Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Senator Papua Barat Desak Prabowo Tindak Tegas Perusahaan Tambang yang Rusak Raja Ampat – Page 3

    Senator Papua Barat Desak Prabowo Tindak Tegas Perusahaan Tambang yang Rusak Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan terkait polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Saya Paul Finsen Mayor, senator yang mewakili Papua Barat Daya, termasuk di dalamnya Raja Ampat, mendesak Presiden Prabowo untuk menindak tegas. Presiden harus turun langsung,” kata Paul, Senin (9/6/2025) dilansir Antara.

    Paul juga menyoroti posisi dilematis yang dialami oleh Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Raja Ampat.

    Menurut Paul, kedua pihak kesulitan melakukan intervensi terhadap perusahaan tambang nikel yang diduga merusak keanekaragaman hayati yang ada, mengingat kewenangan pemberian izin tambang di tangan pemerintah pusat.

    Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    “Dalam hal ini saya berpihak kepada pemprov dan pemkab. Jadi, jangan timpakan kesalahan kepada mereka, di mana setelah Undang-Undang Minerba resmi diundangkan, dalam pasalnya disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat,” kata Paul.

    Selain itu, ia juga menilai jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, praktik penambangan nikel di Raja Ampat jelas melanggar.

    Menurutnya, pemberian izin merupakan urusan pusat, bukan kewenangan daerah.

    “Di dalam UU No 1 Tahun 2014, tidak ada satu pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat. Prioritas pemanfaatannya hanya untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian,” ujar anggota DPD RI.

    Paul menegaskan, Raja Ampat bukan kawasan biasa karena mempunyai keanekaragaman hayati tak tertandingi dengan biodiversitas laut terkaya dan paling beragam di dunia hingga diakui UNESCO sebagai Global Geopark.

     

    Ramai diprotes karena tambang nikel dituding mengancam kelestarian Raja Ampat, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek langsung kondisinya di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Bandara Sorong, Bahlil disambut protes dan aksi unjuk rasa.

  • Isu Makzulkan Gibran Bisa Jadi Jebakan Tumbangkan Prabowo

    Isu Makzulkan Gibran Bisa Jadi Jebakan Tumbangkan Prabowo

    GELORA.CO – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan respons atas kabar sampainya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di DPR, MPR, dan DPD RI.

    Menurutnya, surat tersebut sebaiknya tidak perlu dibahas dalam rapat paripurna. Sebab, hal itu akan berdampak sangat tidak baik untuk sistem tata negara di Indonesia.

    “Saya kira itu langkah politis. Semoga DPR dan MPR tidak merespons-nya dan meloloskan keinginan para purnawirawan TNI tersebut, akan ada dampak bahanya,” kata Habib Syakur, Sabtu (7/6/2025).

    Salah satu alasan mengapa dirinya memberikan pendapat tersebut, karena dalam Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

    “Kan Pak Prabowo maju Pilpres bareng Mas Gibran. Artinya ketika Pemilu selesai dah sah secara konstitusi, maka tidak ada alasan untuk memakzulkan salah satu di antaranya,” ujarnya.

    Lagi pula kata Habib Syakur, tidak ada alasan konstitusional yang kuat untuk menjadi landasan memakzulkan Gibran. Baik dari pelanggaran hukum maupun tindakan tercela lainnya.

    “Ah, saya tidak melihat aspek itu. Mas Gibran masih on the track, tidak ada pelanggaran hukum dan konstitusi. Jadi apa yang jadi alasan DPR atau MPR memakzulkan mas Gibran, saya kira tidak ada,” tuturnya.

    Bahkan jika menggunakan pola berpikir Forum Purnawirawan Prajurit TNI, bahwa alasannya karena pencapresan Gibran inkonstitusional, maka sama halnya mereka tidak setuju dengan hasil Pilpres yang mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang.

