Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota dan karyawan di lingkup DPR untuk memperbaiki dan evaluasi diri. Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Halal Bihalal di Rumah Parlemen, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    “Jadi ke depan saya berharap kita bisa sama-sama bergotong royong, membangun, memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin kurang baik ke depannya kita perbaiki, kita benahi,” kata Puan dalam sambutan.

    Puan mengingatkan, rakyat melihat kerja DPR dari hasil baik yang diputuskan DPR.

    “Karena hari ini rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan, apa yang kita akan benahi, apa yang kita akan perbaiki untuk bangsa dan negara. Rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara,” kata dia.

    Selain itu, Puan meminta seluruh anggota DPR untuk saling bergotong royong sebagai keluarga besar.

    “Kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong, bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujarnya.

  • MRP Papua Pegunungan Berharap Presiden Prabowo Segera Lantik Gubernur Terpilih

    MRP Papua Pegunungan Berharap Presiden Prabowo Segera Lantik Gubernur Terpilih

    loading…

    Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi berharap Presiden Prabowo Subianto segera melantik John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur-wagub pada April 2025. Foto/Dok. SindoNews

    JAKARTA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan berharap Presiden Prabowo Subianto segera melantik pasangan terpilih John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan pada April 2025. Hal ini disampaikan Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Ia menekankan masyarakat Papua Pegunungan telah lama menantikan kepemimpinan definitif di provinsi hasil pemekaran tersebut. “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto segera melantik Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol pada bulan April ini,” katanya.

    Sebelumnya, KPU Papua Pegunungan telah menetapkan kemenangan pasangan John Tabo-Ones Pahabol melawan pasangan Befa Yigibalom-Natan Pahabol dalam Pilkada 2024 . Namun kemenangan tersebut ditolak Befa Yigibalom-Natan Pahabol dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Dalam sidang sengketa hasil pemilu diajukan pasangan nomor urut 2, MK menolak permohonan pemohon dalam sidang putusan pada Senin 24 Februari 2025. Menindaklanjuti keputusan MK, pada Rabu 26 Februari 2025, Komisi KPU Papua Pegunungan kemudian menetapkan John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan periode 2025-2030.

    Setelahnya, KPU secara resmi menyerahkan hasil pleno penetapan pasangan calon terpilih John Tabo dan Ones Pahabol kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan. Pada Kamis, 27 Februari 2025, DPRP Pegunungan menggelar rapat paripurna dan mengesahkan pasangan John Tabo dan Ones Pahabol sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang turut disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando.

    Hasil pengesahan tersebut kemudian diteruskan DPRP Pegunungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut. Kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, guna menetapkan jadwal pelantikan resmi.

    “Dengan putusan MK tersebut, tidak ada lagi dasar hukum untuk menunda pelantikan. Berdasarkan aturan, pelantikan seharusnya dilakukan maksimal 20 hari kerja setelah keputusan MK,” tegasnya.

    Namun, hingga pertengahan April ini, pelantikan belum juga dilakukan. Agus pun mempertanyakan apa yang menjadi kendala di Kemendagri. “Kami datang ke Jakarta untuk mencari tahu apa yang menjadi masalahan. Karena sesuai prosedur, Mendagri seharusnya sudah mengajukan usulan pelantikan kepada Presiden dalam jangka waktu tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” tuturnya.

    Agus juga menyampaikan masyarakat dari delapan kabupaten/kota di Papua Pegunungan sangat berharap kehadiran pemimpin definitive. Tujuannya agar pemerintahan bisa berjalan maksimal dan mendukung penuh program prioritas nasional.

    “Seluruh rakyat Papua Pegunungan sangat menantikan kepemimpinan John Tabo dan Ones Pahabol dalam menjalankan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” tegasnya.

    Selain Papua Pegunungan, hingga kini masih terdapat satu provinsi lain, yaitu Bangka Belitung, yang kepala daerah terpilihnya belum dilantik. Terkait dengan belum dilantiknya Gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo dan Gubernur Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani, Kapuspen Kemendagri Benny Irwan ketika dikonfirmasi belum memberikan keterangan.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan terdapat dua gubernur yang akan dilantik Presiden Prabowo dalam waktu dekat ini. Kedua kepala daerah tersebut yakni Gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo dan Gubernur Bangka Belitung terpilih Hidayat Arsani.

    Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025) lalu. “Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan, baik keppres untuk gubernur atau SK Mendagri untuk bupati-wali kota,” katanya.

