Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    Temui Bahlil, Appi Siap Bertarung di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menunjukkan keseriusannya untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

    Sebagai bagian dari langkah konsolidasi politik, Appi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    “Alhamdulillah, saya berkesempatan silaturahmi dengan ketum Golkar, pak Bahlil. Ini pasca lebaran idul fitri. Banyak hal kami diskusikan,” kata Munafri, saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

    Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Appi siap bertarung memperebutkan posisi Ketua DPD I Golkar Sulsel, yang digelar pertengahan tahun 2025 ini.

    Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan bahwa pertemuan dengan Ketua umum Golkar tak hanya sebatas silaturahmi, melainkan ada pembicaraan lebih spesifik. Apalagi sebagai kader Golkar di Daerah, meminta arahan dan restu untuk kepentingan membesarkan Partai Golkar di Sulsel.

    “Jadi, tak hanya silaturahmi saja. Ada pembicaraan membesarkan Golkar di Sulsel. Pak Bahlil Ketua umum, saya sebagai kader Golkar sowan minta arahan,” jelas Appi.

    Upaya Wali Kota Makassar ini, menunjukkan bentuk kesungguhan dan komitmennya dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Selatan.

    Apalagi, rekam jejaknya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar serta keterlibatannya dalam berbagai agenda politik, baik Pileg maupun Pilkada 2024 lalu telah membuktikan kapasitas dan loyalitasnya di tubuh partai.

    Pada kesempatan ini, mantan Bos PSM itu mengakui bahwa pertemuan dengan Ketua Golkar adalah bagian dari langkah awal untuk hajatan Golkar Sulsel kedepan. Komitmenya tetap membesarkan partai berlambang beringin rindang di Sulsel.

  • Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030 Nasional 16 April 2025

    Banyak Kader PDI-P Harap Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P

    Ganjar Pranowo
    mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
    Megawati Soekarnoputri
    kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam
    Kongres VI
    mendatang.
    Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal
    Kongres VI PDI-P
    dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
    “Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
    Meski begitu, mantan gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
    Menurutnya, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
    “Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
    Ketua DPP PDI-P,
    Puan Maharani
    menyampaikan bahwa pelaksanaan Kongres VI partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
    Namun, ia memastikan pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
    “Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
    Puan mengungkapkan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu maupun tempat pelaksanaan Kongres VI PDI-P.
    Partai berlambang kepala banteng itu tentu akan terus melihat situasi dan kondisi politik di tanah air. Kendati demikian, Ketua DPR itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
    “Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
    “Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
    PDI-P diketahui telah menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024. Dalam Rakernas tersebut, menghasilkan 17 sikap partai berlambang kepala banteng itu.
    Di poin ke-17, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.
    “Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekamoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” ujar Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani membacakan 17 sikap partai, pada Minggu (26/5/2024).
    Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Cari Bukti Aliran Dana Kasus Suap Hibah ke KONI Jatim Saat Geledah Rumah La Nyalla

    KPK Cari Bukti Aliran Dana Kasus Suap Hibah ke KONI Jatim Saat Geledah Rumah La Nyalla

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran dana kasus suap dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur (Jatim) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim. 

    Dugaan itu menjadi alasan di balik KPK menggeledah rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mataliti, Senin (14/4/2025). Dia diketahui merupakan mantan Ketua KONI Jatim periode 2010-2019. 

    “[Penggeledahan rumah La Nyalla] terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (16/4/2025). 

    Fitroh lalu juga membenarkan bahwa penggeledahan yang dilakukan untuk mencari bukti dugaan aliran dana hibah APBD Jatim ke KONI Jatim. Meski demikian, dia masih belum memerinci lebih lanjut apa saja bukti yang ditemukan di rumah La Nyalla. 

    Adapun La Nyalla sebelumnya buka suara ihwal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengeklaim penggeledahan itu guna mencari bukti terkait dengan tersangka kasus suap dana hibah, Kusnadi, yang merupakan mantan Ketua DPRD Jawa Timur. 

    La Nyalla menceritakan bahwa saat itu terdapat lima orang penyidik KPK yang menggeledah rumahnya. 

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025). 

    Adapun KPK sebelumnya telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).  

