Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota
DPD RI
daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan lima rekomendasi pengendalian
inflasi
kepada Badan Pusat Statistik (
BPS
) DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian
Inflasi
Daerah (TPID), BPS DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk perumusan kebijakan
pengendalian inflasi
.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, pemprov, dan
stakeholder
lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Dia mengatakan itu dalam kunker ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat (10/4) yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.
Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00 persen
month to month
(mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02 persen
year on year
(yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03 persen yoy.
Inflasi Maret 2025 di Jakarta bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.
Dalam pertemuan itu, Fahira menyampaikan lima rekomendasi dalam upaya pengendalian
inflasi di Jakarta
.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah yang dilakukan TPID.
Dalam hal ini, TPDI dapat mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga.
“Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu, terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi
early warning system
inflasi,” ujarnya.
Kedua
, peningkatan diseminasi data. Saat ini, penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik. Namun, dia berharap terdapat visualisasi interaktif, seperti
dashboard
digital, infografis, dan peta tematik, setidaknya hingga level kecamatan.
Fahira menilai, hal itu akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga.
Selain itu, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.
Ketiga
, memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Senator Jakarta itu menjelaskan, BPS dapat melakukan survei, misalnya usai Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.
“Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang,” ungkapnya.
Menurutnya, survei semacam itu berguna mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
Keempat
, penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas.
Fahira mencontohkan, sistem itu dapat dibentuk seperti
dashboard
digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait.
“Sistem tersebut dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan,” katanya.
Kelima
, pengusulan untuk program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.
“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPD
-
/data/photo/2024/11/17/6739bf0858761.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Megapolitan
11 April 2025")
Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta Megapolitan 11 April 2025
-
Gubernur Jateng gagas forum perbankan dan industri keuangan
Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas pembentukan forum perbankan dan industri keuangan sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam membangun daerah tersebut.
“Pemprov tidak bisa berjalan sendiri, butuh kolaborasi dari semua pihak untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah,” katanya saat beraudiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng Hidayat Prabowo di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.
Sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jateng, Luthfi selalu mengedepankan kolaborasi dari berbagai pihak dalam membangun daerah.
Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota telah dilakukan untuk mengintegrasikan program-program agar sejalan.
Selain itu, ia juga menggandeng 44 perguruan tinggi dengan membuat Forum Rektor, kemudian menggandeng anggota legislatif untuk bersama-sama membangun Jawa Tengah.
Ada dua forum yang sudah digagas, yaitu Forum Berlian Ngopeni Nglakoni yang berisi anggota DPRD Jateng dan Forum Senayan yang berisi wakil rakyat asal Jateng yang duduk di DPR RI dan DPD RI.
Sementara itu, Kepala OJK Jateng Hidayat Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemerintah Provinsi Jateng dalam pembangunan perekonomian daerah dan ketahanan pangan.
“Tadi Pak Gubernur minta ada forum dengan perbankan dan industri keuangan, karena beliau semangatnya adalah kolaborasi. Itu sebenarnya sangat sejalan dengan OJK. Kita tidak bisa jalan sendiri, OJK tidak bisa jalan sendiri, tentu sinergi dan kolaborasi sangat bermanfaat,” katanya.
Sinergi antara OJK dan Pemprov Jateng, kata dia, selama ini sudah berjalan baik, dan akan terus diperkuat.
Ia menegaskan bahwa OJK akan mendukung penuh program pembangunan Pemprov Jateng sesuai dengan bidangnya, yaitu pengawasan lembaga keuangan.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Anggota DPD: Hortikultura berpeluang dikembangkan di Alahan Panjang
Solok (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyebut saat ini tanaman hortikultura memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di Nagari (Desa) Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
“Kita melihat saat ini Alahan Panjang memiliki lahan yang subur dan berpeluang besar untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman hortikultura,” kata Irman saat mengunjungi ladang kentang Kelompok Tani Sang Surya Pondok Pesantren M Natsir, di Alahan Panjang, Jumat.
