Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    VIDEO HUT ke-17 Gerindra, Muzani Sampaikan Pesan Prabowo agar Kader Tidak Khianati Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pesan kepada seluruh kader untuk tidak mengkhianati rakyat.

    Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutan pada acara bakti sosial dan syukuran puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Muzani menyampaikan pesan tersebut disampaikan karena rakyat merupakan penentu kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024.

    Terakhir, Muzani membeberkan pesan Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2024 lalu.

    Ia mengklaim, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Ketua Umum Ketua Dewan Pembina berkali-kali mengingatkan perjuangan kita untuk rakyat, janganlah sekali-kali kita jauh dari rakyat, apalagi kita mengkhianati rakyat,” kata Muzani dalam sambutannya.

    Muzani juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo mengenai tekad untuk memberantas kemiskinan di Indonesia.

    Muzani menyebutkan, dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo selalu menekankan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang dimiliki.

    “Beliau berpikir, dengan pertanian yang luas, tanah yang subur, tambang yang banyak, kekayaan alam yang luar biasa harusnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia,” kata dia.

    Muzani juga mengingatkan pesan Prabowo saat dilantik  menjadi Presiden RI di Oktober 2024 lalu.

    Muzani mengatakan, kekuasaan yang dimiliki Prabowo sebagai Presiden RI akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Maka kemenangan Prabowo-Subianto menjadi Presiden, hendaklah tidak mengubah sikap kita menjadi sikap adigang, adigung, adiguna, sopo siro, sopo ingsun,” ujarnya.

    Seluruh Ketua Umum Partai Diundang

    DPP Partai Gerindra memastikan acara puncak HUT ke-17 akan digelar pada 15 Februari 2025 di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam acara puncak HUT itu kata Muzani juga turut akan digelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.

    Hal itu disampaikan Muzani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dalam acara tersebut dipastikan Muzani, juga akan turut mengundang seluruh ketua umum Partai Politik (ketum parpol) yang ada di Indonesia.

    Kata dia, diundangnya seluruh ketum parpol itu untuk menjaga hubungan persahabatan antara partai politik.

    “Iya, partai-partai akan kita undang untuk bersama-sama mensyukuri supaya ada kebersamaan, ada persahabatan, ada kerukunan,” ujar dia.

    (Tribunnews/Reza Deni/Rizki/Geok Mengwan/Malau)

     

     

  • Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Halaman all

    Anggota DPD RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas
     
     
    Abdul Qodir/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendorong pemerintah juga memprioritaskan program pendidikan gratis dan berkualitas.

    Paul mengatakan, pendidikan gratis dan berkualitas lebih dibutuhkan, terutama bagi beberapa wilayah Indonesia Timur yang merupakan daerah miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Hal ini juga berdasarkan masukan saat dirinya selaku senator turun ke masyarakat di Papua Barat Daya.

    Menurutnya, meski ada makan bergizi gratis, namun biaya pendidikan adalah tidak gratis.

    Hal ini bisa menjadi tekanan psikologis bagi siswa yang tidak punya kemampuan ekonomi untuk biaya pendidikan dan lainnya.

    “Oleh karena itu yang menjadi catatan kritis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan pemerintah adalah mendorong pendidikan gratis dan berkualitas,” ujar ujar Paul Finsen Mayor, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Ia menegaskan, hal ini bukan berarti dirinya tidak setuju dengan program makan bergizi gratis. Namun, ia mengimbau pemerintah juga memikirkan prioritas pendidikan.

    “Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan untuk putra putri bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Namun mirisnya, bagaimana persoalan biaya pendidikan yang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini yang lebih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” tegasnya.

  • Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    Ma’ruf Amin Hingga Komeng Hadiri Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Sejumlah tokoh dan menteri Kabinet Merah Putih tampak menghadiri acara yang dihadiri ribuan warga Nahdliyin ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, para menteri dan sejumlah tokoh datang secara berurutan sejak pukul 18.30 WIB.

    Tampak Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Mendikdasmen Abdul Muti, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lalu Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Mensos Saifullah Yusuf, Mendagri Tito Karnavian, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno.

    Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain itu, Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng, Wakil Presiden ke-13 Maruf Amin, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya hadir.

    Kehadiran para tokoh ini disambut sorakan dan tepuk tangan para warga Nahdliyin.

    Ribuan warga Nahdliyin tersebut berasal dari Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.

    Selain Harlah NU, PBNU juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2025 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

    Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora, Senayan, Jakarta, Rabu malam ini.

    Hal itu disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

    “Malam ini bapak presiden direncanakan akan menghadiri Resepsi Harlah ke-102 NU di Istora, Senayan, Jakarta,” kata Yusuf.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Mereka di antaranya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Rais Aam Miftachul Akhyar , dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

    Gus Yahya mengatakan kedatangan pengurus PBNU ke Istana dalam rangka menyampaikan undangan Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 kepada Prabowo.

