Kementrian Lembaga: DPD RI

Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag)
Hilman Latief
memaparkan rincian dari 221.000
kuota haji 2025
untuk Indonesia.
Hilman mengatakan,
jemaah haji
reguler untuk tahun ini mendapat kuota sebanyak 203.320 orang.
Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Panja Haji DPR 2025 dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2025).
“Yang untuk haji regulernya itu 203.320. Yang dimaksud haji reguler itu ada jemaah haji reguler, disebut dengan reguler murni, itu jemaah,” ujar Hilman.
Lalu, kuota untuk jemaah haji khusus pada 2025 ini sebanyak 17.680 orang.
Untuk pengawas dan petugas haji, kata Hilman, tidak termasuk ke dalam kuota jemaah sebesar 221.000 orang itu.
“Untuk haji khususnya 17.680. Sementara untuk tim PHU, termasuk juga pengawas, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan lain-lain, itu masuknya ke dalam kuota petugas, bukan kuota jemaah,” imbuhnya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar
menegaskan, kuota haji 2025 masih sama seperti 2024, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan kuota haji pada tahun mendatang.
“Kepastian kuota itu seperti tahun lalu. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” kata Nasaruddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari
Antara.
Nasaruddin menekankan, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
Penambahan kuota hanya akan menjadi opsi jika kesiapan layanan telah matang dan tidak menimbulkan beban operasional.
“Karena siapa tahu tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini,” ujar Nasaruddin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/01/2025 15:48
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah, Fahira Idris: Keputusan Bijak dan Tepat

PPN 12 Persen Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah, Fahira Idris: Keputusan Bijak dan Tepat
Penulis
KOMPAS.com –
Keputusan Presiden Prabowo Subianto membatalkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (
PPN
) menjadi 12 persen secara umum, dengan menerapkan hanya pada barang dan jasa mewah, adalah langkah strategis menjaga daya tahan ekonomi rakyat kecil dan kelas menengah.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan keadilan pajak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi tanpa membebani masyarakat luas.
Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
Fahira Idris
mengungkapkan, mempertahankan tarif PPN sebesar 11 persen untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat umum, artinya Pemerintah menunjukkan komitmen melindungi daya beli rakyat.
Kebijakan ini akan berdampak efektif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“
PPN 12 persen
hanya untuk barang dan jasa mewah adalah keputusan yang bijak dan tepat. Penerapan tarif PPN 12 persen pada kategori barang dan jasa mewah tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi kelompok masyarakat berada, tetapi dapat memberikan kontribusi tambahan bagi pendapatan negara,” ujar ujar Fahira Idris di Jakarta (1/1/2025).
“Keputusan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan pada rakyat kecil dan kelas menengah, tetapi juga memperkuat keadilan dalam sistem perpajakan. Apresiasi untuk Presiden Prabowo dan pemerintah,” tambahnya.
Fahira Idris meyakini, kebijakan ini berpotensi mendorong stabilitas ekonomi lebih luas.
Dengan menjaga daya beli mayoritas masyarakat melalui tarif PPN 11 persen untuk barang dan jasa umum, konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga.
Hal ini akan memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong investasi lebih lanjut di sektor-sektor yang melibatkan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, lanjut Fahira Idris, penerapan tarif PPN yang lebih tinggi pada barang dan jasa mewah menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan ekonomi rakyat kecil.
Pendapatan tambahan dari sektor ini dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.
Senator Jakarta ini berharap, keputusan Pemerintah ini juga dilengkapi berbagai paket stimulus ekonomi seperti insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah, pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet kecil, serta bantuan beras untuk masyarakat miskin agar daya tahan ekonomi rakyat semakin kuat.
Stimulus ekonomi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat sambil tetap mendorong perekonomian nasional.
“Dengan memadukan kebijakan pajak yang adil dengan stimulus ekonomi yang komprehensif, pemerintah akan mampu menjaga daya beli rakyat sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari kelompok masyarakat yang mampu,” pungkas Fahira Idris.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/01/2025 16:41
Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

Arahan Tegas Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

“Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
Fakta Kenaikan Biaya Haji

Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
Living cost: Rp3.200.002,50
Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

“Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
Respons dan Tindak Lanjut

Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

Arahan Tegas Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

“Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

Fakta Kenaikan Biaya Haji

Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
Living cost: Rp3.200.002,50
Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

“Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

Respons dan Tindak Lanjut

Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

01/01/2025 01:54
Mencuat Wacana Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan, Ini Kata Wamenag

Jakarta –

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons muncul ada narasi penerapan libur sekolah sebulan selama bulan Ramadan. Romo menyebut wacana itu memang ada.

