Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Hendry Munief inisiatif dirikan Sekretariat DPR/DPD RI di Pekanbaru

    Hendry Munief inisiatif dirikan Sekretariat DPR/DPD RI di Pekanbaru

    “Ini agar lebih memudahkan menyerap aspirasi warga Bumi Lancang Kuning ini. Jadi masyarakat tak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Senayan (Jakarta),”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Riau Hendry Munif berinisiatif membuat Sekretariat Anggota DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI asal Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

    “Ini agar lebih memudahkan menyerap aspirasi warga Bumi Lancang Kuning ini. Jadi masyarakat tak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Senayan (Jakarta),” kata Hendry Munief saat berbincang dengan ANTARA, Sabtu.

    Saat ini kata dia ada tiga belas politisi asal daerah pemilihan Provinsi Riau yang duduk di DPR RI periode 2024-2029 dan empat anggota DPD RI yang juga berasal dari Riau.

    Hendry mengaku sudah menghubungi satu per satu para wakil rakyat asal Riau tersebut untuk mendirikan Sekretariat di Kota Pekanbaru. “InsyaAllah setuju karena saya sudah bergerilya menghubungi rekan-rekan dari berbagai partai itu untuk membentuk sekretariat di Pekanbaru,” ujar politisi PKS itu.

    Dia mengemukakan, nantinya Sekretariat itu bisa berada di komplek Kantor Gubernur Riau dengan dijaga sejumlah staf. Inisiatif pendirian sekretariat tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan Gubernur Riau agar prosesnya berjalan lancar.

    Ia menjelaskan setiap pekan pasti ada wakil rakyat asal Riau yang pulang ke daerah. Di situlah momen yang tepat bagi mereka untuk berdiskusi dan berbincang dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal.

    “Keluhan atau masukan dari masyarakat tersebut nantinya akan dibawa oleh perwakilan komisi masing-masing untuk dibahas,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengecek dan menandai para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dan berhalangan hadir pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu.

    Sebelum memulai sambutannya, Presiden Prabowo yang juga Dewan Pembina GSN memanggil Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan para ketua umum partai politik, mulai dari Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan para sekjen partai koalisi Indonesia Maju.

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,” kata Prabowo.

    Setelah itu, Presiden Prabowo pun mengecek kehadiran para tokoh nasional, seperti Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Dudung Abdurachman, serta beberapa calon kepala daerah, seperti Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.

    Tidak lupa, Prabowo juga mengenalkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang lantas disambut meriah oleh para undangan yang hadir.

    “Ibu…Siti Hediati Hariyadi. Kok tepuk tangannya paling keras ini heran jadinya. Maksudnya apa?,” tanya Prabowo kepada hadirin dengan raut muka yang datar.

    Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pun langsung berdiri sambil menangkupkan tangannya di depan wajah, seraya mengucapkan terima kasih pada Prabowo.

    Prabowo juga menyebutkan banyak menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Namun, karena GSN disebutnya sebagai acara sosial, ia tidak ingin mengarah pada jabatan politis.

    Presiden pun menyebutkan satu per satu menteri tanpa jabatannya, melainkan gelar pendidikan yang diperoleh. Saat tiba giliran Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Prabowo pun berkelakar seolah tengah mencari pulpen dari kantongnya. Ia pun memberi gestur seakan menandai Menpora Dito yang berhalangan hadir.

    Selain Menteri Dito, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga berhalangan hadir, namun Prabowo telah mengetahui bahwa Amran sedang berada di luar kota.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ngadu ke DPD RI, Roy Suryo & Dokter Tifa Buktikan Akun Fufufafa adalah Milik Gibran, Desak Segera Dimakzulkan

    Ngadu ke DPD RI, Roy Suryo & Dokter Tifa Buktikan Akun Fufufafa adalah Milik Gibran, Desak Segera Dimakzulkan

    GELORA.CO – Roy Suryo bersama Dokter Tifa dan sejumlah aktivis perubahan, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

    Kedatangan Roy Suryo dan aktivis perubahan ke Gedung DPD RI ini, adalah untuk mendesak memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. 

    Desakan ini disampaikan Roy Suryo dan kawan-kawan, buntut dari terungkapnya pemilik akun Fufufafa yang ternyata adalah Gibran. 

    Momen Roy Suryo bersama aktivis perubahan yang datang ke DPD RI, diunggah oleh akun Instagram @medsos_rame, pada Jumat, 1 November 2024.

    Dari video berdurasi 40 detik tersebut, Roy Suryo yang didampingi Dokter Tifa mengatakan, bahwa pemilik akun Fufufafa adalah Gibran. 