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Profil Megawati Zebua, Sosok Anggota DPRD Sumut yang Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Sosok Anggota DPRD Sumut yang Cekik Pramugari

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Megawati Zebua anggota DPRD Sumatera Utara, belakangan ini menjadi sorotan publik usai dirinya diduga melakukan kekerasan terhadap pramugari salah satu maskapai penerbangan.

    Peristiwa tersebut sempat viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, lantaran Megawati disebut mencekik awak kabin dalam penerbangan Wings Air. Namun, Megawati membantah keras tuduhan tersebut.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ramai diberitakan. Menurut penuturannya, insiden itu bermula dari niatnya membantu seorang penumpang lanjut usia yang khawatir ketinggalan pesawat lanjutan ke Padang akibat harus menunggu bagasi terlalu lama.

    “Video yang beredar itu tidak benar. Saya tidak mencekik. Saya hanya menyuruh pramugari untuk bergeser agar penumpang lain bisa lewat. Saat itu saya hanya ingin membantu bapak tua yang harus transit ke Padang. Koper saya pun sudah masuk ke bagasi,” ujar Megawati, Selasa (15/4/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa dorongan yang terjadi saat itu bukan dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai upaya agar awak kabin memberikan jalan bagi penumpang lain.

    Akibat keributan tersebut, pihak bandara meminta Megawati turun dari pesawat guna menjalani proses klarifikasi. Alhasil, ia batal melanjutkan perjalanan bersama penumpang lainnya.

    Siapa Megawati Zebua?

    Megawati Zebua adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Ia kini menjabat di Komisi A DPRD Sumut dan terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Utara VIII, yang mencakup wilayah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, serta Kota Gunungsitoli.

    Perempuan kelahiran Gunungsitoli, 31 Maret 1977 ini berhasil meraih kursi legislatif pada Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 19.883. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan hasil suara pada periode sebelumnya (2019–2024) yang mencapai 27.897 suara.

    Megawati juga diketahui telah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut pada periode 2019–2024. Selain itu, ia menjabat sebagai Wakil Bendahara di DPD Partai Golkar Sumatera Utara untuk periode 2020–2024.

    Perempuan berusia 48 tahun ini merupakan lulusan STM Swasta Gunungsitoli tahun 1996. Dalam kiprah politiknya, Megawati aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan pendidikan politik, di antaranya:

    Konsolidasi nasional Partai Golkar dan bimbingan teknis peraturan pemerintahan bagi anggota DPRD Partai Golkar se-Indonesia (2022).Rakornis bidang pemenangan pemilu wilayah Sumbagut dan bimtek legislatif Partai Golkar (2023).Bimtek fraksi Partai Golkar DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk strategi pemenangan pemilu legislatif dan pilpres 2024.

    Meskipun saat ini tengah diterpa isu miring, Megawati Zebua tetap dikenal sebagai salah satu politisi perempuan dari wilayah kepulauan Nias yang cukup aktif dan berpengalaman dalam dunia legislatif daerah.

  • Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    Terungkap! Ini Alasan KPK Geledah Rumah La Nyalla Mattalitti di Surabaya

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah milik mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025.

    Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan kasus suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021–2022.

    Penggeledahan ini ternyata berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto pun membenarkan bahwa proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, namun ia belum menyebut lokasinya. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim.

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

    Tessa juga belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan barang bukti di lokasi penggeledahan. Ia menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh proses penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ucap Tessa.

    Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025.

    Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    DPD minta Pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS

    Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin meminta Pemerintah menyiapkan langkah konkret menghadapi kebijakan perang tarif yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dapat berimbas pada berbagai sektor di Tanah Air.

    “Pimpinan DPD sudah melakukan diskusi terkait dengan apa langkah awal yang perlu diambil oleh Pemerintah,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna Ke-12 DPD RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024—2025 di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sultan lantas membeberkan langkah tersebut, di antaranya mempercepat reformasi struktural melalui deregulasi dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing maupun domestik.

    Selain itu, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terutama pada pasar AS. Selanjutnya mengoptimalkan kerja sama regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.

    Ia juga memandang perlu Pemerintah menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal, serta menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal.

    Untuk melindungi produsen domestik dari persaingan tidak sehat, dia mengatakan bahwa Pemerintah perlu menguatkan kebijakan perlindungan industri lokal.

    “Di samping itu, menerapkan regulasi ketat untuk mengawasi barang-barang impor, terutama produk-produk yang bersaing langsung dengan industri lokal,” ucapnya.

