrik.

    Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DKI Jakarta menggelar puncak HUT Ke-14 Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
     
    Mengangkat tema “Konsisten Membawa Arus Perubahan” kegiatan ini dihadiri oleh ratusan kader serta pengurus DPW, DPD hingga DPRT di lima wilayah Jakarta. 
     
    Perayaan puncak HUT NasDem Ke-14 yang digelar DPW NasDem Jakarta ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemotongan tumpeng, pengundian doorprize dan pembagian sembako. Dalam kegiatan tersebut NasDem Jakarta memberikan lima doorprize umroh kepada para kader.

    “Hari ini adalah hari spesial bagi kami kader NasDem. Kami merayakan 14 tahun kebersamaan kami sebagai satu entitas politik yang tema utamanya adalah eksistensi,” terang Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta, Wibi Andrino usai kegiatan HUT. 
     
    Wibi mengatakan, sesuai mandat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, para kader diminta untuk konsisten mendengar aspirasi masyarakat dan menjalankan tugas kader politik yang harus terjun ditengah-tengah masyarakat. 
     

     
    “Ini merupakan sesuatu yang harus kita resapi dan jalani dan ini menjadi spesial ketika kebersamaan ini menjadi suatu kekuatan. Tanpa adanya kekuatan satu sama lain di antara kita, itu akan berbeda. Jalan sendiri mungkin lebih cepat tetapi jalan bersama-sama walaupun lebih lambat tetapi akan lebih kuat,” jelas Wibi. 
     
    Pada puncak HUT ke-14 ini, DPW Partai NasDem Jakarta juga memberikan penghargaan kepada kader yang telah kembali ke pangkuan Sang Ilahi. Menurut Wibi, pengharagaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa para kader NasDem Jakarta. 
     
    “Ini kali pertama dilakukan NasDem Jakarta untuk mengingat kembali daripada jasa seluruh kader NasDem Jakarta. Partai NasDem ini berdiri bukan hanya dari Ketua Umum akan tetapi berkat kader-kader partai yang telah berjibaku mengenalkan Partai NasDem kepada masyarakat,” jelasnya. 
     
    Wibi berharap, anak muda tidak apatis terhadap politik, karena maju mundurnya bangsa ini adalah bagian dari kita semua. Partai NasDem membuka ruang selebar-lebarnya kepada anak muda Jakarta untuk bergabung dan membangun Kota Jakarta bersama-sama.
     
    Selain umroh gratis, NasDem Jakarta juga memberikan doorprize lainnya berupa mesin cuci, magic com, kipas angin, dispenser, hingga sepeda listrik.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    SBY Terima Penghargaan ITS, Demokrat Jatim: Beliau Layak Jadi Mentor Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima langsung Penghargaan Sepuluh Nopember—anugerah tertinggi ITS—pada Puncak Dies Natalis ke-65 di Graha Sepuluh Nopember, Selasa (11/11/2025).

    Penghargaan yang diserahkan Rektor Prof. Ir. Bambang Pramujati itu menjadi penegasan atas rekam jejak SBY dalam pembangunan, demokrasi, dan penguatan tradisi konstitusional bangsa.

    Dalam orasi ilmiahnya, SBY menyampaikan rasa bangga dan apresiasi mendalam kepada ITS yang dinilainya terus tumbuh menjadi institusi global yang disegani.

    “Semoga ITS makin memperkuat diri sebagai world class university, center of excellence, dan center of innovation and sustainability. Saya percaya ITS bisa,” tegas SBY yang disambut tepuk tangan civitas akademika. Ia menambahkan, “ITS bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.”

    SBY juga memuji pesan-pesan fundamental yang disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Prof. Mohammad Nuh dan Rektor Prof. Bambang terkait demokrasi, rule of law, dan manfaat nyata pendidikan.

    “Pak Nuh mengingatkan kita pada pentingnya konstitusionalisme. Demokrasi, konstitusi, dan rule of law adalah fondasi negara yang tak boleh kita abaikan. Apa pun yang kita lakukan harus membawa manfaat bagi bangsa—bring benefit to our country, to our people,” ujar SBY.