    Maka dengan begitu, ketika nalar berpikirnya seperti itu, Habib Syakur menyebut bisa jadi akan membuat legitimasi Prabowo sebagai Presiden pun akan terganggu.

    “Ya kan Presiden dan Wakil Presiden satu paket, ketika mereka menang dan menjabat secara konstitusi, ya kita tidak boleh mengganggu gugat. Kalau mereka anggap mas Gibran tidak konstitusional, maka kemenangan Prabowo juga bisa inkonstitusional,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, ulama asal Malang Raya ini menilai bahwa Prabowo Gibran adalah pasangan yang sah dan konstitusional, sehingga siapa pun yang mengganggu karena alasan yang tidak kuat, maka bisa jadi yang terjungkal bukan saja Gibran, melainkan Prabowo juga.

    “Tak usah merespons surat yang tidak penting, buang-buang waktu dan terlalu kentara aspek politisnya. Baiknya DPR fokus bereskan regulasi penting seperti RUU Perampasan Aset dan PPRT misalnya, akan lebih bermanfaat dan pro rakyat,” pungkasnya.

  • OSO Sarankan Tunjuk Plt Ketua DPD Jateng, Usai Bambang Raya Ditetapkan Tersangka Nasional 9 Juni 2025

    OSO Sarankan Tunjuk Plt Ketua DPD Jateng, Usai Bambang Raya Ditetapkan Tersangka Nasional 9 Juni 2025

    OSO Sarankan Tunjuk Plt Ketua DPD Jateng, Usai Bambang Raya Ditetapkan Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura),
    Oesman Sapta Odang
    (OSO) menyarankan supaya dipilih Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Jawa Tengah pasca
    Bambang Raya
    jadi tersangka.
    “Menurut saya di-Plt-kan dulu supaya mereka bisa konsentrasi menyelesaikan secara hukum segera,” kata OSO kepada Kompas.com, Senin (9/7/2025).
    Diketahui, Bambang merupakan Ketua DPD Hanura Jateng yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dalam perkara dugaan praktik striptis dan prostitusi di Mansion Executive Karaoke.
    Terpisah, Wakil Ketua Umum
    DPP Hanura
    Bidang Hukum, Ham, dan Advokasi Adil Saputra Akbar memastikan bahwa Bambang Raya tetap menjabat sebagai DPD Hanura Jawa Tengah meski berstatus sebagai tersangka.
    “Bahwa dengan ditetapkannya saudara Bambang Raya sebagai tersangka tersebut, tidak serta merta mencabut jabatan saudara Bambang Raya sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Tengah,” kata Adil.
    Adil menegaskan bahwa Partai Hanura berpegang pada norma agama, sosial, dan budaya, yang ada di tengah masyarakat.
    Namun, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Jawa Tengah.
    “Kami DPP Partai Hanura mengedepankan
    due process of law
    , dan asas
    presumption of innocence
    . Segala sesuatu ada prosesnya, dan kami berusaha dengan kepala dingin menghadapi kasus yang disangkakan kepada saudara Bambang Raya,” kata Adil.
    Di sisi lain, Adil menegaskan bahwa partainya tidak mendukung aktivitas pornografi.
    Kendati demikian, DPP Partai Hanura tetap akan memberikan bantuan hukum kepada Bambang.
    Adil bilang, pembelaan yang dilakukan partai semata-mata hanya mendudukan persoalan secara proporsional.
    “Pembelaan yang disiapkan oleh DPP Partai Hanura kepada saudara Bambang Raya semata-mata adalah untuk mendudukan permasalahan yang ada secara proporsional,” katanya.
    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menyebut Bambang sebagai pemilik usaha yang turut menikmati keuntungan dari kegiatan ilegal tersebut.
    “Sudah ditetapkan tersangka baru, perannya ini sebagai pemilik yang ikutan menerima hasil,” kata Dwi di Mapolda Jateng, Selasa (3/6/2025).
    Kini, Kepolisian tengah mendalami adanya aliran dana dari operasional karaoke kepada Bambang.
    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto bilang penetapan tersangka terhadap Bambang telah dilakukan sejak Senin, 2 Juni 2025.
    Hal ini dilakukan setelah diperoleh fakta bahwa pengunjung Mansion Executive Karaoke bisa memesan paket hiburan bernama “Mask Potato” seharga Rp5,8 juta, yang mencakup pemandu karaoke dan penari telanjang. “Tersangka BR menerima keuntungan dari operasional karaoke tersebut,” ujar Artanto, Kamis (5/6/2025).
    Bambang membantah tuduhan terlibat atas kasus yang tengah diusut Polda Jateng tersebut.
    Ia mengeklaim hanya sebagai pemilik gedung dan pemegang izin usaha karaoke, sementara operasional harian dijalankan oleh pihak ketiga berinisial C dan H.
    “Saya hanya pemilik gedung, bukan pengelola,” kata Bambang, Jumat (6/6/2025).
    Ia juga menyatakan tidak menerima keuntungan dari aktivitas hiburan wanita (LC), hanya dari penyewaan ruangan, makanan, dan minuman.
    Meski begitu, Bambang mengakui sempat meminjamkan dana hampir Rp1 miliar untuk operasional usaha kepada pengelola.
    Sebagai jaminan, EDC (Electronic Data Capture) atas nama dirinya digunakan dalam transaksi pembayaran.
    Hal inilah yang menurut penyidik menjadi bukti aliran dana ke rekening Bambang.
    Bambang mengaku telah menindaklanjuti informasi adanya praktik striptis dengan menempelkan stiker imbauan di area karaoke.
    Ia juga mengeklaim telah memanggil pengelola untuk menghentikan aktivitas tersebut.
    “Saya juga telah memanggil H dan J (pengelola) agar menghentikannya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmi Dibuka! Dapur Gizi Gratis Mulai Beroperasi di Tuban untuk Anak dan Ibu Hamil

