Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    PDI Perjuangan Jatim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru di Supiturang Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – PDI Perjuangan Jawa Timur melakukan silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Lumajang, Senin (24/11/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat yang masih berusaha bangkit dari bencana.

    “DPD PDI Perjuangan hadir untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Semeru,” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Deni Wicaksono saat ditemui di lokasi.

    Kegiatan ini dihadiri jajaran DPC PDI Perjuangan Lumajang, termasuk Ketua DPC Solikin, Sekretaris Bukasan, Bendahara Supratman, pengurus lainnya, serta Baguna DPC. Dari jajaran provinsi hadir Deni Wicaksono bersama Agus Yudha, Ida Bagus, Hari Putri Lestari, Edy Tarmidi, dan perwakilan Baguna DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Selain menyerahkan bantuan, rombongan meninjau lokasi terdampak dan mendengarkan aspirasi langsung dari warga. Deni menjelaskan bahwa sejak awal erupsi, PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna di wilayah tersebut untuk mendampingi korban.

    “Sejak awal terjadi erupsi PDI Perjuangan telah mendirikan posko Baguna untuk membantu korban. Mendirikan dapur umum, memberikan bantuan makanan, pakaian, pampers, pembalut, dan lain-lain,” jelas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

    Bantuan yang diserahkan kali ini difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak agar dapat bertahan selama masa darurat. Paket bantuan mencakup pakaian dewasa dan anak, sarung, mukena, sembako, tenda, perlengkapan mandi, kebutuhan bayi dan perempuan, makanan instan, susu, serta selimut untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal.

    “Khusus masyarakat yang rumahnya terdampak hampir 100 KK dan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa ditempati, PDI Perjuangan memberikan bantuan uang tunai,” tegasnya.

    Deni menyampaikan bahwa bantuan tunai diberikan sebesar Rp1,5 juta per KK. Bantuan ini bertujuan memberi ruang gerak bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mendesak sambil menunggu proses pemulihan dari pemerintah. Setelah penyerahan bantuan, partai juga mulai melakukan inventarisasi kerusakan rumah, dampak sosial, serta kebutuhan pemulihan warga.

    “PDI Perjuangan menginventarisir kerusakan dan permasalahan warga terdampak,” jelas Deni.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang, Solikin, menyampaikan terima kasih atas dukungan struktur PDI Perjuangan Jatim. Ia menegaskan bahwa masyarakat Supit Urang membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memulihkan kondisi pascabencana.

    “Kami di daerah merasakan langsung bagaimana warga berjuang memulai kembali kehidupan setelah bencana, sehingga kehadiran dan bantuan dari DPD PDI Perjuangan memberikan kekuatan moral dan harapan baru,” ujar Solikin.

    Solikin menyebut sejumlah kebutuhan mendesak seperti hunian sementara, akses jalan aman, tanggul, dan pemulihan fasilitas desa. Ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga.

    “Kami berharap kebutuhan warga terutama hunian sementara, perbaikan rumah rusak, tanggul, dan jalan desa bisa mendapat perhatian segera demi keselamatan dan kenyamanan warga,” lanjutnya.

    Deni menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan selesai. Ia memastikan solidaritas serta gotong royong menjadi semangat utama partai dalam melayani rakyat.

    “PDI Perjuangan hadir menangis dan tertawa bersama rakyat,” tutupnya. [asg/beq]

  • Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Hj Ansari Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Rakyat Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dengan menghadirkan berbagai program sosial, pendidikan, keagamaan, hingga bantuan langsung yang menyentuh masyarakat di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

    Hj Ansari menunjukkan komitmen tersebut melalui beragam program yang telah dijalankan sejak dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Program-program itu tidak hanya berfokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi juga dirancang sebagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga di berbagai daerah.

    Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan sejumlah lembaga negara, program yang ia jalankan selaras dengan bidang tugas komisi. Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

    Selain itu, kemitraan juga dilakukan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

    Dalam kurun waktu lebih dari satu tahun menjabat, Hj Ansari telah menggelar sejumlah program sosialisasi hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat Madura. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

    Beberapa program yang telah terlaksana antara lain sosialisasi desiminasi pengelolaan Dana Haji bersama Badan Pengelola Keuangan Haji, program Ngobrol Pendidikan Islam bersama Kementerian Agama Republik Indonesia, program Jagong Masalah Haji dan Umrah bersama Badan Penyelenggara Haji yang kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah, serta sosialisasi program Bimbingan Masyarakat Islam.

    Hj Ansari juga menyelenggarakan sosialisasi produk halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, dan sosialisasi berbagai perundang-undangan yang relevan dengan masyarakat.

    Selain kegiatan sosialisasi, Hj Ansari turut menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar untuk warga tidak mampu, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu, bantuan keserasian sosial berupa peningkatan jalan melalui pavingisasi, bantuan kearifan lokal bagi pekerja seni desa, serta bantuan pemberdayaan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

    Ia juga menyalurkan beragam bantuan melalui program-program Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya beasiswa Program Indonesia Pintar untuk santri dan siswa, beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri maupun swasta, bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, hingga bantuan untuk renovasi masjid dan mushalla.

    Bantuan dari berbagai lembaga lain juga disalurkan secara langsung kepada masyarakat. Bantuan tersebut mencakup pengeboran air bersih di sejumlah lembaga pendidikan pesantren, renovasi gedung madrasah, bantuan ternak dari Badan Pengelola Keuangan Haji, bantuan paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional, serta bantuan Al-Qur’an untuk masjid dan mushalla di wilayah Madura.

    Sebagai satu-satunya perempuan Madura yang terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029, Hj Ansari juga melaksanakan tugas reses yang merupakan bagian dari siklus kerja DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam setiap masa reses, ia bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi.

    Aspirasi yang dicatat dari masyarakat tidak berhenti pada tahap penyerapan. Hj Ansari menegaskan bahwa setiap keluhan yang disampaikan kepadanya selalu diteruskan kepada kementerian terkait untuk ditindaklanjuti, kemudian diperjuangkan dalam pembahasan resmi di DPR RI sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen Madura. [pin/beq]

  • PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    PPUU DPD RI dalami persoalan harmonisasi aturan daerah

    fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha

    Purwokerto (ANTARA) – Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mendalami persoalan harmonisasi aturan daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai masih belum berjalan efektif.

    “Karena itu, kami melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas pada 20-22 November 2025 untuk mendalami persoalan itu,” kata Ketua PPUU DPD RI Abdul Kholik di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia mengatakan salah satu persoalan paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belum sinkronnya berbagai regulasi antara pusat dan daerah.

    Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan disharmonisasi, tumpang tindih kewenangan, serta ketidakefektifan pelaksanaan urusan pemerintahan.

    Dalam hal ini, fenomena hiperregulasi membuat sistem hukum semakin kompleks, diperburuk oleh keberadaan sejumlah peraturan daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional atau menambah beban administratif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

    “Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan antarlevel pemerintahan serta lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan,” kata senator asal Jawa Tengah itu.

    Menurut dia, hambatan harmonisasi aturan juga muncul akibat minimnya pedoman teknis yang seragam antarinstansi, sementara mekanisme pengawasan pusat terhadap perda melalui Pasal 251 UU Pemda sering dipersepsikan sebagai intervensi, meskipun bertujuan menjaga keselarasan kebijakan.

    Ia mengatakan kunjungan kerja PPUU ke DPRD Kabupaten Banyumas menjadi ruang untuk memetakan hambatan normatif dan implementatif yang dihadapi daerah terkait sinkronisasi regulasi.

    “Dalam pertemuan tersebut, PPUU menggali persoalan tumpang tindih aturan, ketidakseimbangan kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika lapangan,” katanya.

    Melalui kegiatan tersebut, kata dia, PPUU berupaya menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima UU Pemda, sekaligus memastikan harmonisasi regulasi daerah berjalan lebih efektif dan sesuai prinsip desentralisasi.