    (poe)

  • GRIB Jatim Komitmen Perangi Mafia, Fokus Pemberdayaan Anggota

    GRIB Jatim Komitmen Perangi Mafia, Fokus Pemberdayaan Anggota

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan masyarakat Indonesia Bersatu (Grib) Jawa Timur (Jatim) berkomitmen untuk menjadi organisasi yang terus melakukan perlawanan terhadap berbagai bentuk mafia.

    Agar komitmen itu bisa terjadi, Grib Jatim memastikan anggotanya sudah sejahtera dengan cara pemberdayaan hasil karya antar anggota di berbagai daerah.

    Pembina GRIB Jaya Jatim drg David Andreas mengatakan, dengan pemberdayaan ekonomi anggota diharapkan nantinya anggota grib bisa berdikari dan mandiri. Tidak berharap dengan pekerjaan dari yang lain.

    “Dengan pemberdayaan ekonomi anggota yang kuat kami berharap para anggota Gak berharap belas kasihan orang, berharap kerjaan dari orang. Kita bisa sendiri sehingga kita bisa merdeka menentukan pandangan organisasi untuk melawan para mafia,” kata David saat acara Halal Bihalal DPC Grib Jatim.

    David menjelaskan, saat ini pengurus Grib Jatim sedang mengupayakan untuk ada usaha mandiri di tiap kepengurusan Grib Kabupaten/Kota. Pengurus Grib Kabupaten/Kota diharapkan bisa menggali potensi-potensi daerahnya.

    “Paling tidak, ada hasil apa di sana, terutama di pertanian kita saling tukar, misalnya cabe ada di mana. Kota Surabaya ini kan juga tidak ada hasil bumi tapi di Surabaya ada hubungan khusus dengan di Timor Leste di NTT akhirnya kita bisa berdagang pala cengkeh, bahkan bisa ekspor sudah. Itu ada penghasilan tambahan untuk anggota,” tutur David.

    Dengan strategi pemberdayaan ekonomi anggota seperti itu, David memastikan Grib Jaya Jatim akan diisi oleh pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan dampak positif ke masyarakat luas dan bebas dari Debt Collector (DC) serta Preman.

    “Saya tegaskan Grib Jaya di Jatim, no preman, saya enggak mau. di sini pengusaha semua,  selama ini menolong” orang banyak yg gratis. Darimana uangnya, tentu dari kita sendiri,” tegas David.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD GRIB Jaya Achmad Miftahul Ulum mengatakan, dalam waktu dekat DPD Grib Jatim akan melakukan pelantikan dan deklarasi serentak di berbagai DPC Kabupaten/Kota.

    “Rencananya, kalau tidak ada kejadian luar biasa, kita akan deklarasi serentak. Saat ini, sudah ada 25 DPC di seluruh Jatim,” sebut Ulum.

    Dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur, kepengurusan Grib Jaya belum memasuki 13 kota/kabupaten. Hal ini terjadi karena ormas ini sangat selektif untuk memilih setiap calon ketua DPC.

    “Kami tidak sembarangan memilih. Kami prioritaskan yang punya duit, dan tidak sedikit. Karena untuk mengurus GRIB Jaya itu butuh dana besar. Kalau Cuma 100-200 juta saja tidak cukup. Karena itu, kami benar-benar memilih orang yang tepat untuk posisi ini,” ujar Ulum.

    Ulum pun berharap, sebelum deklarasi dilakukan, ada beberapa daerah yang belum memiliki kepengurusan setingkat DPC segera terbentuk. Sehingga GRIB Jaya Jatim akan terus maju dan berkembang. (ang/ted)

  • Dipindah ke Bidang Pertanian, Komeng: Tugas Negara untuk Saya

    Dipindah ke Bidang Pertanian, Komeng: Tugas Negara untuk Saya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPD RI, Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal dengan nama Komeng, akhirnya buka suara terkait viralnya protes dirinya saat dipindahkan ke Komite II DPD RI yang membidangi urusan pertanian.

    Sebelumnya, Komeng berharap bisa bergabung dengan Komite III yang lebih sesuai dengan latar belakangnya di bidang seni dan kebudayaan.

