Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bobby Nasution Tingkatkan Sinergi untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 7,2%

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

    Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

    “Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

    Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

    “Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bobby.

    Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

    “Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada ‘karpet merah’ untuk mereka,” jelas Bobby.

    Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

    Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

    “Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

    “Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya,” ungkapnya.

    Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

    “Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

    “Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

    Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.

  • Pembukaan PORNAS XVII, Ketua KORPRI DPD RI: Perkuat Fondasi Birokrasi

    Pembukaan PORNAS XVII, Ketua KORPRI DPD RI: Perkuat Fondasi Birokrasi

    Jakarta –

    Ketua KORPRI Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, Oni Choiruddin, menilai Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII KORPRI menjadi momentum penting untuk membangun semangat aparatur sipil negara (ASN) yang sehat, produktif, dan berintegritas.

    Hal tersebut disampaikan pada pembukaan PORNAS XVII KORPRI di Stadion Jakabaring, Palembang, hari ini. Menurutnya, olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan sarana menumbuhkan nilai sportivitas, sinergi, serta kolaborasi dalam mendukung kinerja kelembagaan DPD RI.

    “Olahraga mengajarkan disiplin, kerja sama, dan ketangguhan, ini nilai-nilai yang sama pentingnya dalam birokrasi. ASN yang sehat jasmani dan rohani akan mampu bekerja dengan lebih produktif, berintegritas, dan solid sebagai support system bagi DPD RI,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Ia menambahkan, semangat kebersamaan dan sportivitas yang tumbuh dalam ajang PORNAS mencerminkan karakter ASN yang profesional dan siap berkolaborasi lintas unit kerja. Kegiatan ini bukan hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana mempererat rasa persaudaraan di antara ASN dari berbagai instansi.

    “ASN Setjen DPD RI harus menjadi contoh birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Semangat yang sama seperti dalam olahraga tim, yaitu saling mendukung, saling menguatkan, dan berjuang bersama untuk hasil terbaik. Itulah yang harus tercermin dalam kinerja sehari-hari,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Oni menegaskan bahwa pembinaan jasmani dan mental ASN tidak bisa dipisahkan dari misi kelembagaan. Ia menilai ASN Setjen DPD RI memiliki peran strategis sebagai penggerak administrasi dan pelayanan yang menopang kinerja DPD RI baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Niqman Zahir dan Wakil Ketua KORPRI Setjen DPD RI seperti Nana Sutisna, Mahyu Darma, serta Fitriani.

    (prf/ega)

  • Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin profesional agar jalannya sistem demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
    Harapan itu disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang jatuh pada Minggu (5/10/2025).
    “TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
    “Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan mengingatkan agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak sekadar ajang seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan lagi komitmen menjaga kedaulatan serta martabat bangsa dan negara.
    “Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” ucap Puan.
    Oleh karena itu, lanjut Puan, pemerintah perlu memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan, berbasis riset, serta berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
    “Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” jelas Puan.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Puan juga memastikan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.
    Menurut dia, kolaborasi erat antara TNI, pemerintah, dan DPR RI harus terus diperkuat sebagai dasar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
    “Kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global,” pungkas Puan.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10). HUT ke-80 TNI ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.
    Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini.
    Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.
    Dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara.
    Sejumlah tokoh perwakilan parlemen turut hadir di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin hingga Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
    Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
    “Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
    Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
    Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
    “TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
    Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
    “Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
    Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
    “Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
    Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Haru Santri Al Khoziny, Senator Lia Ungkap Haikal Sholat di Reruntuhan dan Diberi Minum Anak Kecil

    Kisah Haru Santri Al Khoziny, Senator Lia Ungkap Haikal Sholat di Reruntuhan dan Diberi Minum Anak Kecil

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Memasuki hari keenam evakuasi korban ambruknya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, perhatian publik tertuju pada kisah haru para santri yang selamat dan gugur.

    Hingga Sabtu (4/10/2025) hari ini, Tim SAR gabungan masih mencari korban, sementara total korban tewas tercatat sebanyak 14 orang.

    ​Menurut Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, total korban yang terdata adalah 167 orang. Sebanyak 118 orang telah ditemukan (103 selamat, 14 meninggal, 1 kembali ke rumah). Sementara, 49 orang lainnya masih dalam pencarian.

    ​Di antara para korban selamat, kisah heroik Syailendra Haikal (13) dan Yusuf (16) yang bertahan hidup di bawah timbunan puing selama lebih dari dua hari menjadi atensi nasional. Percakapan lirih Haikal dengan tim rescue saat tertimbun, seperti “Semuanya sakit,” viral dan menyentuh hati warganet.

    ​Anggota DPD RI Komite III, Dr. Lia Istifhama, yang menjenguk Haikal di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo pada Kamis (2/10/2025), membagikan kisah haru yang ia dapat langsung dari ibunda Haikal.

    Ning Lia, sapaan akrabnya, menyebut Haikal bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cermin keteguhan iman dan kecerdasan luar biasa.

    Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama.

