Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • KPU: Literasi politik jadi kunci dalam penggantian antarwaktu

    KPU: Literasi politik jadi kunci dalam penggantian antarwaktu

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bahwa literasi politik, baik oleh pengurus dan pengurus partai politik maupun masyarakat sipil, menjadi kunci dalam penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.

    Idham mengatakan hal itu karena tidak semua elemen memahami peraturan PAW. Ia bercerita, masih ada pihak yang belum mengerti bahwa PAW dilakukan sebagaimana sistem pemilu di Indonesia, yakni sistem proporsional daftar terbuka.

    “Literasi politik menjadi kuncinya. Kami dalam rapat kerja di Yogyakarta kemarin, sudah tegaskan bahwa setelah peraturan KPU (PKPU) ini ditetapkan, wajib kepada KPU di daerah melakukan sosialisasi kepada semua pihak,” kata Idham usai uji publik rancangan PKPU tentang PAW di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan itu, Idham menceritakan bahwa KPU pernah menemukan adanya keluarga calon anggota DPD terpilih yang wafat meminta agar pengganti atas calon tersebut diambil dari anggota keluarganya.

    “Ini sekadar cerita, di provinsi yang paling timur di Indonesia kemarin ada calon terpilih DPD wafat ‘kan harus digantikan dengan perolehan suara selanjutnya. Dan ini ada sedikit cerita yang agak lucu, keluarga minta agar PAW-nya itu anaknya,” ucap dia.

    Kasus tersebut juga ditemukan KPU dalam proses PAW anggota DPRD. Menurut Idham, keluarga dari anggota DPRD itu meminta agar pengganti antarwaktunya berasal dari keluarga yang sama.

    Menanggapi permintaan itu, KPU berupaya semaksimal mungkin melakukan komunikasi persuasif kepada pihak keluarga guna menjelaskan aturan yang berlaku.

    Adapun dalam PKPU terbaru tentang PAW ini, KPU mempertegas aturan agar tidak ada lagi kongkalikong partai politik dalam PAW. KPU berharap pimpinan partai politik dapat menghormati suara rakyat yang telah diberikan kepada para calon anggota dewan.

    “Penetapan caleg terpilih dalam sistem proporsional daftar terbuka ketika partai politik mendapatkan kursi itu berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka PAW-nya pun berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam dapil tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut Idham menyebut jajaran KPU di daerah akan melakukan sosialisasi masif setelah PKPU tentang PAW ini rampung. Dia juga berharap pimpinan partai politik melakukan sosialisasi kepada kadernya.

    “Kami mohon kepada pimpinan partai politik setelah PKPU ini nanti diundangkan, besar harapan kami secara internal partai politik melakukan sosialisasi PKPU ini dan kami juga secara berjenjang kami perintahkan kepada jajaran kami agar melakukan sosialisasi,” kata dia.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU akomodasi putusan MK dalam rancangan PKPU soal PAW

    KPU akomodasi putusan MK dalam rancangan PKPU soal PAW

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

    “Prinsipnya kami harus menyesuaikan dengan beberapa putusan MK,” kata anggota KPU RI Idham Holik saat ditemui usai uji publik PKPU tersebut di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

    Idham mengatakan putusan MK yang diakomodasi dalam PKPU PAW tersebut, yakni Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan Nomor 176/PUU-XXII/2024. Kedua putusan itu mengenai ketentuan penggantian anggota legislatif antarwaktu yang normanya belum diatur pada PKPU terdahulu.

    Selain itu, PKPU tentang PAW ini juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    KPU setidaknya mengubah 17 poin dalam PKPU yang sedang dalam tahap uji publik itu. “Ada 17 poin yang tadi sudah kami presentasikan kepada peserta uji publik,” kata Idham.

    Salah satu poin perubahan dalam PKPU tersebut ialah kebijakan afirmatif terhadap calon anggota legislatif (caleg) perempuan.

    KPU akan mengutamakan caleg perempuan apabila persebaran perolehan suara antara caleg perempuan dan laki-laki yang menggantikan anggota legislatif antarwaktu sama persis.

    “Kami memang sudah lama ya merancang kebijakan dengan pendekatan affirmative action (tindakan afirmatif) ketika ada perolehan suara yang sama persis sampai dengan tingkat TPS. Jadi, kami akan memprioritaskan caleg perempuan,” katanya.

