Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2 Sebelum Dijadikan Proyek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa proyek strategis nasional (PSN) di kawasan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK-2) berdiri di atas hutan lindung.
Menurut dia, proyek milik bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma alias Aguan di Banten tersebut mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi 500 hektare kawasan itu menjadi hutan mangrove.
“Yang saya bisa jelaskan bahwa hutan lindung ini mangrove yang hampir 1.700 hektare itu sekarang sudah terabrasi, tinggal 91 hektare hutan mangrove, yang semua jadi empang kita lihat sekarang,” kata Yorrys usai melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut, Sabtu (7/12/2024).
“Nah itu kewajiban dalam pengelolaan PSN ini. Pertama dia harus bisa mengembalikan itu minimal 500 hektare jadi hutan mangrove,” lanjut dia.
Sisanya akan dibuat sebagai kawasan ekoturisme atau destinasi wisata lingkungan hidup.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas PIK-2.
Ini terkait ketidaksesuaian Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan, proyek ini disebut belum mengantongi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dari total 1.700 hektar kawasan tersebut, 1.500 hektarnya masih masuk dalam kawasan hutan lindung.
“Hutan lindung itu, sampai hari ini, belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) belum sama sekali. Ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan (Raja Juli Antoni),” ungkap Nusron dalam bincang bersama media di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
“Kenapa? Karena yang sisanya 200 hektar itu masuk kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kami akan mengkaji,” tegas Nusron.
Langkah kajian Kementerian ATR/BPN mengacu pada PSN yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.
Setidaknya, empat PSN yaitu pendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi, serta program Giant Sea Wall untuk Jakarta dan Pantai Utara untuk mengamankan Pulau Jawa.
“Nah, apakah (PIK 2) ini bisa dimasukkan kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2. Yang menjadi PSN itu hanya 1.700 hektar.Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata “Tropical Coastline,” tandas Nusron.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPD RI
-
/data/photo/2024/12/07/6753ece0a1260.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Aguan Diminta Rehabilitasi 500 Hektare Hutan Mangrove di PIK 2 Sebelum Dijadikan Proyek Nasional
-

Anak Buah Sri Mulyani dan Dasco Bertemu, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen
JAKARTA – Pimpinan DPR lakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Wamenkeu Anggito Abimanyu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Desember.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pertemuan tersebut melanjutkan koordinasi dari hasil audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan beberapa barang yang tidak akan dikenakan PPN.
Dasco menegaskan sudah terdapat kesepakatan dengan pemerintah terkait barang mewah yang dikenakan kenaikan PPN 12 persen dan barang yang tidak dikenakan PPN.
“Jadi tadi kira-kira kita sudah dapat PPN barang mewah yang dinaikan 12 persen, lalu kemudian komponen yang tetap 11 persen, dan juga ada komponen-komponen yang tidak dikenakan PPN sama sekali,” jelasnya.
Dasco menjelaskan terdapat barang yang tidak dikenai kenaikan PPN yaitu seperti bahan pokok makanan, UMKM, transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, serta air bersih.
“Jadi yang tidak dikenakan itu, seperti dari bahan makanan, kemudian UMKM, kemudian transportasi, pendidikan dan kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik dan air bersih (di bawah) 6.600. Itu tidak dikenai PPN,” katanya.
“Jadi ada yg kena PPN barang mewah, ada yg tetap 11 persen dan ada item yg barusan kita sampaikan tidak kena PPN sama sekali,” tambahnya.
Sementara itu, untuk barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen yaitu yang sudah menjadi objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam PP Nomor 61/2020, PMK Nomor 42/2022, dan PMK 15/2023.
Dasco menegaskan hasil kesepakatan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah terkait barang mewah yang dapat diperluas agar dikenai tarif PPN 12 persen dan sisanya akan tetap dikenai tarif PPN 11 persen.
“Kami sudah koordinasi antara pemerintah dan DPR, mudah-mudahan apa yang didiskusikan tadi, mana PPN yang dikenakan barang mewah, mana yang tetap 11 persen, dan mana yang dikecualikan, yang tidak dipungut sama sekali, itu yang bisa dirilis oleh pemerintah,” katanya.
Meski begitu, Dasco menegaskan kembali terkait kepastian penerapan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 akan diserahkan kepada pemerintah.
“(Pemberlakuan di 1 Januari 2025) itu tergantung mana yang kemudian yang di-fix-kan oleh pemerintah, itu yang akan diumumkan oleh pemerintah. Kita lihat aja nanti 1 Januari 2025,” jelasnya.
Menurut Dasco pemerintah tidak perlu melakukan revisi terkait Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terkait perubahan skema dari single tarif menjadi multi tarif.
“Sebenarnya kan itu tidak perlu karena kenaikan itu range antara 5-15 kan gitu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Dasco menyampaikan pemerintah hanya perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur barang/jasa yang dikecualikan tarif PPN 12 persen.
-