    Menurut Roy Suryo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN telah mengonfirmasi bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. 

    “Dan itu sudah dibuat di media, bahkan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan. Namun anak ini bohong, dan bilang tidak,” ungkap Roy.

    Dalam kesempatan tersebut, Roy Suryo juga menyinggung Kaesang Pangarep yang pernah mengungkapkan sosok pemilik akun Fufufafa. 

    “Tapi lucunya, adeknya Kaesang Pangarep pernah bilang bahwa akun Fufufafa itu miliknya Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang cukup lama,” sebutnya. 

    Unggahan momen Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Gedung DPD RI ini, mendapatkan beragam komentar dari warganet. Ada yang setuju, dan ada pula yang tidak. 

    Ada netizen yang menyebut, bahwa kisruh mengenai pemilik akun Fufufafa ini sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali, karena perkara lain banyak yang lebih penting. 

    “Perkara kek gitu aja ribet,, akun apaan sii memprovokasi? Penistaan agama? Sara? Isinya apa?,” tanya netizen. 

    “Urusin judol aja roy…..temen2 gua smpe jual rumh cmn buat judol, lu msih sibuk ngurusin fufufafa,” saran salah satu netizen. 

    “Bukan sibuk bantu berantas Judol malah repot ama fufufafa,” timpal netizen lainnya. 

    “Apalagi lah ROY ROY bikin gaduh numpang pansos, Indonesia udah baik baik saja, Kayak kalian ini mesti nya di pindah aja ke Negara mana kek. Yg Sok penting Padahal enggak penting,” lanjut yang lainnya.

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    Sahut-sahutan di Senayan untuk revisi UU Pemilu

    sudah 26 tahun reformasi, … kita sepakat bahwa demokrasi kita harus bergeser dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial

    Jakarta (ANTARA) – “Pengalaman adalah guru terbaik,” merupakan pepatah yang semestinya selalu dimaknai dalam aktivitas demokrasi yang paling konkret dilakukan masyarakat di Indonesia, yakni dalam pemilihan umum.

    Tak terasa negara Indonesia yang sepakat untuk menerapkan sistem demokrasi ini tak lama lagi menginjak usia 80 tahun. Selama itu pula, sistem pemilu terus berubah-ubah mengikuti perkembangan situasi politik.

    Walaupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru digelar lima kali sejak tahun 2004, pesta demokrasi di negeri ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 1955 dengan adanya pemilu legislatif.

    Dahulu, pemilu legislatif merupakan gerbang awal untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berperan untuk menentukan sosok pemimpin bangsa.

    Dari beragam pengalaman yang muncul selama perjalanannya, sistem pemilu akhirnya diganti dengan sistem pemilihan secara langsung. Kini, rakyat pun bisa secara langsung memilih calon eksekutif maupun legislatif dengan mencoblos kertas berisi foto beserta nama kandidat.

    Namun seperti pepatah di awal, sistem pemilu terkini yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih menyisakan kompleksitas, berdasarkan penilaian sejumlah pihak. Maka ide untuk transformasi kian berkembang, agar sistem pemilu selalu bisa disempurnakan.

    Kini, DPR RI melalui Badan Legislasi sedang menyerap masukan dari berbagai kalangan untuk menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Salah satu aspirasi yang kerap menjadi pembahasan hangat adalah untuk merevisi sistem pemilu dengan memasukkan RUU Pemilu dalam Prolegnas.

    Keserentakan

    Pemilu 2019 merupakan sejarah bagi Indonesia karena menjadi pesta demokrasi yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak, dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Dengan begitu, ada lima surat suara yang musti dicoblos oleh masyarakat di dalam bilik suara. Setelah membuka lipatan dan melipat kembali lima surat suara, tentunya mereka pun memasukkan satu per satu surat suara ke dalam lima kotak yang berbeda.

    Adanya sistem pemilu serentak merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pemilu 2019 dan seterusnya harus dilaksanakan secara serentak dengan lima kotak.

    Pertimbangannya, MK mendorong agar pemilu serentak itu menciptakan efektivitas terhadap sistem presidensial, serta mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Waka Baleg DPR Usul Revisi 8 UU Politik dengan Metode Omnibus Law

    Waka Baleg DPR Usul Revisi 8 UU Politik dengan Metode Omnibus Law

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia berbicara soal upaya menyempurnakan sistem politik termasuk penyelenggaraan pemilu. Terkait ini, Doli mengusulkan revisi sejumlah Undang-Undang (UU) politik dengan metode Omnibus Law.

