Kementrian Lembaga: DPD

  • Alasan Warga Borobudur Tolak Kremasi Murdaya Poo
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 April 2025

    Alasan Warga Borobudur Tolak Kremasi Murdaya Poo Regional 17 April 2025

    Alasan Warga Borobudur Tolak Kremasi Murdaya Poo
    Editor
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Rencana kremasi pengusaha properti Murdaya Widyawimarta Poo di Dusun Ngaran II, Desa/Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, ditolak oleh sebagian warga setempat.
    Penolakan itu disampaikan dalam mediasi yang melibatkan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Pemerintah Kabupaten Magelang, Rabu (16/4/2025).
    Warga menyatakan keberatan karena lokasi kremasi berada di lingkungan tempat tinggal mereka.
    “(Warga) menolak apapun bentuknya,” ujar Maryoto, Kepala Dusun Ngaran I dan II, saat mediasi di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
    Menurut Maryoto, warga tidak nyaman jika prosesi kremasi dilakukan di tengah permukiman, meski hanya bersifat sementara.
    Mereka khawatir terhadap aspek lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan sosial, terutama karena metode yang akan digunakan adalah kremasi terbuka menggunakan kayu cendana.
    Rencana kremasi tersebut akan dilakukan di sepetak lahan milik istri Murdaya, Siti Hartati Murdaya, dekat Graha Padmasambawa, pada 7 Mei 2025.
    Warga juga mempertanyakan potensi dampak dari asap dan bau pembakaran jenazah, serta trauma sosial yang bisa timbul bagi anak-anak dan warga lanjut usia.
    Ketua DPD Walubi Jateng, Tanto Soegito Harsono, menjelaskan bahwa kremasi dilakukan atas permintaan keluarga
    Murdaya Poo
    .
    Prosesnya akan memakai kayu cendana, disusun hingga setinggi 2 meter, dan dikelilingi batu untuk mengendalikan api. Area tersebut akan dibersihkan kembali setelah prosesi.
    “Kami tidak pernah berencana untuk membangun krematorium,” tegas Tanto.
    Ia juga menekankan bahwa tradisi kremasi kayu hanya dilakukan untuk tokoh agama atau tokoh terpandang, bukan praktik umum bagi umat Buddha biasa.
    Jenazah Murdaya saat ini masih disemayamkan di Vihara Griya Vipasana Avalokitesvara Mendut, dan akan berada di sana hingga 6 Mei 2025. Kremasi dijadwalkan keesokan harinya.
    Tanto juga menyebut, praktik serupa pernah dilakukan di Bukit Dagi, kawasan Taman Wisata Borobudur, pada 20 tahun lalu untuk Bhante Win, salah satu tokoh agama Buddha.
    Meski mediasi berlangsung hampir empat jam, belum ada kata sepakat. Namun Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengapresiasi warga dan pihak terkait yang bersedia duduk bersama.
    “Kalau belum ada (kesepakatan), dengan segala kerendahan hati, mari duduk bersama lagi,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Saat Bahlil Mendadak Singgung "Reshuffle" Golkar Usai Cari Misbakhun…
                        Nasional

