Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan

    Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan

    loading…

    Penyidikan perkara yang menjerat Ketua DPD RI ke-5 AA La Nyalla Mahmud Mattalittioleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan dipaksakan. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penyidikan perkara yang menjerat Ketua DPD RI ke-5 AA La Nyalla Mahmud Mattalittioleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkesan dipaksakan.Sebab, La Nyalla dianggap terlibat dan bertanggung jawab dalam kasus yang menjerat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.

    Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai, hal itu didasarkan kepada upaya dan narasi yang dibangun KPK. Di mana seolah La Nyalla adalah pihak yang patut diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam perkara penerimaan dana hibah yang dalam penggunaanya menyimpang.

    “Dasar hukum pengusutan perkara tindak pidana korupsi ini adalah pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022, yang berasal dari rekomendasi anggota DPRD Jatim, yang kemudian ternyata ditemukan adanya penyimpangan dalam prosesnya. Yaitu pemotongan dan cash back kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim,” tandas Chudry di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Chudry mengatakan, perkara tersebut diawali dengan operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada pertengahan Desember 2022 lalu. Lalu dikembangkan dengan menyisir pokmas penerima hibah atas rekomendasi anggota dewan Provinsi Jatim. KPK kemudian menetapkan pimpinan DPRD Jatim dan anggota lainnya sebagai tersangka. Termasuk Ketua DPRD Jatim saat itu, Kusnadi.

    “Yang kedua, yang juga penting untuk menjadi catatan, penggeledahan ke kediaman La Nyalla di Surabaya didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan, yaitu Sprindik nomor 96/DIK/00/01/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang merupakan Sprindik untuk tersangka saudara Kusnadi. Artinya, KPK menduga hasil tindak pidana korupsi saudara Kusnadi disimpan atau terdapat di kediaman La Nyalla. Atau La Nyalla adalah salah satu pokmas penerima hibah atas rekomendasi saudara Kusnadi,” urainya.

    Hal itu, menjadi pertanyaan karena La Nyalla tidak ada hubungan apa pun dengan Kusnadi. La Nyalla juga bukan pokmas yang menerima hibah atas rekomendasi Kusnadi atau anggota DPRD Jatim lainnya. Sehingga wajar jika kemudian penyidik KPK tidak menemukan apa pun yang dibawa dari kediaman LaNyalla.

    “Lalu, yang terbaru, KPK mengatakan rumah La Nyalla digeledah karena pernah menjadi Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2010-2019. Ini menurut saya menjadi pertanyaan juga. Karena perkara ini payung besarnya, dilihat dari Laporan Kejadian Tindak Pidana (LKTP) dan Sprindik perkara ini adalah penggunaan APBD dalam pengurusan dana hibah untuk pokmas 2019-2022, terutama dengan tersangka saudara Kusnadi,” bebernya.

    Ucok, panggilan akrab Chudry juga menjelaskan penerima hibah APBD selalu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di mana organisasi seperti KONI daerah, KPUD, Panwaslu dan lainnya di daerah, selalu di tandatangani oleh Ketua bukan Wakil Ketua.

    “Jadi kalaupun KONI Jatim itu juga menerima hibah daerah dari Pemerintah Provinsi melalui Dispora, yang mempertanggung jawabkan itu ketua. Bukan wakil ketua. Karena yang tanda tangan NPHD itu ketua. Ini due process of law. Yang harus ditegakkan secara adil, sehingga menghindari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum terhadap masyarakat,” tukas ahli hukum pidana itu.

    Dalam KUHAP salah satunya due process, adalah setiap orang harus terjamin hak terhadap dirinya, kediaman, serta terhindar dari surat-surat pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan, dan juga hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum.

    (cip)

  • IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gaung Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) tidak hanya di Jakarta. Akan tetapi sampai ke daerah-daerah. Apresiasi pun datang silih berganti. Salah satunya dari mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Mantan Wali Kota Makassar dua periode ini menyebut, PIK sebagai agenda yang lahir dari ide keren dan progressif.

    “Idenya keren dan progressif. Partai Golkar memang selalu terdepan dalam soal-soal ideologi Pancasila dan ideologi partai,” sebut mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar ini.

    Tak hanya memuji Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sebagai penggagas PIK. Ia juga mengapresiasi tim kerja penyelenggara yang melibatkan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, Bidang Ideologi DPP Partai Golkar dan AMPG.