    Hal itu disampaikan Doli dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem dan AMAN di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat itu berisi agenda penyusunan Prolegnas 2025-2029.

    “Saya ingin mengkompilasi seluruh alasan, baik itu alasan konsepsional, alasan empirik, dan alasan berdasarkan pengalaman kita, yang kesimpulannya adalah bahwa memang kita harus segera menyempurnakan sistem politik termasuk di dalamnya sistem pemilu,” kata Doli.

    Doli kemudian mengungkit kritikan terhadap penyelenggaraan pemilu yang masih meninggalkan persoalan. Menurut dia, gelaran pemilu dapat disempurnakan dengan regulasi yang dipaketkan seperti Omnibus Law.

    “Bagaimana menyetopnya, apakah kita semua punya komitmen untuk segera melakukan revisi terhadap undang-undang politik atau termasuknya undang-undang pemilu, dan waktunya itu sekarang,” kata Doli.

    “Jadi kalau kita serahkan ke komisi masing-masing mungkin nanti dibatasi satu-satu gitu, ya, jadi nggak selesai. Padahal saya melihat sebetulnya ini tidak bisa dipisahkan. Mungkin kita, Baleg, harus sudah berpikir tentang metodologi membentuk undang-undang politik secara Omnibus Law. Kita harus punya undang-undang politik yang paketnya lengkap. Karena tadi itu nggak bisa satu-satu,” lanjutnya.

    “Kalau yang dulu saya menganggap, kami (Komisi II DPR periode 2019-2024) itu ada 8 (UU) itu kan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahannya,” kata Doli kepada wartawan.

    Doli menyebutkan kedelapan UU itu. Pertama, UU Pemilu dan UU Pilkada yang hendak disatukan. Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, DPRD tidak termasuk.

    (fca/taa)

  • Anggota DPD RI dari Papua Bantah Yorrys Didukung Seluruh Senator Papua Pimpin DPD

    Anggota DPD RI dari Papua Bantah Yorrys Didukung Seluruh Senator Papua Pimpin DPD

    Jakarta, Gatra.com – Anggota DPD RI terpilih dari tanah Papua masa bakti 2024-2029 membantah kabar yang beredar bahwa Yorrys Raweyai didaulat semua anggota DPD RI terpilih se-Papua untuk menjadi Pimpinan DPD RI, sedangkan Filep Wamafma akan diusung sebagai Wakil Ketua MPR RI dari utusan DPD RI.

    Kabar dukungan itu beredar usai Yorrys dan Filep menggelar acara Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI For Papua yang mengundang Anggota DPD terpilih se-tanah Papua periode 2024-2029 pada Jumat (24/5) lalu.

    Mewakili anggota terpilih lainnya, Paul Finsen Mayor (Papua Barat Daya) dan Pdt. David Harold Waromi (Papua) menjelaskan bahwa narasi tersebut tidak benar.

    “Bahwa dalam acara MPR RI for Papua itu tidak ada kebulatan tekad dan kesepakatan apapun terkait dukungan terhadap Yorrys sebagai pimpinan DPD RI maupun Filep menjadi Wakil Ketua MPR dari DPD RI,” kata Paul Finsen Mayor, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (24/7).

    Paul Finsen Mayor yang merupakan Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya meminta semua pihak untuk mengetahui bahwa narasi tersebut tidak benar.

    Faktanya, menurut Finsen Mayor, 11 dari 24 anggota DPD RI terpilih dari 6 provinsi di Papua justru mendukung paket Pimpinan DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung.

    “Dan peta dukungan ini masih bisa bertambah. Tidak menutup kemungkinan dukungan dari Papua untuk Pak LaNyalla, Pak Nono, Ibu Elviana dan Pak Tamsil, akan bertambah lagi dari 11 yang sekarang,” ucap dia.

    Dalam kesempatan itu, Finsen juga menjelaskan, sebagai anggota DPD RI dari Orang Asli Papua (OAP), dirinya meminta semua Senator Papua serius memperjuangkan afirmatif pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan.

    “Itu pekerjaan yang lebih penting, daripada ribut dukung mendukung hanya untuk kursi pimpinan, sampai membuat kegaduhan dan ditonton masyarakat se-Indonesia, tidak elok,” tandasnya.

    Maka itu, imbuhnya, ia lebih memilih memberi apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh LaNyalla dan Nono Sampono yang merupakan Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dalam keberpihakannya kepada Papua yang konkret.