    Dalam bagian orasinya, SBY menyinggung pengalaman penting dalam sejarah kepemimpinannya: penyelesaian damai konflik Aceh. Ia menggambarkannya sebagai bukti bahwa tekad politik dapat mengubah kemustahilan.

    “Banyak yang tidak percaya konflik 30 tahun di Aceh bisa selesai secara damai dan terhormat. Tetapi kita membuktikan bahwa yang tak mungkin bisa menjadi mungkin,” tegasnya.

    Pada aspek ekonomi, SBY menekankan kembali tesis sustainable growth with equity—pertumbuhan berkelanjutan yang tetap adil dan ramah lingkungan. Ia mengingatkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia harus berpijak pada komitmen global.

    “Ekonomi kita harus leading to Net Zero Indonesia 2060. Kalau tidak, kiamat—bumi kita tidak bisa disambung lagi,” ujarnya. Ia melanjutkan kritik moralnya terhadap pola ekonomi dunia:

    “Kita harus menghentikan keserakahan. Kita tidak ingin menjadi greedy nation. Yang kita perlukan adalah need not greed.”

    SBY juga menyoroti peran ITS dalam memutus lingkaran ketidaksetaraan. Komitmen kampus untuk memastikan tidak ada mahasiswa putus kuliah karena ekonomi dinilainya sangat penting.

    “Membangun human capital adalah masa depan kita. No one left behind. Selalu ada solusi,” kata SBY.

    Ia menutup orasinya dengan peringatan global.

    “Keadaan dunia tidak dalam kondisi baik. Geopolitik memanas. Ini era G-Zero—every country for itself. Namun dengan inovasi dan kepemimpinan yang tepat, kita bisa menyelesaikan tantangan,” kata SBY.

    Acara ini turut dihadiri mantan Mendiknas Prof. Mohammad Nuh, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jatim, serta jajaran Fraksi Demokrat DPRD Jatim yang dipimpin ketua fraksi dr. Agung Mulyono, juga Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, Bendahara Fraksi Dedi Irwansyah, serta anggota fraksi Samwil, Naufal Alghifary, dan M. Soleh.

    Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menilai orasi SBY bukan hanya reflektif, tetapi memuat arah pembangunan masa depan yang presisi.

    “Sangat menginspirasi. Beliau memberi konteks proyeksi masa depan—bagaimana teknologi dipersiapkan untuk menjawab persoalan manusia. Kebutuhan dan keinginan sering bercampur, rawan melahirkan keserakahan. Ini sejalan dengan pesan beliau tentang bahaya greed,” ujar Emil.

    Ia menambahkan bahwa ITS terus mencetak alumnus yang mampu memutus lingkaran persoalan bangsa dan menghindari jebakan keserakahan itu sendiri.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim dr. Agung Mulyono menilai pidato SBY memuat ketepatan analisis yang terbukti sepanjang waktu.

    “Good, sangat bagus. Orasinya kuat dan presisi. Pengalaman beliau 15 tahun lalu ternyata bisa diprediksi dan terjadi di tahun 2025 ini,” ujarnya.

    Agung menegaskan bahwa SBY layak menjadi rujukan nasional.
    “Beliau layak menjadi bapak bangsa dan mentor. Ini inspirasi besar bagi kader Demokrat di Jawa Timur—acuan, inspirator, dan rujukan untuk negeri tercinta,” pungkasnya.

    Plt Sekretaris DPD Demokrat Jatim Mugianto menilai orasi SBY memberikan kerangka berpikir yang sangat dibutuhkan generasi muda.

    “Alhamdulillah Pak SBY menyampaikan kuliah umum tentang arah pembangunan Indonesia ke depan. Ini materi bagus yang menjadi acuan bagi generasi muda agar memahami tantangan bangsa,” katanya.

