Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Dilaunching, Data Center Pilkada Serentak KPU Jatim di Lantai 23 Doubletree

    Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim melaunching Data Center Pilkada Serentak Tahun 2024. Data Center ini berada di lantai 23 Hotel Doubletree by Hilton Surabaya.

    Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi menegaskan, peluncuran data center ini untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Jatim, terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang bisa lebih cepat, akurat dan transparan.

    “Data center ini ditempatkan di lantai 23 Hotel Doubletree Surabaya. Ini agar memudahkan koordinasi, karena banyak kegiatan yang dilakukan KPU Jatim berada di sekitaran Kota Surabaya. Data Center sengaja kita tempatkan di tempat yang tinggi, biar monitoring 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 60.751 TPS itu bisa terupdate secara cepat dan cepat tertangani jika ada persoalan persoalan di lapangan,” ujarnya, Senin (25/11/2024).

    Selain jajaran komisioner dan sekretraiat KPU Jatim, turut pula hadir perwakilan KPU kabupaten/kota, anggota DPD RI dari Jatim Kondang Kusumaning Ayu serta puluhan jurnalis yang biasa meliput kegiatan KPU Jatim.

    Aang menjelaskan, bahwa fungsi data center ini bukan hanya seputar proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang terkait hasil Pilgub Jatim 2024. Namun, juga berbagai data yang masih ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Jatim.

    “Makanya semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada bisa diupdate melalui data center yang kita luncurkan siang ini, dengan harapan semua media juga memberikan support kepada kinerja kawan-kawan di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota di seluruh Jatim. Merekalah aktor utama di tanggal 27 November mendatang,” jelasnya.

    “Mudah-mudahan data center ini bermanfaat untuk kebutuhan akses informasi semua pihak baik itu terkait dengan problem ketidaktahuan pemilih bisa mengupdate melalui data center, program terkait proses penghitungan, rekapitulasi secara berjenjang an seterusnya bisa diakses melalui data center,” imbuhnya.

    Sementara itu, Insan Qoriawan dari Divisi Data KPU Jatim menjelaskan, bahwa Data Center KPU Jatim yang menyangkut pemantauan hasil penghitungan suara di 60.751 TPS di seluruh Jatim yang akan diunggah melalui program Sirekap milik KPU RI yang sudah dilakukan perbaikan, sehingga informasi tersebut bisa diketahui publik.

    “Tujuan dibuat data center melalui Sirekap itu untuk percepatan informasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Makanya kita siapkan 20 orang operator untuk memantau seluruh TPS yang sudah mengirim dan belum mengirim data hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekap secara berjenjang,” ungkapnya.

    Ia mengakui Sirekap yang sudah diperbaharui ini validasinya lebih baik, karena sebelum data bisa diunggah, harus melalui 24 pintu validasi. Bahkan, foto yang bisa dikirim sudah ada tanda khusus bisa memenuhi standar agar bisa terbaca program Sirekap. Termasuk, PPS juga memiliki tugas melakukan validasi hasil penghitungan suara TPS, sebelum dikirim ke data center.

    “Data center ini juga bisa difungsikan menjadi Help Desk, karena pada proses pemungutan dan penghitungan suara kerap terjadi persoalan di lapangan. Sehingga, petugas TPS maupun KPPS butuh penjelasan dari panitia penyelenggara Pilkada yang lebih tinggi,” jelas Insan.

    Insan menambahkan, ada dua model yang bisa dilakukan petugas TPS untuk mengakses maupun mengupload hasil penghitungan suara dan rekap berjenjang ke Sirekap, yaitu secara offline maupun online. Mengingat, saat dilakukan uji coba dari 666 kecamatan terdapat 1 kecamatan, yakni di Pulau Masalembu Sumenep yang kesulitan karena tidak ada signal internet.

    “Untuk TPS yang kesulitan untuk menguploud nantinya bisa diwakilkan PPK setempat untuk memasukkan data hasil penghitungan suara di TPS ke Sirekap,” ujar Insan.

    Sesuai jadwal yang ada, hasil penghitungan suara di tingkat TPS akan tuntas dalam Sirekap mulai 27 November hingga Desember 2024. Begitu juga hasil rekap di tingkat PPK maupun KPU kabupaten/kota. Sedangkan, untuk rekap berjenjang di tingkat KPU Jatim dijadwalkan hingga 6 Desember 2024.

