Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Program ‘Ketupat’ R1DO Dinilai Bisa Dorong Kemandirian Ekonomi IRT di DKI

    Program ‘Ketupat’ R1DO Dinilai Bisa Dorong Kemandirian Ekonomi IRT di DKI

    Jakarta –

    Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan kemandirian ekonomi perempuan, terutama ibu rumah tangga, menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Jakarta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memiliki program khusus terhadap pemberdayaan ekonomi untuk ibu rumah tangga, terutama yang ingin mengembangkan usaha dari rumah.

    Fahira menilai program kredit tanpa bunga yang bisa diakses dengan cepat menjadi solusi yang ramah dan inklusif bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga di Jakarta yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Menurutnya, fasilitasi akses permodalan ini relevan untuk usaha kecil dan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

    “Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam sektor UMKM, namun sering sekali menghadapi tantangan dalam memperoleh akses permodalan. Dengan program kredit tanpa bunga ini, ibu rumah tangga dapat membuka usaha rumahan tanpa perlu khawatir terhadap beban utang yang menggerus keuntungan mereka. Itulah kenapa, saya sangat mendukung Program ‘Ketupat’ atau kredit tanpa bunga akses cepat yang diusung oleh Pasangan nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono atau R1DO. Bagi saya program ini cocok bagi ibu rumah tangga yang mau buka usaha,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

    Selain memfasilitasi permodalan, lanjut Fahira, program ini juga dirancang untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Melalui program ini, ibu rumah tangga tidak hanya mendapat modal usaha, tetapi juga dibekali dengan pelatihan komprehensif yang mencakup kemandirian ekonomi, literasi digital, dan kewirausahaan.

    Adapun pelatihan ini bertujuan untuk membangun kompetensi para perempuan agar mampu mengelola usaha mereka dengan lebih baik, memanfaatkan teknologi, serta menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

    Tak hanya itu, Fahira menilai pemberdayaan perempuan melalui program ini juga akan menciptakan efek berganda yang positif. Dengan keterlibatan ibu rumah tangga dalam kegiatan ekonomi, keluarga akan memiliki sumber pendapatan tambahan, sehingga meningkatkan kualitas hidup rumah tangga-rumah tangga yang ada di Jakarta.

    “Saya berharap program ini bisa terealisasi sehingga upaya menciptakan ‘Satu Rumah Satu Usaha’ yang mengukuhkan peran ibu rumah tangga sebagai penggerak ekonomi keluarga dan masyarakat bisa terwujud di Jakarta. Program ini juga diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memajukan UMKM dan mengembangkan potensi perempuan di seluruh Jakarta,” pungkas Fahira.

    (akn/ega)

  • Jika Anggota Terlibat Judi Online, Ketua DPD: Usut, Sampai Tuntas

    Jika Anggota Terlibat Judi Online, Ketua DPD: Usut, Sampai Tuntas

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan dirinya sama sekali tidak mentoleransi jika semisalnya ada anggota DPD RI yang terlibat judi online (judol). Dia mengatakan jika memang ada, silakan diusut saja. 

    Bahkan, dia juga mengungkapkan pihaknya siap membentuk panitia khusus (pansus) guna mendukung pemberantasan jaringan judi online di Indonesia, karena pihaknya memiliki fungsi pengawasan.

    Hal ini dia sampaikan kala ditemui di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/11/2024).

    “Saya sih kalau ada anggota saya yang terlibat, usut. Nggak ada urusan. Saya punya fungsi pengawasan yang melalui konstitusi. Saya bisa saja buat pansus ini. Saya sedang berpikir,” tuturnya kepada wartawan.

    Sultan menambahkan, dia setuju bahwa di era Pemerintahan Prabowo ini sedang dilakukan “bersih-bersih”, hal ini dilakukan untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar proses transisi ini harus dijalankan dengan baik.

    “Era Pak Prabowo ini saya setuju, kita shifting dari lama ke era baru. Kita persiapkan Indonesia Emas 2045. Kita bersih-bersih. Proses transisi ini kita harus jalankan dengan baik. Yang nggak bener, dibenerin,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Sultan mengungkapkan dirinya turut mempelajari ekosistem bisnis judi online yang ada di Indonesia ini. Menurutnya, selain perputaran uang yang luar biasa ini, banyak masyarakat yang telah menjadi korban.

    Padahal, lanjut dia, saat ini negara tengah membutuhkan program-program yang baik seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan swasembada energi.

