Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Larangan Air Kemasan Plastik di Bali, Aspadin: Industri Ketar-ketir

    Bisnis.com, DENPASAR – Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menilai kebijakan Gubernur Bali yang melarang produksi dan penjualan air dalam kemasan plastik di bawah 1 liter akan berdampak negatif ke industri dan perdagangan air minum di Bali.

    Ketua DPD Aspadin Bali Nusa Tenggara, I Gusti Ngurah Warassutha Aryajasse menjelaskan sedang mempelajari secara mendalam terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 5/2025 tersebut, dan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian selaku pembina industri melalui DPP Aspadin.

    “Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi dan distribusi, hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan. Kami akan berkomunikasi juga dengan Kementerian perdagangan dan Pemerintah Provinsi Bali terkait hal ini,” jelas Ngurah Warassutha, Selasa (8/4/2025).

    Terkait tujuan Gubernur untuk mengurangi sampah plastik, Aspadin menegaskan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) nasional sangat menaruh perhatian pada masalah lingkungan hidup ini. Faktanya semua kemasan AMDK terutama botol plastiknya adalah kemasan yang tingkat daur ulangnya paling tinggi di Indonesia.

    “Kami juga memiliki tipe kemasan pakai ulang yaitu galon yang sepenuhnya ramah lingkungan. Kami juga terus berinovasi terhadap kemasan kami agar semakin ramah lingkungan. Contohnya botol plastik yang digunakan pada setiap kemasan AMDK saat ini sudah jauh lebih kecil dibandingkan beberapa tahun lalu,” ujar Ngurah.

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wayan Koster melarang perusahaan air minum memproduksi air kemasan ukuran kecil di bawah 1 liter dengan tujuan mengurangi sampah plastik dari air kemasan.

    Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur No. 9/2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam SE nya, Koster menyebut lembaga usaha dilarang memproduksi air minum kemasan plastik sekali pakai dengan volume kurang dari 1 liter di wilayah Provinsi Bali.

    Kemudian Koster juga melarang distributor menjual minuman kemasan ukuran kecil. “Setiap distributor atau pemasok dilarang mendistribusikan produk atau minuman kemasan plastik sekali pakai di Wilayah Provinsi Bali,” jelas Koster.

  • Fakta-fakta Terbaru Kasus PT Yihong Novatex yang PHK 1.126 Karyawan

    Fakta-fakta Terbaru Kasus PT Yihong Novatex yang PHK 1.126 Karyawan

    Jakarta, Beritasatu.com – Penutupan pabrik PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, terus menjadi sorotan publik setelah perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawannya pada Maret 2025. Kini, muncul kabar PT Yihong berencana membuka kembali pabriknya dan melakukan rekrutmen tenaga kerja baru.

    Latar Belakang Penutupan Pabrik dan PHK Massal

    Penutupan pabrik PT Yihong Novatex terjadi setelah aksi mogok kerja yang disebut pihak perusahaan menyebabkan kerugian besar. Manajemen mengeklaim mogok kerja tersebut mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dan pembatalan pesanan oleh klien, sehingga operasional pabrik tidak lagi dapat dilanjutkan.

    Dalam surat resmi yang beredar, perusahaan menyatakan PHK dilakukan atas dasar mogok kerja tidak sah dan menawarkan kompensasi berupa pesangon, upah, serta tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja yang menerima keputusan tersebut tanpa keberatan.

    Namun, para pekerja menolak alasan yang diberikan perusahaan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon pada 11 Maret 2025. Mereka menuntut keadilan atas PHK yang dianggap sepihak serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan konflik ini.

    Hingga kini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

    Rencana Pembukaan Rekrutmen Baru

    PT Yihong Novatex dikabarkan akan kembali melanjutkan operasional pabriknya di Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya menutup pabrik dan melakukan PHK terhadap 1.126 karyawan.

    Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon Asep Sholeh Fakhrul Insan, mengonfirmasi perusahaan telah menyampaikan niatnya untuk membuka proses rekrutmen tenaga kerja baru.

    Menurut Asep, rencana ini sudah dibahas dengan bupati Cirebon, dan proses rekrutmen akan diawasi langsung oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk memastikan transparansi dan kondusivitas pelaksanaannya.