    “Itu rencana yang kita buat, namun untuk rekap di tingkat KPU Jatim belum diputuskan kapan pelaksanaannya karena akan dirapatkan terlebih dulu,” pungkas Insan. [tok/beq]

  • Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kabupaten Serang telah menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024 yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

    Pasangan calon itu yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golkar, dan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra.

    Berikut profil paslon bupati dan wakil bupati Serang

    1. Andika Hazrumy

    Andika Hazrumy merupakan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika merupakan lulusan UPH angkatan 2005, Program Studi Hubungan Internasional.

    Selama periode masa jabatan sebagai Wakil Gubernur, Andika menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 untuk kategori Kader Utama Terbaik.

    Dia juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar di berbagai Universitas di Tangerang. Dalam kuliah umum di kampus Untirta Tangerang, Andika aktif mengajak anak muda untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    Andika yang lahir 16 Desember 1985 pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2014 hingga 2016 mewakili daerah pemilihan Banten I dan Anggota DPD-RI dari 2009 hingga 2014.

    Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dia terpilih sebagai Anggota DPR-RI Dapil Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

    Pada tanggal 24 Oktober 2016, Andika Hazrumy secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI untuk maju sebagai wakil gubernur pada Pemilu Kepala Daerah tingkat Provinsi Banten 2017.

    Kakeknya adalah almarhum H. Tubagus Chasan Sochib adalah sesepuh Banten, pengusaha dan tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ayahnya almarhum H. Hikmat Tomet adalah anggota DPR-RI daerah pemilihan Banten II dari Partai Golkar. Ibunya, Hj. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten kedua, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SD
    SDN Merdeka Bandung
    Data tidak ada
    1992
    1997

    2
    S3
    Universitas Pasundan
    Doktor
    2019
    2023

    3
    S2
    Universitas Pasundan
    M.Ap
    2013
    2015

    4
    S1
    Universitas Pelita Harapan
    S.Sos
    2007
    2011

    5
    SMA
    SMAN 5 Bandung
    Data tidak ada
    2000
    2003

    6
    SMP
    SMPN 5 Bandung
    Data tidak ada
    1997
    2000

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Diktat Karakterdes
    DPD II Partai Golkar Kota Serang
    2008
    2008

    2
    Training of Trainer
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2011
    2011

    3
    Orientasi Fungsionaris
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2012
    2012

    4
    Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar angkatan VIII
    DPP Partai Golkar
    2012
    2012

    5
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    6
    Pelatihan Taruna Siaga Bencana
    Dinas Sosial Provinsi Banten
    2008
    2008

    7
    International Youth Conference
    Kemenpora
    2009
    2009

    8
    Pembekalan Anggota DPD RI
    UNDP – DPD RI
    2009
    2009

    9
    5th World Youth Congress Minister of education of Turkey and Peace Child International
    Minister of education of Turkey and Peace Child International
    2010
    2010

    10
    Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan Pemuda dan Fasilitas Akses Permodalan
    Kemenpora
    2013
    2013

    11
    Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019
    MPR-RI
    2014
    2014

    12
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    13
    Pelatihan dan Pemantapan Pemimpin Nasional Anggota DPR RI
    LEMHANAS – RI
    2014
    2014

    14
    Outlook Penegakan Hukum dan Perbaikan Kinerja
    Komisi III DPR-RI
    2015
    2015

    2. Nanang Supriatna

    Cabup Serang ini merupakan kelahiran Bandung 4 November 1966 dan terakhir menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tangerang.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    SATYAGAMA JAKARTA
    M.Si
    2000
    2002

    2
    S1
    STIA MAULANA YUSUF BANTEN
    S.Sos
    1994
    1998

    3
    D3
    APDN BANDUNG
    Data tidak ada
    1986
    1989

    4
    SMA
    SMAN 10 Bandung
    Data tidak ada
    1983
    1986

    5
    SMP
    Santa Maria Kota Madya Bandung
    Data tidak ada
    1980
    1983

    6
    SD
    SD Negeri Ciujung
    Data tidak ada
    1974
    1980

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DIKLATPM TK.III
    –
    2010
    2010

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SDASA (Pecinta Alam)
    Angota/Pengurus
    1985
    2024

    2
    Menwa Batalion XII APDN Bandung
    Dankima
    1987
    1989

    3
    Perbakin
    Anggota
    2021
    2024

    RIWAYAT PENGHARGAAN

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Satyalancana Karya Satya XX
    Presiden Republik Indonesia
    2013

  • Profil 2 Calon Bupati Serang dan Wakilnya, Anak Ratu Atut Vs Istri Mendes PDT

    Anak Ratu Atut Lawan Istri Mendes PDT Berebut Calon Bupati Serang, Simak Profilnya

    Bisnis.com, JAKARTA – KPU Kabupaten Serang telah menetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2024 yang akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

    Pasangan calon itu yakni Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golkar, dan Ratu Rahmatu Zakiyah-Najib Hamas Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra.