    “Pak LaNyalla memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua, hingga dua kali bertemu khusus dengan Wapres. Beliau juga menyuarakan perlunya pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua. Bapak LaNyalla juga hadir dan mendukung pembangunan SMK Papua Bangkit dan Sekolah Sepakbola Kaki Belanda sebagai bagian dari pembangunan SDM Papua,” katanya.

    Sementara itu, lanjut Finsen, Nono Sampono juga turut berperan aktif memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi Papua. Termasuk menyelesaikan deadlock antara PT Freeport dan Pemprov terkait harga air tanah. “Dimana Pak Nono saat itu jelas berpihak ke masyarakat Papua,” tukasnya.

    Tahun 2017, Nono Sampono juga menginisiasi RUU Daerah Kepulauan yang juga sangat bermanfaat untuk Papua, khususnya Kepulauan Raja Ampat.

    “Makanya kami sebagai anggota DPD RI terpilih dari tanah Papua memilih negarawan yang jelas komitmennya kepada Papua, yaitu Paket Pimpinan DPD RI LaNyalla, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung untuk membawa DPD RI menjadi lebih kuat dan bermartabat,” ucapnya.

    419

  • HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    HUT ke-51 KNPI, Haris Pertama Serukan Penguatan DPD RI dan Otonomi Daerah

    Jakarta, Gatra.com – Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-51 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ketua Umum Haris Pertama menyerukan pentingnya memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam sistem pemerintahan Indonesia.

    Haris menegaskan bahwa revisi undang-undang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi DPD RI dan memperkuat Otonomi Daerah, terutama dengan dukungan gerakan pemuda di seluruh negeri.

    “Penguatan DPD dan Otonomi Daerah adalah sebuah keharusan,” ujar Haris dalam acara yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (27/7).

    Haris menyoroti bahwa selama ini DPD RI belum berfungsi maksimal dan seringkali hanya menjadi pelengkap di parlemen. Ia menekankan bahwa penguatan DPD dan otonomi daerah merupakan langkah krusial untuk mencegah disintegrasi bangsa.

    Dalam pandangannya, DPD RI harus memiliki peran lebih besar dalam mendukung kepala daerah agar mereka dapat mengelola sumber daya alam (SDA) secara mandiri. Haris berharap kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dapat menentukan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat.

    “Kita harus mengubah kondisi saat ini, di mana kepala daerah hanya memberikan rekomendasi terkait izin usaha pertambangan. Untuk pertumbuhan daerah yang lebih cepat, daerah harus punya kewenangan penuh. Kepala daerah yang paling tahu kebutuhan masyarakatnya,” tegas Haris.

    Haris percaya bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah di berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, banyak daerah kaya SDA, seperti Papua dan Kalimantan, masih mengalami kemiskinan.

    “Dengan penguatan pemerintah daerah dan otonomi daerah melalui undang-undang, kita dapat membawa perubahan besar tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah,” tambahnya.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang hadir dalam acara tersebut, menekankan bahwa peringatan HUT ke-51 KNPI menjadi momen refleksi bagi para pemuda untuk bersatu menjaga NKRI dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.

    “Pemuda harus belajar dari sejarah dan bersatu untuk menjaga bangsa yang besar dan beragam ini demi mencapai Indonesia Emas 2045,” ujar Mahfud.

    Pada kesempatan tersebut, Haris Pertama juga memberikan penghargaan KNPI Award 2024 kepada sejumlah tokoh yang berkontribusi bagi pemuda. Mereka di antaranya adalah Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta, mantan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD, anggota DPD RI Fahira Idris

    Kemudian Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wali Kota Blitar Santoso, dan tokoh-tokoh lainnya sebagai Tokoh Nasional dan Daerah Peduli Pemuda 2024.

    44

  • Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Willy Aditya siap pimpin Komisi XIII dengan semangat kolaboratif

    Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, ….Jakarta (ANTARA) – Willy Aditya yang baru ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR RI menyatakan siap memimpin komisi yang membidangi urusan reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM) itu dengan semangat kolaboratif lintas sektor.

    “Bersama dengan teman-teman mitra, kami akan coba bangun sebuah spirit kolaboratif, pendekatan lintas sektor, karena ini spiritnya satu, yaitu perlindungan penegakan hukum dan HAM,” kata Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Willy menilai adanya Komisi XIII sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) baru dapat membuat DPR lebih fokus melakukan pengawasan terhadap urusan reformasi regulasi dan HAM di Indonesia.

    “Kami ingin ke depan penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi satu hal yang menjadi dasar dalam proses kita bernegara, berbangsa, dan berdemokrasi,” ujarnya.

