Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Kalau Ada Polisi Terlibat Kasus Timah, Kejagung Silakan Proses

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat ditanya soal isu penguntitan saat Kejagung mengusut kasus korupsi timah. Jenderal Sigit menegaskan tidak ada penguntitan yang dilakukan anggotanya dan mempersilakan Kejagung untuk memproses hukum jika ada yang terlibat.

    Pertanyaan soal kabar penguntitan pada pertengahan 2024 lalu itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman, dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Benny bertanya karena merasa belum mendapat jawaban.

    “Pertanyaan saya adalah pada saat Kejaksaan Agung menangani kasus timah, Mabes Polri memobilisasi kekuatan untuk melawan Kejaksaan. Pertanyaan saya, ada apa, Bapak? Bukankah institusi kepolisian harus berada dalam satu barisan untuk menyelamatkan sumber daya alam kita ini khususnya timah ini. Pertanyaan ini saya tanya ke mana-mana tidak dijawab dan perkenankan saya menyampaikan pertanyaan ini,” kata Benny.

    Dalam rapat itu, Jenderal Sigit langsung menanggapi penyampaian Benny. Kapolri mempersilakan Kejagung untuk memproses jika ada anggota Polri yang terlibat kasus timah.

    “Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Benny bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi ini saya jawab, Pak. Menurut saya, itu kebetulan saja, Pak. Dan kemudian ada berita yang di-framing tapi dalam hal ini saya sampaikan kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Kejaksaan Agung untuk anggota saya diproses,” kata Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit memastikan Polri terus bekerja sama dengan institusi lainnya dalam menegakkan hukum, khususnya kasus timah tersebut.

    Jenderal Sigit menepis isu pihaknya melawan Kejagung. Dia mengatakan Polri dan Kejagung kompak dalam menyelesaikan kasus tersebut.

    “Jadi kami juga ikut memantau penanganan itu ke depan betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi selagi Pak itu hanya framing, saya tidak tahu tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan Kejaksaan kompak dalam hal ini,”lanjutnya.

    (fca/idn)

  • Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Acungkan Jempol, Legislator PKS Puji Kepedulian Kapolri ke Kelompok Rentan

    Jakarta

    Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja hari ini. Nasir mengapresiasi Sigit yang terus menerapkan inklusivitas bagi warga negara termasuk kelompok disabilitas.

    Hal itu disampaikan Nasir dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

    “Betapa responsnya Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Dan mereka adalah masuk dalam kelompok rentan,” kata Nasir.

    Nasir menyinggung kebijakan Kapolri yang membuka rekrutmen polisi difabel. Dia mendorong kebijakan ini perlu ditingkatkan.

    “Oleh karena itu, tadi disampaikan ada sarjana untuk sekolah inspektur untuk perwira, kemudian juga bintara, dan lain sebagainya. Barangkali ke depan perlu ditingkatkan Pak Kapolri, jumlahnya sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan haknya,” kata dia.

    Nasir kemudian menyampaikan pujiannya terkait langkah Kapolri lewat pantun. Begini bunyi pantunnya.

    (fca/eva)

  • Senator Lalita Tampung Aspirasi Mahasiswa Papua, Bahas Isu Transmigrasi dan Kesejahteraan Lokal

    Senator Lalita Tampung Aspirasi Mahasiswa Papua, Bahas Isu Transmigrasi dan Kesejahteraan Lokal

    FAJAR.CO.ID, PAPUA — Senator DPD RI asal Papua, Lalita, mengadakan pertemuan khusus dengan para Ketua dan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai universitas di Provinsi Papua. Pertemuan ini berlangsung di sebuah kafe di tengah Kota Jayapura pada 9 November 2024.

    Dalam kesempatan tersebut, Lalita mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa yang disampaikan dengan penuh semangat dan harapan.

    Pertemuan ini dipimpin oleh Presiden BEM Universitas Cendrawasih, yang mewakili aliansi mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Papua. Lalita didampingi oleh beberapa anggota DPR Papua seperti Giovano Pattipawae dan Johanes Markus Wakum, yang turut hadir untuk menyimak keluhan dan masukan dari para mahasiswa.

    Layaknya seorang Ibu yang menerima keluh kesah penuh amarah anak-anaknya, Senator Lalita mendengarkan aspirasi para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Prov. Papua.

    “Mahasiswa di Papua adalah anak-anak kami, tentu mereka ingin diberikan atensi juga terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita lakukan pendekatan persuasif dan humanis untuk mencari solusi atas permasalah yang timbul” ungkapnya.