    Berikut profil paslon bupati dan wakil bupati Serang

    1. Andika Hazrumy

    Andika Hazrumy merupakan wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Andika merupakan lulusan UPH angkatan 2005, Program Studi Hubungan Internasional.

    Selama periode masa jabatan sebagai Wakil Gubernur, Andika menerima penghargaan Adhitya Karya Mahatva Yodha 2017 untuk kategori Kader Utama Terbaik.

    Dia juga sering diundang untuk menjadi pembicara seminar di berbagai Universitas di Tangerang. Dalam kuliah umum di kampus Untirta Tangerang, Andika aktif mengajak anak muda untuk ikut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    Andika yang lahir 16 Desember 1985 pernah menjabat sebagai Anggota DPR-RI dari 2014 hingga 2016 mewakili daerah pemilihan Banten I dan Anggota DPD-RI dari 2009 hingga 2014.

    Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dia terpilih sebagai Anggota DPR-RI Dapil Pemilihan Banten I (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak).

    Pada tanggal 24 Oktober 2016, Andika Hazrumy secara resmi mengundurkan diri sebagai Anggota DPR-RI untuk maju sebagai wakil gubernur pada Pemilu Kepala Daerah tingkat Provinsi Banten 2017.

    Kakeknya adalah almarhum H. Tubagus Chasan Sochib adalah sesepuh Banten, pengusaha dan tokoh pembentukan Provinsi Banten. Ayahnya almarhum H. Hikmat Tomet adalah anggota DPR-RI daerah pemilihan Banten II dari Partai Golkar. Ibunya, Hj. Ratu Atut Chosiyah adalah Gubernur Banten kedua, yang merupakan gubernur perempuan pertama di Indonesia.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SD
    SDN Merdeka Bandung
    Data tidak ada
    1992
    1997

    2
    S3
    Universitas Pasundan
    Doktor
    2019
    2023

    3
    S2
    Universitas Pasundan
    M.Ap
    2013
    2015

    4
    S1
    Universitas Pelita Harapan
    S.Sos
    2007
    2011

    5
    SMA
    SMAN 5 Bandung
    Data tidak ada
    2000
    2003

    6
    SMP
    SMPN 5 Bandung
    Data tidak ada
    1997
    2000

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    Diktat Karakterdes
    DPD II Partai Golkar Kota Serang
    2008
    2008

    2
    Training of Trainer
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2011
    2011

    3
    Orientasi Fungsionaris
    DPD I Partai Golkar Provinsi Banten
    2012
    2012

    4
    Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar angkatan VIII
    DPP Partai Golkar
    2012
    2012

    5
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    6
    Pelatihan Taruna Siaga Bencana
    Dinas Sosial Provinsi Banten
    2008
    2008

    7
    International Youth Conference
    Kemenpora
    2009
    2009

    8
    Pembekalan Anggota DPD RI
    UNDP – DPD RI
    2009
    2009

    9
    5th World Youth Congress Minister of education of Turkey and Peace Child International
    Minister of education of Turkey and Peace Child International
    2010
    2010

    10
    Pelatihan Pemuda Kader Kewirausahaan Pemuda dan Fasilitas Akses Permodalan
    Kemenpora
    2013
    2013

    11
    Pembekalan Anggota MPR RI Terpilih Periode 2014-2019
    MPR-RI
    2014
    2014

    12
    Diklat dan Penyegaran Jurkamnas Partai Golkar Tingkat Pusat
    DPP Partai Golkar
    2014
    2014

    13
    Pelatihan dan Pemantapan Pemimpin Nasional Anggota DPR RI
    LEMHANAS – RI
    2014
    2014

    14
    Outlook Penegakan Hukum dan Perbaikan Kinerja
    Komisi III DPR-RI
    2015
    2015

    2. Nanang Supriatna

    Cabup Serang ini merupakan kelahiran Bandung 4 November 1966 dan terakhir menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tangerang.