Oleh karena itu, ia mengajak kelompok tani di daerah setempat untuk mampu melihat peluang yang ada serta mengelola manajemen kelompok tani dengan baik.
“Jika kepengurusannya jelas, manajemen terkelola dengan baik. Insya Allah ke depan kelompok tani ini juga akan maju dan berkembang, dan mampu meningkatkan perekonomian anggotanya,” kata dia.
Ia juga mengatakan bahwa kelompok tani bisa mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan kebutuhan proposal yang diajukan.
Selain terkenal sebagai penghasil bawang merah terbesar di Sumatera Barat, Alahan Panjang juga menghasilkan berbagai jenis tanaman hortikultura seperti cabai, kentang, kubis, wortel, tomat, dan masih banyak lagi tanaman lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian petani setempat.
Sementara itu, Pembina Kelompok Tani Sang Surya Pondok Pesantren M Natsir Darman mengapresiasi kehadiran anggota DPD RI Irman Gusman dalam rangka melihat perkembangan ladang anggota kelompok tani tersebut.
Ia berharap kehadiran Irman tersebut dapat memberikan semangat baru bagi anggota Kelompok Tani Sang Surya yang merupakan para pembina asrama pondok pesantren.
Darman yang juga merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Solok tersebut menjelaskan anggota Kelompok Tani Sang Surya merupakan perkumpulan dari para pembina pondok pesantren dan jamaah Masjid Nurul Iman di daerah setempat.
Terbentuknya Kelompok Tani Sang Surya ini berawal dari inisiatif para Pembina Pondok Pesantren M Natsir dan jamaah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi bagi pembina asrama maupun jamaah masjid.
“Alhamdulillah, kelompok tani ini juga bekerja sama dengan Muhammadiyah sebagai pemberi modal dalam mengelola lahan kelompok tani,” kata dia.
Ia juga mengatakan saat ini Kelompok Tani Sang Surya tersebut telah memanen kentang sekitar 1,2 ton yang ditanam di lahan seluas 1,5 hektare.
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025 -
Anggota DPD: Kopdes Merah Putih jadi momentum kebangkitan ekonomi
Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi momentum kebangkitan ekonomi kerakyatan, sehingga desa tidak hanya mendapat bantuan, tetapi juga bisa mandiri secara ekonomi melalui koperasi.
“Terbitnya Inpres No 9/2025 tersebut merupakan langkah konkrit dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kemandirian desa/Nagari sekaligus mengakselerasi pusat pertumbuhan ekonomi yang bermula dari desa yang di Sumatera Barat dikenal dengan Nagari,” ucap Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Bahkan, lanjut dia, presiden sudah menginstruksikan 18 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam pembentukan koperasi ini.
Nagari (desa) di Sumatera Barat, tutur Irman, harus menjadi provinsi inisiator menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Koperasi itu ruhnya ekonomi Sumbar, koperasi itu dilahirkan oleh bulir pikir sang Proklamator Bangsa Bung Hatta yang dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia,” ujar Irman.
Irman pun mengajak kepala daerah di Sumatera Barat segera menindaklanjuti inpres tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala dinas, forkopimda, camat, sampai Wali Nagari Se-Sumatera Barat.
“Harus gotong royong sesuai dengan prinsip dasar koperasi sendiri menyukseskan Inpres 9 tahun 2005 ini,” ujar Irman.
Kopdes Merah Putih, kata dia, sejalan dengan Astacita Prabowo karena menitikberatkan pada penguatan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Artinya, Koperasi Merah Putih mengembalikan ekonomi ke tangan rakyat,” ucap Irman.
Ia optimis pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih akan mampu menjawab permasalahan yang ada di desa, khususnya menghadapi rantai distribusi panjang, keterbatasan permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.
Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial masyarakat desa, meliputi penyediaan sembako murah, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga distribusi logistik yang disesuaikan dengan keunggulan dan kearifan lokal masing-masing Desa.
Adapun pendanaan dan dukungan koperasi berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD, Dana Desa, dan Bank Himbara (melalui KUR).
“Oleh karena itu, dengan dukungan dari berbagai pihak, Kopdes Merah Putih bisa menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional,” ujar Irman.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Pengurus KNPI Kalteng Beraudiensi dengan Gubernur Agustiar Sabran, Bahas Persiapan Rapimpurnas – Halaman all
Hasiolan EP/Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM – Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan audensi dengan Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran, belum lama ini.
Audensi tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi terkait kesiapan Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) DPP KNPI 2025.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur dan dipimpin langsung oleh Ketua KNPI Kalteng, M Alfian Mawardi, didampingi oleh Sekretaris Rusdianor dan Bendahara Artha. Mereka diterima langsung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran yang menyambut baik kehadiran para pengurus pemuda tersebut.
Alfian menjelaskan bahwa Rapimpurnas DPP KNPI rencananya digelar di Palangka Raya pada bulan Mei atau Juni 2025 mendatang.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 300 organisasi kepemudaan (OKP) tingkat nasional serta pengurus DPD KNPI dari 38 provinsi se-Indonesia.
“Agenda ini menjadi momen strategis bagi Kalteng untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan nasional. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya, potensi, dan kearifan lokal Kalimantan Tengah kepada pemuda dari seluruh Indonesia,” ujar Alfian.
Gubernur H. Agustiar Sabran mengapresiasi langkah KNPI Kalteng yang telah aktif dalam membangun jejaring kepemudaan nasional. Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mendukung pelaksanaan Rapimpurnas tersebut.
“Pemuda adalah aset bangsa. Kegiatan seperti ini sangat positif untuk membangun semangat kolaborasi antar daerah dan memperkuat kontribusi pemuda dalam pembangunan. Pemprov siap mendukung demi suksesnya acara ini di Bumi Tambun Bungai,” kata Agustiar.
Alfian berharap dengan dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan Rapimpurnas dapat berjalan sukses dan meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda di Kalteng untuk berperan aktif menyukseskan event nasional ini.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pemuda Kalteng siap menjadi tuan rumah yang baik, hangat, dan penuh semangat gotong royong,” katanya.
-
Mantan dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut, Ini Status Terbarunya
PIKIRAN RAKYAT – Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dua di antaranya merupakan mantan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
Kesembilan itu dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik yang berada di perairan.
Para tersangka itu yakni MS selaku Kepala Desa Segarajaya sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Ketua Fraksi Amanat Perubahan sekaligus Ketua DPD Partai NasDem.
Kemudian AR selaku Kades Segarajaya hasil pergantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2018-2024.
AR juga merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan. AR merupakan adik dari MS.
Sedangkan tujuh tersangka lainnya yakni GM (Kasie Pemerintahan di kantor Desa Segarajaya, Y selaku staf Desa Segarajaya, S selaku staf Desa Segarajaya, AP selaku ketua tim support PTSL, GG selaku petugas ukur tim support PTSL, MJ selaku operator komputer dan HS selaku tenaga pembantu di tim support program PTSL.
Pelayanan masyarakat tak terganggu
Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Edi Yusuf Taufik mengaku belum mengetahui pasti penetapan tersangka salah satu anggota dewan. Saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi untuk tindak lanjut.
“Kami masih belum mengetahui pasti, kami masih menunggu surat resminya seperti. Namun jika sudah ada surat resmi yang dikirimkan ke kami, nanti kami akan naikkan ke pimpinan dewan untuk selanjutnya ke bupati dan gubernur,” kata dia.
Sementara itu, terkait kepala desa yang menjadi tersangka, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan, termasuk pelayanan kepada masyarakat.