Jabatan Singkat Gus Miftah Usai Viral Hina Penjual Es Teh
Jakarta –
Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal sebagai Gus Miftah mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Miftah mundur usai ucapannya yang menghina penjual es teh viral hingga memunculkan desakan pencopotan dirinya.
Miftah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024). Saat itu, Prabowo melantikan total tujuh orang Utusan Khusus.
Nama Miftah kemudian menjadi sorotan setidaknya sejak pekan lalu. Miftah, yang berada di atas panggung, melontarkan hinaan terhadao seorang penjual es teh yang berjualan di lokasi acara.
Peristiwa olok-olok itu terjadi saat acara selawatan di Lapangan drh Soepardi, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, beberapa waktu lalu. Ucapan Gus Miftah itu beredar viral dalam bentuk video.
Video yang beredar itu merekam momen Gus Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral, terlihat awalnya Gus Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan.
“Es tehmu jik okeh ra? Masih, yo kono didol gob*** (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual gob***),” ucap Gus Miftah dari atas panggung.
“Dol’en ndisik ngko lak rung payu, wis, takdir (kamu jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir),” ujar Gus Miftah.
Hinaan Gus Miftah ke Sunhaji itu sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Prabowo pun memberi teguran ke Miftah.
“Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapa pun. Terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapa pun,” lanjutnya.
Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Gus Miftah lewat Seskab Teddy Indra Wijaya. Prabowo memerintahkan Gus Miftah meminta maaf langsung kepada Sunhaji.
“Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” ujarnya.
Miftah pun mendatangi Sunhaji dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dia mengklaim dirinya hanya bercanda saat melontarkan hinaan itu.
“Yang saat itu niatnya guyon tapi disalahpresepsikan, tapi apapun itu aku minta maaf sama Kang Sunhaji. Niatnya guyon malah jadi kedawan-dawan ya,” kata Gus Miftah dilansir detikJateng, Rabu (4/12).
Gus Miftah juga menyebut Sunhaji sebagai sosok penjual es teh yang sering hadir saat pengajian. Dia juga berencana mengadakan pengajian di sekitar lokasi tersebut.
“Penjual es teh spesialis pengajian, ke mana-mana ngaji,” tambahnya.
Desakan Copot Miftah
Permintaan maaf Miftah ke Sunhaji rupanya tak cukup buat menenangkan situasi. Video olok-olokan Gus Miftah terhadap Yati Pesek pun muncul dan viral di media sosial.
Desakan agar Prabowo mencopot Miftah datang dari Anggota DPD RI asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik. Permintaan itu muncul setelah video Gus Miftah yang dinilai merendahkan pesinden Yati Pesek viral di media sosial.
“Pak presiden @prabowo, mohon kebijakan bapak. Masih banyak anak bangsa yang punya adab dan kompetensi memegang jabatan mulia sebagai utusan khusus,” tulis Ni Luh Djelantik dalam unggahan video di akun Instagram resminya seperti dilansir detikBali, Jumat (6/12/
Ni Luh Djelantik menyesalkan pernyataan pendakwah kondang itu. Ia menyebut perkataan Gus Miftah telah menghina banyak perempuan. Menurut Ni Luh, ucapan Gus Miftah terhadap Yati Pesek tidak pantas dan menyakitkan.
“Satu perempuan dihinakan, ratusan juta perempuan Indonesia merasakan sakitnya,” tulis Ni Luh Djelantik.
Selain itu, muncul pula petisi yang diteken ratusan ribu orang agar Prabowo mencopot Miftah. Dilihat di change.org, petisi itu dimulai pada Rabu (4/12). Petisi itu sudah ditandatangani oleh 217.584 orang hingga Jumat (6/12).
“Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah,” ujar penggagas petisi Dika Prakasa dalam keterangannya yang dilihat, Jumat (6/12/
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyoroti hinaan Miftah terhadap Sunhaji. Dilansir Antara, Jumat (6/12), Anwar membahas isu tersebut di hadapan jajaran Kementerian Keuangan Malaysia dalam acara ‘Majelis Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri dan Menteri Keuangan’ yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Kamis (5/12).
“Di Indonesia beberapa hari ini riuh rendah dalam media sosial, seorang kyai, gus, dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh. Oh ada yang nonton ya? Saya, teman-teman di Indonesia ada yang kirim, dan (video itu) jadi viral,” kata Anwar.
“Orang yang paham agama, yang bicara soal Islam, akidah, salat, dan sunnah, tapi apabila timbul perkataan seperti itu, (kalau) dilihat itu menghina. Dan saya pun melihat, itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya,” ujar Anwar, yang mengatakan bagi dirinya peristiwa itu juga jadi satu pelajaran.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
-