    “Jadi, saya setuju banget [berantas judol]. Dan Pak Prabowo sudah mention itu, udah kita bersih-bersih, kita hajar,” ujarnya.

    Kemudian, dia juga mengingatkan agar pemberantasan judol ini harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya, baik itu aktor kecil maupun aktor besar. Selain itu dia juga minta diusut dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran.

  • Harapan DPD Terhadap Pengurus Baru Wartawan Parlemen

    Harapan DPD Terhadap Pengurus Baru Wartawan Parlemen

    Jakarta: Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) 2024-2026 resmi dikukuhkan Kesekretariatan Jenderal (Seten) MPR, DPR, dan DPD. DPD memiliki harapan terhadap kepengurusan baru tersebut, yaitu kolabirasi.

    Ketua DPD RI, Sultan B. Nadjamudin, menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif dan media massa. Sehingga, jurnalis di parlemen bisa menginformasikan program-program DPD kepada masyarakat.

    “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berkolaborasi dengan media, agar kerja-kerja DPD dapat sampai dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Sultan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2024.

    Senator asal Bengkulu itu mengamini masih ada masyatakat yang menganggap lembaganya kurang berperan. Padahal, DPD sudah bekerja dengan keras dalam memperjuangkan asprasi daerah.

    “Kita sudah bekerja 24 jam, namun masih ada penilaian yang mengatakan bahwa DPD tidak bekerja untuk konstituennya di daerah,” ungkap dia.
     

    Sultan menekankan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara DPD dan media massa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap tugas yang dijalankan. Dia berharap kolaborasi yang semakin erat dapat memperkuat peran DPD di masa depan.

    Sementara itu, Ketua KWP, Ariawan, ingin membawa KWP menjadi corong terdepan dalam menyampaikan informasi ke publik terkait kerja-kerja DPR RI, MPR RI, dan DPR RI. Informasi yang faktual dan akuntabel dinilai penting agar masyarakat melek dengan kinerja perwakilannya di Parlemen. 

    “Yang pada intinya, kolaborasi dan sinergisitas KWP dengan semua pihak harus dikedepankan. Dan ini akan menjadi tagline penting untuk ke depan,” kata Ariawan.

    Selain itu, dia menekankan terkait sinergi sesama anggota. Semua pihak harus bekerja sama dalam menjalan fungsinya.

    “Sekarang saatnya untuk sinergi dan kolaborasi, semua pihak harus bisa bekerja sama,” kata Ariawan.

    Dia meminta semua anggota KWP bersatu dan menghindari gap. Hal itu perlu diwujudkan demi terciptanya suasana yang damai.

    Jakarta: Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) 2024-2026 resmi dikukuhkan Kesekretariatan Jenderal (Seten) MPR, DPR, dan DPD. DPD memiliki harapan terhadap kepengurusan baru tersebut, yaitu kolabirasi.
     
    Ketua DPD RI, Sultan B. Nadjamudin, menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif dan media massa. Sehingga, jurnalis di parlemen bisa menginformasikan program-program DPD kepada masyarakat.
     
    “Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berkolaborasi dengan media, agar kerja-kerja DPD dapat sampai dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Sultan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 November 2024.
    Senator asal Bengkulu itu mengamini masih ada masyatakat yang menganggap lembaganya kurang berperan. Padahal, DPD sudah bekerja dengan keras dalam memperjuangkan asprasi daerah.
     
    “Kita sudah bekerja 24 jam, namun masih ada penilaian yang mengatakan bahwa DPD tidak bekerja untuk konstituennya di daerah,” ungkap dia.
     

    Sultan menekankan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara DPD dan media massa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap tugas yang dijalankan. Dia berharap kolaborasi yang semakin erat dapat memperkuat peran DPD di masa depan.
     
    Sementara itu, Ketua KWP, Ariawan, ingin membawa KWP menjadi corong terdepan dalam menyampaikan informasi ke publik terkait kerja-kerja DPR RI, MPR RI, dan DPR RI. Informasi yang faktual dan akuntabel dinilai penting agar masyarakat melek dengan kinerja perwakilannya di Parlemen. 
     
    “Yang pada intinya, kolaborasi dan sinergisitas KWP dengan semua pihak harus dikedepankan. Dan ini akan menjadi tagline penting untuk ke depan,” kata Ariawan.
     
    Selain itu, dia menekankan terkait sinergi sesama anggota. Semua pihak harus bekerja sama dalam menjalan fungsinya.
     