    “Ketua Umumnya Keren dan progressif. Anak mudanya juga kolaboratif. Ini tanda-tanda Partai Golkar akan terus mendapat kepercayaan public,” sebutnya.

    IAS menyebut, pengajian ideologi ini sangat penting. Sebab, itu menyangkut kedalaman pehamanan ber-Golkar. Bagaimana sejarah partai ini lahir untuk mengawal dan mempertahankan ideologi Pancasila. Belum lagi menyangkut doktrin karya kekaryaan, bagaimana Golkar lahir dan mengabdi untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Saya pikir ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan disebarluaskan, khususnya bagi kader-kader muda Golkar dalam rangka membangun militansi kader,” imbuhnya.

    Ia pun percaya, hasil dari PIK ini akan sangat maksimal. Didukung tim kerja dan narasumber tetapnya, Dr. Idrus Marham yang kualitas kekaderannya sangat tidak diragukan.

  • Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Nasional 18 April 2025

    Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan Nasional 18 April 2025

    Pramono Dorong Transformasi Bank DKI, Fahira Idris Sampaikan 6 Catatan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Jakarta
    Fahira Idris
    menilai rencana transformasi
    Bank DKI
    yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Fahira mengatakan, sebagai kota yang memiliki visi menjadi kota global, Bank DKI tidak boleh lagi menjadi “bank daerah biasa”, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta yang modern, profesional, dan bahkan bertaraf global.
    “Visi Jakarta menjadi 50 kota global terbaik dunia. Hal ini menuntut eksistensi Bank DKI naik kelas. Tidak hanya dari sisi layanan digital, tetapi juga dari kultur tata kelola, arah bisnis, dan profesionalisme manajemen,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Untuk itu, upaya transformasi harus menyentuh substansi utama, yakni menghasilkan daya ungkit kesejahteraan warga dan kemajuan Jakarta.
    Senator Jakarta itu menjabarkan enam catatan dan rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya transformasi Bank DKI.
    Pertama, rebranding
    harus disertai
    repositioning
    . Menurut Fahira, wacana mengganti nama Bank DKI menarik dari sisi
    branding
    . Namun, perubahan nama harus dibarengi dengan
    repositioning
    yang jelas.
    “Apa segmen utama Bank DKI ke depan? Apakah fokus pada UMKM,
    digital retail banking, corporate finance
    , atau pembiayaan pembangunan kota. Keberhasilan ekspansi dan
    rebranding
    Bank DKI harus didahului oleh redefinisi strategi inti dan disertai keunggulan kompetitif yang jelas,” kata Fahira.
    Kedua,
    digitalisasi tidak boleh setengah hati. Pasalnya, transformasi digital bukan sekadar menghadirkan aplikasi keren, melainkan juga membangun sistem
    perbankan
    yang
    resilient
    , aman, dan terintegrasi.
    Merujuk Laporan World Economic Forum (2022), kegagalan sistem perbankan digital disebut sebagai risiko sistemik baru.
    “Dalam konteks transformasi Bank DKI, penguatan
    core banking system, cybersecurity
    , dan kapabilitas teknologi internal Bank DKI harus menjadi prioritas. Audit sistem TI dan SDM IT yang kompeten wajib dilakukan secara berkala dan independen, bukan hanya saat ada gangguan,” tambah dia.
    Ketiga
    , profesionalisme, integritas dan kompetensi. Fahira mengatakan, untuk menjadi bank global, integritas dan kompetensi harus menjadi fondasi utama manajemen.
    Reformasi sumber daya manusia harus mencakup seleksi berbasis meritokrasi, transparansi dalam rekrutmen, dan pembinaan talenta lokal yang punya daya saing global.
    Dia menilai, pencopotan Direktur IT pasca-gangguan layanan harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh, bukan sekadar respons sesaat.
    Keempat,
    perkuat peran sosial, terutama UMKM dan ekonomi rakyat. Transformasi juga harus memastikan Bank DKI bukan sekadar lembaga komersial, melainkan juga instrumen kebijakan publik.
    Dalam semangat transformasi, lanjut Fahira, peran Bank DKI dalam pembiayaan UMKM, program sosial, dan pembangunan infrastruktur kota harus diperkuat.
    “Transformasi ini harus inklusif. Artinya, Bank DKI memberdayakan warga kelas menengah ke bawah dan para pelaku UMKM, bukan hanya menyasar nasabah korporasi besar,” ujar perempuan yang juga menjadi pembina sejumlah UMKM di Jakarta itu.
    Kelima,
    jangan Tergesa-gesa melakukan
    IPO
    . Fahira menilai bahwa gagasan membawa Bank DKI ke lantai bursa melalui IPO merupakan langkah berani.
    Hal itu memang bisa menjadi jalan percepatan profesionalisasi. Namun, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi pelemahan kontrol Pemprov Jakarta terhadap fungsi sosial Bank DKI.
    Dia menyarankan Bank DKI untuk membenahi tata kelola internal dan menjaga misi pelayanan publiknya sebelum IPO.
    Keenam
    , transparansi dan komunikasi publik. Transformasi Bank DKI tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan publik. Oleh sebab itu, transparansi informasi, komunikasi yang jujur, serta keterbukaan atas risiko dan langkah mitigasi menjadi hal krusial.
    “Kepercayaan adalah aset termahal sebuah bank. Sekali hilang, sangat sulit dikembalikan. Jadi, setiap langkah transformasi Bank DKI harus disampaikan dengan bahasa publik yang mudah dipahami, menyeluruh, dan menjawab pertanyaan warga,” tegas Fahira.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sinergi Perempuan Indonesia Maju dengan Kementerian PPPA untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Sinergi Perempuan Indonesia Maju dengan Kementerian PPPA untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menerima audiensi dari organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) yang dipimpin oleh Ketua Umum Lana T. Koentjoro di kediaman Menteri, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Dalam audiensi tersebut, PIM menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan Kementerian PPPA dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, dengan tujuan utama meningkatkan pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan.

    Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro,SH, MH. menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat, terutama dalam isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terjadi di berbagai daerah.

    “Kami mengapresiasi Ibu Menteri yang telah berkenan menerima jajaran pengurus PIM dari berbagai provinsi, yang datang dengan membawa beragam persoalan khas dari daerah masing-masing. Kami berharap Kementerian PPPA dapat menjadi mitra strategis yang bersinergi dengan PIM, mulai dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, program-program Kementerian PPPA dapat terimplementasi secara lebih efektif melalui jaringan PIM yang telah terbentuk di berbagai daerah. Saya berharap pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret antara Kementerian dan para Ketua DPD PIM,” ujar Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro.

    Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa Kementerian yang ia pimpin memiliki tiga program prioritas, yakni Three Ends, Ruang Bersama Indonesia, dan Satu Data Perempuan. Program-program ini menjadi fondasi dalam mengatasi berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong kesetaraan dan perlindungan yang lebih merata.

    “Kami menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama PIM. Masukan dari daerah sangat penting bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.

    Ia juga menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi lintas organisasi perempuan untuk memperkuat pelaporan kasus kekerasan, memperluas akses layanan KB dan kesehatan reproduksi, serta meningkatkan pendampingan terhadap kelompok perempuan dan anak yang rentan.

    Turut hadir dalam audiensi ini jajaran pengurus DPP PIM seperti Sekretaris Umum Dr. Rahajeng Widya, Bendahara Umum Anna Naomi, Wakil Ketua Umum Bidang Humas Kaajel Dilon, dan Ketua Bidang Organisasi Puriganilawati.

    Selain itu, beberapa Ketua DPD PIM dari berbagai provinsi turut hadir, di antaranya: Prof Marniati (Aceh), Helen Ganefo (Sumatera Selatan), Baiq Diyah (NTB), Ida Sumantri (Banten), Osye Anggandari (Jawa Barat), Yusniar Asrina (Sulawesi Tenggara), Ida Noor Haris (Sulawesi Selatan), Azizah Rosak (Lampung), Baby Jean (Bekasi).

    Dengan adanya pertemuan ini, baik Kementerian PPPA maupun PIM berharap akan terjalin kerja sama yang dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

  • Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    Musda Golkar Sulsel Panggung Tarung Bebas, Taufan Pawe atau Appi, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sebagai partai kader yang besar dan terbuka, Musda Golkar selalu menjadi panggung tarung bebas bagi para kader.

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma menilai, sejauh ini Golkar dikenal sebagai partai besar yang punya banyak pengalaman.