    Aspirasi yang disampaikan oleh Para aliansi Presiden BEM secara kolektif meliputi penolakan wacana Transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden RI Bapak Prabowo dan Mentri Transmigrasi.

    Senator DPD RI Lalita, berencana akan meneruskan dan menyampaikan aspirasi yang telah disuarakan oleh Para Presiden BEM seluruh Perguruan Tinggi di Papua dalam bentuk kajian analisi kepada Lembaga dan Departemen terkait serta dalam rapat-rapat di DPD RI.

  • Gerindra Imbau Lagu Indonesia Raya Diputar di Gedung DPR dan Kantor BUMN

    Gerindra Imbau Lagu Indonesia Raya Diputar di Gedung DPR dan Kantor BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menginstruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya berkumandang di lingkungan Gedung DPR RI.

    “Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di Lingkungan DPR RI, bersama ini saya Instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya setiap hari kerja pukul 10.00 WIB di Lingkungan Gedung DPR RI dan serentak berdiri sikap sempura untuk mendengarkan lag Indonesia Raya,” tulis Dasco dalam suratnya, Jumat (8/11/2024).

    Menurut dokumen yang diterima Bisnis, surat dengan nomor T/1375/OT/11/2024 perihal Instruksi Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu disampaikan untuk Sekretaris Jenderal DPR RI. 

    “Sehubungan dengan hal tersebut, saya minta Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk dapat menindaklajuti mulai Hari Kamis tanggal 7 November 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih,” demikian isi surat tersebut. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian juga menyampaikan imbauan agar seluruh kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap hari pukul 10 pagi.

    Dia mendorong Menteri BUMN Erick Thohir agar memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat. Erick dapat  mempertimbangkan penerbitan surat keputusan resmi yang mewajibkan pemutaran lagu Indonesia Raya di seluruh kantor dan fasilitas BUMN setiap pukul 10 pagi.

    “Kami di Partai Gerindra, sering digembleng oleh Pak Prabowo dengan nilai-nilai nasionalisme yang luar biasa, merasa penting untuk menjaga dan meningkatkan semangat nasionalisme di semua kalangan,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Erick yang digelar di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (4/11/2024).

  • Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Kena PHK Massal, Senator Dailami Turun Tangan

    Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Kena PHK Massal, Senator Dailami Turun Tangan

    GELORA.CO -Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terus menjadi sorotan. 

    Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus  memastikan akan mengawal kasus ini agar anggota KTKI yang di-PHK mendapatkan haknya.

    Penegasan itu disampaikan Dailami usai menerima audiensi perwakilan KTKI, di antaranya Rachma Fitriati, Hasyim Munawar, Tuti Kurniasih, Imelda, dan Acep.

    “Saya sangat miris dan prihatin mendengar penjelasan dari Ibu Rachma dan anggota KTKI lainnya yang begitu detail menerangkan permasalahannya,” kata Dailami  dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 7 November 2024.

    Dailami menjelaskan, selain melihat dari sisi pemutusan hubungan kerja yang dirasa sepihak dan banyak kejanggalan, terindikasi ada pelanggaran hukum.

    “Dalam persoalan ini kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan,” kata Dailami.

    Apalagi, imbuh Dailami, untuk menjadi anggota KTKI harus berdomisli di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tatata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing Masing Tenaga Kesehatan.

    “Pada Pasal 6 Ayat 1 poin g berbunyi, melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan. Lalu sekarang diberhentikan secara sepihak dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan anggota KTKI,” kata Dailami.

    Menurutnya, ada beberapa catatan lainnya yang menjadi fokus perhatian dan akan dibahas di Komite III dalam waktu dekat agar permasalahan ini dapat selesai secara baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

    “Ini menyangkut banyak hal, termasuk sorotan perihal transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip good governance,” pungkas Dailami. 

  • Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Lagu Indonesia Raya Bakal Diputar di Lingkungan Gedung DPR Setiap Hari Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta DPR RI menerbitkan Surat DPR RI Nomor T/1375/0T/11/2024 yang menginstruksikan agar lingkungan Gedung DPR RI memutar Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari kerja untuk memperkuat semangat nasionalisme.

    Surat tertanggal 5 November 2024 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Adapun instruksi tersebut bakal mulai berlaku pada Kamis (7/11/2024).

    “Sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia di lingkungan DPR RI, bersama ini saya instruksikan pemutaran lagu Indonesia Raya,” tulis surat yang ditandatangani Dasco, yang dikutip dari Antara, Rabu (6/11/2024).