    “Sekarang saatnya untuk sinergi dan kolaborasi, semua pihak harus bisa bekerja sama,” kata Ariawan.
     
    Dia meminta semua anggota KWP bersatu dan menghindari gap. Hal itu perlu diwujudkan demi terciptanya suasana yang damai.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan Tekankan Kolaborasi dan Sinergi – Page 3

    Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan Tekankan Kolaborasi dan Sinergi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepengurusan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2024-2026 resmi dikukuhkan Kesetjenan DPR RI/MPR RI/DPD RI. Ariawan kembali menakhodai kepengurusan KWP untuk dua tahun ke depan.

    Dalam sambutannya, Ariawan menginginkan di masa kepemimpinannya nanti seluruh anggota bisa bersinergi dan berkolaborasi memajukan wadah wartawan Parlemen tersebut.

    “Sekarang saatnya untuk sinergi dan kolaborasi, semua pihak harus bisa bekerja sama,” kata Ariawan di Gedung Kura-Kura, Lobby Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 15 November 2024.

    Dia meminta semua anggota KWP bersatu dan menghindari gap demi terciptanya suasana yang damai. Terpenting, mempererat kesatuan anggota satu dengan yang lain.

    Lebih penting lagi, kata dia, KWP harus menjadi wadah bersama bukan hanya milik pengurus. Ariawan bahkan telah membentuk panitia kecil atau ‘utusan’ dalam susunan struktur kepengurusan KWP periode 2024-2026 guna mengakomodir ide atau gagasan dari para anggota.

    Ariawan juga ingin membawa KWP menjadi corong terdepan dalam menyampaikan informasi ke publik terkait kerja-kerja DPR RI, MPR RI, dan DPR RI. Informasi yang faktual dan akuntabel dinilai penting agar masyarakat melek dengan kinerja perwakilannya di Parlemen.

    “Yang pada intinya, kolaborasi dan sinergisitas KWP dengan semua pihak harus dikedepankan. Dan ini akan menjadi tagline penting untuk ke depan,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD RI, Sultan B. Nadjamudin, menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif dan media untuk menginformasikan program-program DPD kepada masyarakat.

    Sultan mengamini masih ada masyatakat yang menganggap lembaganya kurang berperan. Padahal, DPD sejauh ini sudah bekerja dengan keras.

    “Kita sudah bekerja 24 jam, namun masih ada penilaian yang mengatakan bahwa DPD tidak bekerja untuk konstituennya di daerah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berkolaborasi dengan media, agar kerja-kerja DPD dapat sampai dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Sultan.

    Sultan menekankan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan antara DPD dan media sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap tugas yang dijalankan. Dia berharap kolaborasi yang semakin erat dapat memperkuat peran DPD di masa depan.

    Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin. Selanjutnya, Sekjen DPR RI yang diwakili Kabiro Pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi, Plh Sekjen MPR RI Siti Fauziah, Plh Sekjen DPD RI Lalu Niqman Zahir.

     

  • Bantu korban erupsi Gunung Lewotobi, Pemuda Katolik kirim satgas

    Bantu korban erupsi Gunung Lewotobi, Pemuda Katolik kirim satgas

    Jakarta (ANTARA) –

    Organisasi Masyarakat Pemuda Katolik mengirimkan Satuan Tugas (Satgas) Relawan Siaga Bencana untuk membantu secara langsung korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

     

    “Pemuda Katolik memiliki misi kemanusiaan yang jelas. Kami hadir untuk mendukung masyarakat Flores Timur yang terdampak dan kami berharap kehadiran kami dapat mempercepat proses pemulihan mereka,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

     

    Gusma menjelaskan Satgas Relawan Siaga Bencana yang berangkat dari Kupang ini mendapat dukungan dari komisariat cabang di seluruh daratan Timor, serta sukarelawan non-kader yang turut bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

     

    “Nantinya, satgas ini difokuskan pada kebutuhan logistik mendesak, seperti pengelolaan dapur umum, distribusi makanan, pengadaan air minum, penyediaan kayu bakar, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti balita dan lansia, ” ucapnya.

     

     

    Gusma menjelaskan salah satu langkah konkret, pihaknya telah turun langsung mendampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, untuk menilai kebutuhan pengungsi di tahap awal.

     

    “Kedua, kami beraudiensi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang fokus memberikan bantuan serta dukungan psikososial untuk membantu korban dalam pemulihan psikis, ” jelasnya.