    10 Saat Bahlil Mendadak Singgung "Reshuffle" Golkar Usai Cari Misbakhun… Nasional

    Saat Bahlil Mendadak Singgung “Reshuffle” Golkar Usai Cari Misbakhun…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    mendadak mengeluarkan sinyal perombakan atau
    reshuffle
    pengurus Golkar. 
    Sinyal ini terungkap saat Bahlil memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (16/4/2025).
    Awalnya, Bahlil memberi sindiran kepada kader Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR RI
    Mukhamad Misbakhun
    yang tidak hadir dalam acara tersebut.
    Bahlil mengatakan, Partai Golkar tidak membutuhkan sosok pelari, tetapi pemikir ekonomi.
    Pernyataan itu terlontar ketika Bahlil menyampaikan bahwa dirinya telah ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi.
    Dia berharap implementasi hilirisasi bisa dimulai pada Agustus 2025.
    “Bapak Presiden sudah setujui, ada 21 proyek dan kurang lebih sekitar investasinya hampir 50 miliar dollar Amerika Serikat, 47-50 miliar, tahap pertama,” kata Bahlil.
    Menurut Bahlil, program hilirisasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Selain itu, hilirisasi juga dinilai dapat membuka pasar baru di kancah global.
    “Kita harus mampu melakukan sesuatu yang baik,” kata Ketua Umum Golkar itu.
    Bahlil menuturkan bahwa ia kerap berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang di internal partai menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang Fungsi Kebijakan Publik 1.
    Dalam momen itu, Bahlil pun mencari keberadaan Misbakhun, kader Golkar yang menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR. Adapun komisi yang dipimpin Bahlil membidangi persoalan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
    “Pak Misbakhun, di mana Misbakhun ya?” tanya Bahlil yang mendapat sahutan “lari” dari hadirin.
    “Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari,” kata Bahlil.
    Sebagai informasi, di dalam kepengurusan Golkar yang baru, Misbakhun menjabat sebagai Ketua bidang Kebijakan Ekonomi.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Partai Golkar membutuhkan sosok pemikir ekonomi yang selalu hadir di Jakarta untuk dimintai pendapat.
    Ia pun mempertanyakan prioritas Misbakhun.
    “Kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di Komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu. Ya kita
    fair-fair
    saja, tidak apa-apa,” sentil Bahlil.
    “Jangan kita artikan jabatan itu adalah barang yang datang dari sononya, seperti, mohon maaf ya, mohon maaf, mohon maaf sekali lagi. Ini bukan barang warisan jabatan ini. Ini
    fair
    saja,” ucapnya.
    Bahlil pun mengisyaratkan akan adanya
    reshuffle
    atau pergantian kepengurusan Partai Golkar terhadap kader yang dinilai tidak taat dalam menjalankan amanah organisasi.
    Pernyataan tersebut sontak disambut tawa oleh semua pengurus Partai Golkar yang hadir.
    Dalam momen ini, ia menyinggung Menteri Koperasi Maman Abdurrahman yang tertawa cukup keras mendengar ucapannya.
    “Pak Maman, jangan ketawa-ketawa Pak Maman. Pak Maman, saya sudah dapat memahami aspirasinya. Entar Pak Maman, sebentar lagi ada
    reshuffle
    nanti.
    Reshuffle
    kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan
    reshuffle
    kabinet. Tidak mesti menunggu satu atau dua tahun,” kata Bahlil.
    “Ada pengurus yang mungkin tidak cocok dengan tugasnya, ya kita
    change
    -lah, enggak apa-apa. Ini kan Partai Golkar ini kan adalah aset negara dan milik kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai Partai Golkar ini,” ucapnya.
    Bahlil menambahkan, dinamika yang terjadi di internal partai merupakan hal yang biasa.
    Ia bilang, dinamika tersebut dapat dikompromikan dengan baik antarsesama kader.
    “Sebenarnya dinamika itu penting karena itu adalah roh Partai Golkar. Kalau tanpa dinamika di Partai Golkar ini, itu sama dengan orang shalat. Apa kata imam, makmum semua ikut,” kata Bahlil.
    Namun, ketika dikonfirmasi seusai acara terkait pernyataan itu, Bahlil menyebut itu hanya candaan dalam pidato.
    “Enggak ada. Itu biasa saja. Kita kan pidato harus memahami
    jokes-jokes
    juga,” kata Bahlil.
    Menteri ESDM itu juga menepis isu musyawarah luar biasa (munaslub) yang bakal digelar Partai Golkar.
    Ia menegaskan bahwa kondisi internal Partai berlogo pohon beringin itu saat ini tetap solid.
    “Kamu enggak lihat kita solid seperti ini?” kata Bahlil.
    Bahlil menambahkan bahwa Golkar sedang dalam proses konsolidasi internal yang mencakup musyawarah daerah.
    Dia bilang, konsolidasi dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 dan 2.
    “Golkar itu tahun ini melakukan konsolidasi, dari DPD 1 dan DPD 2,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kembangkan Ekosistem Biomassa, NTT Bisa Jadi Jawara Energi Bersih

    Kembangkan Ekosistem Biomassa, NTT Bisa Jadi Jawara Energi Bersih

    Jakarta: PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) makin serius mengembangkan energi hijau di Tanah Air. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun ekosistem biomassa di Nusa Tenggara Timur (NTT) lewat kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi NTT.
     
    Langkah ini menjadi bagian dari visi besar PLN EPI sebagai subholding penyedia energi primer milik PLN untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di wilayah Indonesia Timur.
    Kolaborasi dan komitmen
    Dalam kunjungannya ke Gubernur NTT, Direktur Biomassa PLN EPI Antonius Aris Sudjatmiko menegaskan pentingnya sinergi antara PLN dan pemerintah daerah. 
     
