Kementrian Lembaga: DPD

Gubernur Tanpa Ruang Dialog
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
DALAM
sunyi yang riuh oleh konten, seorang gubernur berbicara. Ia bicara bukan kepada DPRD, bukan kepada pendidik, bukan kepada orangtua yang resah di bawah tenda sekolah.
Ia bicara kepada kamera. Dan dari kamera, kepada layar. Lalu, dari layar, kepada kita yang menonton, tanpa bisa menjawab.
Demokrasi, kadang bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, tapi tentang siapa yang sungguh mau mendengar. Dan di Jawa Barat hari ini, suara-suara itu tak lagi punya ruang.
Dedi Mulyadi
bukan gubernur biasa. Ia datang dari rahim politik yang penuh kontradiksi. Dua periode ia menjabat Bupati Purwakarta, lalu melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar.
Ia pernah memimpin DPD Golkar Jawa Barat, sebelum akhirnya pindah ke Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi nasional.
Namun yang membuatnya menonjol bukan hanya langkah politiknya, melainkan caranya membangun panggung dari kamera, mikrofon, dan jutaan penonton yang mengenalnya dari layar, bukan dari ruang kebijakan.
Dari situ, tumbuh kekuasaan yang lebih suka disetujui daripada didengar.
Kisahnya dimulai dari sekolah. Tempat anak-anak membentuk masa depan, tempat guru mencetak harapan. Namun, di tangan kekuasaan yang percaya pada simbol ketegasan, sekolah menjadi objek pendisiplinan.
Dedi melarang wisuda sekolah. Alasannya: membebani orangtua. Logika sosial yang masuk akal, dalam dunia yang mengukur beban dari pengeluaran.
Namun, ia tak menyisakan ruang bagi diskusi. Tak bertanya pada anak-anak, apa arti kelulusan. Tak berdialog dengan orangtua, apakah mereka benar-benar tertekan atau justru bersyukur. Di sinilah yang hilang: ruang dialog.
Tak lama kemudian, datang kebijakan baru. Anak-anak yang “nakal”—kata yang tak pernah didefinisikan secara adil—akan dikirim ke barak militer. Untuk dibina. Untuk dijinakkan. Untuk didisiplinkan oleh tangan negara yang berseragam.
Saya mencoba membayangkan anak-anak itu. Anak yang tumbuh dalam keluarga pecah, yang lari ke jalan karena sekolah gagal menjadi rumah.
Anak yang mencoba menyuarakan diri dalam bentuk amarah. Dan negara membalasnya dengan pelatihan fisik, bukan pelukan. Dengan barak, bukan konseling.
Barak adalah simbol ketertiban. Tapi tak semua kekacauan bisa diobati dengan seragam. Tak semua kenakalan lahir dari kemauan. Kadang, ia lahir dari kesedihan yang tak punya nama.
Pendidikan, bagi Dedi Mulyadi, adalah soal kontrol. Ia bicara tentang moral, tentang karakter, tentang disiplin. Ia lupa: pendidikan bukan sekadar mengatur tubuh, tapi juga membentuk jiwa. Dan jiwa tak bisa dijinakkan oleh algoritma TikTok atau format baris-berbaris.
Ia memang berhasil menurunkan anggaran iklan provinsi dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3 miliar. Iklan itu kini digantikan oleh dirinya sendiri. Ia adalah spanduk bergerak, narator tunggal dalam republik yang semakin sempit ruang bantahnya. Ia bicara tentang efisiensi, tapi menghapus keberagaman suara.
Apakah pendidikan sedang dipimpin oleh algoritma? Apakah masa depan siswa ditentukan oleh impresi,
likes
, dan
share
?
Dalam satu babak berikutnya, ia menghapus dana hibah untuk pesantren. Alokasi yang sebelumnya Rp 153 miliar, menyusut drastis menjadi Rp 9,25 miliar. Alasannya: ketidakteraturan dan keinginan merapikan distribusi.
Secara administratif, mungkin bisa dibenarkan. Namun secara sosiologis, itu mencabut denyut nadi dari lembaga yang selama ini menjadi sandaran pendidikan masyarakat kecil.
Pesantren adalah ruang spiritual, sekaligus ruang sosial. Ia bukan hanya soal kitab, tapi juga soal dapur, soal hidup.