     

    Pemuda Katolik Flores Timur juga turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, yang didampingi anggota DPD RI Dapil NTT, Angelo Wake Kako saat meninjau korban di tenda pengungsian.

     

    Sejumlah bantuan dari Pemuda Katolik siap diberangkatkan ke lokasi pengungsi di Flores Timur, NTT, Kamis (14/11/2024). ANTARA/HO-Pemuda Katolik

    Di sisi lain, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Yuvensius Tukung, menyebut bantuan yang sudah terkumpul berasal dari penggalangan donasi nasional yang digalang oleh kader Pemuda Katolik.

     

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh kader di seluruh Indonesia dan masyarakat umum. Bantuan berupa makanan, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya terus kami salurkan melalui posko-posko bantuan agar dapat tersalurkan dengan baik,” kata Yuvensius.

    Baca juga: Pemerintah fokus penuhi kebutuhan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi

     

    Sementara itu, berdasarkan data pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdapat sebanyak enam Pos Lapangan (Poslap) Pengungsian di daerah itu.

     

    Hingga Kamis pukul 20.00 WITA, tercatat sebanyak 1.748 orang pengungsi di Poslap Konga, 759 orang pengungsi di Poslap Bokang, 1.641 orang pengungsi di Poslap Lewolaga, 1.091 orang pengungsi di Puslap Eputobi, 655 orang pengungsi di Poslap Kobasoma dan 365 orang pengungsi di Poslap Ile Gerong.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Makan Siang Bergizi, Cips Usul Tak Semua Siswa Diberikan Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga think tank Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk tidak membagikan program andalan Presiden Prabowo Subianto secara cuma-cuma.

    CEO CIPS Anton Rizki Sulaiman memandang pemerintah perlu lebih selektif untuk memberikan MBG kepada penerima, sehingga bantuan ini akan lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, lanjut Anton, dana yang digelontorkan pemerintah untuk mengadakan MBG terbilang cukup jumbo.

    “Jadi kami mendorong untuk ada pendekatan yang lebih targeted dan mungkin tidak semuanya [makan bergizi gratis] diberikan secara gratis, misalnya,” kata Anton saat ditemui Bisnis, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Apalagi, Anton mengutarakan bahwa tujuan dari adanya program MBG adalah untuk memastikan anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang baik. Untuk itu, dia menilai perlu adanya penggunaan anggaran yang lebih efektif.

    Jika berkaca dari beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan program makan di sekolah, Anton mengungkap ada berbagai macam model yang bisa diberikan kepada penerima MBG. Salah satunya diukur berdasarkan pendapatan orang tua dan dengan sistem voucher.

    Selain itu, program MBG dinilai perlu dilakukan di tingkat lokal. Maksudnya, sekolah maupun pemerintah setempat yang menentukan dan menyusun program MBG dengan pendekatan yang paling tepat.

    “Tentu kalau kita lihat masalah makanan di sekolah di Jakarta dan makanan di sekolah-sekolah di Papua atau di daerah-daerah terpencil itu akan sangat berbeda, masalah yang dihadapi sangat berbeda sehingga pendekatannya pun harus berbeda,” terangnya.

    Menjelang program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025, Anton menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bisa memberikan masukan dan melihat contoh di negara lain.

    “Kita harus bikin outcome, outcome-nya itu adalah bahwa anak-anak sekolah di Indonesia mendapatkan nutrisi yang baik, sehingga mereka bisa belajar dengan baik juga, dan learning outcome-nya jadi meningkat,” tandasnya.

    Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun pada 2025.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana MBG ini tidak akan mengambil anggaran pendidikan dari kementerian/lembaga lain. Namun, dia mengakui anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG memang berasal dari alokasi dana abadi pendidikan atau sebesar 20% APBN.

    Meski begitu, dia menjelaskan alokasi program MBG merupakan dana on top sehingga tidak mengambil anggota kementerian/lembaga manapun.

    Dia merincikan bahwa dana pendidikan selain untuk anggaran Kementerian Pendidikan, BRIN, Kementerian Agama, hingga Kementerian PUPR, juga termasuk dana below the line atau cadangan pendidikan yang tidak termasuk belanja.

    “Ini cadangan pendidikan ini yang menjadi belanja. Jadi tidak diambil dari pos yang sudah alocated [teralokasikan] tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kita bisa kemudian gunakan untuk penggunaan program Makan Bergizi Gratis,” terang Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

  • Bapanas: Sektor ritel memegang peranan penting dalam penyediaan pangan

    Bapanas: Sektor ritel memegang peranan penting dalam penyediaan pangan

    Sektor ritel memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat IndonesiaJakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa sektor ritel memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat Indonesia.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan ritel modern menjadi penyaluran utama dalam pendistribusian produk pangan yang paling mudah.