    “Bang Komeng kan mengincar kesenian, tetapi sempat viral saat sidang paripurna soal dipindahkan ke bidang pertanian. Bahkan Bang Komeng sempat bingung mau belajar ke mana?” tanya Gofar Hilman dalam podcast HAS Creative pada Minggu (13/4/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Komeng mengakui bahwa awalnya ia tidak memahami seluk-beluk dunia pertanian. Namun, sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara, ia memilih untuk tetap menjalankan tugas tersebut.

    “Tadinya saya tidak mengerti, tapi saya pikir lagi ini tugas negara yang harus dijalankan. Ya sudah, saya jalankan,” ujar Komeng.

    Sebagai calon independen yang terpilih tanpa dukungan partai politik, Komeng mengaku tidak memiliki kuasa dalam memilih komite tempatnya bertugas.

    “Karena saya tidak lewat partai, jadi saya tidak bisa memilih tempat. Namun alhamdulillah, saya jadi dapat pelajaran soal pertanian,” ungkapnya.

    Anggota DPD Alfiansyah alias Komeng menyampaikan pandangannya saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. – (Antara/-)

    Dengan ciri khas gaya humornya, Komeng menyatakan kesiapannya untuk belajar dunia pertanian. Ia bahkan sempat bercanda soal teknik menanam padi sambil mundur dan menyarankan agar petani diberi spion agar tidak salah arah.

    “Setidaknya, saya dapat ilmu baru dari tugas ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, dalam sidang paripurna ke-6 DPD RI masa sidang I tahun 2024/2025 pada Kamis (10/10/2024), Komeng menyampaikan keberatannya kepada Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, karena tidak ditempatkan di Komite III sesuai dengan harapannya.

    “Dapil saya di Jabar banyak emak-emak. Jadi tahu sendiri, mulut emak-emak paling sakti di dunia. Saya ini maunya di komite seni budaya, tapi habis dijenggutin, akhirnya masuk ke pertanian yang saya belum paham sama sekali,” kata Komeng saat itu.

    Ia juga sempat meminta arahan dari pimpinan DPD RI agar bisa belajar dan menjalankan tugasnya secara maksimal di Komite II.

    “Pimpinan mungkin bisa arahkan saya, saya harus belajar ke mana? Terima kasih pimpinan,” ujar Komeng yang pernyataannya itu menjadi viral di media sosial.

  • Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Komeng Bongkar Biaya Kampanye DPD Jawa Barat: Tak Sampai Miliaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus politisi Alfiansyah Komeng, yang baru-baru ini meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 untuk kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat, mengungkapkan besaran biaya yang dikeluarkannya dalam kampanye. Meski berhasil mencetak rekor nasional dengan perolehan suara lebih dari 5 juta, Komeng mengaku bahwa ia tidak menghabiskan dana hingga miliaran rupiah, berbeda dengan anggapan banyak orang.

    Dalam podcast HAS Creative bersama Gofar Hilman, Minggu (13/4/2025), Gofar bertanya tentang biaya kampanye yang dikeluarkan Komeng.

    “Bang Komeng habis berapa saat mencalonkan diri jadi anggota DPD?” tanya Gofar.

    Komeng pun dengan santai menjawab, “Habis berapa ya? Pendaftaran atau apa-apa, mungkin tidak sampai ratusan (juta), bahkan tidak sampai miliaran.”

    “Berarti puluhan juta ya, Bang?” lanjut Gofar. Komeng pun hanya tertawa dan menjawab singkat, “Mungkin.”

    Menurut Komeng, ketenarannya di dunia hiburan sangat membantu dirinya untuk dikenal luas tanpa perlu mengeluarkan biaya kampanye yang besar.

    “Orang-orang bisa habis miliaran. Kalau nyalon DPR kan paling mewakili satu atau dua kabupaten/kota. Namun, DPD itu satu provinsi. Kalau di Jabar ada 30 lebih kabupaten/kota, jadi biayanya bisa sangat besar,” ujarnya.

    Komeng juga mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar biaya kampanye DPD bisa mencapai Rp 100 miliar bagi mereka yang benar-benar melakukan kampanye keliling provinsi. Namun, ia memilih untuk tidak mengikuti cara tersebut.

    Meski tidak menghabiskan dana fantastis, Komeng punya strategi jitu untuk tetap eksis di mata publik. Salah satunya adalah dengan menerima tawaran manggung di wilayah strategis seperti Bandung, sementara tawaran di luar Jawa Barat ia tolak.

    “Paling saya hanya mengingatkan lewat pekerjaan. Kalau ada tawaran manggung di Kalimantan, Surabaya, atau Bandung, saya pilih Bandung. Itu saja strateginya. Tapi tetap, saya tidak berkampanye,” jelasnya.