    “Kami melihat potensi besar biomassa di NTT untuk mendukung transisi energi nasional. Sinergi antara Pemerintah Daerah dan PLN akan menjadi kunci keberhasilan pengembangan energi terbarukan ini,” kata Aris dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2025.

    Hingga Februari 2025, PLN EPI telah menyuplai 275.579 metrik ton biomassa untuk PLTU milik PLN di berbagai wilayah. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa transisi energi bukan hanya wacana.
     

    Biomassa energi hijau dari alam sekitar
    Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyebutkan bahwa NTT punya banyak sumber daya untuk biomassa, mulai dari sampah organik, jerami, batang jagung, hingga kotoran ternak. 
     
    Bahkan, komoditas lokal seperti cangkang kemiri, gamal, dan kulit biji mete punya potensi besar sebagai bahan baku energi alternatif.
     
    “Dengan potensi besar di NTT, kita perlu mendorong pemanfaatan ini secara optimal,” ujar Melki.
     
    Kolaborasi ini tak hanya soal energi, tapi juga tentang ekonomi kerakyatan. Anggota DPD RI asal NTT, Angelius Wake Kako menyebut bahwa pengembangan biomassa bisa membuka peluang baru bagi masyarakat desa. 
     
    “Jika dikelola dengan baik, biomassa dapat menjadi sektor ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat desa,” ujarnya.
     
    PLN EPI juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak agar rantai pasok biomassa bisa berjalan efisien, berkelanjutan, dan berdampak nyata.
     
    “Pengembangan biomassa di NTT adalah salah satu langkah strategis kami untuk mendukung target bauran energi hijau nasional. Dengan kerja sama yang baik, kami optimis program ini dapat berjalan optimal,” ujar Aris.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • KPK Geledah 3 Rumah di Surabaya, Terungkap Temuan Penting dalam Kasus Dana Hibah Jatim

    KPK Geledah 3 Rumah di Surabaya, Terungkap Temuan Penting dalam Kasus Dana Hibah Jatim

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga rumah pribadi di Surabaya, Jawa Timur, sejak Senin, 14 April hingga Rabu, 16 April 2025. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021–2022. Salah satu yang digeledah adalah rumah mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti (LN).

    “Sampai dengan hari ini penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan sekitar hari Senin, ada tiga lokasi di Kota Surabaya. Tiga lokasi adalah rumah pribadi. Salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    Dari penggeledahan ini, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah tersebut. Barang bukti ini akan dianalisis dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi yang diperiksa.

    “Dari tiga hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi, tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dan di mana,” ucap Tessa.

    Terkait pernyataan La Nyalla yang mengklaim tidak ditemukan barang bukti apa pun di rumahnya, KPK tidak ambil pusing. Menurut Tessa, penyidik tentu memiliki alasan saat melakukan penggeledahan di suatu tempat.

    “Penyidik tentunya memiliki petunjuk dan kewenangan untuk melakukan proses pengeledahan, termasuk salah satunya di rumah saudara LN walaupun dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak ditemukan apa pun,” tutur Tessa.

    Penyidik menggeledah rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti yang berada di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025. Penggeledahan ini ternyata berkaitan dengan jabatan La Nyalla yang pernah menjabat Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010–2019.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto pun membenarkan bahwa proses penyidikan yang tengah dilakukan lembaganya memiliki kaitan dengan jabatan La Nyalla di KONI Jatim.

    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai ketua KONI,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu, 16 April 2025.

    KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur

    Setelah menggeledah rumah La Nyalla, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, namun ia belum menyebut lokasinya. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim.

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

    Tessa juga belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan barang bukti di lokasi penggeledahan. Ia menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh proses penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ucap Tessa.

    KPK Tetapkan 21 Tersangka

    KPK menetapkan 21 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022. Empat orang di antaranya adalah tersangka penerima suap. Sedangkan, 17 lainnya merupakan tersangka pemberi suap.

    Akan tetapi, lembaga antirasuah belum mau mengungkap identitas lengkap para tersangka. Sebab, KPK baru akan mengumumkan identitas tersangka dan kontruksi perkara ketika mereka akan ditahan.