    Menurut dia, dengan berbagai pandangan tersebut, penganugerahan yang diterima SBY bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang intelektual yang mempertegas pentingnya kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan arah pembangunan bangsa yang berkeadilan. [tok/beq]

  • 87 Lembaga Terapkan Manajemen Talenta ASN pada 2025

    87 Lembaga Terapkan Manajemen Talenta ASN pada 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan 87 lembaga telah menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2025 dari sebelumnya 42 lembaga pada 2024.

    Hal itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh saat rapat kerja bersama Komite I DPD RI. “Jumlah instansi yang telah menerapkan sistem ini meningkat dari 42 lembaga pada 2024 menjadi 87 lembaga pada 2025, sementara 538 lembaga lainnya tengah dalam proses implementasi. Kami ingin memastikan sistem merit benar-benar menjadi budaya birokrasi di semua instansi,” ujar dia, Senin, 10 November 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

    Zudan juga menyebut ada percepatan pelayanan administrasi kepegawaian, termasuk pencantuman gelar akademik ASN yang meningkat 234% dan kenaikan pangkat yang kini diproses 12 kali dalam setahun. Ia menegaskan, komitmen BKN untuk menjaga tata kelola ASN yang profesional, efisien, dan berintegritas agar sejalan dengan visi reformasi birokrasi nasional.

    Terkait perkembangan rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, Zudan menuturkan, formasi CPNS tahun ini telah terisi 74 persen dengan penerbitan SK mencapai 99%. Untuk PPPK penuh waktu tahap I, proses telah selesai 99,7%. Sementara tahap II mencapai 85%.

    “Untuk PPPK paruh waktu, dari total 1,24 juta usulan, baru 15 persen SK yang terbit karena kendala di tingkat daerah, terutama terkait anggaran dan dinamika politik,” ujar dia.

    Jumlah ASN

    Zudan juga memaparkan jumlah ASN secara nasional, di mana jumlahnya tercatat mencapai 5,58 juta per-November 2025, meningkat sekitar 1,3 juta dibanding Februari tahun yang sama. Dari total tersebut, 76 persen ASN bertugas di instansi daerah dan 24 persen di instansi pusat, dengan komposisi gender 56% perempuan dan 44 persen laki-laki.

     

     

  • DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Apresiasi Penetapan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    DPD Golkar Kabupaten Pasuruan Apresiasi Penetapan Soeharto dan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

    Pasuruan (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 10 tokoh bangsa sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan negara terhadap jasa para pemimpin yang berkontribusi besar bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

    Dari sepuluh tokoh yang menerima gelar tersebut, dua di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Keduanya dianggap memiliki peran besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial.

    Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan, M. Syaifullah, menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Ia menyebut penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk almarhum Jenderal Besar H.M. Soeharto adalah wujud pengakuan negara atas jasa-jasanya yang luar biasa.

    “Ini bentuk penghormatan atas kiprah beliau, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, serta saat memimpin Indonesia,” ujar Syaifullah.

    Menurutnya, anugerah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Partai Golkar. Sebab, Soeharto juga dikenal sebagai mantan Dewan Pembina Partai Golkar yang banyak berjasa dalam membangun fondasi pemerintahan modern di Indonesia.

    “Kami merasa bangga sekaligus terharu karena perjuangan beliau diakui oleh negara. Ini menjadi momen yang akan dikenang dalam sejarah bangsa,” tambahnya.

    Syaifullah juga menilai bahwa penetapan ini menunjukkan adanya kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, namun dekat dengan rakyat. Ia menyebut hasil sejumlah survei nasional menunjukkan bahwa mayoritas rakyat mendukung keputusan tersebut.

    “Berdasarkan beberapa lembaga survei, lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia setuju atas penetapan gelar pahlawan nasional bagi Pak Harto,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo ini menjadi bukti kedewasaan bangsa dalam menghargai jasa para tokoh lintas zaman. Selain itu, penetapan tersebut juga mencerminkan semangat rekonsiliasi dan persatuan nasional.

    “Partai Golkar akan terus mendukung semangat persatuan ini. Kami juga berbangga karena Gus Dur dan Syaikhona Kholil turut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” tutup Syaifullah. [ada/aje]