    “Rapat ini diharapkan menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dan kajian dari berbagai pihak agar arah reformasi tata kelola pemerintahan daerah lebih sinkron dan berkeadilan,” kata Abdul Kholik.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda

    Said Abdullah Tegaskan PDI-P Terbuka dari Kritik Generasi Muda
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya bagi kritik anak muda terhadap partai.
    Hal itu dikatakan pihaknya dalam gelaran “
    RedTalks
    : Suara Muda untuk Jatim” di Dyandra Convention Center, Surabaya, Sabtu (22/11/2025).
    “Kami perlu mendengar suara anak
    anak muda
    . Pandangan mereka tentang PDI Perjuangan, termasuk berbagai kebijakan publik yang berimplikasi pada kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Said sebagaimana dilansir dari YouTube KompasTV Jatim, Minggu (22/11/2025).
    Said menjelaskan,
    RedTalks: Suara Muda
    untuk Jatim diselenggarakan untuk mempertemukan
    PDI-P
    dengan generasi muda dan mendengarkan langsung kritik, pandangan, serta aspirasi mereka.
    “Redtalks menjadi forum kritik-otokritik. Termasuk kritik terhadap PDI-P di Jawa Timur,” lanjut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
    Untuk diketahui, acara tersebut melibatkan sejumlah perwakilan organisasi dan komunitas anak muda dari berbagai daerah di Provinsi Jatim.
    Sejumlah tokoh dan narasumber turut hadir, di antaranya Budayawan Sujiwo Tejo, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Unair Irfan Yasin, petani milenial Ahmad Lafilian, serta pegiat media sosial Natasha Keniraras.
    Sejumlah akademisi dari Surabaya, seperti Airlangga Pribadi dan Yohan Wahyu, juga mengikuti kegiatan tersebut.
    Dua mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yakni Muhammad Afjar Firdaus selaku Sekjen Pergerakan BEM Unesa dan Ghulam Ahmad A’li Zaini dari Kementerian Hubungan Luar Negeri BEM Unesa, turut menyampaikan pandangan.
    Keduanya menilai forum tersebut memberikan perspektif baru bagi generasi muda dalam membaca arah politik dan ekonomi nasional.
    Afjar mengatakan, RedTalks membuka cakrawala baru baginya, terutama karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan politik maupun ekonomi.
    “Dari tadi kan topiknya ada beberapa, (mulai dari)  ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Dari segi ekonomi, khususnya saya sendiri yang tidak punya
    background
    ekonomi atau kewirausahaan, itu banyak
    insight
    baru. Ekonomi itu ternyata bisa jadi ladang untuk Gen Z, termasuk dalam politik,” kata Afjar.
    Menurut dia, politik dan ekonomi merupakan sektor yang saling memengaruhi dan harus dipahami generasi muda.
    Ia menilai, Gen Z yang mendominasi jumlah pemilih nasional memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan negara.
    “Gen Z sekarang jumlahnya sangat banyak. Ketika nanti peran politik atau pemilu, Gen Z-lah yang jadi ujung tombaknya. Jadi sebagai Gen Z, kita harus membuka mata agar tahu dan bisa mengikuti arus politik yang ada di Indonesia,” lanjutnya.
    Ia juga menekankan pentingnya literasi budaya sebagai pondasi berpolitik.