    Asep juga mengimbau para pekerja agar tidak terpancing emosi atau terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi konflik terkait PT Yihong Novatex. Ia menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah ketenagakerjaan melalui dialog terbuka antara pengusaha dan pekerja.

  • Munafri Arifuddin Siap Lawan Taufan Pawe, Adnan Purichta dan IAS di Musda Golkar Sulsel

    Munafri Arifuddin Siap Lawan Taufan Pawe, Adnan Purichta dan IAS di Musda Golkar Sulsel

    Menurut Munafri, peluang politik harus dibaca dengan cermat. Jika mayoritas DPD II memberikan dukungan, peluangnya untuk maju semakin besar. Namun, jika dukungan hanya datang dari segelintir daerah, ia tidak segan untuk mundur.

    “Kalau 20 dari 24 kabupaten/kota mendukung, maka kita punya kesempatan besar. Tapi kalau hanya tiga yang mendukung sementara kandidat lain sudah didukung 20 daerah, ya tentu kita mundur,” tegasnya.

    Selain itu, Munafri juga mempertimbangkan dampak pencalonannya terhadap tugasnya sebagai Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa menjadi Ketua DPD I Golkar Sulsel harus selaras dengan tanggung jawabnya dalam pemerintahan.

    “Kami harus melihat apakah ini bisa membantu tugas-tugas pemerintahan atau justru membagi fokus. Kalau tidak mengganggu, tentu akan kita pertimbangkan,” tambahnya.

    Munafri mengakui bahwa sejauh ini sudah ada komunikasi informal dengan beberapa pihak terkait pencalonannya.

    Namun, keputusan akhir baru akan diambil setelah Lebaran, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk peta dukungan dan arahan dari DPP.

    “Dengan pendekatan yang penuh perhitungan, kami menunjukkan bahwa tidak hanya mengandalkan ambisi, tetapi juga strategi matang dan dukungan kuat untuk menentukan langkah politiknya di Musda Golkar Sulsel,” tuturnya.

    Munafri mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPD II masih berlangsung guna memastikan apakah pencalonannya mendapat dukungan yang cukup kuat.

    “Kita tidak bisa asal maju. Harus bicara dulu dengan DPD II yang lain, memastikan apakah saya bisa didukung atau tidak. Kalau didukung, kita maju terus,” katanya.

  • Siap Maju di Musda Golkar Sulsel, Appi Tunggu Restu DPP Langsung Road Show ke Daerah

    Siap Maju di Musda Golkar Sulsel, Appi Tunggu Restu DPP Langsung Road Show ke Daerah

    Menurut Munafri, peluang politik harus dibaca dengan cermat. Jika mayoritas DPD II memberikan dukungan, peluangnya untuk maju semakin besar. Namun, jika dukungan hanya datang dari segelintir daerah, ia tidak segan untuk mundur.

    “Kalau 20 dari 24 kabupaten/kota mendukung, maka kita punya kesempatan besar. Tapi kalau hanya tiga yang mendukung sementara kandidat lain sudah didukung 20 daerah, ya tentu kita mundur,” tegasnya.

    Selain itu, Munafri juga mempertimbangkan dampak pencalonannya terhadap tugasnya sebagai Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa menjadi Ketua DPD I Golkar Sulsel harus selaras dengan tanggung jawabnya dalam pemerintahan.

    “Kami harus melihat apakah ini bisa membantu tugas-tugas pemerintahan atau justru membagi fokus. Kalau tidak mengganggu, tentu akan kita pertimbangkan,” tambahnya.

    Munafri mengakui bahwa sejauh ini sudah ada komunikasi informal dengan beberapa pihak terkait pencalonannya.

    Namun, keputusan akhir baru akan diambil setelah Lebaran, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk peta dukungan dan arahan dari DPP.

    “Dengan pendekatan yang penuh perhitungan, kami menunjukkan bahwa tidak hanya mengandalkan ambisi, tetapi juga strategi matang dan dukungan kuat untuk menentukan langkah politiknya di Musda Golkar Sulsel,” tuturnya.