    Dengan strategi sederhana namun efektif ini, Komeng berhasil meraih 5.399.699 suara, menjadikannya sebagai peraih suara terbanyak dalam sejarah DPD Jawa Barat dan mencatatkan rekor baru di tingkat nasional.

  • Rahasia Komeng Raih 5 Juta Suara Tanpa Kampanye: Ini Strateginya!

    Rahasia Komeng Raih 5 Juta Suara Tanpa Kampanye: Ini Strateginya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Alfiansyah Bustami Komeng atau Komeng, komedian yang kini juga berkiprah di dunia politik, baru-baru ini mengungkapkan strategi jitu yang membuatnya meraih lebih dari 5 juta suara dalam Pemilu 2024 saat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat. Yang menarik, Komeng tidak melakukan kampanye sama sekali.

    Dalam wawancaranya dengan Gofar Hilman di podcast HAS Creative, Minggu (13/4/2025), Komeng menceritakan bagaimana dirinya mempersiapkan diri untuk maju di DPD Jawa Barat tanpa menggunakan cara-cara kampanye tradisional.

    “Jujur ya, di Jawa Barat kalau mau maju DPD tanpa partai harus mengumpulkan minimal 7.000 KTP. Jumlah itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Jadi tentu saya harus mempersiapkan diri dan mendaftar dengan benar,” ungkap Komeng.

    Meski tak melakukan kampanye konvensional, Komeng tetap mengingatkan masyarakat akan pencalonannya dengan cara yang lebih sederhana dan efektif. “Saya memilih untuk tidak kampanye karena saya tidak percaya diri bisa menepati janji. Kalau saya samperin orang, mereka takut dikira mau dikerjain. Kalau saya bicara di depan banyak orang, saya khawatir tidak bisa menepati janji,” jelasnya.

    Sebagai pengganti kampanye, Komeng memilih untuk bekerja di wilayah yang strategis, seperti Bandung. Ia menerima tawaran pekerjaan off-air hanya di lokasi-lokasi yang relevan dengan basis pemilihannya dan menolak undangan di luar Jawa Barat.

    “Kalau ada tawaran manggung di Kalimantan atau Surabaya, saya pilih Bandung. Itu saja strateginya. Tapi tetap, saya tidak kampanye,” tambahnya.

    Pelawak Komeng punya alasan khusus mengapa tetap mempertahankan nama Alfiansyah di surat suara calon DPD – (Istimewa/-)

    Strategi ini terbukti sangat efektif. Komeng berhasil meraih 5.399.699 suara, menjadikannya peraih suara terbanyak dalam sejarah DPD Jawa Barat sekaligus mencatatkan rekor nasional dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2024. Angka ini mengungguli rekor sebelumnya yang dipegang oleh Oni Suwarman (Oni SOS) pada Pemilu 2019 dengan 4.132.681 suara.

    Keberhasilan Komeng ini juga menunjukkan bahwa, meskipun tanpa kampanye besar-besaran, pendekatan yang lebih personal dan cerdas dapat membuahkan hasil luar biasa.

    Dengan pencapaiannya tersebut, Komeng kini menjadi salah satu sosok yang menginspirasi banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin terjun ke dunia politik tanpa bergantung pada cara-cara konvensional.

  • PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    PSU Pilkada Pesawaran, PDIP Lampung Ajak Kader Menangkan Nanda-Antonius

    Liputan6.com, Lampung – Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin, menyerukan seluruh kader partai di wilayah Lampung, khususnya di Kabupaten Pesawaran, untuk bersatu dan berjuang memenangkan pasangan calon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran.

    Ajakan tersebut disampaikan Sudin saat menghadiri acara halal bihalal bersama jajaran pengurus dan kader PDIP di Saung Junjungan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (12/4/2025).

    Acara tersebut turut dihadiri oleh fungsionaris partai, para Ketua DPC, kepala daerah yang diusung PDIP, anggota legislatif dari Fraksi PDIP di DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, dan DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah perwakilan partai politik pengusung pasangan Nanda-Antonius.

    Dalam kesempatan itu, Sudin menegaskan bahwa perjuangan memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP bersama 11 partai koalisi belum berakhir.

    “Kita belum kalah, asalkan kita bersatu dan solid bersama partai koalisi dan masyarakat. Saya yakin kemenangan bisa kita raih,” ujar Sudin.