    ​Berikut adalah rangkuman kisah haru Haikal yang disoroti oleh Ning Lia:

    ​1. Berjuang Sholat di Bawah Puing
    Dalam kondisi gelap, terhimpit beton, dan tubuh yang terbatas bergerak, Haikal tetap berusaha menegakkan kewajiban sholat.

    ​Sholat Berjemaah: Haikal bahkan sempat membangunkan temannya di bawah reruntuhan dan bersahutan mengajak salat Isya berjemaah, bahkan mendengar suara seseorang mengimami.

    ​Sholat Sendirian: Pada hari kedua, Haikal mengajak Sholat Subuh, namun sahutan temannya tidak berbalas, saat itulah ia sadar sahabatnya sudah tiada, dan ia pun sholat sendirian. “Masya Allah betapa kuat iman dan mentalnya,” ujar Ning Lia.

    ​2. Kehadiran Sosok Anak Kecil
    ​Di hari pertama tertimbun, saat haus, Haikal didatangi sosok anak kecil yang membawakannya air minum. Sosok tersebut kemudian menghilang. Ning Lia menyebut kisah ini sebagai “mukjizat” dan hikmah besar bagi publik akan keselamatan santri.

    ​3. Cerdas Menghemat Energi
    ​Haikal memilih tidak banyak bergerak dan berbicara selama tertimpa reruntuhan. Menurut ibundanya, Haikal mengingat pelajaran IPAS di sekolah bahwa semakin banyak bergerak, semakin cepat energi tubuh habis.

    “Dia benar-benar mengimplementasikan pelajaran di sekolah dan pondoknya untuk bertahan hidup,” salut Ning Lia.

    ​Di tengah kekhawatiran Haikal harus diamputasi, Ning Lia menyampaikan mimpi besar santri cilik itu.

    Haikal berkeinginan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Probolinggo. Ning Lia bahkan telah menyambungkan komunikasi dengan pihak sekolah untuk memfasilitasi mimpi Haikal.

    ​”Haikal juga bercita-cita menjadi tentara. Ia sangat kuat mental, teguh iman, cerdas akal pikiran, dan memiliki solidaritas tinggi. Inilah sosok patriot sejati,” tukas Ning Lia.

    ​Ning Lia juga menyampaikan duka mendalam dan mendoakan para korban yang meninggal dunia. “Korban yang meninggal, insya Allah syahid. Mereka meninggal sebagai pencari ilmu dan sedang melangsungkan shalat Ashar,” pungkas Ning Lia, sembari menegaskan bahwa duka para santri adalah duka seluruh bangsa. [tok/beq]

  • 4 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Yuk Simak! – Page 3

    4 Oktober Diperingati sebagai Hari Apa? Yuk Simak! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tanggal 4 Oktober diperingati dengan berbagai momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Pada hari ini, di Indonesia diperingati sebagai Hari Ulang Tahun atau HUT ke-42 Provinsi Banten, pada tahun ini, Sabtu (4/9/2025).

    Selanjutnya, pada hari ini, Sabtu (4/9/2025), secara global juga diperingati sebagai Hari Senyum Sedunia atau World Smile Day dan Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day.

    Kedua peringatan tingkat Internasional tersebut dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 4 Oktober. Lantas sepert apakah?

    1. HUT Provinsi Banten

    Tanggal 4 Oktober setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Provinsi Banten. Provinsi Banten terbentuk sejak tahun 2000 yang kemudian terus berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pariwisata di Indonesia.

    Mengutip langsung dari laman Pemerintahan Provinsi Banten, Provinsi Banten dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 di tanggal 17 Oktober tahun 2000.

    Namun, puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta, dengan Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten.

    Sejarah berdirinya Provinsi banten bermula dari perjuangan panjang para tokoh dan masyarakat untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1950-an, beberapa tokoh, termasuk Uwes Qorny, mulai memperjuangkan agar Banten mendapat status Provinsi sendiri, seperti daerah istimewa lainnya, namun belum mendapat tanggapan serius.

    Kemudian, perjalanan dilanjutkan pada tahun 1963 oleh tokoh-tokoh masyarakat Banten yang diwakili oleh Sochari Chatib dan Ayip Zuchri, dengan dukungan dari Gogo Sandjadirdja. Namun, upaya ini kembali gagal.

    Pada Era Reformasi tahun 1998, perjuangan kembali memuncak setelah Presiden Soeharto lengser. Tokoh-tokoh Banten seperti Uwes Qorny, Mochtar Mandala, dan KH. Embay Mulya Syarief kembali mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan pendirian Provinsi Banten.

    Ribuan masyarakat Banten yang dipimpin oleh KH. Embay Mulya Syarief dan tokoh muda lainnya mendatangi Senayan untuk menyatakan dukungan kepada B.J. Habibie, yang saat itu menjabat sebagai presiden pengganti Soeharto.