“Udah ada wacananya,” kata Romo kepada wartawan usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024). Romo menjawab pertanyaan mengenai wacana libur sekolah sebulan saat bulan puasa Ramadan.

Namun, kata Romo, wacana itu belum menjadi pembahasan di pemerintah.

“Oh kami belum bahas, tapi wacananya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ujar dia.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025 ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024. Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025, total 27 tanggal merah di tahun 2025.

(fca/knv)

30/12/2024 16:49
8 Momen Jemaat Berebut Salaman dan Berfoto dengan Gibran di Perayaan Natal Nasional Megapolitan

Momen Jemaat Berebut Salaman dan Berfoto dengan Gibran di Perayaan Natal Nasional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara perayaan
Natal Nasional 2024
di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).
Gibran yang hadir pada pukul 18.40 WIB itu mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna coklat dan celana panjang hitam.
Dia datang dengan pendampingan ketat Paspampres yang mengenakan kemeja lengan panjang merah dengan motif batik putih. Mereka juga mengenakan celana panjang hitam.
Putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu datang bersamaan dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Namun bukannya langsung duduk, dia menghampiri para jemaat yang berada di tribun atas.
Kedatangan Gibran ke tribun atas sempat mengundang keramaian karena para jemaat berebutan untuk berjabat tangan dan berfoto.
Salah satunya adalah Lauren (46), jemaat asal Bekasi yang berusaha berjabat tangan dengan Gibran.
Dia sangat gembira bisa menyentuh tangan Gibran.
“Puji Tuhan bisa salaman sama pak wakil, tangannya lembut banget,” ujar dia di lokasi.
Lauren mengaku tidak pernah berjabat tangan dengan Presiden maupun Wakil Presiden RI. Oleh sebab itu, momen tersebut tak ingin disia-siakan olehnya.
“Saya belum pernah salaman sama Presiden, apalagi foto. Makanya tadi diusahain bisa salaman sama Mas Gibran,” kata dia.
Selain Lauren, Jemaat lainnya bernama Veronica (49) juga berhasil salaman dengan Gibran Rakabuming Raka. Namun, berjabat tangan dengan Gibran bukanlah hal pertama kali dia lakukan.
Ia mengaku sebelumnya sudah pernah berjabat tangan dengan Gibran, bahkan dengan Joko Widodo, ayahnya.
“Saya itu dulu relawan Pak Jokowi jadi sudah biasa salaman sama Pak Jokowi atau enggak Mas Gibran. Sekarang saya jadi relawannya Mas Gibran,” kata Veronika.
Meskipun begitu, dia mengaku tidak bosan bisa bersalaman dengan keluarga Jokowi.
“Saya enggak pernah merasa bosan salaman sama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Mas Kaesang pun saya juga pernah salaman,” ucap dia.
Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi acara di waktu yang terpisah dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dia tiba lebih dulu untuk menyambut kedatangan pimpinannya itu.
Disambut Gibran, Prabowo tiba di lokasi pada pukul 19.14 WIB dan didampingi oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy, Menko PMK Pratikno; Ketua Umum
Perayaan Natal Nasional 2024
Thomas Djwandono; dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Jajaran menteri yang hadir pada acara
perayaan Natal Nasional 2024
, yaitu Menko Politik Keamanan Budi Gunawan; Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas);
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Luar Negeri, Sugiono; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menteri Pemuda Olaharga Dito Ariotedjo; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri Kebudayaan Fadli Zon; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; Menteri ATR/BPN Nusron Wahid; Menteri Keuangan Sri Mulyani;
Turut hadir, Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Ketua DPD RI Sultan Najamudin; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi;
Acara Natal Nasional dihadiri oleh 12.000 orang.
Ketua Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono mengatakan, perayaan ini mengusung tema
“Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem”.
Hal ini merujuk pada ayat Alkitab Lukas 2:15.
Tema tersebut dipilih karena memiliki nilai-nilai reflektif yang erat kaitannya dengan pengharapan, kesederhanaan, serta kedamaian dan kesejahteraan.
“Kita diajak merenungkan kesederhanaan melalui simbol lampin kandang domba. Ada gembala, ada raja, bahkan yang suci, semuanya hadir dalam kesederhanaan,” ujar Thomas dalam konferensi pers di Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Senin (23/12/2024).
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2024 21:25
Pemuda Tani Bondowoso Siap Dukung Program Swasembada Pangan Presiden Prabowo

Bondowoso (beritajatim.com) – DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan oleh Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso, Kapriyanto, dalam pembukaan Tani Fest 2024 yang berlangsung di Alun-alun RBA Ki Ronggo, Bondowoso, pada Jumat (27/12/2024).