    Munafri mengungkapkan bahwa komunikasi dengan DPD II masih berlangsung guna memastikan apakah pencalonannya mendapat dukungan yang cukup kuat.

    “Kita tidak bisa asal maju. Harus bicara dulu dengan DPD II yang lain, memastikan apakah saya bisa didukung atau tidak. Kalau didukung, kita maju terus,” katanya.

  • Kronologi PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Akibat Aksi Mogok Kerja

    Kronologi PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Akibat Aksi Mogok Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 1.126 karyawan PT Yihong Novatex Indonesia harus kehilangan pekerjaannya setelah perusahaan asal Tiongkok itu menghentikan operasional pabriknya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal ini dipicu oleh aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan selama empat hari berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap pemecatan tiga rekan mereka.

    Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula kejadian PHK massal PT Yihong ini? Dihimpun dari laporan tim Beritasatu.com, berikut kronologi lengkapnya!

    Kronologi PT Yihong PHK 1.126 Karyawan

    PT Yihong Novatex Indonesia menghentikan kegiatan operasional pabriknya dan memutuskan hubungan kerja dengan 1.126 karyawan akibat aksi mogok kerja massal yang berlangsung selama empat hari.

    Penutupan ini berawal dari pemecatan tiga karyawan oleh pihak perusahaan. Tindakan tersebut langsung memicu aksi solidaritas dari para pekerja lainnya, yang merasa tidak terima dengan keputusan tersebut.

    Dalam waktu singkat, aksi spontan ini berkembang menjadi unjuk rasa dan mogok kerja massal yang berlangsung selama empat hari.

    Selama periode itu, aktivitas produksi di pabrik benar-benar terhenti. Manajemen PT Yihong mengeklaim bahwa aksi mogok kerja menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit.

    Banyak pemberi kerja membatalkan pesanan akibat keterlambatan pengiriman. Situasi ini disebut sebagai alasan utama perusahaan menutup operasionalnya dan melakukan PHK besar-besaran.

    PHK Massal Karyawan

    Keputusan PHK ini diumumkan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh direktur PT Yihong dan kemudian viral di media sosial. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PHK diberlakukan mulai 10 Maret 2025.

    Penyebabnya adalah karena aksi mogok kerja yang dianggap tidak sah telah mengganggu kelancaran operasional dan menyebabkan klien menghentikan kerja sama.

    Perusahaan menjanjikan kompensasi kepada para pekerja yang menerima keputusan PHK tersebut tanpa keberatan. Kompensasi yang diberikan mencakup pesangon, upah, dan Tunjangan Hari Raya (THR), yang rencananya dibayarkan pada 17 Maret 2025.

    Sementara itu, bagi karyawan yang mengajukan keberatan atas keputusan ini, kompensasi akan diberikan setelah ada keputusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial.

    Karyawan Bingung dan Merasa Dirugikan

    Dampak dari keputusan ini sangat dirasakan oleh para karyawan. Banyak dari mereka yang mengaku tidak memahami secara menyeluruh alasan di balik aksi mogok kerja yang berujung pada PHK massal tersebut.

    Salah satunya adalah Yanti Komala, yang baru bekerja di perusahaan tersebut sejak Desember 2024. Ia mengaku hanya mengikuti ajakan teman-temannya untuk melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas.

    “Kata teman-teman, ini karena PHK sepihak. Saya sendiri enggak tahu jelasnya. Waktu diajak demo ya ikut, soalnya semua ikut. Masa saya enggak ikut?” kata Yanti.

    Yanti merasa dirugikan karena kehilangan pekerjaan menjelang Lebaran dan tidak memiliki penghasilan lagi.

    Senada dengan Yanti, Rini, karyawan lain yang turut terkena dampak, juga menyatakan bahwa banyak dari mereka tidak benar-benar mengerti atau terlibat secara langsung dalam aksi protes tersebut. Namun, mereka tetap harus menerima konsekuensi yang sama.

    “Saya cuma kerja buat keluarga. Enggak tahu urusan demo-demo begitu. Tapi kalau enggak ikut, takut dikucilkan. Sekarang malah kehilangan pekerjaan,” keluh Rini. 