    Adapun lagu kebangsaan itu bakal diputar tepat setiap pukul 10.00 WIB di hari kerja. Seperti diketahui di hari kerja normal DPR RI mulai dari Senin hingga Jumat, agenda rapat-rapat komisi kerap dimulai pada pukul 10.00 WIB.

    Selain itu, surat itu pun menginstruksikan orang-orang yang beraktivitas di Gedung DPR RI agar serentak berdiri sikap sempurna saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

    Biasanya, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya hanya dikumandangkan sebelum digelar agenda Rapat Paripurna, baik Rapat Paripurna DPR RI, Sidang Paripurna DPD RI, maupun Sidang Paripurna MPR RI.

    Legislator dari Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengusulkan agar seluruh kantor dan fasilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari pada pukul 10 pagi.

    Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI yang digelar Senin (4/11/2024). Usulan ini disampaikan sebagai langkah untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pekerja BUMN dan masyarakat.

    Kawendra menekankan pentingnya BUMN sebagai benteng ketahanan nasional yang menjadi kebanggaan bangsa.

     

  • Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Prabowo akan Terima PM Singapura di Istana Merdeka Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menerima kunjungan Perdana Menteri Republik Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Rabu (6/11/2024).

    Adapun, PM Wong telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa (5/11/2024) malam. Ketibaannya di Indonesia dalam rangka kunjungan resmi ke Indonesia yang akan berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 5-6 November 2024. 

    Pesawat yang ditumpangi PM Wong dan delegasi tiba sekitar pukul 18.02 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryo Pratomo.

    Dari Bandara, PM Wong dan delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta. PM Wong diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. 

    Selain itu, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

    PM Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI.

    Pertemuan ini menjadi kali pertama Wong ke Indonesia sejak menjabat sebagai Perdana Menteri. Sebelumnya Wong sempat menerima panggilan telepon dari Prabowo saat pertama kali terpilih sebagai perdana menteri pada Mei 2024 dan bertemu di Istana Singapura pada Juni 2024.

    Sebelum menjadi pimpinan tertinggi Singapura, Wong merupakan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura. Dia juga merupakan Ketua Otoritas Moneter Singapura, serta Ketua Dewan Penasihat Internasional Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura.

    Wong menempuh di Sekolah Menengah Tanjong Katong dan Victoria Junior College. Dia memperoleh gelar Sarjana dan Magister Ekonomi dari University of Wisconsin-Madison dan University of Michigan-Ann Arbor, lalu dia meraih gelar master di Harvard Kennedy School bidang Administrasi Publik.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Wong merupakan seorang pegawai negeri. Dia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Otoritas Pasar Energi juga menjadi Sekretaris Utama Swasta Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

    Lawrence Wong juga dilaporkan berkontribusi pada gerakan buruh sebagai Penasihat Serikat Pekerja Tenaga Listrik dan Gas, serta Serikat Pekerja Konstruksi Bangunan dan Industri Kayu.

  • Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 November 2024

    Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional Nasional 4 November 2024

    Pegawai Komdigi Disebut Lindungi Judol, Fahira Idris: Pemberantasan Judol Harus Jadi Agenda Nasional
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta
    Fahira Idris
    menyampaikan, pemerintah harus lebih giat memberantas judi
    online
    (
    judol
    ) setelah mencuatnya kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menjadi pelindung situs judol.
    “Saya berharap kasus ini menjadi momentum untuk menjadikan pemberantasan judol sebagai agenda nasional yang harus didorong melalui kebijakan yang lebih terpadu antara kementerian, penegak hukum, dan lembaga keuangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
    Fahir menambahkan, pihak terkait harus melakukan perbaikan sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan agar tidak ada lagi celah untuk memanfaatkan wewenang demi keuntungan pribadi.
    “Keterpaduan ini penting agar pemberantasan judol menjadi komitmen berkelanjutan, mengingat dampak destruktif yang dibawa judol terhadap ekonomi, sosial, dan moral masyarakat sudah sangat luar biasa,” tambahnya.
    Beberapa langkah penting, kata dia, harus segera dilaksanakan agar kasus tersebut tidak terulang.
    Pertama
    , pengawasan internal di Komdigi harus lebih kuat dan efektif, dengan memperketat kontrol terhadap pegawai yang bertugas dalam penanganan situs judol.
    “Kolaborasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diperkuat untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang mungkin terlibat dalam pengamanan situs judol,” lanjutnya.
    Kedua
    , Komdigi perlu mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan memblokir situs judol secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang rentan disalahgunakan.
    “Teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memperbarui data situs judol secara otomatis akan meminimalkan kemungkinan “pembinaan” situs judi online oleh oknum,” ujar Fahira.
    Ketiga
    , pemberlakuan sanksi yang setimpal kepada pelaku, dengan penegakan hukum yang transparan kepada publik.
    “Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan elemen masyarakat pada pemerintah dalam memberantas kejahatan judol yang sudah mengancam keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Perlu diketahui, sejumlah pegawai Komdigi ditangkap karena terlibat dalam pembukaan akses situs judol, Jumat (1/11/2024).
    Sejumlah pegawai tersebut diketahui memanfaatkan kewenangannya untuk memperdagangkan keamanan virtual negara demi keuntungan pribadi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Cagub Berebut Restu Prabowo & Jokowi di Pilkada Serentak 2024: Ridwan Kamil hingga Ahmad Luthfi