    Di samping itu, KPU juga mempertegas aturan agar tidak ada lagi kongkalikong partai politik dalam PAW. KPU berharap pimpinan partai politik dapat menghormati suara rakyat yang telah diberikan kepada para caleg.

    “Penetapan caleg terpilih dalam sistem proporsional daftar terbuka ketika partai politik mendapatkan kursi itu berdasarkan perolehan suara terbanyak, maka PAW-nya pun berdasarkan perolehan suara terbanyak dalam dapil tersebut,” ujarnya.

    Uji publik rancangan PKPU tentang PAW ini turut dihadiri oleh perwakilan partai politik, kementerian/lembaga, aktivis kepemiluan, dan lembaga swadaya masyarakat. KPU bakal mengundangkan beleid baru tersebut dalam waktu dekat setelah proses harmonisasi di Kementerian Hukum rampung.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI Nasional 24 Juni 2025

    Agus Mulyono, Pendiri Kawan Gibran Lolos Seleksi Caketum PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Partai Solidaritas Indonesia
    (PSI) resmi menetapkan tiga kandidat calon ketua umum (caketum) yang baru.
    Salah satu yang menarik perhatian adalah nama
    Agus Mulyono Herlambang
    , yang dikenal sebagai pendiri relawan Kawan Gibran.
    Penetapan ini diumumkan oleh Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman, dalam konferensi pers yang digelar PSI, Selasa (24/6/2025).
    “Sejauh ini kami sudah menerima tiga pendaftar. Yang pertama pada hari Rabu yang lalu ada Bro Ronald Sinaga, Bro Ron. Kemudian pada hari Sabtu ada Mas Kaesang Pangarep, mendaftar sebagai calon ketua umum,” kata Andy, di Kantor DPP PSI, Selasa.
    “Dan pada hari Senin kemarin ada Bro Agus Mulyono Herlambang yang mendaftar di hari terakhir sebagai calon ketua umum juga,” tambah dia.
    Ketiganya dinyatakan lolos verifikasi berkas dan syarat dukungan dari struktur partai untuk maju dalam
    Pemilihan Raya PSI
    .
    Syarat minimal pencalonan ketua umum adalah dukungan dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
    Agus Mulyono mengantongi dukungan dari enam DPW dan 24 DPD.
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Steering Committee, Benediktus “Beni” Papa, mengumumkan nomor urut resmi ketiga kandidat yang akan digunakan selama masa kampanye hingga pemilihan raya internal partai yang akan digelar pada Juli 2025.
    Adapun Ronald Ariston Sinaga mendapatkan nomor urut 1.
    Nomor urut dua adalah Kaesang Pangarep dan nomor urut tiga Agus Mulyono Herlambang.
    “Kami berikan kesempatan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi penyampaian visi-misi dalam berbagai cara. Kami berikan kebebasan kepada ketiga kandidat untuk menggunakan berbagai platform dan metode untuk penyampaian visi-misi kepada seluruh anggota Partai PSI,” kata Beni.
    Masa kampanye dan sosialisasi akan berlangsung hingga pelaksanaan kongres di Solo pada 19 Juli, dan ditutup dengan resepsi pada 27 Juli 2025.
    Agus Mulyono Herlambang bukan nama asing di lingkar relawan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka.
    Berdasarkan situs info pemilihan umum (pemilu) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus Mulyono Herlambang merupakan pria kelahiran 17 Juni 1988 di Indramayu, Jawa Barat.
    Ia merupakan calon anggota legislatif (caleg) dari PSI untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII pada Pemilu 2024.
    Sebelum maju pada Pemilu 2024, Agus Mulyono Herlambang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk periode 2017–2019.
    Sedangkan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, nama Agus Mulyono Herlambang merupakan salah satu pendiri kelompok Relawan Kawan Gibran.
    Di PSI, ia menjabat sebagai salah satu juru bicara partai.
    Agus Mulyono menjadi salah satu orang yang angkat bicara terkait kader PSI bergabung di struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bursa Pemilihan Ketum PSI, Ada Jokowi di Balik Layar?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak maju dalam pemilihan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Kendati demikian, majunya Kaesang Pangarep dalam pemilihan PSI 1 turut merepresentasikan sosok Jokowi masih berada di balik layar.

     Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Basecamp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang mengatakan masih banyak pekerjaan sebagai ketua umum yang belum dirinya selesaikan di PSI, seiring dengan adanya restrukturisasi di tubuh DPP, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai berlambang mawar itu.