    Rini berharap perusahaan bisa mempertimbangkan ulang dan memberi kesempatan kedua bagi para pekerja yang terdampak.

    PT Yihong Bakal Kembali Beroperasi

    Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon, Asep Sholeh Fakhrul Insan, menanggapi kejadian ini dengan mengimbau agar para pekerja tidak mudah terpancing emosi.

    Ia menyayangkan terjadinya aksi mogok kerja yang tidak melalui prosedur formal, karena hal tersebut bisa berdampak negatif bagi semua pihak, termasuk para buruh sendiri.

    “Kita harus belajar dari kasus ini agar tidak terulang. Aksi sepihak bisa merusak iklim investasi di Cirebon. Jika investor merasa daerah ini tidak kondusif, maka masyarakat juga yang akan dirugikan,” tegas Asep, Senin (7/4/2025).

    Menurutnya, penyelesaian konflik ketenagakerjaan seharusnya dilakukan melalui jalur musyawarah seperti Bipartit antara pekerja dan perusahaan, atau Tripartit dengan melibatkan pemerintah.

    Ia juga menyampaikan bahwa PT Yihong telah menyatakan niatnya untuk kembali membuka pabrik di Cirebon dan sedang merancang proses rekrutmen ulang yang akan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.

    “Sudah ada pembicaraan dengan bupati. Harapannya, proses rekrutmen nanti bisa berjalan lancar dan kondusif,” ungkapnya.

    Asep menutup pernyataannya dengan mengingatkan semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi dan berharap kejadian seperti PT Yihong ini menjadi pembelajaran.

  • Membangun Tanah Papua dengan adat

    Membangun Tanah Papua dengan adat

    Itu sebabnya, model pendekatan untuk membangun Papua mesti mempertimbangkan aspek budaya yang amat menghormati alam dan manusia di dalamnya.

    Jakarta (ANTARA) – Tanah Papua adalah tanah yang istimewa. Sedemikian istimewa sehingga menarik perhatian orang-orang yang ingin berkunjung untuk menetap, meneliti, mengembangkan dan mengeksplorasi, bahkan berkunjung untuk mengeksploitasi.

    Khazanah alamnya yang amat kaya menjadikannya daya tarik tersendiri, di samping kebudayaan yang unik dan mengakar dalam adat istiadat setiap suku di Tanah Papua.

    Ada sekitar 255 suku yang mendiami Tanah Papua dari tujuh wilayah adat di Papua yakni Ha Anim, La Pago, Me Pago, Saireri, Mamberamo-Tabi, Doberay, dan Bomberay.

    Tanah Papua terdiri atas pegunungan salju, delta-delta lumpur yang membentang amat luas, hutan rimba yang menghasilkan flora dan fauna yang beragam, rawa-rawa, danau yang indah, gugusan kepulauan yang cantik, lautan yang kaya akan ikan, dan penduduk asli yang khas dengan bahasa dan budaya yang unik.

    Keunikannya inilah yang menjadikannya locus bagi penelitian para ahli ilmu alam, ilmu antropologi, ilmu bahasa, untuk menemukan variasi bahasa dan kebudayaan yang tidak terdapat di tempat-tempat lain di muka bumi ini (Boelaars: 1986).

    Wilayah adat digunakan untuk mengelompokkan suku-suku di Papua, karena sejak dahulu, orang asli Papua sudah mengenal batasan-batasan wilayah berdasarkan pembagian suku. Batasan-batasan pembagian suku ini diwariskan secara turun-temurun dari para leluhurnya.

    Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, hingga geografis.

    Sedari awal mesti disadari bahwa istilah “identitas orang Papua” ini tidak serta-merta membawa suatu makna tunggal. Maknanya amat beragam justru karena Papua dihuni oleh berbagai suku dengan adat istiadat yang amat beragam dan unik, namun dalam sejarahnya orang Papua sangat gampang menyatu dalam semangat adat.

    Menurut Boelaars, ada suatu nilai yang dapat mengikat keanekaragaman identitas orang Papua itu yaitu dari cara dia mendekati lingkungan, sesama manusia, dan dunia rohani. Hal ini yang mengikat mereka dengan “identitas orang Papua” sekaligus membedakan orang Papua dengan yang bukan Papua.