    Resmi Dibuka! Dapur Gizi Gratis Mulai Beroperasi di Tuban untuk Anak dan Ibu Hamil

    Tuban (beritajatim.com) – Grand Opening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban berlangsung lancar.

    Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Hj. Tri Astuti turut hadir dan mengapreasiasi atas dukungan program untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.

    “SPPG bertugas sebagai dapur produksi makanan bergizi dan tempat distribusi makanan bergizi gratis kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil,” tutur Hj Tri Astuti. Senin (09/06/2025).

    Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis sangat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan gizi anak dengan mendapat asupan makanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan agar memiliki sistem imun yang baik dan meningkatkan daya tahan tubuh, dan dampak positif dalam pendidikan yaitu dengan nutrisi yang baik mendukung konsentrasi. “Harapannya, mereka lebih fokus dan bersemangat agar memiliki kemampuan belajar yang optimal,” imbuhnya.

    Adapun 4 SPPG di Kabupaten Tuban di bulan Juni 2025 ini sudah beroperasi di Tuban, termasuk yang di Kecamatan Merakurak tersebut. Sebab, manfaat MBG sebagai penguat jaring pengaman sosial bagi keluarga khususnya yang kurang mampu, memperkuat sistem pangan dengan mendorong tersedianya makanan sehat.

    “Tentunya dampak ekonomi akan sangat dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pembelian atau pengadaan bahan makanan lokal dari petani dan produsen lokal,” tambahnya.