    RIWAYAT PENDIDIKAN

    No
    Jenjang pendidikan
    Institusi pendidikan
    Gelar
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    S2
    SATYAGAMA JAKARTA
    M.Si
    2000
    2002

    2
    S1
    STIA MAULANA YUSUF BANTEN
    S.Sos
    1994
    1998

    3
    D3
    APDN BANDUNG
    Data tidak ada
    1986
    1989

    4
    SMA
    SMAN 10 Bandung
    Data tidak ada
    1983
    1986

    5
    SMP
    Santa Maria Kota Madya Bandung
    Data tidak ada
    1980
    1983

    6
    SD
    SD Negeri Ciujung
    Data tidak ada
    1974
    1980

    RIWAYAT KURSUS/DIKLAT

    No
    Nama kursus dan diklat
    Lembaga penyelenggara
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    DIKLATPM TK.III
    –
    2010
    2010

    RIWAYAT ORGANISASI

    No
    Nama organisasi
    Jabatan
    Tahun masuk
    Tahun keluar

    1
    SDASA (Pecinta Alam)
    Angota/Pengurus
    1985
    2024

    2
    Menwa Batalion XII APDN Bandung
    Dankima
    1987
    1989

    3
    Perbakin
    Anggota
    2021
    2024

    RIWAYAT PENGHARGAAN

    No
    Nama penghargaan
    Lembaga pemberi penghargaan
    Tahun

    1
    Satyalancana Karya Satya XX
    Presiden Republik Indonesia
    2013

  • Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Pimpinan DPD Periode Ini Dinilai Lebih Inklusif dan Kolaboratif

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.

    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.

    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.

    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.

    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.

    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.

    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.

    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..

    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.

    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.

    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.

    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.

    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.

    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.

    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 

    Jakarta: Pimpinan DPD dibawah komando Sultan B Najamudin diapresiasi. Sebab, kepemimpinan Sultan membuat perwakilan daerah tingkat pusat itu dinilai lebih kolaboratif dan inklusif.
     
    Ini disampaikan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan dalam forum komunikasi dan diseminasi program kerja dengan media. Kegiatan tersebut bertajuk ‘Kolaborasi Inklusif untuk Mempercepat Pembangunan Daerah: DPD RI dalam Peran Strategis Menuju Indonesia Emas 2045’.
     
    “Judulnya kolaborasi inklusif. Jadi dari awal di bawah kepimpinan Bang Sultan kita sudah berkolaborasi dan sudah melihat bahwa DPD sekarang lebih inklusif. Karena setiap isu-isu, wartawan dengan mudah menghubungi Pimpinan DPD,” kata Ariawan melalui keterangan tertulis, Sabtu, 23 November 2024.
    Ariawan juga mengapresiasi Pimpinan DPD di media gathering kali ini. Sebab, semua pimpinan DPD mulai dari Sultan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, menghadiri kegiatan tersebut.
     
    “Ini gathering yang paling lengkap, pimpinan DPD-nya paling lengkap. Kemudian, alat kelengkapan dewan, sehingga perlu kita apresiasi,” ungkap dia.
     

    Menurut dia, hal itu menandakan bahwa DPD periode sekarang solid. Terpenting, DPD membuka diri untuk berkolaborasi dengan awak media.
     
    “Hari ini sangat mudah berkomunikasi, mudah untuk wawancara, Pimpinan DPD seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh DPD, karena ini penyambung daripada daerah untuk memperjuangan daerah ketingkat nasional ” ujar dia.
     
    Dia meyakini DPD periode sekarang lebih baik. Berbagai target yang ditetapkan bakal tercapai.
     
    “Dan dengan pimpinan DPD saat ini kami sangat yakin bahwa DPD akan jauh lebih maju, jauh lebih visioner. Dan apa yang menjadi target-target di DPD dapat tercapai,” sebut dia..
     
    Terakhir, Ariawan menekankan KWP sangat terbuka untuk bersinergi dengan DPD. KWP siap berkolaborasi dengan DPD untuk memajukan daerah.
     