    Identitas orang Papua itu terbentuk di dalam relasinya dengan alam dan hutan adatnya, dengan sesama suku dan antarsuku, dan dengan dunia yang tidak kelihatan (para leluhur) yang dapat saling berhubungan dengan dunia hidup manusia melalui ritual dan laku hidup tertentu.

    Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) tahun 2023 merekomendasikan beberapa hal yakni adanya pemetaan partisipatif wilayah adat, insentif bagi pembangunan berbasis kearifan lokal, dan pendidikan multikultural bagi perencana pembangunan.

    Dalam relasinya dengan alam itu, ada suatu filosofi yang amat penting bagi orang Papua yaitu mereka tidak pernah merasa kekurangan jika hidup di tengah-tengah alam. Artinya hidup itu dinamis dan alam menyediakan segalanya bagi kehidupan dan masa depan.

    Kaum peramu dan petani amat menyadari filosofi ini. Keyakinan terhadap alam yang senantiasa menyediakan makanan telah membuat mereka percaya diri, menjadi seseorang yang berdiri di atas kaki sendiri, berswadaya dan berswakarsa.

    Studi dari World Development (Tebtebba, 2018) menunjukkan bahwa model ekonomi adat (contoh: sasi di Maluku atau subak di Bali) mampu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan. Pada kelompok masyarakat Adat Bomberay, sistem sasi biasanya dilakukan untuk tanaman jangka panjang semisal pala dan durian.

    Pembangunan Papua dari masa ke masa

    Presiden Sukarno yang nasionalis menangani masalah Papua dengan Operasi Trikora.

    Bung Karno tidak ingin Papua terlepas dari Indonesia dan menjadi bagian dari Belanda. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?” kata Bung Karno untuk menjelaskan posisi sikap Indonesia terhadap Papua dalam konteks historis kolonialisme Belanda.

    Presiden Suharto mengoptimalkan konsep perlawanan Sukarno dalam pendekatannya merebut Papua. Pembangunan Papua dilakukan lewat pendekatan keamanan di mana semua pos penting dan strategis diisi oleh perwira menengah aktif ABRI berpangkat kolonel. Bagi Suharto pembangunan hanya bisa dicapai jika ada stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas politik itu dapat dicapai lewat pendekatan keamanan.

    Presiden Habibie yang memimpin dengan pendekatan teknokratis memulai kepemimpinannya dengan dialog. Ia mengundang 100 tokoh Papua ke Istana untuk berdialog tentang masa depan Papua.

    Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk ke Papua lewat jalur dialog berbasis pada pendekatan kultural yang langsung menyentuh hati masyarakat Papua. Ia mengubah nama Irian Jaya yang amat politis itu menjadi Papua yang mewakili rasa-perasaan kultural orang Papua. Gus Dur menekankan bahwa duduk bersama dan dialog jauh lebih penting daripada menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.

    Presiden Megawati melanjutkan pendekatan Gus Dur dengan menerbitkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan aspirasi yang menonjolkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Maka, Majelis Rakyat Papua (MRP) terbentuk sebagai representasi masyarakat adat asli Papua.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pendekatan berbasis pada kebijakan keamanan dan kesejahteraan yang tercantum dalam Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres tahun 2011 untuk mengatasi problem sosial-ekonomi di Papua. Melalui UP4B ini akses orang asli Papua ke dunia pendidikan dibuka luas termasuk beasiswa afirmasi untuk kuliah di seluruh Indonesia dan luar negeri. SBY menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan harus digalakkan di Tanah Papua.

    Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua tidak jauh berbeda dari para pendahulunya bahkan intensitas kunjungannya ke tanah Papua lebih sering dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk membuka isolasi akses di Papua dan mengatasi kesenjangan pembangunan yang masih timpang. Jokowi selalu menekankan bahwa infrastruktur harus dibangun secara terintegrasi di Tanah Papua.

    Kebijakan (telah) berbasis kebudayaan

    Membangun Papua dengan pendekatan kebudayaan adalah kebijakan yang sangat mendesak, mengingat sejak awal dalam perjumpaan masyarakat Papua dengan orang luar selalu dimulai dengan komunikasi berbasis kultural.