    Dia meminta seluruh elemen partai, mulai dari fungsionaris, struktur DPC, hingga anggota fraksi di berbagai tingkatan untuk bergerak dan turun langsung ke masyarakat demi memenangkan pasangan Nanda-Antonius pada PSU yang akan digelar 24 Mei 2025 mendatang.

    “Semua harus terlibat aktif, bergerak bersama, dan menyatu dengan rakyat. Jika kita kompak, kemenangan pasti bisa digapai,” terangnya.

     

  • Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    Halal Bihalal dengan Tim Pemenangan Jabar Istimewa, Begini kata Wagub Erwan

    JABAR EKSPRES  – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Erwan Setiawan menggelar Halal Bihalal bersama seluruh Tim Pemenangan Jabar Istimewa atau Barisan Gawe Rancage di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Sabtu, 12 April 2025.

    Kegiatan Halal Bihalal yang juga dihadiri langsung oleh seluruh pengurus partai pengusung serta para relawan pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemarin, menurut sosok yang kini menjadi orang nomor dua di Jabar tersebut merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan.

    “Alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh semua tim inti dari tim Barisan Gawe Rancagae dan juga para pimpinan dari 14 partai politik yang mengusung kami, dan seluruh relawan, perwakilan para pimpinan relawan juga hadir,” ujar Erwan

    Disinggung soal langkah selanjutnya Erwan mengaku dirinya bersama Dedi Mulyadi akan menyiapkan beberapa langkah agar Tim Barisan Gawe Rancage tersebut tetap solid dalam mendukung pembangunan di Jawa Barat.

    Erewan menyebut, dirinya bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan berbicara dengan seluruh pimpinan di Tim Barisan Gawe Rancage, partai politik, hingga para relawan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan.

    “Ini akan kita sesuaikan dengan RPJMD kita, dan mana yang bisa dilaksanakan oleh tim,” imbuhnya

    Sementara itu, ditempat yang sama Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara menambahkan sebagia bagian dari Tim Barisan Gawe Rancage mengaku akan terus mendukung pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan khususnya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk Jawa Barat.

    “Kita ketahui bahwa Pak Gubernur dan Pak Wagub Kang Dedi Mulyadi dan Pak Erwan ini baru kurang lebih 2 bulan menjabat ya. kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi dimana kita harus melakukan efisiensi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025,” ungkapanya

    Iswara menuturkan, dirinya yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Jabar, telah mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur salah satunya tentang efisiensi anggaran.

    “Dan alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Baik efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” tutupnya

  • Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu, Sebut Pernyataannya Soal Preman Menyesatkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertatap muka.

    Gabriyel ingin bertemu Dedi untuk membahas terkait pernyataan Dedi yang ingin membentuk Satgas Antipremanisme. 

    Diketahui, pembentukan satgas itu menyusul dari maraknya tindakan intimidatif yang dilakukan Ormas atau LSM terhadap masyarakat. 

    “Saya sampaikan di sini, saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo, kita ngobrol jadi jangan supaya masyarakat itu menstigma ormas seakan-akan (buruk), kenapa? Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak,” ujar Gabriyel seperti dikutip dari Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada Kamis (10/4/2025). 

    Jika Dedi bersedia, Gabriyel akan mengundangnya ke Kantor DPD GRIB Jaya Barat langsung. 

    “Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu yang kayak gimana. Saya sampai hari ini belum paham pak, preman itu kayak gimana,” ujarnya. 

    Gabriyel menyarankan agar sebaiknya Dedi Mulyadi melakukan ‘bersih-bersih’ dari internal pemerintahan terlebih dahulu sebelum membentuk satgas premanisme. 

    Pasalnya, ia melihat aksi premanisme juga marak di dalam birokrasi pemerintahan. 

    “Kami pun kalau memang gubernur membentuk satgas premanisme, hari ini tolong bersih-bersih itu jangan keluar dulu, ke dalam dulu, karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi. Jadi birokrat ini semuanya benar,” ujarnya. 

    “Bupati, gubernur enggak semuanya bener, jadi jangan seakan-akan selama ini, oknum preman itu adanya cuma di ormas,” tambahnya. 

    Dedi Mulyadi bentuk satgas

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 27 kota dan kabupaten di Jabar secara serentak membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme.