    “Nah, saya rasa saya harus selesaikan itu semua dan membawa PSI jauh lebih baik di 2029,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai pendaftaran.

    Terkait posisinya yang merupakan petahana, Kaesang menuturkan dirinya telah mengajukan cuti sebagai Ketum PSI agar fokus terhadap proses pemilihan.

    Nantinya, kata dia, akan ada pelaksana harian yang dipilih oleh Dewan Pembina untuk menggantikan dirinya memimpin PSI sepanjang proses pemilihan calon ketua umum.

    Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan DPW yang mendukungnya untuk maju sebagai calon ketua umum PSI.

    “InsyaAllah PSI di 2029 masuk Senayan, kita perbanyak lagi kepala daerah dari kader PSI. Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung ke PSI,” ungkap Kaesang.

    Selain dirinya, Kaesang mengatakan kemungkinan masih akan terdapat beberapa orang calon ketua umum PSI lainnya yang akan mendaftarkan diri.

    “Masih ada beberapa hari, masih ada dua hari lagi sebelum pendaftaran ditutup,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Jokowi Dipastikan Tidak Maju Pemilihan PSI 1

    Kaesang memastikan sang ayah, (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini.

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

    Kaesang pun telah meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan.

    Sementara terkait dengan potensi Jokowi bergabung dengan PSI, ia menyebutkan kemungkinan tidak ada potensi tersebut dan meminta menanyakan langsung kepada sang ayah.

    “Akses kepada beliau [Jokowi] sekarang kan gampang, tinggal ke Solo. Saya kan tidak bisa mewakili beliau,” tuturnya.

  • 3 Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan Nasional

    3 Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan Nasional

    Pimpinan DPR Segera Rapat Pembahasan Surat Pemakzulan Gibran: Mungkin Besok, atau Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPR RI
    Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, surat usulan
    pemakzulan
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    akan dibahas lewat rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR RI.
    Namun, Dasco belum mengungkap secara pasti kapan rapat pembahasan surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu akan dilakukan.
    Sebab, surat itu sampai saat ini masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI.
    “Suratnya secara resmi dari Setjen DPR RI belum dikirim ke pimpinan, dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco, usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Senin (24/6/2025).
    Dasco menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan
    pemakzulan Gibran
    itu harus dilakukan secara berhati-hati oleh
    pimpinan DPR
    RI.
    Sebab, terdapat banyak surat masuk ke DPR RI yang berasal dari pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai purnawirawan TNI-Polri.
    Untuk itu, DPR RI perlu mengkaji secara cermat dan hati-hati sebelum menentukan langkah ataupun tindak lanjut yang akan diambil.
    “Jadi begini, kami juga mendapatkan surat, juga dari forum purnawirawan, juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak. Jadi, kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR,” pungkas dia.
    Untuk diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
    Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
    Mereka menilai, putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
    “Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.
    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
    “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” seperti dikutip dari surat tersebut.
    Oleh karenanya, forum ini mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja

    Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

    Anggota DPD RI bantu pemulangan warga Aceh korban TPPO di Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 23 Juni 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPD RI asal Provinsi Aceh Sudirman Haji Uma memfasilitasi pemulangan salah seorang warga Kabupaten Aceh Utara bernama Eki Murdani (30) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    “Alhamdulillah, Eki sudah berhasil dipulangkan dan tiba di rumahnya pagi tadi pukul 07.00 WIB. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, termasuk PPAM (perantau Aceh di Malaysia), Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Phnom Penh,” kata Sudirman Haji Uma di Banda Aceh, Senin.

    Diungkapkan pula bahwa Eki sudah 2,5 tahun berada di Kamboja. Korban dipaksa bekerja di sejumlah perusahaan operator judi online dan penipuan online.

    Menurut dia, korban dipindah-pindahkan secara paksa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya tanpa digaji, bahkan yang bersangkutan kerap mendapatkan penyiksaan jika tidak memenuhi target kerja.

    Berdasarkan cerita korban, kata Haji Uma, yang bersangkutan mendapatkan penyiksaan berupa pemukulan, tendangan, hingga penyetruman listrik.

    “Di sana, masih banyak WNI lainnya, termasuk warga Aceh yang hingga kini masih terjebak di lokasi-lokasi tersebut, dan menjadi korban kekerasan sistematis dari algojo perusahaan,” ujarnya.