    Ada dua kondisi objektif yang memberikan pemahaman integral terhadap pembangunan dengan pendekatan adat.

    Pertama, pendekatan pembangunan yang berbasis kultural wajib mengetengahkan dua hal sebagai intisari: manusia dan alam. Sebagaimana diutarakan oleh Boelaars, identitas orang Papua itu dibentuk dari relasinya yang intim dengan alam. Relasi manusia-alam ini seperti relasi subyek-subyek dan bukan subyek-obyek yang mana alam hanya dipandang sebagai obyek untuk dieksploitasi sehabis-habisnya untuk kebutuhan manusia semata-mata.

    Konsekuensinya, perusakan terhadap alam yang dimaksudkan Jakarta sebagai upaya untuk membangun dan menghidupkan orang Papua justru dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan identitas orang Papua itu sendiri.

    Itu sebabnya, model pendekatan untuk membangun Papua mesti mempertimbangkan aspek budaya yang amat menghormati alam dan manusia di dalamnya. Penelitian di Filipina (Acabado, 2019) membuktikan bahwa pengelolaan hutan adat lebih efektif mencegah deforestasi.

    Kedua, semua peraturan yang dibuat khusus untuk Tanah Papua dilandasi atas semangat adat dan kebudayaan. Sebut saja UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan Majelis Rakyat Papua, penetapan anggota DPRP provinsi kursi pengangkatan, hingga pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus di setiap kabupaten dan kota di Tanah Papua.

    Menurut penelitian Siahaya et al (2016) dalam Journal of Sustainable Development, pendekatan adat dalam pembangunan (indigenous-based development) menekankan pada partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan hingga evaluasi, integrasi sistem pengetahuan lokal (local wisdom) dengan teknologi modern, pengakuan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya berbasis adat.

    Membangun Tanah Papua dengan adat

    Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekarang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut setidaknya ada empat akar masalah di Tanah Papua merujuk pada penelitian yang dilakukan LIPI pada 2009 yakni masalah sejarah dan status politik integrasi; kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia; diskriminasi dan marjinalisasi; kegagalan pembangunan di Papua meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

    Maka sudah saatnya pendekatan pembangunan berbasis adat dan kebudayaan dicetuskan sebagai suatu solusi berkelanjutan untuk menghentikan konflik, ketimpangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan berkelanjutan.

    Karena dalam pembangunan berbasis adat ada semangat membangun demi kesejahteraan dan semangat membangun demi terciptanya keamanan dan ketertiban.

    Selain itu semangat membangun Papua berbasis adat akan mampu menjangkau masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak akan merasa tersingkirkan dan termarjinalisasi di atas tanah adat leluhurnya karena ada lembaga adat yang akan berperan memberdayakan orang asli Papua sesuai karakteristik adat.

    Prinsip utama pembangunan dengan pendekatan adat adalah pembangunan di Papua mengacu pada partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, menguatkan peran aktif masyarakat adat dalam pembangunan. Juga mengembangkan sistem pertanian berbasis adat yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, menyelenggarakan pendidikan berbasis kebudayaan. Serta tersedianya fasilitas kesehatan di masyarakat adat dengan turut mengembangkan obat-obatan secara adat istiadat yang diambil dari alam, pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kelembagaan masyarakat adat, penguatan kelembagaan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

    Harapan kepada Prabowo

    Dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bhakti 2024-2029 membawa harapan baru bagi masyarakat di Tanah Papua.

    Harapan ini menjadi sangat istimewa dikarenakan Presiden Prabowo dan Tanah Papua mempunyai catatan tersendiri. Selain berdarah Indonesia timur, Prabowo juga memimpin pembebasan sandera dalam Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada 9 Mei 1996. Ini menjadikan kebijakan Prabowo terhadap Tanah Papua sangat dinantikan.

    Masyarakat Tanah Papua berharap ada kebijakan yang populis dan menyentuh akar permasalahan di Tanah Papua.

    Melihat realitas dan kondisi kekinian, maka sebaiknya Prabowo memulai sebuah kebijakan dengan mengedepankan adat dan kebudayaan Papua sebagai dasar memulai pembangunan di Tanah Papua. Hal ini dikarenakan pembangunan di Tanah Papua tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal, sistem adat, dan kebudayaan masyarakat asli.