    Sehingga, jika memang tidak ada diskresi yang diberikan DPP kepada figur tertentu, maka tarung bebas sangat mungkin terjadi.

    “Karena kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujarnya kepada FAJAR, baru-baru ini.

    Lebih lanjut dia mengatakan, secara kefiguran, dia menilai Taufan Pawe dan Munafri cukup bagus. Akan tetapi, posisi Taufan Pawe sebagai petahana cukup diunggulkan.

    Mengingat, dia masih punya kekuatan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

    “Apalagi Pak TP kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kusi Ketua DPRDSulsel, tetapi kan kursinya bertambah. Selain itu, Pak TP juga yang mewakili DPD II Golkar Sulsel untuk menyampaikan dukungan kepada Bahlil saat Munas,” terangnya.

    Namun begitu, kehilangan kursi DPRD Sulsel dan beberapa daerah perlu menjadi catatan. Sebab, itu bisa saja dinilai sebagai kegagalan oleh DPP, terlebih lagi ada riak-riak gejolak adri DPD II yang sempat tercium akibat ketidakpuasan meeka atas kepemimpinan Taufan Pawe.

    “Tetapi kan bisa saja dukungan itu memang murni diberikan DPD II bukan karena melihat Pak Tfan Pawenya, tetapi karena DPD II mau mendukung Bahlil. Jadi bisa saja siapa pun Ketua DPD I-nya, 25 suara itu tetap saja untuk Bahlil,” terangnya.

  • Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    Profil Megawati Zebua, Viral Karena Cekcok dan Diduga Cekik Pramugari

    YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Megawati Zebua menjadi perbincangan setelah sebuah video viral. Dalam video tersebut, ia terlihat cekcok dan berujung dengan tindakan mendorong seorang pramugari maskapai Wings Air sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO), pada Minggu (13/4). Dalam artikel ini akan dibahas profil Megawati Zebua.

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beredar cuplikan video di media sosial, yang memperlihatkan Megawati sedang berdebat dengan nada tinggi dan mendorong seorang pramugari. Video yang diambil dari sisi belakang terlihat seperti akan mencekik pramugari tersebut, akan tetapi, hal tersebut dibantah sendiri oleh Megawati. Ia mengatakan saat itu ia memang mendorong tapi tidak berupaya mencekik.

    “Saya hanya menyuruh pramugarinya untuk bergeser, supaya penumpang yang lain bisa masuk pada saat itu,” jelas Megawati setelah menghadiri Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Pemprov Sumut di Gedung DPRD Sumut, Kota Medan, Selasa (15/4).

    Ia bahkan mengklaim, dirinya mencoba membantu penumpang lainnya. Megawati mengungkapkan dirinya meminta pramugari bergeser agar penumpang lain bisa masuk.

    Profil Megawati Zebua

    Politikus Partai Golkar ini diketahui terdaftar sebagai anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Megawati Zebua lahir di Gunung Sitoli, 31 Maret 1977. Pada Pemilu Legislatif 2024, Megawati meraih sebanyak 19.883 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara VIII, yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli.

    Sebelumnya, Megawati Zebua juga sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Pada tahun 2020-2024, ia juga sempat menjadi wakil bendahara DPD Golkar Sumatera Utara.

    Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya, total keseluruhan harta kekayaan Megawati Zebua memiliki nilai lebih dari Rp2,5 miliar, tepatnya Rp2.585.500.000. Harta kekayaan Megawati Zebua ini terdiri dari sejumlah aset berupa tanah dan bangunan hingga kendaraan. Tanahnya berlokasi di wilayah Nias. Dalam LHKPN miliknya, Megawati Zebua juga tercatat mempunyai utang senilai Rp70.000.000.

    Wings Air: Megawati Cekik Pramugari

    Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro menyebutkan, pada insiden yang menjadi viral itu seorang pramugari sempat dicekik oleh anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Ia mengatakan peristiwa terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

    “Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang,” jelas Danang pada hari Selasa (15/4/2025).

    Danang mengatakan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak taat pada instruksi. Ketika awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

    “Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasive,” katanya.

    Setelah itu MZ, lanjut dia, melakukan tindakan fisik kepada pramugari yang sedang menjalankan tugas.

    “Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari,” pungkasnya.