    “Sektor ritel memegang peranan penting dalam menyediakan akses pangan bagi masyarakat Indonesia. Ritel modern juga telah menjadi saluran utama distribusi yang memudahkan konsumen mendapatkan produk pangan secara cepat dan mudah,” ujar Ketut di Kemayoran Jakarta, Rabu.

    Namun demikian, ketidakstabilan harga pangan sering menjadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan.

    Selain itu, inflasi atau lonjakan harga bahan baku di tingkat produsen dapat berdampak pada lonjakan harga di tingkat ritel, yang pada akhirnya mengurangi daya beli konsumen:

    Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Bapanas bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berupaya menjaga stok, memperkuat sistem logistik serta menjaga harga yang wajar untuk memastikan ketersediaan dan suplai pangan di masyarakat.

    Baca juga: Bapanas: Bantuan CPP siap dikirim ke daerah terdampak erupsi Lewotobi

    Baca juga: Bapanas minta intervensi beras SPHP di pasar untuk stabilkan harga

    “Kami juga memperkuat sistem logistik pangan melalui penyediaan sarana untuk memperpanjang masa simpan pangan, mendukung pelajaran distribusi, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

    Bapanas pun berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui pelaksanaan berbagai langkah strategis, membangun kemitraan, dan melibatkan seluruh stakeholders pangan, salah satunya lewat kolaborasi bersama Aprindo.

    “Kita harus bekerja hand-in-hand untuk mengatasi berbagai tantangan ketahanan pangan dengan seluruh stakeholders, kalau kita sebut ABGCM, Academics, Business, Government, Community, dan Media,” ucapnya.

    Baca juga: Harga pangan, daging ayam naik Rp1.950 menjadi Rp38.070 per kg

    Baca juga: Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • 4 Hal soal Revisi UU DKJ Ditargetkan Rampung Sebelum Pilkada

    4 Hal soal Revisi UU DKJ Ditargetkan Rampung Sebelum Pilkada

    3. PKS Singgung Putaran Kedua Bisa Tak Berlaku

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno pembahasan soal revisi hasil penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Anggota Baleg Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mempertanyakan apakah usulan itu akan mengubah skema penentuan Pilkada gubernur dan wagub di Jakarta yang semula harus meraih setidaknya 50 persen plus satu suara.

    Muzammil mulanya menyinggung soal Pasal 73 di UU DKJ di mana peraturan perundangan-undangan berlaku pada saat ditetapkan Keppres mengenai pemindahan ibu kota NKRI dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Ia menyebut hingga kini Presiden Prabowo Subianto belum meneken Keppres soal itu.

    “Hari ini ada nggak keputusan presiden? Belum ada Pak, jadi asumsi undang-undang ini IKN berjalan sesuai dengan aturan dan sudah ada Keppres. Asumsi itu Pak, akan mengikuti aturan kedua bahwa aturan Pilkada DKI manakala DKI bukan ibu kota, maka argumen dulu pembentukan DKI harus dua putaran itu karena Ibu Kota Pak,” ujar Muzzamil dalam rapat, Ruang Baleg, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

    Muzzammil mengatakan ketentuan dua putaran karena Jakarta ibu kota tidak berlaku jika Revisi Undang-Undang ini dilakukan. Menurutnya, revisi nomenklatur di UU DKJ mau tidak mau akan menyentuh persoalan substantif mengenai mekanisme Pilkada.

    “Karena (Jakarta) Ibu Kota Pak tidak ingin kita pemimpin Jakarta didukung oleh kelompok minoritas, karena calonnya banyak. Kita ingin pembelahan itu kecil sehingga dua calon saja di putaran kedua, tidak seperti Pilkada lain menang berapa pun dia jadi. Artinya logika dua putaran itu tidak berlaku, kalau kita gunakan alasan keberadaan logika dua putaran itu karena Jakarta Ibu Kota,” ujarnya.

    Muzammil mengatakan jika revisi UU DKJ ini dilakukan maka akan muncul isu tidak ada dua putaran di Jakarta. Ia tak ingin ketetapan terkait Revisi UU DKJ dilakukan dengan tergesa-gesa.