    Sebagai informasi, penyidikan terhadap 21 tersangka ini adalah hasil pengembangan dari perkara yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan kawan-kawan. Sahat telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan divonis sembilan tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, pada 26 September 2023.

    Selain itu, Sahat juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp39,5 miliar paling lambat satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Di dalam vonis hakim, Sahat terbukti secara sah dan meyakinkan menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang berasal dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2022 serta APBD 2022–2024 yang masih bakal ditetapkan bagi wilayah Kabupaten Sampang. Adapun anggaran Pemprov Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat adalah Rp200 miliar.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Usai Rumah La Nyalla Mattalitti, KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur Terkait Kasus Dana Hibah

    Usai Rumah La Nyalla Mattalitti, KPK Geledah Kantor KONI Jawa Timur Terkait Kasus Dana Hibah

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya. Kegiatan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan suap dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2021–2022.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut, namun ia belum menyebut lokasinya. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik menggeledah Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jatim.

    “Benar. Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.

    Tessa juga belum membeberkan secara terperinci mengenai temuan barang bukti di lokasi penggeledahan. Ia menyatakan, informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh proses penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ucap Tessa.

    KPK Geledah Rumah La Nyalla di Surabaya

    Penyidik KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 14 April 2025. Tessa belum bisa menyampaikan informasi terperinci soal lokasi yang digeledah penyidik. Namun berdasarkan informasi, penyidik menggeledah rumah mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Tessa kepada wartawan, Senin, 14 April 2025.

    Tessa mengatakan, informasi mengenai lokasi dan barang bukti yang disita akan disampaikan kepada publik setelah penggeledahan rampung.

    “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujar Tessa.

    Sita Aset Legislator Gerindra Anwar Sadad Senilai Rp8,1 Miliar

    Sebelumnya penyidik KPK menyita tiga bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya serta satu unit apartemen di Malang senilai Rp8,1 miliar, pada 8 Januari 2025. Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, aset-aset bernilai miliaran rupiah itu disita penyidik dari tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Anwar Sadad (AS).

    Dalam kasus ini, Anwar Sadad yang kini menjabat anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra sudah berstatus tersangka tapi belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

    “Info dari satgas itu dari pak AS,” kata Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 Januari 2025.

    Sementara itu, Tessa menjelaskan, penyitaan dilakukan karena aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dugaan suap pengurusan dana hibah. Menurutnya, lembaga antirasuah akan terus mengembangkan pengusutan perkara tersebut.

    “KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya,” tutur Tessa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Geledah 3 Rumah Pribadi di Jatim Hari Ini Terkait Kasus Dana Hibah – Halaman all

    KPK Geledah 3 Rumah Pribadi di Jatim Hari Ini Terkait Kasus Dana Hibah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penggeledahan dalam rangka mengusut kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengungkap, ada tiga rumah pribadi di wilayah Jawa Timur yang digeledah hari ini.

    Namun, komisi antikorupsi tidak membuka identitas dari rumah yang digeledah penyidik.

    “Untuk hari ini ada penggeledahan di tiga lokasi. Tiga-tiganya merupakan rumah pribadi,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Jubir berlatar belakang penyidik ini menyebut penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen diduga terkait perkara dari upaya paksa tersebut.

    Barang bukti itu akan dianalisis termasuk dengan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan diperiksa.

    “Tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana,” sebut Tessa.

    Tessa mengatakan setidaknya sudah ada tujuh lokasi yang digeledah sejak 14 April hingga hari ini.

    Dua di antaranya ialah rumah kediaman mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya dan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur.

    “Penyidik tentunya memiliki petunjuk dan kewenangan untuk melakukan proses penggeledahan, termasuk salah satunya di rumah saudara LN walaupun dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak ditemukan apa pun,” kata Tessa.

    Mengenai sejumlah tersangka yang belum ditahan hingga kini, Tessa menyampaikan itu merupakan kewenangan dan strategi dari penyidik.

    Penyidik mempertimbangkan batas waktu ketika sudah melakukan penahanan. 

    Apabila nanti alat dan barang bukti belum cukup kuat sedangkan waktu penahanan sudah habis, maka tersangka bisa lepas demi hukum.

    “Tidak ada kesulitan, bahwa penahanan tentunya akan membatasi masa penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik,” ujar Tessa.

    KPK telah mencegah telah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2022.

    21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka.