    “Sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan DPD. Untuk sama-sama memanjukan daerah. Untuk sama-sama melakukan hal-hal yang kira bisa berkontribusi. Yang tadi disampaikan dari daerah untuk Indonesia, agar supaya memang betul peran DPD itu ada,” ujar dia.
     
    Sementara itu, Sultan mengatakan DPD RI membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pemberitaan. Khususnya, penyebarluasan informasi atas capaian kerja DPD kepada masyarakat luas.
     
    Menurutnya, pemberitaan yang dibutuhkan hari ini adalah pemberitaan yang cepat, berkualitas, valid, dan menjangkau pembaca yang luas.
     
    “Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kehadiran saya dalam forum ini sebagai komitmen untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas bersama dengan rekan-rekan wartawan dan media dalam rangka diseminasi hasil-hasil kerja DPD RI kedepan,” kata Sultan.
     
    Pimpinan DPD RI masa ini, kata dia, telah berkomitmen untuk membawa DPD RI sebagai lembaga Parlemen yang kuat, berwibawa, inklusif, dan kolaboratif. Sebagai tindak lanjut dari komitmen itu, pimpinan DPD RI sepakat akan langsung gerak cepat dan gerak cerdas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan pertimbangan anggaran yang dimiliki.
     
    “Kedepan pola komunikasi Parliament to Goverment akan semakin masif dilakukan DPD RI, baik dengan pemerintah daerah maupun pusat, membawa misi perjuangan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Sultan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ABK)

  • GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI Nasional 23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI Nasional 23 November 2024

    GKR Hemas Ingin Media Kritis dan Konstruktif untuk Bantu Pastikan Kinerja DPD RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    DPD RI
    Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengajak media untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja DPD RI.
    Ia menekankan pentingnya sikap kritis dan konstruktif dari awak media dalam memberikan masukan agar DPD RI dapat bekerja secara optimal dalam memperjuangkan
    aspirasi masyarakat
    dan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
    “Media dalam menyampaikan informasi secara akurat, kritis, dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kami perjuangkan di tingkat nasional sampai pada masyarakat di seluruh penjuru negeri,” ujar
    GKR Hemas
    dalam forum Silaturahim DPD RI dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di kawasan Ngampilan, Yogyakarta, Jumat (23/11/2024).
    GKR Hemas menjelaskan bahwa DPD RI periode 2024-2029 memiliki struktur kepemimpinan dan anggota yang siap bekerja secara progresif untuk mendorong berbagai aspirasi dari daerah.
    Oleh karena itu, sinergi antara DPD RI dan awak media sangat dibutuhkan agar kinerja lembaga ini dapat berjalan dengan baik.
    “Saya berharap, kami semua dari pimpinan DPD beserta seluruh anggota DPD ingin sekali bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya,” tuturnya.
    Ia menambahkan, DPD RI pada periode ini harus menunjukkan kemampuan yang lebih besar dari anggota dan pimpinan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
    “Karena, DPD RI memang harus pada periode ini punya kemampuan yang bisa ditunjukkan oleh anggota DPD RI dan juga oleh pimpinan DPD RI untuk bekerja lebih banyak lagi,” paparnya.
    “Khususnya, untuk kami-kami ini yang menjembatani antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” tambahnya,
    GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI tidak dapat bekerja sendiri.
    Media massa, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk menyampaikan hasil kinerja serta membantu DPD RI dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.
    “Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi daerah dan menjembatani kepentingan pusat dan daerah, namun kami tidak dapat bekerja sendiri,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebulan Resmi Dilantik: Prabowo Wajibkan Maung, Gibran Bikin Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Sebulan Resmi Dilantik: Prabowo Wajibkan Maung, Gibran Bikin Lapor Mas Wapres – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Pasangan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (presidenri.go.id)

    Esposin, JAKARTA — Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2044).

    Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2024-2029 yang diselenggarakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

    Promosi
    Dirut BRI Raih Penghargaan The Best CEO Ajang TOP CEO Indonesia Awards 2024

    Sebulan pasca-dilantik sejumlah program dan kebijakan diambil dan dilakukan keduanya. Di awal pasca-pelantikan, Presiden Prabowo mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusif yang dikutip pada Senin (28/10/2024) via Bisnis.com.

    “Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo. 

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

    “Jadi saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri. Terutama TNI, Polri,” ucap Prabowo. 

    Tak hanya itu, Mantan Menteri Pertahanan itu mengungkapkan bahwa keinginan ini memang sudah dia cita-citakan dari kecil.