    Masih kata Astuti, dengan dibukanya SPPG di Merakurak ini nantinya akan mendorong Kecamatan lain untuk segera berdiri SPPG, sehingga program ini tidak hanya dapat di rasakan oleh seluruh peserta didik namun juga ibu hamil sehingga akan tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif dan unggul. “Sebagai Kader Partai Gerindra kami akan terus mengawal agar program ini segera bisa di rasakan manfaatnya di Tuban,” pungkasnya. [dya/kun]

  • 6 Hilang Sepekan, Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ditemukan Linglung di Bangkalan Madura Surabaya

    6 Hilang Sepekan, Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ditemukan Linglung di Bangkalan Madura Surabaya

    Hilang Sepekan, Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ditemukan Linglung di Bangkalan Madura
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Mantan Ketua DPRD Jawa Timur,
    Kusnadi
    , sudah ditemukan setelah dilaporkan hilang sejak Rabu (4/6/2025).
    Kusnadi ditemukan di Tanah Merah,
    Bangkalan
    , pada Senin (9/6/2025) dini hari.
    “Sudah ditemukan dini hari tadi,” kata Teddy Kusdita, anak Kusnadi, saat dikonfirmasi pada Senin pagi.
    Menurutnya, ada seseorang yang memberikan informasi kepadanya tentang keberadaan Kusnadi.
    “Orang tersebut mengetahui dari postingan Facebook saya,” terang Teddy.
    Saat ditemukan, Kusnadi dalam kondisi linglung dan berada di pinggir jalan.
    “Ada di pinggir jalan seperti orang linglung,” jelasnya.
    Sampai saat ini, Kusnadi masih beristirahat dan belum bisa memberikan keterangan kepada pihak keluarga.
    Secara terpisah, Kapolsek Balongbendo AKP Sugeng Sulistyono membenarkan bahwa Kusnadi sudah ditemukan.
    “Sudah ditemukan. Berdasarkan pelacakan nomor telepon, Kusnadi memang berada di Madura selama hilang,” jelasnya.
    Kusnadi dilaporkan hilang oleh keluarganya ke polisi pada Minggu (8/6/2025).
    Berdasarkan surat laporan yang diterbitkan Polsek Balongbendo Sidoarjo, politisi PDIP itu dijemput oleh tiga orang di usaha peternakannya di Desa Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, pada Rabu (4/6/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
    “Dijemput untuk keperluan bisnis,” terang Teddy.
    Sejak saat itu, pihak keluarga terus menghubungi lewat ponsel tapi tidak diangkat. Kusnadi juga tidak menjawab pesan singkat yang dikirim keluarga.
    “Minggu pagi tadi ponselnya sudah tidak aktif,” jelasnya.
    Dia mengaku curiga karena sejak tidak lagi aktif menjadi legislator, Kusnadi selalu menjawab telepon dari anak-anaknya.
    “Bahkan, kalau sedang mengendarai motor, Bapak selalu menepi untuk menjawab telepon anaknya,” terang Teddy.
    Dia juga mengaku khawatir karena Kusnadi saat ini sedang dalam perawatan penyakit autoimun dan kanker yang dideritanya.
    “Arahan dokter, Bapak tidak boleh perjalanan jauh apalagi sampai ke luar kota,” ujarnya.
    Kusnadi adalah politikus PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024. Kusnadi juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur sebelum Said Abdullah.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Forum Purnawirawan TNI Tak Ingin Gibran Gantikan Prabowo

    Forum Purnawirawan TNI Tak Ingin Gibran Gantikan Prabowo

    GELORA.CO -Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden merupakan keresahan atas rumor bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi akan menggantikan Presiden Prabowo Subianto dua tahun ke depan.

    Demikian pandangan peneliti media dan politik Buni Yani dalam keterangannya, Senin 9 Juni 2025.

    Diketahui, surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.

    “Apabila Gibran menjadi Presiden RI, maka akan menjadi tragedi maha dahsyat bagi Indonesia. Indonesia terancam bubar tahun 2030. Kemungkinan akan terjadi huru-hara besar,” kata Buni Yani.

    Menurut Buni Yani, skenario Gibran Presiden RI inilah yang tidak bisa diterima para purnawirawan TNI yang loyalitasnya ke negara tidak perlu diragukan lagi. 