    “Betul [tersangka],” kata aparat penegak hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunnews, Rabu (31/7/2024).

    Berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri dan berstatus tersangka:

    Achmad Iskandar (wakil ketua DPRD) 
    Ahmad Heriyadi (swasta)
    Mahhud (anggota DPRD)
    Achmad Yahya M (guru) 
    RA Wahid Ruslan (swasta)
    Anwar Sadad (wakil ketua DPRD)
    Jodi Pradana Putra (swasta)
    Hasanuddin (swasta) 
    Ahmad Jailani (swasta)
    Mashudi (swasta)
    Bagus Wahyudyono (staf sekwan)
    Kusnadi (ketua DPRD)
    Sukar (kepala desa)
    A Royan (swasta)
    Wawan Kristiawan (swasta)
    Fauzan Adima (wakil ketua DPRD Sampang)
    Ahmad Affandy (swasta)
    M Fathullah (swasta)
    Abd Mottolib (swasta/ketua DPC Gerindra Sampang)
    Jon Junadi (wakil ketua DPRD Probolinggo)
    Moch Mahrus (bendahara DPC Gerindra Probolinggo)

  • KPK Sita Bukti Elektronik-Dokumen dari Rumah La Nyalla dan KONI Jatim!

    KPK Sita Bukti Elektronik-Dokumen dari Rumah La Nyalla dan KONI Jatim!

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah mantan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti (LN) dan kantor KONI Jawa Timur, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim).

    “Hari Senin ada tiga lokasi (digeledah) di Kota Surabaya. Tiga lokasi adalah rumah pribadi, jadi ada tiga lokasi yang merupakan rumah pribadi. Salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Setelah rumah La Nyalla, KPK menggeledah kantor KONI Jatim pada Selasa (15/4/2025). Kemudian hari ini, KPK menggeledah tiga rumah pribadi lainnya. Sejumlah barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi dana hibah Jatim disita penyidik.

    “Dari tiga hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dari mana,” ujar Tessa.

    La Nyalla sempat mengeklaim KPK tidak menemukan apa pun saat menggeledah rumahnya.

    “Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah Blok LL nomor 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada,” kata perwakilan keluarga La Nyalla Mattalitti, Rahmad Amrullah.

    KPK tidak mempermasalahkan klaim pihak La Nyalla terkait penggeledahan tersebut.

    “Kaitan dengan pernyataan saudara LN bahwa tidak ditemukan apa pun dari lokasi penggeledahan itu, itu merupakan hak beliau karena ada proses kenapa seseorang atau tempat baik itu rumah maupun dilakukan penggeledahan,” ungkap Tessa.

    “Jadi penyidik tentunya memiliki petunjuk dan kewenangan untuk melakukan proses penggeledahan, termasuk salah satunya di rumah saudara LN. Walaupun dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak ditemukan apa pun,” sambungnya.

    Sebelumnya, Rahmad Amrullah mengatakan La Nyalla akan kooperatif pada proses hukum.

    “Kita pada prinsipnya adalah orang yang taat dan patuh pada hukum. Kooperatif KPK datang dengan surat tugasnya yang sudah ditunjukkan ya sudah biarkan KPK menjalankan tugasnya. Kita tidak menghalangi,” ujar Rahmad.

  • Selain Rumah La Nyalla, KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Selain Rumah La Nyalla, KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Dana Hibah Jatim Nasional 16 April 2025