    Bisnis.com, JAKARTA – Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan. 

    Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra. 

    Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang. 

    Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS. 

    Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

    “Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya,” jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024). 

    Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS. 

    “Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” ujar Ketum Gerindra tersebut. 

    Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

    Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng. 

    Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam. 

    Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

    “Makan nasi goreng Jawa, enak,” katanya dilansir Antara. 

    Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

    “Masalah ini dan itu,” katanya.

    Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

    Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

    Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu. 

    Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

    “Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol,” katanya.

    Perbesar

    Manuver Ridwan Kamil 

    Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

    Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024. 

    “Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024). 

    Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

    “Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut. 

    Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB. 

    Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

    Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

    “Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

    “Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta,” ujarnya. 

    Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

    Perbesar

  • Mantan Anggota Komite 1 DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Aparat Penegak Hukum Jangan Saling Sandera dalam Penanganan Kasus

    Mantan Anggota Komite 1 DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Aparat Penegak Hukum Jangan Saling Sandera dalam Penanganan Kasus

    GELORA.CO – Jam tangan mahal senilai miliaran rupiah yang dipakai Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Abdul Qohar menjadi viral. Diduga harta tersebut tidak dicantumkan dalam LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mempelajari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

    Mantan Anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi Hukum Abdul Rachman Thaha menyatakan, menyikapi hal persoalan jam tangan milik Dirdik Kejaksaan Agung perlu bijak. Tidak perlu seperti tergesa-gesa dan saling menyerang atau saling sandera dalam hal penanganan suatu kasus.

    ”Saya meminta KPK dalam hal ini harus menyikapi dengan bijak dalam penanganan masalah jam tangan yang dipakai Dirdik Pidsus Kejaksaan Agung. Perlu diteliti dengan asas kehati-hatian,” ucap Abdul Rachman Thaha.

    Mantan aktivis HMI itu percaya, jika terbukti itu ada kesalahan, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak segan-segan akan mencopot bawahannya. Jaksa agung juga akan memproses secara hukum.

    ”Saya sangat paham benar karakter seorang jaksa agung ini. KPK harus jeli dan memahami Kejaksaan Agung sementara sedang melaksanakan proses penegakan hukum penyelamatan keuangan negara,” papar Abdul Rachman Thaha.

    Menurut dia, Kejaksaan Agung telah memberikan status tersangka terhadap Tom Lembong. Kejaksaan Agung tidak serta merta menetapkan status tersangka. Kejaksaan Agung pasti telah memiliki alat bukti yang cukup yang sebagai mana diatur dalam KUHP.

    ”Penyidik punya keyakinan yang cukup sehingga kejaksaan memberikan status tersangka. Jika Tom Lembong tidak merasa bersalah, dia punya hak untuk melakukan upaya hukum seperti praperadilan,” terang Abdul Rachman Thaha.

    ”Biarkan nanti pengadilan menguji proses penanganan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan, apakah sudah sesuai prosedur penetapannya atau tidak,” imbuh dia.

    Dia menegaskan, hal itu lebih baik dilakukan dari saling mencari kesalahan institusi atau melakukan serang balik terhadap institusi yang sedang menangani perkara.

    ”Ini kan sangat tidak elok bagi proses penegakan hukum hari ini,” ucap Abdul Rachman Thaha.

    Dia menambahkan, anggapan bahwa kasus Lembong secara hukum sangat sumir, publik harus memahami bahwa proses penegakan hukum memerlukan waktu. Sehingga, asas kehatian-hatian selalu dikedepankan sebelum menentukan atau memberikan status hukum pada seseorang.

    ”Jadi persoalan konstruksi hukumnya itu adalah ranah penyidikan. Nanti di persidangan baru dibuktikan,” ucap Abdul Rachman Thaha.