    Menurut dia, pembagian ruang lingkup kerja komisi di DPR pada periode ini telah dilakukan dengan efektif, serta penambahan komisi yang ada diperlukan untuk membuat kerja-kerja parlemen semakin maksimal.

    “Tentu ini menjadi suatu hal yang progresif, ya. Secara manajemen, dibaginya komisi menjadi 13 dan hukum dan HAM di komisi sendiri, itu menjadi akan lebih fokus pada jangkauan untuk pengawasan,” tuturnya.

    Ia  menegaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo dalam mengawal urusan perlindungan serta penegakan hukum dan HAM.

    “Political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini akan jauh lebih terukur. Nah, ini sebagai sebuah komitmen bersama dari DPR dan Pemerintah agar lebih efektif,” kata dia.

    Baca juga: Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri Hukum
    Baca juga: Pakar nilai pemekaran komisi DPR dapat bantu pemerintahan baru

    Sebelumnya, pimpinan DPR RI bersama para anggota Komisi XIII DPR RI menyetujui Willy Aditya menjadi Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2024—2029 dalam rapat internal yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    “Apakah nama-nama calon pimpinan Komisi XIII DPR RI yang kami sampaikan dapat disetujui dan ditetapkan menjadi pimpinan Komisi XIII?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.

    Para anggota Komisi XIII DPR RI pun secara kompak menyetujui nama Willy beserta empat nama lainnya untuk menjadi pimpinan Komisi I DPR RI.

    Empat wakil ketua Komisi XIII DPR RI lainnya, yaitu Andreas Hugo Pairera, Sugiat Santoso, Dewi Asmara, dan Rinto Subekti.

    Komisi XIII DPR RI ditetapkan membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM). Dengan mitra kerja Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Senator: Pidato Prabowo beri harapan keberpihakan pada rakyat

    Senator: Pidato Prabowo beri harapan keberpihakan pada rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Ke-8 RI memberi harapan atas keberpihakan bagi rakyat Indonesia.

    Mantan Ketua DPD RI itu pun mengapresiasi materi pidato yang disampaikan Prabowo setelah dilantik sebagai preisden di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu.

    “Alhamdulilah, pidato Presiden Prabowo sesuai dengan visi misi yang disampaikan beliau pada saat pemilu presiden Februari yang lalu. Sehingga sangat memberi harapan bagi rakyat Indonesia. Terutama komitmen Pak Prabowo untuk berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan,” kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dia juga berharap para pembantu presiden yang dipilih sebagai menteri kabinet mampu menjabarkan visi besar dan keberpihakan, serta jiwa patriotik Presiden Prabowo dalam tiap kebijakan yang diimplementasikan.

    “Karena keberhasilan cita-cita presiden juga tergantung dari kinerja para menteri kabinet,” ucapnya.

    Selain itu, dia berharap seluruh elemen bangsa bersatu padu agar bangsa Indonesia memiliki satu tekad bersama untuk memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara.

    “Terutama, dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan dipenuhi dengan suasana turbulensi,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara diperlukan pula satu tekad bersama yang membutuhkan kerja sama, semangat juang, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan seluruh elemen bangsa.

    “Karena itu, saya mendukung pernyataan Presiden Prabowo bahwa demokrasi di Indonesia harus dikembalikan kepada demokrasi yang sesuai dengan watak dasar bangsa Indonesia yang sudah ditemukan di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang digali dari bangsa Nusantara ini,” tuturnya.

    Dia pun mendukung penuh peta jalan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari memastikan kedaulatan negara Indonesia.

    “Tentu ini harus kita dukung dengan membangun kesadaran dan sikap bersama,” ujarnya.

    Terakhir, dia mengajak anggota DPR RI maupun DPD RI untuk menempatkan dan menjiwai nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam melahirkan undang-undang sebagai produk kerja legislatif.

    “Sehingga pembangunan Indonesia berprinsip kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi, dan pada akhirnya pembangunan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan mendapat dukungan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan tertinggi,” kata dia.

    Pada pidato perdananya usai dilantik, Presiden Prabowo mengatakan bahwa dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia diperlukan suasana kebersamaan dan persatuan di tengah pemimpin dan masyarakat Indonesia.

    “Di tengah cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi, kerja sama, bukan cekcok berkepanjangan,” kata dia.

    Di sisi lain, Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4–5 tahun ke depan.

    “Saya yakin paling lambat 4–5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ucapnya.

    Baca juga: Ketua DPD RI akan dorong Prabowo bawa bangsa bermain di tingkat global

    Baca juga: Ketua DPD: Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politik

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024