    “Budaya sangat berkesinambungan dengan politik. Gen Z harus benar-benar tahu dan menguasainya, agar kita tidak melupakan budaya tetapi tetap melestarikannya, sambil tetap memahami politik,” tambahnya.
    Sementara itu, Ghulam Ahmad A’li Zaini menilai RedTalks memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami dinamika isu kebijakan dari beragam perspektif.
    Forum tersebut dinilai pihaknya dapat membuka wawasan terkait perumusan kebijakan, tantangan ekonomi, higgga peran masyarakat sipil.
    “Mahasiswa perlu lebih sering dilibatkan agar tidak hanya memahami teori, tapi juga melihat langsung percakapan publik,” ujarnya.
    Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penghubung antara gagasan kritis kampus dan realitas sosial politik di masyarakat.
    RedTalks pun diharapkan dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah diskusi yang memperkaya perspektif generasi muda.
    “Kami berharap dialog semacam ini lebih rutin diadakan, karena membuka ruang interaksi yang jarang ditemukan di lingkungan akademik,” tuturnya.
    Komika sekaligus pegiat ekonomi kreatif Yudhit Ciphardian menilai dunia politik saat ini masih terasa berjarak dengan generasi milenial dan Gen Z.
    “Gen Z dan milenial itu merasa seperti tidak didekati. Mereka merasa politisi terlalu berjarak dan jarang turun ke masyarakat, sehingga wajar kalau mereka ragu,” ujar Yudhit.
    Karena itu, menurut Yudhit, politisi perlu meningkatkan komunikasi langsung dengan generasi muda melalui kegiatan tatap muka, dialog santai, dan diskusi terbuka.
    “Sekarang Indonesia punya bonus demografi. Mereka yang menentukan arah bangsa,” ungkapnya.
    Ia pun mendorong PDI-P makin intens hadir di kalangan anak muda, utamanya di perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan ruang-ruang egaliter yang dekat dengan anak muda.
    “PDIP harus hadir di ruang yang dekat dengan anak muda, kampus, komunitas kreatif, tempat nongkrong yang egaliter,” tegasnya.
    Untuk mendekatkan jarak emosional, Yudhit mengatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis teknologi digital juga dapat menjadi jembatan strategis untuk memperkuat kedekatan dengan pemilih muda.
    Banyak anak muda kini bekerja sebagai kreator konten, pekerja film, hingga pengembang teknologi.
    “Teman-teman saya banyak yang bergerak di (Sektor) ekonomi kreatif. PDIP perlu memfasilitasi ekosistemnya, mempermudah akses, dan mendukung ruang tumbuhnya,” katanya.
    Yudhit juga menyinggung bahwa PDIP perlu mengikuti perkembangan teknologi.
    Dia menilai, dukungan ekosistem kreatif penting karena anak muda tengah menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari pendapatan tidak stabil, tuntutan kemampuan digital tinggi, hingga kebutuhan mengikuti kelas daring berbayar.
    “PDIP meskipun banyak (diisi) yang sepuh (tetap) harus
    update
    juga. Jangan sampai nyalakan komputer saja enggak bisa,
    convert
    Word ke PDF
    enggak iso
    , (lalu) Wi-Fi mati panik,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Selain GOR, Said Abdullah Salurkan Dana Penghijauan Rp1 Miliar di UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), MH Said Abdullah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1 miliar untuk program penghijauan di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Madura.