     

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dalam sebuah acara yang turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

  • DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    DPD RI donor darah serentak 38 provinsi gaungkan Astacita solidaritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar donor darah serentak di 38 provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI dengan menggaungkan semangat Astacita yang menekankan pentingnya solidaritas nasional.

    Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan aksi sosial hasil kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ini menunjukkan kepedulian yang mampu menyatukan bangsa tanpa sekat wilayah bahkan lintas negara.

    “Ribuan warga dari Aceh hingga Papua telah menunjukkan bahwa solidaritas sosial adalah kekuatan utama bangsa,” kata Sultan di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, aksi kemanusiaan yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan terus tumbuh menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.

    Adapun kegiatan donor darah dibagi dalam empat subwilayah DPD RI. Di antaranya Subwilayah Barat I yang meliputi provinsi-provinsi di Sumatera, Subwilayah Barat II yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan NTB.

    Kemudian Subwilayah Timur I yang meliputi Kalimantan dan sebagian Sulawesi, dan Subwilayah Timur II yang meliputi Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyebut aksi sosial ini untuk penguatan solidaritas sosial sebagai fondasi persatuan bangsa. Menurut dia, setetes darah yang diberikan bisa menyelamatkan banyak nyawa.

    Selain itu, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung M Syazali berharap berharap aksi donor darah bisa menjadi budaya sosial yang berkelanjutan.

    “Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya sosial masyarakat,” kata dia.

    Adapun selain donor darah, perayaan HUT Ke-21 DPD RI juga menggelar program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Dialog Kenegaraan, serta sejumlah agenda kebangsaan yang melibatkan senator dari seluruh Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Haikal Ajak Teman Salat di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo, Ternyata Sudah Meninggal

    Haikal Ajak Teman Salat di Reruntuhan Ponpes Sidoarjo, Ternyata Sudah Meninggal

    Jakarta –

    Di bawah reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo, suara lirih Syahlendra Haical (13) atau Haikal sempat mengajak temannya untuk salat berjemaah Isya. Namun, pada Subuh esoknya, teman Haikal sudah meninggal dunia.

    Dilansir detikJatim, korban selamat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo menuturkan pengalamannya selama dua hari terjebak di reruntuhan. Cerita itu ia sampaikan saat dijenguk Senator DPD RI asal Jatim, Lia Istifhama, Kamis (2/10).

    Meski tubuhnya terjepit dan hanya bisa berbaring di bawah puing beton, Haikal tetap menunaikan salat. Bahkan, ia sempat mengajak temannya di bawah reruntuhan untuk salat berjemaah saat waktu Isya tiba.

    Ajakan itu muncul setelah ia mendengar suara seseorang mengimami, meski tak tahu siapa orang tersebut. Namun, saat Subuh tiba, sahutan dari temannya tak lagi terdengar.

    Saat itulah Haikal sadar, temannya sudah meninggal dunia. Ia pun bertahan dalam kondisi lemah bersama jasad sahabatnya.

    (rdp/idh)

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    1 KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim Nasional

    KPK Beberkan Keterkaitan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Kasus Dana Hibah Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan keterkaitan eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kasus suap dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022.
    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan.
    “Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Sementara itu, KPK mengatakan, La Nyalla sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim.
    Asep mengatakan, KPK mendalami program-program yang dilakukan KONI yang berkaitan dengan dana hibah pokir tersebut.
    “Jadi, ada (dana hibah) yang dititipkan di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Makanya termasuk ke dinas-dinasnya tersebut kita memanggil kepala dinas maupun wakil kepala dinas dan juga beberapa pejabat struktural di dinas tersebut untuk mengonfirmasi terkait dengan penerimaan pokir dimaksud,” ujar dia.
    Sedangkan untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah, KPK menggali keterangan keterkaitan dana hibah yang digunakan DPRD dengan pihak pemerintah daerah (pemda).
    Asep mengatakan, KPK menelusuri alur aturan pembagian dana hibah pokir tersebut dan pertemuan antara Pemprov Jatim dan DPRD terkait dana yang dikorupsi tersebut.
    “Jadi, kami juga menyusuri asal dana pokir ini. Menyusuri bagaimana pembagiannya, pengaturannya, dan lain-lainnya. Seperti itu, bagaimana pertemuan-pertemuan antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimana pembagiannya, presentasinya, dan lain-lainnya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.
    “Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 tersangka,” kata Asep.
    Asep mengatakan, dari puluhan tersangka itu terdapat beberapa nama, yaitu eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dan Anwar Sadad selaku Anggota DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.
    Dia mengatakan, kasus suap ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024.
    Selanjutnya, KPK menahan empat tersangka pemberi suap terhadap Kusnadi.
    Mereka adalah Hasanuddin, yang merupakan Anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dan sebelumnya berstatus pihak swasta dari Kabupaten Gresik, Jatim; Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Sukar, yang merupakan eks Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur; dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
    “Terhadap keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 21 Oktober 2025 di Rutan Cabang KPK, Merah Putih,” ujar dia.
    Atas perbuatannya, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.