    Demikianlah penjelasan mengenai profil Megawati Zebua yang viral dan menjadi perhatian akhir-akhir ini. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. 

  • Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit Regional 17 April 2025

    Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit Regional 17 April 2025

    Keluh Kesah Petani di Manggarai Barat, Susah Dapat Pupuk Subsidi karena Sulitnya Akses dan Prosedur Rumit
    Tim Redaksi
    LABUAN BAJO, KOMPAS.com
    – Petani di Dusun Kokor, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sangat susah untuk memperoleh
    pupuk subsidi
    .
    Bukan karena stok yang tak tercukupi melainkan akses ke pengecer yang membutuhkan biaya besar.
    Yohanes Karyawan, Warga Kokor, menuturkan para petani di wilayah itu susah dapat pupuk subsidi sudah berlangsung lama dan menjadi permasalahan utama bagi mereka.
    “Kami harus mengambil pupuk subsidi ke Lando, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng karena pengecer hanya di sana. Itu butuh biaya transportasi yang tinggi lantaran jauh,” tutur Yohanes saat berdialog dengan anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin, beberapa waktu lalu.
    Padahal, lanjut dia, akses dari desa itu lebih dekat ke kota Labuan Bajo daripada harus ke Terang, ibu kota Kecamatan Boleng.
    Karena harus ke ibu kota kecamatan dan membutuhkan biaya besar, kebanyakan petani tidak menyanggupi.
    “Mau beli pupuk saja susah. Apalagi tambah dengan biaya angkut dari kota kecamatan ke kampung. Kan butuh biaya besar,” katanya.
    Ia mengaku, pada musim tanam awal tahun 2025, banyak padi milik petani tidak diberi pupuk. Sebab, petani tak punya biaya untuk pergi membeli di kota kecamatan.
    “Padi kurang cepat tumbuh dan mungkin hasil panen tahun ini menurun,” katanya.
    Kepada anggota DPRD, ia dan masyarakat setempat mengusulkan agar pupuk subsidi bisa didrop langsung ke desa.
    “Harapannya apakah bisa kami ambil di kantor desa saja, karena selama ini lebih banyak pengeluaran ambil ke Terang, jadinya tunggu ada uang lebih dulu baru bisa ambil,” keluh dia.
    Anggota DPRD Manggarai Barat, Hasanudin mengakui persoalan pupuk subsidi menjadi masalah serius yang dihadapi petani di Manggarai Barat.
    Ia berkomitmen akan membahas persoalan tersebut dengan Dinas Pertanian Manggarai Barat agar stok hingga pendistribusian pupuk tidak menyulitkan petani.
    “Saya akan sampaikan pada saat sidang di dewan bersama pemerintah daerah Manggarai Barat. Usulan ini akan saya perjuangkan berdasarkan skala prioritas,” ujar Ketua DPD Perindo Manggarai Barat itu.
    Dirinya menegaskan, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena adanya batasan kewenangan dan anggaran DPRD.
    Namun demikian, ia memastikan kebutuhan paling mendesak tetap menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan bersama pemerintah daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah La Nyalla Digeledah, Pengamat Minta KPK Transparan dan Bebas dari Politisasi

    Rumah La Nyalla Digeledah, Pengamat Minta KPK Transparan dan Bebas dari Politisasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Penggeledahan rumah Ketua DPD RI periode 2019–2024, La Nyalla Mattalitti, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya pada Selasa (15/4/2025) menuai kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil.

    Langkah hukum yang dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur itu dinilai harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan.

    Pengamat hukum dan pembangunan nasional, Hardjuno Wiwoho, menegaskan pentingnya KPK untuk membuka informasi kepada publik secara jelas.

    Dia menyampaikan kekhawatiran bahwa tindakan hukum terhadap tokoh publik seperti La Nyalla dapat menimbulkan tafsir liar bila tidak diimbangi dengan keterbukaan.

    “Jangan sampai penegakan hukum digunakan sebagai alat kepentingan politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Hardjuno di Surabaya, Kamis (17/3/2025).

    Menurut Hardjuno, meski dia mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, namun KPK harus menjaga prinsip keadilan sejak awal proses. Terlebih lagi, dokumen resmi menunjukkan bahwa dalam penggeledahan di rumah La Nyalla, tidak ditemukan barang bukti terkait perkara.