    Bantuan tersebut disalurkan disela peresmian Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah yang dibangun dari dana pribadi MH Said Abdullah, sebesar Rp3 miliar, di Kompleks Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Terlebih politisi senior yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, juga mengarahkan bantuan tersebut sepenuhnya untuk pembelian pohon dan penataan ruang hijau sebagai bagian dari upaya mendorong kampus menuju konsep Green University.

    Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat Dapil Jatim XI Madura juga menegaskan jika dana penghijauan sebagai bagian dari respon cepat terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang saat ini menjadi isu lingkungan paling serius.

    “Bantuan ini khusus penghijauan, untuk membeli pohon dan ditanam di kampus ini, agar UIN Madura menjadi kampus hijau, Green University. Ini penting karena dunia sedang mengalami climate change, perubahan iklim, dan pemanasan global,” kata MH Said Abdullah.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak pentingnya peningkatan kesadaran publik mengenai manfaat penanaman pohon, khususnya di kawasan pendidikan yang dapat menjadi pusat pembelajaran lingkungan. “Mari kita bangun kesadaran tentang pentingnya menanam pohon, UIN Madura juga harus menjadi pelopor,” ajaknya.

    Sementara Rektor UIN Madura, Saiful Hadi menyambut baik bantuan tersebut dan menyebut perhatian MH Said Abdullah terhadap perkembangan kampus yang selama ini dinilai sangat besar. “Kami sangat berterima kasih. Kepedulian beliau sangat besar terhadap kemajuan UIN Madura,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu, kami memastikan UIN Madura akan memanfaatkan bantuan dana dari Pak Said untuk program penghijauan dengan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan amanah dari beliau (MH Said Abdullah),” pungkasnya. [pin/suf]

  • Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, MH Said Abdullah meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan,Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Rektor UIN Madura, Saiful Hadi beserta jajaran, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi’, Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari l, serta sejumlah undangan lainnya.

    “Ini peresmian GOR kedua untuk hari ini, tadi pagi kami meresmikan Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, dan saat ini GOR Said Abdullah (UIN Madura). Semoga dua gedung ini punya makna yang menurut hemat kami bermanfaat bagi siapa saja, karena itu pergunakan GOR ini sebaik-baiknya,” kata MH Said Abdullah.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan proses transformasi IAIN Madura menuju UIN Madura. “Secara pribadi kami punya riwayat panjang, berawal dari rencana pembangunan gedung ini saat diajak Menpan RB, Azwar Anas. Di mana saat itu IAIN mulai memiliki inisiatif dan berencana mengajukan alih status menjadi UIN,” ungkapnya.

    “Pada saat itu, pihak IAIN tengah melakukan proses alih status menjadi UIN, dan meminta dukungan untuk bertemu dengan Mensesneg. Kebetulan saat itu Mensesneg juga setuju, setelah rampung baru memanggil Kementerian Agama (Kemenag). Sebab jika tidak begitu, biasanya relatif lama,” sambung politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Polisi senior yang tercatat sebagai Ketua Banggar DPR RI, sengaja menceritakan hal itu sebagai motivasi bagi juniornya di PDI Perjuangan, Hj Ansari yang juga hadir dalam peresmian tersebut. “Itulah manfaat jadi anggota DPR, mudah-mudahan Mbak Ansari bisa melakukan hal yang sama, tetap melayani rakyat. Karena melayani rakyat punya kebahagiaan tersendiri,” tegasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami akan selalu berharap semoga UIN Madura bisa menjadi pelopor keilmuan keislaman, dan jangan sampai hilang ciri khas terhadap nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dua bangunan GOR di Madura, yakni Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, serta GOR Said Abdullah di UIN Madura, merupakan bantuan pribadi dari politisi senior yang tercatat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan.

    Bahkan disela sambutan yang disampaikan dalam peresmian GOR Said Abdullah UIN Madura, MH Said Abdullah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pembawa acara, mulai dari pembaca ayat suci Al-Qur’an hingga kelompok pembaca shalawat Nabi Muhammad SAW. [pin/kun]

  • Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” tambahnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Saya ucapkan selamat. Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tandasnya.

    Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030 yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Banten Andra Soni, serta para pejabat terkait lainnya.

  • Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati

    Jimly Asshiddiqie Berikan Buku soal Amandemen UUD 1945 ke Megawati
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memberikan buku kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
    Buku berjudul
    Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945
    tersebut ditulis pribadi oleh Jimly.
    Menurut Jilmy, buku itu diberikan agar
    Megawati
    bisa menjadikannya bahan bacaan dan pemikiran dalam rangka penataan kembali sistem ketatanegaraan melalui Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) 1945.
    “Jadi maksudnya setelah reformasi Polri, kita benahi yang lain-lain, termasuk perubahan UUD NRI. Nanti materinya biar kami diskusikan,” kata Jimly dalam keterangan video, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain memberikan buku yang baru terbit perdana dari percetakan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku mengunjungi Megawati di kediamannya guna bertukar pikiran terkait permasalahan bangsa.
    Silaturahim dilakukan Jimly dengan ditemani oleh salah satu anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni Mahfud MD.
    Setelah menyerahkan buku, Jimly pun bergurau dengan Megawati mengenai kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
    “Banyak itu (yang harus dibenahi),” ujarnya.
    Merespons gurauan tersebut, Megawati mengaku sudah pernah meminta peningkatan kembali kedudukan MPR pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2016.
    Diketahui, MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebelum amandemen
    UUD 1945
    periode 1999-2002.
    Setelah amandemen, MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga lainnya karena kedaulatan rakyat kini dilaksanakan menurut undang-undang dasar, tidak sepenuhnya oleh MPR.
    “Nah, tapi saya bilangnya hanya satu kali, menaikkan MPR, tapi yang protes
    sopo
    , abang brewok. Katanya kotak pandora, kotak pandora
    opo
    ?” ujar Megawati dalam kesempatan tersebut.
    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan bahwa MPR RI tak menutup diri terhadap pandangan dan masukan dari masyarakat, termasuk tak mengunci rapat-rapat kemungkinan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.
    Dia menyadari bahwa ada pandangan-pandangan dari sebagian masyarakat yang menghendaki adanya amandemen terhadap konstitusi negara, dan juga ada yang berpendapat sebaliknya.
    “Mengunci rapat-rapat terhadap pikiran amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah menutup rapat-rapat adanya ide-ide cemerlang tentang masa depan bangsa dan konstitusi negara,” kata Muzani dalam acara Gathering Media MPR RI di Bandung, Jawa Barat pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, MPR RI juga tidak akan serta-merta mempermudah bergulirnya pembahasan amandemen tersebut.
    Dia mengatakan, UUD 1945 adalah konstitusi negara yang harus dipikirkan secara cermat dan matang.
    “Kami mengerti di masyarakat adanya yang berpikir juga cukup amandemen sampai di sini,” ujar Muzani.
    Diketahui, UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan atau amandemen.
    Berdasarkan pemberitaan
    Kompas.com
    , amandemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999.
    Pada perubahan pertama tersebut, kekuasaan presiden dibatasi karena dianggap terlalu berlebihan.
    Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2000, yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000.
    Sejumlah aturan ditambahkan melalui amandemen kedua. Antara lain terkait wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia.
    Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2001, yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November 2001.
    Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Pemakzulan, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman.
    Amandemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2002, yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002.
    Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dalam perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab.
    (Sumber: Verelladevanka Adryamarthanino/Penulis; Widya Lestari Ningsih/Editor)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Kediri Dukung UMKM Lewat Bazar Hari Santri 2024 di SLG

    Wabup Kediri Dukung UMKM Lewat Bazar Hari Santri 2024 di SLG

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Bupati Kediri, Maria Ulfa, memberikan apresiasi terhadap kontribusi santri LDII yang ikut memeriahkan bazar UMKM dalam rangka Hari Santri Nasional, yang digelar selama tujuh hari dan dipusatkan di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG).

    Kegiatan ini menghadirkan puluhan pelaku usaha muda dari berbagai organisasi keagamaan dan sosial, menjadi ruang promosi bagi produk lokal sekaligus memperkuat jejaring ekonomi kreatif di Kediri.

    Bazar tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri, menghadirkan beragam stan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, dan komunitas wirausaha lainnya. Para santri LDII berpartisipasi dengan menawarkan produk roti buatan mereka, yang menyedot perhatian pengunjung sepanjang acara.

    Dalam kunjungannya, Wabup Maria Ulfa menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap penguatan UMKM melalui pendampingan dan edukasi yang diberikan Dinas Koperasi.

    “Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendukung pengembangan UMKM lokal. Melalui Klinik UMKM di Dinas Koperasi, kami memberikan pendampingan dan edukasi kewirausahaan bagi pelaku usaha muda. Saya juga mengapresiasi produk roti dari LDII, semoga bisa terus berinovasi dalam pengemasan dan promosi,” ujar Wabup.

    Ulfa menjelaskan bahwa terdapat sekitar 25 ribu UMKM aktif di Kabupaten Kediri yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Ia berharap bazar Hari Santri dapat menjadi wadah kolaborasi dan ajang promosi bagi pelaku usaha baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.