    “Itu cita-cita saya dari kecil, alhamdulillah tercapai pada saat saya menteri pertahanan dan sekarang presiden,” ucap putra ekonom dan mantan menteri Sumitro Djojohadikusumo itu.

    Saat berita ini ditulis, Kamis (21/11/2024), Presiden Prabowo tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, antara lain, Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris. Kepala Negara berangkat pad Jumat (8/11/2024) dan dijadwalkan pulang kembali ke Tanah Air pada Sabtu (23/11/2024).

    Lapor Mas Wapres

    Sementara, Wapres Gibran membikin layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” yang ddiluncurkan di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono mengatakan bahwa Wapres Gibran menginginkan adanya laporan berkala terkait aduan warga yang diterima oleh tim Sekretariat Wakil Presiden.

    Menurut Sapto, kanal pengaduan “Lapor Mas Wapres” ini diluncurkan untuk membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan, aduan hingga aspirasi kepada pemerintah.

    Dalam prosesnya, tim Setwapres akan mengumpulkan seluruh pengaduan yang telah dilaporkan oleh masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut.

    Masyarakat yang sudah mendapat nomor ID atas laporan mereka dapat meninjau progres pengaduan melalui kontak WhatsApp yang sudah tertulis, yakni di nomor 081117042207, atau melalui situs resmi setwapreslapor.go.id.

    PPN 12 Persen

    Selain program dan kebijakan tersebut, sebulan pasca-dilantik, masyarakat riuh akibat pengumuman kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Pengumuman disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

    Ia menyatakan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

    Dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis.

    Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap memberatkan masyarakat yang saat ini dihadapkan pada menurunnya daya beli.

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky berpendapat pemerintah perlu mencari sumber penerimaan selain dari pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Sikap yang perlu diambil pemerintah yaitu mengeksplore sumber penerimaan lain, selain menaikkan PPN menjadi 12 persen,” kata Riefky, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).

    Dia mengamini pemerintah memiliki urgensi meningkatkan penerimaan pada tahun depan, mengingat program-program pemerintahan baru yang kemungkinan bakal menambah nilai belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Memang sangat diperlukan penerimaan. Tapi, apakah PPN ini kebijakan yang tepat? Kami rasa tidak. Ada beberapa strategi lain untuk meningkatkan penerimaan tanpa meningkatkan PPN,” kata dia lagi.

    Dalam laporan bertajuk “Indonesia Economic Outlook 2025” yang dirilis awal November lalu, LPEM UI merekomendasikan empat strategi alternatif meningkatkan penerimaan, di antaranya menurunkan tingkat informalitas, menaikkan keterbukaan perdagangan, perbaikan sistem administrasi, dan merealisasikan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

    Masih tingginya aktivitas informal di Indonesia membuat serapan PPN kurang optimal dan mendorong kenaikan beban perpajakan pada kelompok dan aktivitas ekonomi formal. Maka, pemerintah disarankan untuk mengatasi isu struktural tersebut.

    Beberapa cara yang dapat dilakukan termasuk memberikan insentif untuk peralihan bisnis informal ke formal, memudahkan birokrasi, serta sosialisasi manfaat dari mendaftarkan kegiatan formal.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Jelang Pilkada Serentak 2024, Tokoh Agama Ini Minta Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan 

    Jelang Pilkada Serentak 2024, Tokoh Agama Ini Minta Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Ketua Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi (Almagari) KH Aceng Abdul Mujib mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. 

    Pemuka agama yang akrab disapa Ceng Mujib itu berharap agar Pilkada bisa berlangsung aman dan damai.

    “Saya mengajak masyarakat untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, tenang, damai, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Aceng dalam keterangannya dikutip pada Rabu (20/11/2024).

    Aceng juga mengajak agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dalam Pilkada 2024 meski masyarakat memiliki pilihan politik yang berbeda. 

    “Perbedaan itu indah jika dilakukan dengan baik dan penuh toleransi,” kata dia.

    Ia mengimbau masyarakat tetap bijak, santun, dan tak anarkis dalam menyampaikan pendapat.

    “Pilpres dan pemilihan wakil rakyat sudah selesai, hasil pestademokrasi sudah pun diputuskan yang ditandai dengan pelantikan anggota DPR/MPR dan DPD RI, serta pelantikan presiden dan wakilnya, maka sudah saatnya kita bersama-sama untuk mendukung pemerintahan baru,” ucap Aceng.