    “Sepak terjang Jokowi tidak bisa dibiarkan. Karenanya para purnawirawan dengan lugas dan lantang menyusun kekuatan dan mendesak agar Gibran segera dimakzulkan,” kata Buni Yani.

    Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyebut bahwa setidaknya ada empat poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR dan DPD RI untuk memakzulkan Gibran. 

    Pertama, Pelanggaran Prinsip Hukum, Etika Publik dan Konflik Kepentingan. Kedua, Kepatutan dan Kepantasan. Ketiga, Ditinjau dari Moral dan Etika Gibran Rakabuming Raka. Keempat, Dugaan Korupsi Joko Widodo dan Keluarga. 

  • Hercules Kumpulkan Seluruh Pimpinan DPD GRIB Jaya, Ajak Lawan Ketidakadilan – Page 3

    Hercules Kumpulkan Seluruh Pimpinan DPD GRIB Jaya, Ajak Lawan Ketidakadilan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal, mengumpulkan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia dan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

    Pada pertemuan yang digelar di kediamannya di Indramayu, Jawa Barat, pada Minggu (8/6) Hercules memberi pengarahan strategis dan penguatan organisasi dalam merespon berbagai isu yang berkembang. Secara khusus, dia memberi motivasi kepada seluruh jajaran pimpinan GRIB Jaya untuk terus solid.

    “Saya memberikan motivasi agar kita lebih semangat, lebih kompak, tidak boleh takut dengan buzzer yang dikemas. Rakyat masih sama kita, rakyat masih sama GRIB,” kata Hercules seperti dikutip dari keterangan diterima, Senin (9/6/2025).

    “Kalau kita benar, jangan takut dengan orang yang salah. Kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut!,” tegasnya menanbahkan.

    Hercules menyayangkan adanya upaya framing luar biasa terhadap ormasnya. Dia menduga hal itu didesain secara sengaja untuk meredupkan dan mendiskreditkan eksistensi ormas GRIB Jaya.

    Padahal, lanjut Hercules, kader GRIB Jaya terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari membantu mereka yang menjadi korban bencana alam, melakukan penghijauan dan giat merawat lingkungan.

    Hercules percaya, posisi GRIB Jaya adalag mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional.

    “Negara ini negara hukum. Mari kita bersinergi dengan TNI-Polri, bersinergi dengan pemerintah, membantu kamtibmas untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan damai di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

     

  • Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    Pemakzulan Gibran Konstitusional dan Selamatkan Moral Bangsa

    GELORA.CO -Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap sebagai langkah konstitusional dan dapat menyelamatkan moral bangsa.

    Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons upaya yang dilakukan Forum Purnawirawan TNI agar putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan.

    “Desakan agar Wapres Gibran dimakzulkan adalah langkah tepat dan konstitusional,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Desakan pemakzulan tersebut beralasan mengingat meloloskan Gibran yang belum berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dipaksakan lewat perubahan undang-undang.

    “Ditambah lagi dengan akun Fufufafa yang dibuktikan Dr Roy Suryo 99,9 persen milik Gibran. Dan itu diakui adiknya, Kaesang juga BSSN. Isi chat akun Fufufafa yang amoral itu adalah perbuatan tercela dan langgar sumpah dan janji presiden dan wakil presiden sebagaimana dalam Pasal 7A UUD 1945,” terang Muslim.

    Atas dasar itu, Muslim memandang surat permintaan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR, MPR dan DPD RI sah secara konstitusi dan benar menurut kaidah demokrasi.

    “Itu adalah cerminan panggilan tugas demi keselamatan bangsa dan negara. Maka tidak ada alasan bagi DPR dan MPR untuk tidak menindaklanjuti surat para purnawirawan jenderal tersebut,” tutur Muslim.

    “Poin usulan lain Forum Purnawirawan TNI yang meminta kembali ke UUD 1945 asli juga langkah tepat untuk selamatkan negara dan bangsa dan kehancuran. Rakyat harus ikut mengawal agar DPR dan MPR melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” pungkas Muslim.