    Haji Uma menuturkan bahwa Eki sebenarnya sudah lama berhasil kabur dari pekerjaan tersebut. Akan tetapi, karena kesulitan ekonomi keluarga, dia tidak bisa kembali ke Tanah Air, hingga akhirnya pada tanggal 21 April 2025 disampaikan kepadanya.

    Setelah itu, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan bantuan ke Kemenlu RI dan berkoordinasi dengan Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

    Pemulangan ini, menurut Haji Uma, tidak mudah karena keberadaan Eki jauh dari ibu kota Phnom Penh, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam perjalanan darat.

    Selain itu, pengurusan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan administrasi imigrasi juga sempat terkendala, terlebih korban harus bersembunyi dan menghindari kejaran mafia perusahaan yang selama ini memperjualbelikannya.

    Selama proses itu, Haji Uma juga meminta dukungan dari Persatuan Pekerja Aceh di Malaysia (PPAM) untuk melakukan komunikasi intensif dengan Eki dan memantau rute pemulangannya karena harus transit di Malaysia sebelum akhirnya tiba di Indonesia.

    Adapun biaya pemulangan Eki sebesar Rp12,3 juta, yang terdiri atas tiket penerbangan, konsumsi, dan pengurusan dokumen keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp4 juta ditanggung keluarga dan sisanya Rp8,3 juta dibantu Haji Uma.

    Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan kepada masyarakat Aceh tidak tergiur dengan janji manis agen tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan di luar negeri.

    “Kalau tidak memiliki kontrak kerja resmi yang dilegalisasi oleh dinas tenaga kerja dan BP3MI, sangat besar kemungkinan itu adalah penipuan. Jangan korbankan masa depan demi janji palsu,” demikian Hai Uma.

    Sumber : Antara

  • Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Dia menyinggung alasan dirinya daftar pada hari terakhir ini karena dirinya merasa ‘jagoan’ selalu datang saat masa-masa terakhir. Bahkan, dia mengklaim saat bertarung, dia tidak pernah kalah dan pantang mundur melawan siapapun.

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Sebagai informasi, hingga sejauh ini termasuk Agus, sudah ada tiga pendaftar caketum PSI yaitu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat (Jabar), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron pada Rabu (18/6/2025) dan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep pada Sabtu (21/6/2025).

    Pendaftaran Kaesang kemarin sekaligus menjawab kepastian sang ayah yang juga merupakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025. 

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini. 

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

  • Obrolan Jokowi dan Kaesang soal Keputusan Siapa Maju Caketum PSI Nasional 23 Juni 2025

    Obrolan Jokowi dan Kaesang soal Keputusan Siapa Maju Caketum PSI Nasional 23 Juni 2025

    Obrolan Jokowi dan Kaesang soal Keputusan Siapa Maju Caketum PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kaesang Pangarep
    resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sabtu (21/6/2025).
    Pendaftaran Kaesang tersebut sekaligus menjawab peluang Joko Widodo (
    Jokowi
    ) yang dipastikan tidak akan mengikuti kontestasi perebutan posisi ketum
    PSI
    itu.
    Usai pendaftaran, Kaesang menceritakan bahwa keputusannya maju sebagai
    caketum PSI
    merupakan hasil obrolannya dengan Jokowi yang merupakan ayahnya.
    “Mengenai beliau (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Kan enggak mungkin juga anak sama bapak saling kompetisi,” ujar Kaesang di Kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).
    Dalam obrolannya dengan Jokowi, Kaesang juga meyakinkan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu untuk mempercayakan kepemimpinan PSI kepadanya.
    Termasuk mempercayakan masa depan bangsa Indonesia di tangah anak-anak muda.
    “Saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini,” ujar Kaesang.
    PSI sendiri telah menyatakan bahwa Kaesang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai caketum PSI.
    Ia mendapatkan dukungan dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 75 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI. Adapun syarat minimal untuk maju adalah mendapatkan dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD.
    Jika terpilih sebagai ketua umum, Kaesang menargetkan PSI untuk lolos ambang batas parlemen dan menempatkan wakilnya di DPR pada pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    “Insya Allah untuk teman-teman yang sudah setia mendukung saya. PSI di 2029, Insya Allah kita masuk Senayan,” ujar Kaesang.
    Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa bapak dan anak tidak mungkin bersaing untuk memperebutkan satu kursi ketua umum partai.
    Hal inilah yang menjadi keputusan antara Jokowi dan Kaesang ihwal pendaftaran caketum PSI.
    “Karena tidak mungkin anak sama bapak bersaing, itu kan pernyataan Kaesang secara eksplisit. Artinya Kaesang maju, Jokowi tidak maju,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/6/2025).
    Ia menilai, Kaesang akan kembali terpilih sebagai
    ketum PSI
    untuk periode berikutnya. Nama seperti Jokowi dan caketum lainnya dinilainya sebagai ornamen demokrasi untuk menghangatkan
    Pemilu Raya PSI
    .
    “Artinya, setelah Kaesang mendaftar menjadi ketum PSI, ya pertarungan sudah selesai dan bisa dipastikan pemenangnya ya Kaesang, bukan yang lain,” kata Adi.
    Masa pemungutan suara untuk pemilihan ketum PSI dijadwalkan berlangsung antara 12 hingga 19 Juli 2025.
    Hasil Pemilu Raya akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan
    Kongres PSI
    pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka Regional 23 Juni 2025

    Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka Regional 23 Juni 2025

    Di Hadapan Kader Hanura Bengkulu, Patrice Rio Capella Kutip Pesan Tan Malaka
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Dalam
    Musyawarah Daerah
    (Musda)
    Partai Hanura
    yang berlangsung pada Minggu (22/6/2025), Wakil Ketua Umum Partai Hanura,
    Patrice Rio Capella
    , menekankan pentingnya
    idealisme
    sebagai kompas perjuangan partai.
    “Saya mengatakan idealisme merupakan kompas bagi partai ini untuk tidak apatis dan mudah dibeli,” ujar Capella di hadapan kader Hanura di
    Bengkulu
    .
    Lebih lanjut, Capella menggarisbawahi dua tujuan utama berpartai, yakni menjadi alat kekuasaan dan menjadi alat perjuangan.
    Capella juga mengingatkan pentingnya kebermanfaatan Partai Hanura bagi masyarakat.
    “Kalau Partai Hanura tidak ada gunanya untuk rakyat, saya doakan nol suaranya di Pemilu mendatang. Kalau anggota DPRD dari Hanura tidak berteriak untuk rakyat, saya doakan anda kalah dalam Pemilu mendatang, tidak ada gunanya,” tegasnya.
    Menurutnya, menjadi anggota DPRD bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membela masyarakat.
    “Dalam politik, apabila kader kritis, musuh-musuh akan bermunculan, dan tidak akan pernah berada di zona nyaman,” tambahnya.
    Capella juga mencatat bahwa perjalanan seorang politisi bisa sangat dinamis.
    “Kadang begitu cepat berada di comberan, kadang begitu cepat pula berada di istana,” beber dia. 
    Ia menargetkan perolehan kursi Partai Hanura pada Pemilu mendatang akan meningkat.
    Musda Partai Hanura di Provinsi Bengkulu juga menghasilkan keputusan penting, di mana Usin Abdisyah Putra Sembiring terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk periode 2025 hingga 2030.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Bayu Istiqlal

    Demokrat desak Pramono lanjutkan KTV, beri warga kepastian hukum dan hunian Layak
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 22 Juni 2025 – 20:18 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang dinilai berhasil menata kawasan kumuh menjadi hunian layak bagi warga. 

     

    Program ini sebelumnya berjalan saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

     

    “Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” ujar Mujiyono usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu (22/6/2025).

    KTV adalah skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga yang digabungkan secara konsolidatif. Di Palmerah, kawasan permukiman padat itu kini berubah menjadi bangunan empat lantai. Selain mendapatkan unit hunian yang sehat, warga juga bisa memanfaatkan lantai dasar untuk kegiatan usaha.

     

    “Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan,” kata Mujiyono.

     

    Meski demikian, ia menekankan pentingnya sosialisasi program ini agar tercapai kesepakatan soal kepemilikan unit dan pembagian lahan antarwarga. 

     

    Ia juga meminta agar tarif sewa hunian vertikal di Jakarta ke depan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga bawah. Saat ini, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta dipatok Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk listrik dan air.

     

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya terhadap pembangunan vertikal berkelanjutan melalui program Jakarta Tumbuh ke Atas. Program itu mengusung konsep Griya Kecamatan atau mixed-use development yang akan dibangun di 10 lokasi prioritas, termasuk kawasan GOR dan pasar rakyat.

     

    Program tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2029, yang menargetkan peningkatan daya saing dan pengembangan kota secara menyeluruh.(BAI)

    Sumber : Radio Elshinta