    Partisipasi LDII dalam bazar tersebut juga mendapat perhatian positif dari internal organisasi. Ketua DPD LDII Kabupaten Kediri, Agus Sukisno, menyebut bahwa keterlibatan santri merupakan bukti kontribusi nyata generasi muda LDII dalam penguatan ekonomi umat.

    “Kami mendukung semangat santri berwirausaha yang selaras dengan nilai kemandirian dan kemaslahatan. Semoga kegiatan seperti ini terus mempererat ukhuwah antar ormas dan menjadi wadah tumbuhnya UMKM kreatif di Kediri,” ujar Ketua DPD LDII Kabupaten Kediri, Agus Sukisno. [ADV PKP/nm]

  • Argo Yuwono Ditarik Kementerian UMKM, IPW: Polisi Lain Bagaimana?

    Argo Yuwono Ditarik Kementerian UMKM, IPW: Polisi Lain Bagaimana?

    Argo Yuwono Ditarik Kementerian UMKM, IPW: Polisi Lain Bagaimana?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan nasib polisi aktif lain yang masih menjabat di kementerian/lembaga, usai Irjen Argo Yuwono ditarik dari Kementerian UMKM.
    Keputusan menarik Argo tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan larangan
    polisi
    aktif menduduki jabatan sipil.
    “Bagaimana dengan yang lain, apakah harus ditarik segera lalu dikaitkan dengan Pak Argo saya juga tak tahu,” kata Ketua
    IPW
    Sugeng Teguh Santoso kepada Kompas.com, Jumat (21/11/2025).
    IPW menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu menimbulkan pertanyaan lebih besar, mengenai nasib polisi aktif lainnya yang masih menjabat di luar struktur
    Polri
    .
    Sugeng mengaku pihaknya belum mengetahui alasan penarikan Argo dari jabatan Inspektur Jenderal Kementerian UMKM itu.
    “IPW tidak tahu ya alasan penarikan Pak
    Argo Yuwono
    dari Kementerian UMKM, belum tahu informasi itu. Yang kedua, mengapa ditarik itu memang harus ditanya kepada Kapolri langsung, nih,” terangnya.
    Sugeng juga belum dapat memastikan apakah penarikan Argo berkaitan dengan putusan MK yang melarang polisi aktif menjabat di luar struktur Polri jika tidak pensiun atau mengundurkan diri.
    Kendati demikian, ia menilai Polri tetap perlu mematuhi putusan tersebut.
    “Akan tetapi putusan tersebut kan harus dilaksanakan ya oleh Polri, karena putusan tersebut adalah sumber hukum,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Irjen Argo Yuwono resmi ditarik kembali ke lingkungan Polri usai menjalani penugasan di Kementerian UMKM.
    Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
    Truno mengatakan, penarikan Argo merupakan bentuk komitmen Polri dalam mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 yang ditetapkan pada 13 November 2025.
    Putusan MK tersebut menegaskan bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil atau struktural di luar institusi kepolisian, kecuali jika yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun.
    Berikut ini nama-nama polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil, selain Argo Yuwono:
    1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol, Setyo Budiyanto.
    2. Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
    3. Panca Putra Simanjuntak yang bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
    4. Komjen Pol Nico Afinta selaku Sekjen Menteri Hukum.
    5. Komjen Suyudi Ario Seto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
    6. Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo selaku Wakil Kepala BSSN.
    7. Komjen Pol Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
    8. Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
    Selain itu, ada sejumlah nama lain yang hingga kini menduduki jabatan sipil.
    Mereka adalah Brigjen Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; Brigjen Yuldi Yusman selaku Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Kombes Jamaludin di Kementerian Haji dan Umrah; Brigjen Rahmadi selaku Staf Ahli di Kementerian Kehutanan; Brigjen Edi Mardianto selaku Staf Ahli Menteri Dalam Negeri; Komjen I Ketut Suardana selaku Inspektur Jenderal Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.