    Hal tersebut, lanjut dia, memerlukan penyelarasan dengan wacana pemerintah untuk membuka keran impor. Namun, dia meminta kehati-hatian dalam melakukannya.

    “Walaupun pembukaan keran impor bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga pasokan komoditas, jangan sampai berdampak negatif pada perekonomian domestik,” ujarnya.

    Ketua DPD RI mengatakan bahwa perang tarif yang dimainkan AS telah menciptakan gelombang ketidakpastian di seluruh dunia dan meningkatkan risiko resesi global, sekalipun masih terdapat jeda 90 hari sebelum penerapan tarif itu.

    “Kebijakan perang tarif ini akan memiliki potensi dampak, seperti penurunan ekspor, fluktuasi harga komoditas, krisis daya saing industri manufaktur, serta pengaruh terhadap pasar modal dan pariwisata,” katanya.

    Wakil rakyat ini juga menilai kebijakan itu membawa dampak signifikan bagi perekonomian di Tanah Air meski Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik tersebut.

    Namun, sebagai negara yang terintegrasi dalam rantai pasokan global, menurut dia, dampaknya akan terasa di berbagai sektor seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen sampai dengan 0,5 persen.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    Tak Sesuai Harapan, Komeng Ditempatkan di Komite II DPD RI : Tapi Ini Tugas Negara yang Harus Saya Jalankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Alfiansyah Bustami atau yang lebih dikenal sebagai Komeng, kini resmi menjalankan tugas sebagai anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

    Komite ini membidangi urusan sumber daya alam dan ekonomi, termasuk sektor pertanian.

    Penugasan tersebut ditetapkan dalam Sidang Paripurna ke-6 DPD RI masa sidang I tahun 2024/2025 yang digelar pada Kamis (10/10/2024) di Jakarta.

    Sebelumnya, Komeng sempat menyampaikan keinginannya untuk bergabung di Komite III yang fokus pada bidang kebudayaan.

    Dalam sidang tersebut, Komeng secara langsung menyampaikan keberatannya kepada Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

    Dia menuturkan bahwa dirinya berharap bisa berkontribusi dalam dunia seni dan budaya, mengingat misi pribadinya untuk mengusulkan Hari Komedi Nasional.

    Ia juga menambahkan bahwa banyak konstituennya, terutama para ibu-ibu di Jawa Barat, sangat peduli terhadap peran yang ia jalankan sebagai wakil mereka.

    Pernyataan Komeng dalam sidang menuai perhatian publik dan viral di media sosial. Menanggapi reaksi tersebut, Komeng memberikan penjelasan lebih lanjut dalam sebuah podcast bersama Gofar Hilman.

    Dalam tayangan tersebut, Gofar bertanya mengenai kegelisahan Komeng saat dipindahkan ke bidang pertanian.

    “Bang Komeng kan mengincar kesenian, tetapi sempat viral saat sidang paripurna soal dipindahkan ke bidang pertanian. Bahkan Bang Komeng sempat bingung mau belajar ke mana?” ucap Gofar, dikutip YouTube Gofar Hilman Selasa (15/4/2025).

    Komeng mengakui bahwa dirinya awalnya tidak memahami bidang pertanian, namun akhirnya menerima keputusan tersebut dengan lapang dada.

  • KPK Geledah Kantor KONI Jatim Terkait Kasus Suap Dana Hibah

    KPK Geledah Kantor KONI Jatim Terkait Kasus Suap Dana Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur (Jatim) terkait dengan kasus suap dana hibah, Selasa (15/4/2025).

    Kantor KONI Jatim menjadi salah satu lokasi yang digeledah tim penyidik KPK terkait dengan kasus tersebut. Sebelumnya, Senin (14/4/2025), penyidik turut menggeledah rumah milik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mataliti. 

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Selasa (15/4/2025). 

    Meski demikian, Tessa masih enggan memerinci lebih lanjut ihwal penggeledahan di kantor KONI Jatim. Dia mengatakan bahwa penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai. 

    Untuk diketahui, pada keterangan terpisah, Tessa menyebut terdapat lebih dari satu lokasi di Jatim yang digeledah penyidik terkait dengan kasus suap dana hibah itu. Salah satu lokasi lain yang digeledah yakni rumah anggota DPD La Nyalla Mataliti. 

    KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).  

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

  • Ormas Palak Truk Barang Minta Jatah, Pengusaha Teriak & Minta Tolong

    Ormas Palak Truk Barang Minta Jatah, Pengusaha Teriak & Minta Tolong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pungutan liar atau pungli mudah ditemui di berbagai titik pusat ekonomi, salah satu yang paling sering disebut yakni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalangan pengusaha truk logistik juga mengungkapkan ada beberapa titik lain yang biasanya menjadi lokasi pungli.

    Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri menjabarkan bahwa wilayah di wilayah Banten pun kerap menjadi titik pungli. Selain itu di Jawa Barat juga kerap ada organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dengan mengancam.

    “Titik-titik pungli tadi itu yang meresahkan Banten itu ada sekitar di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Serang, di kabupaten Tangerang. Kalau Jawa Barat itu di Karawang, lalu sebelum Subang juga ada. Pokoknya yang ada Ormas, LSM yang tidak berbalut legalitas resmi gitu kan. Biasanya mereka yang merasa punya wilayah,” katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/4/2025).

    Ormas ini juga kerap mengancam supir truk dan orang-orang yang tidak memberikan ‘jatah’. Jika tidak diberi maka bisa berakibat pada tindakan anarkis lebih jauh.

    Foto: Antrean truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Antrean truk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (15/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Kalau lewat ya harus bayar. Kalau nggak bayar nggak dikasih lewat gitu kan. Kalau nggak itu bisa dirusak,” sebut Syaiful.

    Nilai pungli pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan. Pengusaha meminta pemerintah untuk segera menindak pungli ini.

    “Soalnya pemerintah kadang merem aja gitu kan. Padahal itu kan jelas langgar hukum. Karena memang dilakukan tidak secara resmi. Dan uangnya tidak masuk ke negara,” ujar Syaiful.

    (fys/wur)

  • KPK Sebut Tidak Hanya Geledah Rumah La Nyalla di Jatim Terkait Kasus Dana Hibah

    KPK Sebut Tidak Hanya Geledah Rumah La Nyalla di Jatim Terkait Kasus Dana Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut rumah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mataliti bukan satu-satunya lokasi yang digeledah terkait dengan kasus suap dana hibah Jawa Timur (Jatim) kemarin, Senin (14/4/2025). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut penggeledahan itu masih berlangsung hingga sekitar malam hari kemarin. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut lokasi mana saja yang menjadi sasaran geledah tim penyidik KPK. 

    “Ada [lokasi lain yang digeledah]. Belum bisa dibuka saat ini,” ucapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Selasa (15/4/2025). 

    Adapun terkait dengan rumah La Nyalla, Tessa juga enggan memerinci lebih lanjut apa alasan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah mantan Ketua DPD itu. Dia juga tak mau membeberkan apa barang bukti yang ditemukan dan disita penyidik dari rumahnya. 

    Apalagi, sebelumnya pihak La Nyalla menyebut tidak ada barang yang disita dari rumahnya. 

    “Saya tidak bisa mengonfirmasi pernyataan tersebut karena memang dari penyidik masih belum memberikan lampu hijau dikarenakan rangkaian penggeledahan masih berlangsung,” terang Tessa. 

    Adapun La Nyalla sebelumnya buka suara ihwal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengeklaim penggeledahan itu guna mencari bukti terkait dengan tersangka kasus suap dana hibah, Kusnadi, yang merupakan mantan Ketua DPRD Jawa Timur. 

    La Nyalla menceritakan bahwa saat itu terdapat lima orang penyidik KPK yang menggeledah rumahnya. 

    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi. Saya sendiri juga bukan penerima hibah atau pokmas. Karena itu, pada akhirnya di surat berita acara hasil penggeledahan ditulis dengan jelas, kalau tidak ditemukan barang/uang/dokumen yang terkait dengan penyidikan,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025). 

    Adapun KPK sebelumnya telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam kasus tersebut. Empat orang tersangka adalah penerima suap, di mana tiga di antaranya adalah penyelenggara negara. 

    Kemudian, 17 orang lainnya adalah pemberi suap. Sebanyak 15 di antaranya adalah kalangan swasta, dan 2 lainnya adalah penyelenggara negara. 

    Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).  

    Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu. 

    Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut saat itu. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abdul Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.