Try Sutrisno Dukung LaNyalla Perjuangkan Kembalinya Pancasila ke Konstitusi
Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menyampaikan dukungannya kepada Ketua DPD RI ke-5, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk terus memperjuangkan pengembalian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam Konstitusi Indonesia. Dalam pertemuan di kediaman Try Sutrisno di Menteng, Jakarta Pusat, mantan Panglima ABRI itu menegaskan pentingnya mengembalikan jati diri bangsa melalui revisi konstitusi.
“Kita wajib mengkaji ulang Konstitusi yang telah diamandemen pada 1999 hingga 2002. Solusinya adalah mengembalikan naskah asli UUD 1945, lalu menyempurnakannya dengan teknik addendum, tanpa mengganti sistem bernegara Indonesia,” ujar Try Sutrisno.
Try Sutrisno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan sistem bernegara pasca-reformasi yang dinilai semakin menjauhkan Indonesia dari nilai-nilai Pancasila. Ia menyoroti ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi, di mana rakyat tetap menderita meskipun memiliki hak memilih presiden secara langsung.
“Rakyat memang bisa nyoblos lima menit, tapi nasib mereka tetap terpinggirkan selama lima tahun. Demokrasi yang kita jalankan ini menghabiskan ratusan triliun dari pajak rakyat, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Sistem Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa adalah yang paling cocok untuk Indonesia,” tegasnya.
Mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Amerika Serikat, Try menekankan pentingnya menggunakan teknik addendum untuk menyempurnakan UUD 1945 tanpa mengganti naskah aslinya.
“Konstitusi Amerika Serikat sudah diamandemen 27 kali tanpa mengubah naskah aslinya. Addendum digunakan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa mengubah fondasi sistem bernegara. Ini yang harus kita adopsi untuk menjaga keutuhan nilai-nilai bangsa,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan kembalinya Pancasila ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD RI.
“Melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023, kami telah menetapkan untuk mengembalikan sistem bernegara sesuai dengan rumusan pendiri bangsa, yakni Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Penyempurnaan ini dilakukan melalui teknik addendum agar celah penyimpangan di masa lalu tidak terulang,” tegas LaNyalla.
Sebagai langkah lanjutan, Try Sutrisno mengungkapkan rencananya untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo memiliki visi patriotik yang sejalan dengan gagasan pengembalian Pancasila sebagai dasar negara yang kokoh.
“Prabowo, dengan jiwa nasionalismenya yang kuat, dapat menjadi mitra strategis dalam perjuangan ini. Apalagi cita-cita ini juga tercantum dalam AD/ART Partai Gerindra,” ujar Try.
LaNyalla menambahkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk memenuhi janji reformasi, tetapi juga untuk memastikan Indonesia kembali pada jati diri sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. [beq]
-