    “Apalagi ternyata dalam penggeledahan kan tidak ditemukan apa-apa terkait kasus. Dokumen berita acara penggeledahan yang diperoleh menyatakan bahwa tidak ditemukan barang, dokumen, atau apa pun yang diduga terkait perkara dimaksud,” ungkapnya.

    Hardjuno, yang juga kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), menilai bahwa ketokohan La Nyalla di tingkat nasional patut dijadikan pertimbangan dalam konteks penghormatan terhadap hak asasi dan perlindungan hukum.

    Dia menyebut bahwa La Nyalla selama ini dikenal sebagai sosok yang konsisten membela hak-hak masyarakat kecil dan vokal terhadap isu-isu oligarki serta ketimpangan politik.

    “Bahkan publik bisa menduga-duga bahwa La Nyalla menjadi sasaran karena keberaniannya, sikap vokalnya di ruang publik selama ini mengusik kepentingan oligarki bisnis dan politik,” tandas Hardjuno.

    Dia menambahkan bahwa perjuangan La Nyalla membela kelompok rentan seperti petani dan nelayan serta perannya dalam memperkuat daerah melalui DPD RI adalah modal demokrasi yang layak dilindungi, bukan dicurigai tanpa dasar kuat.

    “Saya berharap bisa terus yakin bahwa KPK profesional. Karenanya publik juga berhak tahu apa dasar penggeledahan itu. Prinsip keadilan harus dijaga, tidak hanya dalam putusan, tapi juga sejak proses awal,” tegasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan rinci terkait hasil penggeledahan maupun posisi hukum La Nyalla dalam kasus hibah Jatim. [asg/ian]

  • Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Prabowo Lantik Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan periode 2025-2030 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025) sore.

    Para kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani-Hellyana, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol.

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2025-2030, serta Keppres No 39-P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur dan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    Prosesi pelantikan meliputi pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, penandatanganan berita acara, serta pengucapan selamat oleh Presiden Prabowo, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan undangan lainnya.

    “Bersediakah saudara-saudara, mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?” ucap Presiden.

    “Bersedia,” jawab para kepala daerah terkait.

    Kedua pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut dilantik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik terlebih dahulu sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota di Halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Turut hadir dalam pelantikan pasangan gubernur dari Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ini, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan para jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

  • Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    Adnan Didukung Nurdin Halid, Appi dan IAS Direstui Bahlil?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — tensi politik di tubuh Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memanas jelang Musyawarah Daerah (Musda) yang rencananya bakal digelar pertengahan tahun ini.

    Aroma persaingan terbuka mulai terasa, terlebih saat sejumlah kader seperti Taufan Pawe, Munafri Arifuddin, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, hingga Ilham Arief Sirajuddin (IAS) kian santer disebut sebagai kandidat kuat.

    Bagaimana tidak, baik Ketua DPD II Partai Golkar Kota Makassar, Munafri, Adnan, maupun kader senior IAS, mereka telah sowan ke Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Adnan bahkan dikabarkan telah mendapat restu dari senior Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Nurdin Halid (NH).

    NH dalam beberapa kesempatan bahkan mengatakan, Adnan sebagai figur yang layak untuk memimpin Golkar Sulsel ke depan.

    Nurdin Halid dan Adnan

    Pakar politik Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai bahwa tarung terbuka di Musda Golkar sangat mungkin terjadi, selama DPP tak mengeluarkan diskresi khusus untuk mendukung salah satu calon.

    “Kalau kita melihat figur yang muncul, saya rasa semuanya hampir sama. Artinya, tidak ada satu figur pun yang dominan terlalu jauh,” ujar Prof Sukri, Rabu (16/4/2025).

    Sebagai partai besar dengan pengalaman panjang, Prof Sukri melihat bahwa Golkar selalu mampu menghadirkan dinamika internal yang kompetitif namun demokratis.

    Bahkan, meskipun belum terlihat terang langkahnya seperti nama lain, Prof Sukri menuturkan bahwa Taufan Pawe masih memiliki peluang besar sebagai petahana.

    Munafri Arifuddin temui Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Jakarta. Foto: ist

    “Pak Taufan Pawe kan cukup berhasil juga. Meski beberapa pihak menyoroti hilangnya kursi Ketua DPRD Sulsel, tetapi kan kursinya bertambah,” ucapnya.