“Yaa tentu kami dari Dinas DPMD dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kondisi kades dan perangkat desa yang tersangka kasus hukum tersebut. Dan memastikan bahwa pelayanan di desa tetap berjalan dengan baik.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Sederet Tokoh Nasional Hadiri Pembukaan PSBM-KKSS di Makassar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ke-12 secara resmi dibuka.
Hajatan tahunan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi ini berlangsung di Hotel Four Points, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 April 2025.
Mengusung tema “Aktualisasi Siri’ na Pacce untuk Harmoni KKSS, Harmoni Indonesia,” kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi nasional bagi warga Sulawesi Selatan di perantauan maupun daerah asal. Acara yang digelar sejak 9 hingga 11 April tersebut dihadiri lebih dari 2.200 peserta dari berbagai wilayah.
Turut hadir dalam pembukaan, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta para tokoh nasional dan daerah seperti Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS H.M. Aksa Mahmud.
Juga Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota-Wakil Wali Kota Makassar, Munafr Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, Wali Kota Parepare Tamsing Hamid, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Luwu Patahudding.
Ketua Umum DPP KKSS, Muchlis Patahna dalam sambutannya menyebutkan bahwa acara ini menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan membuka peluang investasi di Sulawesi Selatan.
Ia menilai, semakin banyak tokoh yang siap memimpin KKSS menjadi pertanda keberhasilan organisasi ini dalam merangkul warga perantauan.
“Kita undang saudagar-saudagar Bugis Makassar dari berbagai daerah, salah satunya untuk mengajak mereka berinvestasi di kampung halaman. Harmoni KKSS adalah harmoni Indonesia,” ujarnya.
-
DKI kemarin, ekspor tumbuh 5,92 persen hingga pendataan pendatang baru
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Selasa (8/4) antara lain ekspor Jakarta pada Februari 2025 mengalami pertumbuhan 5,92 persen dibandingkan Januari 2025.
Selain itu Pemprov DKI bekerjasama dengan pengurus RT/RW untuk mendata pendatang baru di Jakarta.
Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:
Ekspor Jakarta tumbuh 5,92 persen pada Februari 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta merilis ekspor Jakarta mencapai 1,51 miliar dolar AS pada Februari 2025, mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,92 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 1,42 miliar dolar AS.
“(Ekspor) Jakarta pada Februari 2025 mencapai 1,51 miliar dolar AS atau ada kenaikan 5,92 persen dibandingkan Januari 2025,” ujar Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Selasa.
Berita selengkapnya klik di sini
Dishub DKI ajak masyarakat waspadai juru parkir liar di tempat wisata
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mewaspadai juru parkir liar yang berkeliaran di tempat wisata yang ada di Jakarta, sehingga tidak menjadi korban parkir mahal dan melanggar aturan.
“Kami bersama Satpol PP sudah berupaya mengamankan, tapi saat petugas ada mereka menghilang dan jika petugas tidak ada mereka ada di sana,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat mengunjungi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP-PKB) Cilincing, Jakarta Utara, Selasa.
Berita selengkapnya klik di sini
Daya beli masyarakat Jakarta turun 25 persen saat Lebaran 2025
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyebutkan daya beli masyarakat DKI Jakarta menurun sebesar 25 persen saat Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
“Penurunan daya beli bisa sekitar 25 persen saat Lebaran,” kata Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Mualim Wijoyo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Berita selengkapnya klik di sini
Sejumlah warga memadati Pasar Tanah Abang di Jakarta, Minggu (23/3/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.
Rencana kepindahan ibu kota penyebab turunnya jumlah pendatang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berpendapat rencana kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu penyebab menurunnya angka pendatang ke Jakarta
“Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta sebagai ibu kota, akan segera pindah,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.
Berita selengkapnya klik di sini
Pemprov DKI bekerja sama dengan RT/RW untuk mendata pendatang baru
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bekerja sama dengan pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk mendata pendatang baru di Jakarta pascalebaran agar memiliki data kependudukan yang akurat.