    Kita bersama punya harapan yang sama dalam memandang Tanah Papua, namun kadang pendekatan pembangunan yang dilakukan belum menyentuh hati masyarakat Tanah Papua.

    Membangun Tanah Papua dengan pola pendekatan adat, tidak perlu dibuatkan lembaga khusus seperti adanya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan atau UKP OTSUS (Unit Kerja Presiden untuk Otonomi Khusus Papua). Hal ini dikarenakan elemen pendukung pola pembangunan berbasis adat sudah ada yakni kepala daerah, lembaga masyarakat adat/dewan adat, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

    Sebaiknya Pemerintah Pusat menunjuk satu orang utusan khusus yang memahami kondisi obyektif di Tanah Papua dan mampu memainkan orkestra pembangunan secara adat bersama kelembagaan tersebut dalam menghadirkan kesejahteraan di Tanah Papua.

    *) Dr Ir Mervin Komber adalah Anggota DPD/MPR RI Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019 dapil Papua Barat dan Dosen Tetap Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Papua Barat Daya.

    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Brigjen Pol Baru yang Dapat Penugasan di Luar Institusi Polri, Ini Daftar Namanya

    9 Brigjen Pol Baru yang Dapat Penugasan di Luar Institusi Polri, Ini Daftar Namanya

    loading…

    Sebanyak 9 Perwira Tinggi berpangkat Brigjen Pol mendapat penugasan di luar institusi Polri seusai upacara kenaikan pangkat pada Minggu, 30 Maret 2025. Foto: Dok SINDOnews

    Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Brigjen Pol mendapat penugasan di luar institusi Polri seusai upacara kenaikan pangkat pada Minggu, 30 Maret 2025. Sembilan perwira polisi itu baru saja naik pangkat dari Kombes Pol ke jenderal bintang 1.

    Mereka merupakan bagian dari 38 perwira Polri yang naik pangkat. Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Kenaikan pangkat itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 yang dirilis pada 27 Maret 2025.

    9 Brigjen Pol Baru yang Dapat Penugasan di Luar Institusi Polri1. Brigjen Pol Andi Herindra Rahmawan, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.

    2. Brigjen Pol Hery Wiyanto, Inspektur Wilayah Inspektorat Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    3. Brigjen Pol Sunarto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informatika Publik Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    4. Brigjen Pol Novriturangga Effendy, Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    5. Brigjen Pol Esmed Eryadi, Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    6. Brigjen Pol Diki Budiman, Inspektur Investigasi Kementerian Perindustrian.

    7. Brigjen Pol Leonardus Simarmata, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    8. Brigjen Pol Budi Satria Wiguna, Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    9. Brigjen Pol Julisa Kusumowardono, Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    (jon)

  • PDIP Ungkap Ancang-Ancang Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan dan Dasco Sudah Beri Sinyal

    PDIP Ungkap Ancang-Ancang Pertemuan Megawati dengan Prabowo, Puan dan Dasco Sudah Beri Sinyal

    TRIBUNJAKARTA.COM – Wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri semakin menguat akan terjadi.

    PDIP sudah memasang ancang-ancang pertemuan dua tokoh nasional itu dengan mempersiapkan kebijakan politik.

    Pihak Prabowo yang diwakili Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan pihak Megawati yang diwakili Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sudah memberikan sinyal positif.

    Kerja Sama Politik

    Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, mengatakan, partainya akan menawarkan kerja sama politik pada pertemuan Prabowo-Megawati.

    Sebagai pemimpin tertinggi partai banteng, Megawati sendiri yang akan merumuskan kerja sama itu.

    “Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” kata Basarah ditemui Kompas.com di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Basarah, kerja sama itu merupakan manifestasi dari semangat gotong royong yang menjadi inti dari nilai-nilai Pancasila.

     “Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDIP ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.

    Namun ia menegaskan, kerja sama tidak harus dalam bentuk bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan seperti saat ini.

    “Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” kata Basarah.

    Menanggapi kemungkinan tidak adanya partai oposisi jika PDIP bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menyatakan bahwa partainya tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal. 