Dan kebijakan ini, seperti sebelumnya, diambil tanpa musyawarah. Seolah-olah, kepercayaan publik bisa diatur lewat
caption
. Seolah-olah, lembaga pendidikan tradisional hanya beban anggaran. Seolah-olah, suara kiai dan santri tak lebih penting dari suara di kolom komentar.
Ada yang berubah dalam politik hari ini. Dulu, rakyat menonton debat di parlemen. Kini, mereka menonton konten di TikTok. Dulu, kritik muncul dalam forum. Kini, kritik datang dari remaja bernama Aura Cinta yang berani beradu pendapat dengan sang gubernur.
Dalam masyarakat yang makin visual, kritik bisa di-frame ulang. Suara bisa diedit. Ketegangan bisa dijadikan konten. Dan kekuasaan makin lihai menyulap perlawanan menjadi konsumsi.
Dedi Mulyadi adalah arsitek dari panggung semacam itu. Ia tak butuh media. Ia adalah medianya sendiri. Ia tak butuh pembelaan. Ia punya jutaan penonton yang siap mengklik dan membela. 
Namun di balik sorot kamera, kita tahu, ada birokrasi yang membeku. Ada lembaga yang kehilangan fungsi deliberatifnya.
Puncaknya datang ketika ia mengusulkan vasektomi sebagai syarat menerima bansos. Insentif Rp 500.000 ditawarkan kepada pria miskin yang bersedia disterilisasi.
Ini bukan lagi soal efisiensi. Ini soal pengendalian. Soal tubuh rakyat kecil yang dijadikan titik tekan dari program sosial.
Dalam kebijakan ini, negara tidak hanya mengatur apa yang boleh dimiliki rakyat, tapi juga siapa yang boleh dilahirkan.
Tubuh pria miskin menjadi medan baru untuk kekuasaan. Dalam nalar semacam ini, kemiskinan bukan persoalan struktural, tapi moral. Dan moral itu, seperti biasa, diukur oleh negara, ditentukan oleh elite.
Apa yang terjadi pada demokrasi ketika bantuan sosial dikaitkan dengan sterilitas? Apakah rakyat miskin hanya layak dibantu jika mereka tunduk? Jika mereka menyerahkan tubuhnya?
Dalam semua kontroversi ini, satu hal paling mencolok: ketiadaan ruang dialog. Tak ada dengar pendapat dengan guru sebelum larangan wisuda. Tak ada konsultasi dengan psikolog pendidikan sebelum program barak.
Tak ada musyawarah dengan ulama sebelum dana pesantren dipotong. Tak ada audiensi dengan organisasi masyarakat sipil sebelum vasektomi diumumkan.
Gubernur berbicara, tapi tidak mendengar. Gubernur tampil, tapi tidak hadir. Gubernur merekam, tapi tidak menyimak.
Dan karena itu, publik merasa ditinggalkan. DPRD kehilangan fungsi kontrol. LSM kehilangan mitra kerja. Lembaga keagamaan kehilangan akses. Dan rakyat kecil kehilangan suara.
Goethe pernah menulis, “Kita hanya mendengar apa yang sudah kita pahami.” Tapi kekuasaan yang terlalu yakin pada dirinya tak mau memahami, apalagi mendengar.
Dedi Mulyadi adalah wajah baru dari populisme konten: tampak hangat, tampak merakyat, tapi sering tak menyisakan ruang bagi bantahan.
Ia tampak berbicara kepada rakyat, tapi sejatinya sedang berbicara kepada dirinya sendiri—dengan gaya, dengan framing, dengan narasi yang dibentuk sepihak.
Gubernur seperti ini bukan tak punya niat baik, tapi niat baik tanpa ruang dialog hanya akan melahirkan kehendak yang membabi buta.
Dan ketika kehendak itu mencengkeram anak-anak, pesantren, dan tubuh rakyat miskin, maka yang lahir adalah kekuasaan yang tak kenal malu untuk memaksa.
Di sinilah kita hari ini: di provinsi besar yang dipimpin dari layar kecil, dengan suara kecil yang tak diberi ruang untuk tumbuh.
Dan mungkin, yang paling dibutuhkan hari ini bukan program baru, bukan larangan baru, bukan hukuman baru. Tapi kesediaan sederhana untuk mengatakan: “Mari kita bicara.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.