    Selain Rumah La Nyalla, KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggeledah tujuh lokasi di Surabaya, Jawa Timur, selama 14-16 April 2025, terkait kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, salah satu lokasi yang digeledah dalam rangkaian tersebut adalah rumah mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    La Nyalla
    Mattalitti.
    “Hari Senin, tiga lokasi di Kota Surabaya. Tiga lokasi adalah rumah pribadi, salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut saudara LN (La Nyalla). Hari Selasa, kemarin, kegiatan pengeledahan di satu lokasi, yang merupakan kantor di Kota Surabaya,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
    “Untuk hari ini ada pengeledahan di tiga lokasi. Tiga-tiganya merupakan rumah pribadi,” ujar dia melanjutkan.
    Tessa mengatakan, dari seluruh penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
    “Tidak spesifik disampaikan (penyidik) barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita di mana,” ujarnya.
    Di sisi lain, Tessa mengatakan, KPK tak ambil pusing atas pernyataan La Nyalla bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari rumahnya saat penggeledahan.
    Dia mengatakan, penyidik memiliki petunjuk dan kewenangan dalam melakukan penggeledahan, termasuk di rumah La Nyalla.
    “Penyidik tentunya memiliki petunjuk dan kewenangan untuk melakukan proses pengeledahan, termasuk salah satunya di rumah saudara LN (La Nyalla) walaupun dinyatakan oleh yang bersangkutan tidak ditemukan apa pun,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyebut rumah La Nyalla digeledah berkaitan dengan jabatan La Nyalla  sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010-2019.
    “Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan (
    La Nyalla Mattalitti
    ) sebagai Wakil Ketua KONI,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).
    Selain rumah La Nyalla, kantor KONI Jawa Timur pun ikut digeledah oleh KPK.
    Sementara itu, La Nyalla mengaku tidak tahu-menahu mengapa rumahnya digeledah KPK.
    Ia mengaku tidak mengenal mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah provinsi Jawa Timur.
    “Saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah berhubungan dengan Saudara Kusnadi. Apalagi, saya juga tidak kenal sama nama-nama penerima hibah dari Kusnadi,” kata La Nyalla, dalam siaran pers, Senin.
    La Nyalla juga mengeklaim bahwa penyidik tidak menemukan bukti atau uang terkait perkara tersebut saat rumahnya digeledah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    Anggota DPRD Tersangka Penipuan Rp350 Juta, Golkar Siapkan Bantuan Hukum

    SERANG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah siap memberikan pendampingan hukum terhadap anggota DPRD Banten RFB (44) terkait statusnya sebagai tersangka pada kasus penipuan dan penggelapan.

    “Pastinya ada bantuan hukum, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman saya belum dapat informasi lengkapnya berkaitan dengan anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Banten,” kata Tatu dikutip ANTARA, Rabu 16 April.

    Tatu juga mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

    “Kami sangat menyayangkan, ikut prihatin dan jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan oleh penegak hukum,” katanya.

    Pihaknya juga menegaskan anggota fraksi akan menyiapkan bantuan hukum karena itu memang sudah menjadi kewajiban dari partai untuk mendampingi anggotanya.

    “Anggota fraksi kami akan menyiapkan batuan hukum karena itu memang kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya,” ujarnya.

    Sedangkan untuk pergantian anggota, pihaknya mengaku akan menunggu informasi lebih lengkap dan inkrah keputusan hukum nya baru dapat dilakukan pergantian.

    Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten menangkap RFB atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

    RFB yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Prisma Kencana, dilaporkan telah menyerahkan cek senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton sebagai alat pembayaran untuk beton ready mix. Namun, saat dicairkan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi.

    “Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. Sinar Dinamika Cilegon mengalami kerugian yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RF,” kata Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

  • Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    Bahlil Titip Pesan ke Appi Jelang Musda Golkar Sulsel: Silakan Bertempur!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin memanas.

    Sejumlah kader potensial mulai intens membangun komunikasi politik.

    Salah satunya Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin.

    Menariknya, Munafri baru saja bertemu langsung dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (15/4/2025) sore.

    Munafri alias Appi membenarkan pertemuan itu.

    Wali Kota Makassar itu menyebutkan, selain dalam rangka silaturahmi di momen Idulfitri, obrolan politik terutama sesama kader Golkar.

    Terlebih, Bahlil memuji kader-kader beringin rindang yang berhasil jadi kepala daerah.

    Termasuk, Munafri Arifuddin yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan 16 tahun partai beringin rindang di Kota Daeng.

    Golkar terakhir kali menang Pilwali Makassar pada pilkada 2008 silam.

    Partai Golkar terakhir kali meraih kemenangan di Pilwali Makassar pada Pilkada 2008 silam.

    Namun dalam tiga gelaran Pilwalkot Makassar berikutnya, partai berlambang pohon beringin itu selalu gagal merebut kemenangan.

    Dalam pertemuan tersebut, Bahlil turut memberikan restu dan dorongan kepada kader-kader berprestasi untuk maju dan bertarung di Musda Golkar Sulsel.

    “Ketum (Bahlil) menyampaikan bahwa semua daerah akan melaksanakan Musda. Siapapun yang maju, silakan bertempur,” ungkap Appi kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Appi, Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap kader untuk berkompetisi sehat, termasuk dalam perebutan kursi Ketua DPD I Sulsel.