Tamsil Linrung Serukan Soliditas Dukung Visi Presiden Prabowo pada Mukernas Wahdah Islamiyah
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyampaikan pidato inspiratif dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Wahdah Islamiyah yang digelar di Asrama Haji Embarkasi Makassar, Kamis (5/12/2024).
Kegiatan yang mengusung tema: “Mengokohkan Soliditas dan Kolaborasi Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkah” ini akan berlangsung pada 5-8 Desember 2024 dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional.
Dalam pidatonya, Tamsil menekankan pentingnya peran strategis organisasi Islam dalam mendukung pembangunan nasional yang berlandaskan moralitas dan nilai-nilai agama.
“Tema ini sangat relevan dengan konteks bangsa kita hari ini. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengambil peran strategis dalam menyukseskan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa,” ujar Tamsil.
Mengutip pidato Presiden RI Prabowo Subianto, Tamsil menyampaikan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya besar dari segi wilayah dan penduduk, tetapi juga besar dalam moralitas, akhlak, dan semangat persatuan. “Pemimpin-pemimpin kita harus memiliki akhlak kesetiaan, bukan yang mudah berubah. Integritas dan konsistensi moral adalah kualitas esensial dalam membangun kekuatan bangsa,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Senator dapil Sulsel itu juga menyampaikan peran strategis Wahdah Islamiyah. Tamsil menyebut ada tiga ruang kontribusi besar yang dapat diperankan oleh Wahdah Islamiyah: Pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ia juga menyampaikan ketiga gerakan ini telah dilakukan oleh Wahdah Islamiyah, namun diperlukan transformasi gerakan yang lebih inovatif, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan zaman.
-

Bawaslu: Berkurangnya jumlah TPS pada pilkada pengaruhi partisipasi
Bintan, Kepulauan Riau (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang lebih rendah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memengaruhi partisipasi pemilih.
“Kami selalu mempertimbangkan, misalnya satu soal TPS yang dikurangi, sehingga orang menjadi lebih jauh menjangkau TPS,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.
Lolly mengatakan Bawaslu sudah bertanya kepada warga yang tidak ikut berpartisipasi. Salah satunya diakibatkan oleh jarak TPS yang jauh.
“Kami tanya langsung ke masyarakatnya kenapa ga datang. Salah satunya karena TPS-nya menjadi jauh,” kata dia.
Selain jumlah TPS yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pemilu, Lolly juga mengatakan dekatnya jarak antara Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 menyebabkan kejenuhan pemilih, sehingga memengaruhi partisipasi publik.
“Lainnya adalah soal terlalu dekat masa waktu pilkada dengan pemilu, sehingga kemudian terjadi kejenuhan di lingkungan pemilih,” ujar dia.
Lolly mengatakan berbagai evaluasi terkait partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 akan menjadi pengingat bersama para penyelenggara pemilu.
“Karena kalau publik tidak terlibat, sayang banget. Anggaran pilkada besar,” ucap Lolly.
Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.
Sedangkan, untuk rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024 -

KPU RI: Luar biasa, partisipasi pemilih pilkada capai 68 persen
salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa rata-rata nasional partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 mencapai 68 persen dan hal itu termasuk capaian yang luar biasa.
“Dalam kacamata kami, itu sudah luar biasa di tengah tahapan-tahapan yang seperti ini. Tentu kami berterima kasih sekali atas semua partisipasi banyak pihak, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilih,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPU RI akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan Pemilu 2024.
Ia menjelaskan bahwa salah satu yang akan dievaluasi terkait hal yang telah dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, tetapi dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda.
“Calon yang pasti berbeda banyak dengan pileg (pemilihan anggota legislatif) dan juga pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden), hingga sorotan yang lebih banyak tertuju ke satu titik dengan pilkada yang secara serentak bersamaan seperti sekarang,” jelasnya.
Menurut dia, hal-hal tersebut diperkirakan berkontribusi terhadap bedanya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 dan Pemilu 2024.
Selain itu, dia meminta dukungan banyak pihak, baik peserta, tim pendukung, serta pemerintah, untuk menjadikan peningkatan partisipasi pemilih sebagai pekerjaan rumah bersama, sehingga ke depannya dapat menyosialisasikan pemilihan yang lebih masif dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Tentu kami dari KPU menerima semua catatan, evaluasi, dan masukan untuk perbaikan ke depan,” katanya.
Sebelumnya, pada Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024 -