    Menurut dia, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh partai politik melalui kader yang duduk di parlemen, bukan dari luar pemerintahan.

    “Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tuturnya.

    Saat ditanya kemungkinan PDIP menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah mengatakan hal tersebut adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Meski begitu, ia optimistis komunikasi antara Megawati dan Prabowo akan tetap terjaga. 

    “Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.

    Puan dan Dasco

    Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP dan putri Megawati, mengatakan, pertemuan ibunya dengan Prabowo akan terjadi tak lama lagi.

    “Secepatnya,” ujar Puan usai menghadiri open house Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025) dikutip dari YouTube KompasTV. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, mengklaim hal yang sama. 

    Namun, Dasco enggan mengungkapkan secara pasti kapan pertemuan itu akan terjadi. 

    Dasco mengatakan, mereka sudah sepakat pertemuan itu akan terjadi secepatnya.

    “Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya. Secepatnya itu kapan, ayo kita tunggu saja,” kata Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    Irwan Muin Siap Ramaikan Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Irwan Muin menyatakan kesiapannya untuk turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan datang. Pernyataan ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan tokoh senior Golkar, Nurdin Halid.

    “Yah, ini adalah pesta demokrasi Partai Golkar Sulsel. Semua kader memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam Musda. Olehnya itu, saya juga siap meramaikan Musda,” ujar Irwan Muin, Jumat (4/4/2025).

    Irwan Muin dikenal memiliki kedekatan dengan Nurdin Halid dan banyak mendampingi mantan Ketum PSSI itu di DPR RI sejak terpilih sebagai anggota legislatif. 

    Selain itu, ia juga dikenal memiliki hubungan baik dengan DPD II Golkar di Sulsel, yang semakin menguatkan posisinya dalam perhelatan Musda nanti.

    Pada Musda sebelumnya, Irwan Muin menjabat sebagai Sekretaris SC, yang membuatnya memahami betul teknis pelaksanaan Musda. 

    Pengalaman ini diyakini akan menjadi modal penting bagi dirinya dalam menghadapi dinamika yang terjadi dalam Musda kali ini.

    Sementara itu, Nurdin Halid menegaskan bahwa setiap kader Golkar memiliki hak yang sama dalam Musda, selama memenuhi syarat yang telah ditentukan.

    “Semua kader memiliki hak yang sama dalam Musda, sepanjang memenuhi syarat. Silakan berkompetisi,” ujar Nurdin Halid.

  • Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    Nurdin Halid Restui Adnan Jadi Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat potensial untuk memimpin DPD I Golkar Sulsel. Salah satu nama yang mendapat sorotan khusus adalah mantan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

    Senior Partai Golkar, Nurdin Halid (NH), dalam beberapa kesempatan menyebut Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan. Yang terbaru, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menerima silaturahmi Adnan di kediamannya di Jalan Mapala, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (3/4/1015).

    Dalam suasana pertemuan yang hangat, Adnan disambut dengan jamuan makan oleh Nurdin Halid. Mengenakan kemeja krem, Adnan tampak santai, sementara NH memakai kaos hitam. Keduanya mengobrol sambil menikmati kue khas Barongko.

    “Adinda Adnan datang bersilaturahmi meminta dukungan untuk maju sebagai calon Ketua Golkar Sulsel. Sebagai senior, saya mendukung niat Adinda Adnan untuk memimpin dan membesarkan Partai Golkar,” ujar Nurdin Halid.

    NH menilai Adnan sebagai pemimpin muda yang sangat potensial dan memiliki niat kuat untuk membesarkan Golkar. 

    “Selama ini Adnan tidak memiliki jabatan di kepengurusan Golkar, sehingga belum bisa berkontribusi maksimal dalam Pemilu kemarin. Jika diberi kepercayaan, saya yakin beliau mampu mengembalikan kejayaan Golkar,” tambah NH.

    Selain Adnan, NH juga menyebut beberapa nama lain yang dianggap memiliki potensi besar untuk memimpin Golkar Sulsel. 

    Di antaranya adalah mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), serta Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi). Menurut NH, ketiga figur ini memiliki elektabilitas, kualitas, dan pengalaman yang mumpuni.