    “Kita, rakyat Indonesia wajib mengawal dan dan mengawasi, jalannya roda pemerintahan,” imbuh dia.

    Ia menilai situasi politik yang memanas dan stabilitas Kamtimbas yang tidak kondusif merugikan semua pihak. 

    Sebab, ia menyebut hal itu berpotensi dimanfaatkan sebagai celah oleh kelompok radikal dan intoleran sehingga mereka eksis kembali.

    “Dan jika hal tersebut terjadi, kata dia, maka Almagari akan menjadi garda terdepan dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan ideologi bangsa di Jawa Barat,” tutur Aceng.
     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pj Gubernur Papua Barat Daya Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur

    Pj Gubernur Papua Barat Daya Minta Pengumuman Seleksi CPNS Diundur

    Jakarta: Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa’ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-Papua Barat Daya serta jajarannya didampingi anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor dan sejumlah orang mendatangi kantor Kemenpan RB.

    Mereka meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. 

    “Jadi, kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai Pilkada dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptmalkan,” kata Muhammad Musa’ad dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024. 
     

    Musa’ad menjelaskan permintaan ini juga menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

    Menurut dia masih banyak formasi yang kosong di antara ribuan peserta ini di antaranya warga Papua Barat Daya. 

    Sebelumnya dua pemuda perwakilan dari Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, Iman Yusuf (Banten), dan Angga Dendi (Gresik, Jawa Timur), menemui Paul Finsen Mayor menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai janggal pada prosesi penerimaan CPNS belum lama ini. 

    Sebelumnya Paul Finsen juga menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat di masa reses baru-baru ini. Alasan kuat meneruskan aspirasi antaran berkaitan dengan bidang komite yang diduduki saat ini di DPD RI.

    Selanjutnya ia menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan-RB. 

    “Jadi, setelah berkomunikasi dengan kemeterian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai Pilkada selesai. Dan saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray, menekankan agar pemerintah pusat merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.

    Jakarta: Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa’ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-Papua Barat Daya serta jajarannya didampingi anggota DPD RI/MPR RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor dan sejumlah orang mendatangi kantor Kemenpan RB.
     
    Mereka meminta agar pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 ditunda hingga selesai pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024. 
     
    “Jadi, kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai Pilkada dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptmalkan,” kata Muhammad Musa’ad dalam keterangan pers, Selasa, 19 November 2024. 
     

    Musa’ad menjelaskan permintaan ini juga menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
    Menurut dia masih banyak formasi yang kosong di antara ribuan peserta ini di antaranya warga Papua Barat Daya. 
     
    Sebelumnya dua pemuda perwakilan dari Aliansi Pejuang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, Iman Yusuf (Banten), dan Angga Dendi (Gresik, Jawa Timur), menemui Paul Finsen Mayor menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai janggal pada prosesi penerimaan CPNS belum lama ini. 
     
    Sebelumnya Paul Finsen juga menerima aspirasi yang sama dari pemuda-pemudi Kabupaten Raja Ampat di masa reses baru-baru ini. Alasan kuat meneruskan aspirasi antaran berkaitan dengan bidang komite yang diduduki saat ini di DPD RI.
     
    Selanjutnya ia menindaklanjuti dengan menjembatani komunikasi bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait yaitu Kemenpan-RB. 
     
    “Jadi, setelah berkomunikasi dengan kemeterian terkait, maka solusinya adalah menunda dulu pengumuman sampai Pilkada selesai. Dan saya tetap berharap peraturannya mengacu pada regulasi kebijakan Kemenpan-RB Nomor 61 Tahun 2018, sebagai dasar pertimbangan yang sudah pernah dilakukan,” jelasnya. 
     
    Di sisi lain, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray, menekankan agar pemerintah pusat merubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes keras dari masyarakat Papua.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • DPD RI: Pendataan OAP vital untuk rumuskan kebijakan otsus

    DPD RI: Pendataan OAP vital untuk rumuskan kebijakan otsus

    Jika tidak ada data OAP maka akan sulit bagi pemerintah untuk perencanaan kebijakan yang bersifat khusus di Papua

    Manokwari (ANTARA) – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menyatakan pendataan orang asli Papua (OAP) vital untuk merumuskan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan otonomi khusus (otsus).