“Kami bekerja sama dengan RT dan RW terutama untuk penduduk nonpermanen, di mana persyaratannya harus melapor ke RT dan RW setempat,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Selasa.
Berita selengkapnya klik di sini
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pendidikan yang Bikin Prabowo Terkejut: Purwakarta – Halaman all
Dedi Mulyadi ungkap fakta pendidikan di Purwakarta yang membuat Prabowo terkejut, bukan Amerika.
TRIBUNNEWS.COM, PURWAKARTA – Dedi Mulyadi, seorang politikus asal Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030, baru-baru ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai latar belakang pendidikannya yang membuat Presiden Prabowo Subianto terkejut.
Dalam percakapan yang berlangsung baru-baru ini, Dedi mengungkapkan bahwa ia adalah lulusan Purwakarta, bukan Amerika seperti yang banyak orang bayangkan.
“Ini saya lihat Kang Dedi lulusan mana? Bukan Amerika?” tanya Prabowo dengan nada penasaran.
Dedi dengan santai menjawab, “Purwakarta.”
Pernyataan Dedi ini mengejutkan Prabowo yang sebelumnya tidak tahu bahwa Dedi menempuh pendidikan di Purwakarta.
Reaksi Prabowo yang terkejut menambah warna dalam percakapan mereka.
Profil Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi, yang kini dikenal luas sebagai politisi dan Gubernur Jabar, memiliki latar belakang pendidikan yang membanggakan meski tidak berasal dari luar negeri.
Semasa kecil, Dedi mengenyam pendidikan dasar di SD Subakti di tanah kelahirannya, Purwakarta. Ia melanjutkan pendidikan ke SMP Kalijati dan SMA Negeri Purwadadi.
Dedi kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta pada 1999.
Selama kuliah, Dedi aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta dan aktif di Senat Mahasiswa.
Organisasi yang diikuti Dedi juga mencakup Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang menjadikannya Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Dalam karier politiknya, Dedi memulai sebagai anggota DPRD Purwakarta pada 1999 hingga 2004 dan kemudian mendampingi Lily Hambali dalam Pilkada Purwakarta, yang mengantarkannya menjadi Wakil Bupati.
Ia kembali terpilih dalam Pilkada 2008 dan 2013, serta menjabat Ketua DPD Golkar Purwakarta hingga 2007.
Dedi Mulyadi akhirnya terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada 2016 dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018. Setelah beberapa perjalanan politik, Dedi bergabung dengan Partai Gerindra dan berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat 2024.
Pendidikan Lokal yang Berkualitas
Dedi Mulyadi membuktikan bahwa pendidikan lokal, meski berada di daerah seperti Purwakarta, dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas tinggi.
Pendidikan di Purwakarta, menurut Dedi, memiliki nilai yang tidak kalah dengan pendidikan luar negeri dan telah membentuk dirinya menjadi sosok yang siap menghadapi tantangan dalam dunia politik.
Percakapan dengan Prabowo ini membuka wawasan baru tentang bagaimana pendidikan lokal di Indonesia bisa memberikan fondasi yang kuat dalam membentuk pemimpin masa depan.
Dedi Mulyadi, dengan latar belakang pendidikan dan karier politiknya yang panjang, membuktikan bahwa pencapaian besar tidak selalu berasal dari pendidikan internasional, melainkan dari ketekunan dan dedikasi di tanah kelahirannya.
-
Ketua MPR gelar open house
Rabu, 2 April 2025 16:55 WIB
Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (ketiga kanan) didampingi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (kedua kiri), anggota DPR Ahmad Dhani (kedua kanan) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kanan) saat menggelar open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Ketua DPR Puan Maharani (kanan), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) didampingi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kedua kanan), Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha (kedua kiri), Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad (ketiga kiri), dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana (tengah) saat menghadiri house atau gelar griya di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri) bersalaman dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan) saat menggelar open house atau gelar griya di rumah dinas, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025). Ketua MPR menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.