    Dedi menjelaskan, pembentukan satgas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk menekan praktik-praktik premanisme yang merugikan warga dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi dalam rilisnya, Kamis (27/3/2025).

    Dedi menyoroti praktik pungutan liar yang kerap terjadi di berbagai sektor, mulai dari jalanan hingga kawasan industri.

    “Di jalan sopir dimintain, di pasar dimintain, di industri dimintain, kita harus tertibkan itu,” katanya.

    Dedi menyebutkan, kawasan industri menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak premanisme, terutama melalui aksi pungli terhadap pelaku usaha maupun tenaga kerja.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar mantan Bupati Purwakarta itu.

    Karena itu, Satgas tak hanya bertugas menindak secara hukum, tapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dedi menekankan agar seluruh anggota Satgas bersikap adil dan profesional dalam bertugas.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

    Satgas Pemberantasan Premanisme terdiri dari berbagai unsur, termasuk Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN Daerah, Satpol PP, serta sejumlah instansi pendukung lainnya.

    Tugas mereka dibagi ke dalam empat bidang: pencegahan dan komunikasi publik, intelijen, penindakan, serta rehabilitasi. Satgas tidak bersifat temporer.

    Mereka akan bekerja secara berkelanjutan dengan sistem monitoring, evaluasi, serta pelaporan berkala.

    Pemerintah daerah juga membuka kanal-kanal pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan tindakan premanisme.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Datangi Perhutani dan PTPN, Ono Surono Minta Tata Kelola Hutan dan Perkebunan Harus Dievaluasi!

    Datangi Perhutani dan PTPN, Ono Surono Minta Tata Kelola Hutan dan Perkebunan Harus Dievaluasi!

    JABAR EKSPRES – Pengelolaan hutan dan Perkebunan yang jadi kewenangan Perhutani Unit III Jawa Barat dan PTPN I Regional 2 dan mendapat sorotan dari Waki Ketua DPRD Jabar Ono Surono.

    Dalam kunjungan rapat kerja bersama Perhutan Unit III Jawa Barat, Ono surono menekankan banyaknya alih fungsi hutan di Jawa Barat. Sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor.

    Ono mengatakan, kehadirannya dalam rapat kerja ini, adalah ingin mengetahui data kerjasama Perhutani Unit III Jawa Barat yang hutannya dimanfaatkan fungsinya.

    BACA JUGA: Ono Surono: Lahan Tebu PG Jatitujuh Milik Perhutani, KLH Jangan Tutup Mata

    Dia menilai, banyak sekali lahan hutan dan perkebunan di Jawa Barat yang dimanfatkan untuk ladang bisnis. Sehingga terjadi alih fungsi.

    Menurut Ono, Dalam pemanfaatan hutan, sejauh ini Perhutani belum ditemukan pelanggaran yang krusial. Namun tata kelola harus betul-betul diperhatikan dengan merujuk kepada aspek ekologis.

    Untuk itu, berdasaarkan hasil diskusi, Ono mengusulkan untuk pemanfaatan hutan di Jawa Barat harus dievaluasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, pangan dan ekonomi.

    BACA JUGA: Banjir di Pameungpeuk Garut Disebabkan Hutan di Gunung Rusak

    Pihaknya akan mendorong agar Perhutani Uni III Jawa Barat dan Pemprov Jabar mengambil langkah stretegis untuk menyusun rencana pembangunan tata kelola kawasan hutan.

    “ Ini harus ada kolaborasi yang dilakukan, rencana tersebut akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar,’’ ujar Ketua DPD PDIP itu.

    Recana tata kelola ini harus diseleraskan dengan Perda RT/RW. Dengan begitu, pengelolaan hutan memiliki basis utama dengan memperhatikan aspek lingkungan, Pangan dan Ekonomi.

    BACA JUGA: Eksploitasi Kawasan Hutan di Bandung Selatan Dilakukan Secara Sporadis!

    Sementara itu untuk pengelolaan perkebunan yang jadi kewenangan  PTPN I Regional 2, Ono berpendapat bahwa tata kelola juga harus jadi perhatian serius.

    Menurutnya, PTPN Region II memiliki kewenangannya ada di 11 Kabupaten/kota. Dalam perjalannya, PTPN mendapat sorotan dari masyarakat karena ada kerja sama pembangunan tempat wisata di puncak Bogor.

    ‘’Itu kan kemarin viral sekali, di bongkar Gubernur Jawa Barat,’’ cetus Ono.