    “Jika tidak ada data OAP maka akan sulit bagi pemerintah untuk perencanaan kebijakan yang bersifat khusus di Papua,” kata Filep di Manokwari, Selasa.

    Pihaknya mendukung pemerintah, baik Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari, yang saat ini sudah memulai pendataan warga OAP.

    Dalam melakukan pendataan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akademisi.

    Pihak-pihak tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan metodologi penelitian untuk memastikan masyarakat mana masyarakat yang termasuk OAP mana yang bukan.

    “Sebenarnya melakukan pendataan OAP tidak membutuhkan waktu lama karena jumlah masyarakat OAP populasinya tidak terlalu banyak,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pendataan OAP juga membutuhkan pendekatan sederhana karena ada ciri khas sendiri yang membedakan OAP dengan penduduk lain.

    OAP memiliki komunitas sosial dan kultur sangat jelas sehingga pendekatan pendataan tinggal melihat dari suku dan rumpun suku dari masyarakat OAP.

    “Setiap OAP mempunyai ciri-ciri kultur yang dapat dilihat dari nama-nama marga sehingga sederhana sekali mendata OAP. Tapi kalau tidak data, anggaran otsus menjadi sia-sia karena sulit merumuskan kebijakan yang tepat bagi OAP,” ujarnya.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat Ria Maria Come menjelaskan, akan memaksimalkan pendataan terhadap OAP melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Plus OAP.

    Pihaknya telah berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Adat untuk memperoleh marga OAP. Rekomendasi marga yang diterbitkan Dewan Adat dan MRPB menjadi legalitas dalam proses pendataan OAP.

    Data tersebut nantinya diunggah oleh masing-masing petugas verifikator ke dalam aplikasi SIAK Plus OAP yang diluncurkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

    Pemerintah provinsi, kata dia, menargetkan pendataan nama dan alamat OAP se-Papua Barat rampung dalam tahun 2024 karena tahun 2025 menjadi acuan besaran alokasi dana otonomi khusus.

    Pendataan administrasi kependudukan sesuai kriteria OAP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

    Pewarta: Ali Nur Ichsan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Sahkan Revisi UU DKJ, Ridwan Kamil: Kami Akan Taat Megapolitan 19 November 2024

    DPR Sahkan Revisi UU DKJ, Ridwan Kamil: Kami Akan Taat Megapolitan 19 November 2024

    DPR Sahkan Revisi UU DKJ, Ridwan Kamil: Kami Akan Taat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    , menyatakan kesiapannya menghormati keputusan DPR RI terkait revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (
    UU DKJ
    ).
    “Iya, itu (UU DKJ) kesepakatan bangsa, jadi kita hormati saja. Bagi kita, apapun isinya nanti kita akan taat,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).
    Ridwan merasa yakin isi UU DKJ yang baru disepakati bertujuan untuk kemajuan Jakarta.
    “Karena, semua aturan pasti tujuannya untuk membangun Jakarta menjadi lebih cepat, lebih maju, lebih (baik),” tambahnya.
    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ dalam rapat tingkat pertama, Senin (18/11/2024) malam.
    Rapat yang juga dihadiri DPD RI dan perwakilan pemerintah tersebut menghasilkan persetujuan revisi melalui mekanisme pemungutan suara.
    “Apakah hasil pembahasan tentang UU DKJ dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” tanya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, dalam rapat.
    Seluruh peserta rapat menjawab “setuju,” diikuti ketukan palu sebagai tanda persetujuan.
    Revisi UU DKJ mencakup perubahan nomenklatur jabatan pada Pasal 70.
    Gubernur hasil
    Pilkada Jakarta
    2024 akan disebut sebagai Gubernur DKJ, sedangkan DPRD Jakarta akan menjadi DPRD DKJ.
    Selain itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta di DPD dan DPR RI akan dikenal sebagai perwakilan dapil DKJ.
    Perubahan ini merupakan konsekuensi dari peralihan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara setelah diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota.
    Revisi ini mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di Baleg DPR RI, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyampaikan beberapa catatan.
    PKS meminta ketentuan peralihan terkait batas waktu penerbitan Keppres pemindahan ibu kota dimasukkan ke dalam beleid ini.
    Pemerintah, melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Komite I DPD RI juga telah menyetujui revisi tersebut. Pengesahan UU DKJ dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.