    “Manakala asumsi pertama tidak sah maka perubahan ini menjadi pertanyaan kita ini dibuat, diubah tergesa-gesa sampai besok sudah di jadwal, diasumsikan penyisipan ini sederhana saja memang sederhana Pak jika IKN itu sudah selesai,” imbuhnya.

    4. Tambah Pasal Penegasan Nama DKJ

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan melakukan revisi hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Direncanakan akan ada tambahan pasal baru untuk menegaskan tak ada lagi penggunaan kata ibu kota melainkan ‘Daerah Khusus Jakarta’ (DKJ).

    “Di lapangan ternyata ada yang menyampaikan aspirasi ke kami, ke DPR ya bahwa penamaan daerah pemilihan dulu waktu Pileg itu kan masih pake Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan sekarang juga dalam Pilkada ini itu teman-teman KPU masih pakai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, nanti dikhawatirkan untuk menghindari dispute (perselisihan),” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

    Doli mengatakan revisi UU DKJ itu akan menambah pasal terkait penegasan kata ‘Daerah Khusus Jakarta’. Nantinya, penamaan anggota DPD, DPRD hingga Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan kata Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tak lagi DKI.

    “Nanti kan misalnya penamaan anggota DPRD, DPR RI dan DPD RI dulu masih pakai Daerah Khusus Ibukota. Nah, kita mau tegaskan di dalam ada penambahan pasal, di dalam ketentuan penutup itu di pasal 70 kita uraikan, jadi ada 70a, 70b, 70c, 70d bahwa kalau nanti gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sekarang disebut sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan disebut sebagai gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta,” tambahnya.

    (azh/azh)

  • Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membahas pengawasan pelaksanaan UU Pangan dan mengevaluasi tantangan serta upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

    Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfokus di sektor pangan mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.

    “Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sarwo menerima kunjungan Tim Pusat Kajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Dia menyampaikan bahwa kelembagaan Badan Pangan Nasional didasarkan pada amanat undang-undang tersebut.

    “Dan seiring dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bapanas terus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 138 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Perpres 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional menjadi salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Kajian DPD RI Sri Sundari menyampaikan, tujuan utama dari kunjungan tersebut, yaitu untuk melakukan pendalaman terhadap pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Sri menuturkan bahwa pihaknya menggali dan memperdalam informasi terkait kelembagaan Badan Pangan Nasional beserta program dan kegiatan yang saat ini digencarkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Klan Singkarru Diduga Politisasi Beasiswa PIP di Polewali Mandar, Ini Buktinya

    Klan Singkarru Diduga Politisasi Beasiswa PIP di Polewali Mandar, Ini Buktinya

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di balik program beasiswa KIP-PIP yang seharusnya menjadi harapan bagi para siswa berprestasi di Polewali Mandar, tercium aroma politisasi yang mengaitkan nama besar klan Singkarru. Sebuah penelusuran baru-baru ini mengungkapkan bahwa keluarga Singkarru diduga menyelipkan kepentingan politik mereka melalui jalur beasiswa pemerintah pusat, membawa program mulia ini ke ranah kepentingan pribadi.

    Awalnya, seorang staf di sebuah bank milik negara di Kecamatan Tinambung menceritakan bahwa seorang oknum guru di Polewali Mandar tampaknya terlibat. Siswa yang datang ke bank itu untuk mencairkan dana beasiswa diminta membawa dokumen persyaratan lengkap. Tapi ada satu syarat lain: sebuah kertas putih yang dihiasi gambar dua tokoh politik, Ratih Megasari Singkarru dan Andri Prayoga Singkarru.

    Tak hanya sekadar gambar, kehadiran kertas itu diduga menjadi syarat yang menentukan. “Jika siswa tak menyertakan kertas bergambar tersebut, pihak bank tidak akan memproses berkas mereka,” ungkap sumber dari bank tersebut. Sebuah aturan tak tertulis yang segera membuat bank dan program beasiswa KIP-PIP menjadi arena politik terselubung, membuka lembar baru dari kontroversi kampanye di Pilkada.

    Sosok di balik gambar, Ratih Megasari Singkarru dan Andri Prayoga Singkarru, bukanlah orang asing di dunia politik Polewali Mandar. Ratih menjabat sebagai Anggota DPR RI, sementara Andri menduduki kursi di DPD RI. Namun dugaan menyelipkan kepentingan ini bukan tanpa alasan – kedua politisi tersebut disebut mendukung penuh pasangan calon nomor 4, Dirga Adhi Putra Singkarru dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa, di Pilkada Polman yang semakin memanas.