  • Pembuatan Area Tambang di Destinasi Wisata Harus Dihindari

    Pembuatan Area Tambang di Destinasi Wisata Harus Dihindari

    JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengatakan bahwa pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan, saat merespons isu pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut dia, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.

    “Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari,” kata Sultan usai membuka agenda pemotongan hewan kurban di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Antara, Sabtu, 7 Juni.

    Namun, dia tak menampik bahwa investasi sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penambang di lokasi itu sudah memiliki izin sejak lama dan lokasinya pun jauh dari destinasi wisata Raja Ampat.

    Dia pun memastikan bahwa DPD RI sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu.

    “Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal,” kata dia.

    Adapun masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian ESDM RI segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

    Akhirnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

  • Jumlah Hewan Kurban Warga LDII Ngawi Naik, Komitmen Jaga Lingkungan dan Ketahanan Pangan

    Jumlah Hewan Kurban Warga LDII Ngawi Naik, Komitmen Jaga Lingkungan dan Ketahanan Pangan

    Ngawi (beritajatim.com) – Ketua DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Ngawi, Yadi, menyampaikan bahwa jumlah hewan kurban dari warga LDII mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini. Tercatat 145 ekor sapi dan 241 ekor kambing disembelih, meningkat dari tahun sebelumnya yang masing-masing berjumlah 131 ekor sapi dan 175 ekor kambing.

    Yadi menjelaskan bahwa pelaksanaan kurban memiliki tiga manfaat utama. Pertama, dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi peternak lokal. Kedua, meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui distribusi daging kurban. Dan ketiga, pelaksanaannya dilakukan secara ramah lingkungan.

    “Di tempat kami, penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan di sungai. Kami buat lubang khusus: satu untuk kotoran, satu lagi untuk mencuci, sehingga tidak mencemari lingkungan,” jelas Yadi.

    Proses penyembelihan dilakukan secara intensif hingga pagi hari. Hal ini menunjukkan kesungguhan warga LDII dalam menjaga kualitas pelaksanaan ibadah serta kebersihan lingkungan sekitar.

    Yadi juga menyampaikan bahwa LDII Kabupaten Ngawi berkomitmen mendukung program-program pemerintah, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan. Mayoritas warga LDII di Ngawi merupakan petani, yang secara aktif mendukung ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

    “Alhamdulillah, untuk kami warga LDII, otomatis mayoritas adalah petani. Di rumah ya petani, otomatis ketahanan pangan jalan,” ujar Yadi.

    Selain mengandalkan sektor pertanian, warga LDII juga mengembangkan sektor peternakan. Mereka membudidayakan kambing, sapi, dan ikan air tawar seperti lele, patin, dan nila. Aktivitas ini turut dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren milik LDII.

    “Tujuannya adalah membangun ketahanan pangan bagi warga pondok dan meningkatkan gizi santri. Selain itu, juga bisa mengurangi beban biaya hidup karena tidak perlu membeli dari luar,” tambahnya.

    Yadi menegaskan bahwa LDII senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai program pembangunan, baik di tingkat daerah maupun pusat.

    “LDII selalu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah. Apa pun yang diprogramkan pemerintah, kami dukung bersama,” tegasnya.

    Dalam bidang pendidikan dan wawasan kebangsaan, LDII juga aktif mengikutsertakan warganya dalam berbagai kegiatan sosialisasi. Termasuk kegiatan moderasi beragama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, yang baru-baru ini memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada warga LDII di Ngawi.

    “Tujuannya supaya kita semakin menyatu, membaur dengan seluruh lapisan masyarakat. Intinya, LDII selalu tegak lurus dengan pemerintah, baik di Ngawi maupun seluruh Indonesia,” tutup Yadi. [fiq/ian]