Kapriyanto mengungkapkan bahwa DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso akan mendukung program swasembada pangan secara hirarkis, bukan hanya di tingkat DPC, tetapi juga di tingkat PAC dan ranting. Ia menekankan pentingnya peran para petani milenial dalam memastikan ketahanan pangan nasional. “Pemuda tani adalah generasi yang gagah dan berani menjalankan usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia,” kata Kapriyanto.

Menurut Kapriyanto, jika generasi muda tidak mau terlibat dalam dunia pertanian, maka siapa lagi yang akan mendukung kebutuhan pangan masyarakat Indonesia? Ia mengapresiasi seluruh pengurus Pemuda Tani yang hadir dalam acara tersebut dan menyebut mereka sebagai pejuang pangan masa depan.

Selain mendukung swasembada pangan, Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga berkomitmen mendukung program makan siang bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. Kapriyanto menyatakan kesiapan untuk menyediakan bahan baku beras serta mendorong peran UMKM dalam program tersebut. “Kami siap menyuplai bahan baku beras dan menggerakkan UMKM untuk menyukseskan program makan siang bergizi gratis,” tegasnya.

Meskipun tanpa dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD), Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso tetap menjalankan Tani Fest 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dan upaya pemberdayaan petani muda. Kapriyanto menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan dana mandiri, bukan melalui APBD, yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dari organisasi ini untuk kemajuan sektor pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbakhul Munir, juga menyampaikan dukungan terhadap Pemuda Tani Indonesia Bondowoso. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi di sektor agroforestri, yang menggabungkan pertanian dengan kelestarian hutan, menjadi salah satu solusi untuk mendukung swasembada pangan. “Agroforestri dapat memberikan manfaat ekonomi bagi petani tanpa merusak ekosistem hutan,” ujar Munir.

Munir juga menyoroti potensi sektor pertanian, khususnya perkebunan kopi di Kabupaten Bondowoso. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara Pemuda Tani Indonesia Bondowoso dengan Perhutani dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota DPD RI, Lia Istifahma, juga memberikan dukungan terhadap upaya Pemuda Tani Indonesia Bondowoso. Ia berharap agar Pemuda Tani Indonesia bisa berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso dengan mengoptimalkan sektor pertanian.

“Kami berharap sektor pertanian bisa menjadi salah satu penggerak utama untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso,” ujarnya. [awi/beq]

28/12/2024 14:11
Kapolda Lampung Resmikan Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai

Lampung: Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, secara resmi membuka Gedung Layanan Utama Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai Bandar Lampung. Helmy menyampaikan peresmian gedung baru ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan.

“Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan akurat, sesuai harapan masyarakat,” kata Helmy di Lampung, Senin, 23 Desember 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, anggota DPD RI, Karo Kesehatan Pusdokkes Polri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta jajaran pengurus Yayasan Bhayangkari Daerah Lampung.

Helmy menjelaskan keberadaan gedung baru ini mendukung layanan kesehatan yang lebih prima bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum di Provinsi Lampung.

“Pembangunan ini adalah bentuk nyata Polri yang tidak hanya berfokus pada pelayanan keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut. “Saya berharap Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai terus menjaga komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis maupun paramedis, demi memberikan layanan kesehatan terbaik,” ungkapnya.

Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan peresmian logo dan penandatanganan prasasti Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai Polda Lampung. Gedung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan standar yang semakin baik.

Dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang profesional, Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan menjadi simbol pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Lampung.

Lampung: Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika, secara resmi membuka Gedung Layanan Utama Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai Bandar Lampung. Helmy menyampaikan peresmian gedung baru ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang kesehatan.

“Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan akurat, sesuai harapan masyarakat,” kata Helmy di Lampung, Senin, 23 Desember 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung, anggota DPD RI, Karo Kesehatan Pusdokkes Polri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, serta Ketua Bhayangkari Daerah Lampung beserta jajaran pengurus Yayasan Bhayangkari Daerah Lampung.
Helmy menjelaskan keberadaan gedung baru ini mendukung layanan kesehatan yang lebih prima bagi anggota Polri, keluarga, dan masyarakat umum di Provinsi Lampung.

“Pembangunan ini adalah bentuk nyata Polri yang tidak hanya berfokus pada pelayanan keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di rumah sakit tersebut. “Saya berharap Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai terus menjaga komitmennya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis maupun paramedis, demi memberikan layanan kesehatan terbaik,” ungkapnya.

Setelah sambutan acara dilanjutkan dengan peresmian logo dan penandatanganan prasasti Gedung Layanan Utama RS Bhayangkara Ruwa Jurai Polda Lampung. Gedung ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi anggota Polri dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan standar yang semakin baik.

Dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang profesional, Rumah Sakit Bhayangkara Ruwa Jurai diharapkan menjadi simbol pelayanan kesehatan unggulan di wilayah Lampung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

24/12/2024 18:09
Ketua DPD RI Ngaku Sudah Bertemu Prabowo Bahas Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengaku sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, membahas wacana kepala daerah dipilih DPRD.

Diungkapkan Sultan, keduanya sepakat bahwa demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi atau high cost.

“Kami juga beruntung sudah berdiskusi, saya paling enggak setidaknya dua kali sempat ya mendiskusikan ini dengan Pak Prabowo, Pak Presiden,” katq Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

“Dan pandangannya sama, demokrasi kita mahal sekali,” imbuhnya.

Secara pribadi, pendapat Sultan mengenai usulan pilkada via DPRD telah ditulis dalam bukunya yang berjudul ‘Green Democracy’.

“Demokrasi kita mahal sekarang. Saya sudah berkesimpulan,” ujarnya.

Sebab itu, menurutnya saat ini adalah momen yang tepat untuk pemangku kepentingan duduk bersama, membahas sistem politik yang cocok di Indonesia.

“Lalu kita tentukan langkah-langkah ke depan agar pertama demokrasi kita makin efisien, kedua makin efektif, dan ke depan makin berkualitas,” ucapnya.

Terkait model pemilihannya, Sultan menyinggung sila ke-4 dari Pancasila.

Di mana demokrasi yang disebut Presiden Pertama RI Sukarno yakni permusyawaratan perwakilan.

“Sila keempat itu, ada perwakilan dulu. Dia tidak liberatif, dia tidak liberal, tapi deliberatif. Ada perwakilan dulu, baru nanti ditunjuk. Nah modelnya bisa, di DPRD dulu, baru dipilih. Akan efisien, akan terkontrol,” ucapnya.

“Tapi lagi-lagi sebagai negara demokrasi kita akan bersimulasi, kalau ada pendapat yang lebih baik. Tapi saya melihat keinginan Pak Prabowo, mumpung sedang konsolidasinya baik, sekarang kita berbenah,” pungkasnya.

Sebagai informasi usulan tersebut telah disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.

“Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.

“Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ungkapnya.

Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.

23/12/2024 16:06
Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

“Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

“Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

“Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung.

Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

PSN di Wilayah Papua

Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

Sektor Pelabuhan

Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

Sektor Bandara

Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

Sektor Kawasan

Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

Sektor Energi

Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sektor Perkebunan

Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

Program PSN

Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

“Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

“Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

“Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

23/12/2024 15:58
Ketua DPD tekankan kolaborasi lembaga negara saat terima Ketua MA

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menekankan kolaborasi lembaga negara dalam membangun Indonesia saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Mahkamah Agung Sunarto beserta jajaran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

“Ke depan kami akan juga yakinkan lembaga-lembaga negara yang lain bahwa memang membangun atau mengawal demokrasi sebesar Indonesia memang dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan sinergi,” kata Sultan saat pertemuan berlangsung.

Ia lantas melanjutkan, “Karena apa? Karena trias politica itu yang kita pegang bahwa ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif, yang itu harus balance, yang itu harus selalu bersinergi, karena tanpa itu pasti ada yang timpang.”

Sultan pun mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebagai kunjungan silaturahmi pertama pimpinan MA ke DPD RI yang diinisiasi Sunarto.

“Ini tradisi baru yang luar biasa, yang dibangun Ketua MA terpilih Pak Profesor Sunarto,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan soal tugas dan fungsi DPD RI serta perjalanannya dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk bagaimana DPD RI merespons perkembangan zaman.

“Kami harus terus melakukan inovasi, kolaborasi, bahkan setiap saat kita bisa bermanuver cepat untuk menyesuaikan karena perubahan-perubahan sekarang cepat selalu perubahan-perubahan dunia begitu cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sunarto menggarisbawahi pula pentingnya lembaga-lembaga negara bersinergi dalam membangun bangsa.

Ia menyampaikan pula tugas dan fungsi MA selaku lembaga yudikatif di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Kami sebagai lembaga negara sama-sama juga ingin berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain, dan ingin bersinergi dengan lembaga-lembaga negara yang lain karena sebenarnya tujuannya sama, cuma tugas dan fungsinya yang berbeda. Jadi, maksud tujuan kami adalah maksudnya tak kenal maka tak sayang,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, turut hadir para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Tamsil Linrung.

Sedangkan Sunarto didampingi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan MA Dwiarso Budi Santiarto, Ketua kamar Pidana MA Prim Haryadi, hingga Panitera MA Heru Pramono.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

23/12/2024 15:56

Kementrian Lembaga: DPD RI

Arahan Tegas Prabowo

Fakta Kenaikan Biaya Haji

Respons dan Tindak Lanjut