Pakar sebut keserentakan pemilihan umum perlu dikaji kembali
Mungkin mereka berpikir bahwa ya tidak ada konsekuensi apa-apa dari pilihan-pilihan yang mereka buat, baik memilih maupun tidak memilih.
Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi memandang perlu mengkaji ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota serta kepala daerah.
“Barangkali terkait dengan keserentakan ini perlu dikaji. Kalau dikaji ‘kan bisa kita pahami dengan baik,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa, ketika menanggapi menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ketimbang Pemilu 2024.
Prof. Asrinaldi mengatakan bahwa pihak terkait dapat memilih sejumlah pilihan model keserentakan pemilu untuk diterapkan pada penyelenggaraan berikutnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.
Berdasarkan putusan MK tersebut, enam model keserentakan pemilu yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota;
3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota;
4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, pemilihan gubernur, dan bupati/wali kota;
5. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan memilih bupati dan wali kota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa angka tersebut masih dapat dikategorikan normal.
Namun, anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11), mengatakan bahwa lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 mencapai 82 persen.
Pada hari Rabu (5/6), KPU RI mengungkapkan bahwa 81,78 persen pemilih menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024, kemudian sebanyak 81,42 persen untuk Pemilu Anggota DPR RI, dan 81,36 persen untuk Pemilu Anggota DPD RI.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024 -

Menag Nasaruddin Umar Alokasikan Rp 897 Miliar untuk Insentif Guru Non PNS
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Agama menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS pada tahun 2025.
Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan.
“Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.
Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).
Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.
-

Sempat Sakit, Habib Rizieq Gembira Bisa Kumpul Reuni Akbar 212
GELORA.CO -Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menyampaikan rasa syukurnya karena dapat hadir dalam Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 2 Desember 2024.
Habib Rizieq mengungkapkan dirinya sempat terancam tidak bisa menghadiri reuni Akbar 212 lantaran kondisi kesehatannya yang menurun.
“Karena beberapa hari lalu saya masih berada di kota suci Makkah hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang tinggi,” ujar Habib Rizieq di hadapan ribuan umat muslim yang memadati lokasi acara.
Habib Rizieq menambahkan bahwa dengan perawatan intensif dari tim dokter, kondisinya berangsur membaik sehingga dapat pulang ke tanah air dan menghadiri acara tersebut.
“Alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali, didampingi para dokter, dirawat sampai hari ini dan akhirnya bisa berkumpul,” katanya.
Habib Rizieq tak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan para ulama, habaib, aktivis, dan pimpinan ormas Islam dalam acara ini.
Menurutnya, reuni akbar 212 sebagai ajang silaturahmi sekaligus bukti kuatnya semangat umat Islam untuk terus berjuang menegakkan ajaran Islam di Indonesia.
“Kumpulnya umat pada hari ini membuktikan bahwa kita tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia,” tegasnya.
Habib Rizieq juga menyampaikan apresiasinya kepada para panitia dan peserta yang hadir dalam semangat kebersamaan dan persatuan untuk membela nilai-nilai Islam dan bangsa.
Selain Habib Rizieq, sejumlah tokoh dan ulama yang turut hadir di Monas adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) KH. Yusuf Martak, Ketua Umum FPI KH. Buya Qurtubi, Ketua Persada 212 Ahmad Sobri Lubis, KH. Maulana Kamal Yusuf.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Anggota DPD RI Fahira Idris, Ustazah Umanah Hulwani, dan Cawagub Jakarta Suswono.