    “Kami menyampaikan undangan kepada bapak presiden Untuk menghadiri resepsi Puncak Peringatan Hari Lahir NU yang ke-102 Insyaallah nanti pada hari Rabu, tanggal 5 Februari di Istora dimulai pukul 19sore,” katanya

    Atas undangan tersebut, Prabowo kata Gus Yahya berencana hadir dalam Harlah tersebut.

    “Alhamdulillah bapak presiden menyambut baik dan berkenan insyaAllah nanti akan hadir di dalam resepsi Puncak Peringatan Harlah NU tersebut,” ujarnya.

  • Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo-Gibran Hadiri Puncak Harlah NU di Istora
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    disambut meriah saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang mengusung tema “Bekerja Bersama Umat” di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
     ke dalam area Istora Senayan bersama Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    , didampingi oleh Rais Aam NU Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU
    Yahya Cholil Staquf
    .
    Prabowo mengenakan kemeja batik lengan panjang dan peci hitam, sedangkan Gibran mengenakan kemeja putih lengan panjang dan peci hitam.
    Ketibaan Prabowo disambut meriah oleh hadirin yang telah memenuhi Istora.
    Para hadirin bersorak ketika Prabowo masuk ke lokasi acara, tidak sedikit pula yang merekam momen kedatangan Prabowo.
    Prabowo membalas sambutan itu dengan melambaikan tangan serta menempelkan kedua tangan di depan dadanya.
    Ia kemudian menyalami satu per satu kiai NU dan tokoh-tokoh yang duduk di barisan depan, salah satunya Wakil  Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, yang mengenakan kemeja koko putih dengan sorban putih dan peci hitam.
    Selain Ma’ruf Amin, hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan.
    Kemudian, ada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Anggota DPD RI Alfiansyah Komeng, dan Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    Pengecer LPG 3 Kg Boleh Jualan Lagi, Fahira Idris Sebut Kebijakan yang Sangat Tepat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dalam pelaksanaannya, masyarakat mengalami kesulitan mendapat gas elpiji 3 kg dan mengakibatkan antrean, kebijakan larangan pengecer menjual gas elpiji 3 Kg tidak berumur panjang.

    Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg sambil kemudian pengecer dijadikan sub pangkalan di mana administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan.

    Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Fahira Idris mengungkapkan keputusan mengaktifkan atau membolehkan kembali pengecer berjualan gas elpiji 3 kg adalah kebijakan yang sangat tepat.

    Menurutnya, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan terkait kebijakan penataan distribusi penjualan gas elpiji 3 kg agar tidak menyulitkan masyarakat. Dua hal penting itu adalah prakondisi dan timing.

    Prakondisi adalah memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satu yang utama adalah memastikan sebagian besar warung atau pengecer gas elpiji 3 kg di seluruh Indonesia sudah menjadi sub pangkalan dengan proses administrasi dan persyaratan yang paling mudah dan ringan.

    “Selama proses transisi tersebut, pengecer tetap dapat melakukan pembelian di pangkalan lalu memasarkan seperti biasa, sehingga aktivitas masyarakat membeli gas elpiji 3 kg tidak terganggu atau berjalan normal. Ini artinya, skema pengecer menjadi sub pangkalan harus segera dirumuskan,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (4/2).

    Untuk timing atau penentuan waktu yang tepat, lanjut Senator Jakarta ini, alangkah baiknya kebijakan ini diimplementasikan setelah masa transisi selesai, di mana pengecer gas elpiji 3 kg di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi sub pangkalan yang persentasenya sudah mendekati 100 persen atau hampir semuanya.

  • Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg Mulai Hari Ini!

    Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg Mulai Hari Ini!

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas kebijakan penjualan LPG 3 kilogram (Kg). Dalam pembahasan itu, Dasco menyebut Prabowo memerintahkan agar Kementerian ESDM mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg mulai hari ini.

    “Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di DPD RI, Selasa (4/2/2025).

    Rencananya, pengecer akan menjadi sub pangkalan. Sementara terkait isu harga yang melonjak di tingkat pengecer, pemerintah akan membuat harga patokan sehingga tidak melanggar.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar perhari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan,” terangnya.

    Alasan diputuskannya pengecer boleh menjual LPG 3 Kg, karena Prabowo telah melihat kondisi masyarakat di lapangan. Dasco juga memastikan stok LPG 3 Kg tidak langka.

    “Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja. Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    DPD RI mengakomodir saran hilirisasi minerba di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengakomodir berbagai saran sejumlah stakeholder terkait hilirisasi minerba di Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja di daerah Makassar, Senin.

    Ketua Komite II DPD RI Andi Abdul Waris Halid menjelaskan kunjungan kerja ini dilakukan guna mengakomodir berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    “Kami mengundang seluruh stakeholders terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” kata dia.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodir berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    Abdul Waris juga menegaskan bahwa hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi yang berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Dalam pertemuan ini, Asisten II Setda Provinsi Sulsel, Ichsan Mustari, berharap, melalui kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Sulsel untuk mengajukan berbagai masukan terkait kebijakan hilirisasi.

    Ia menekankan pentingnya desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan minerba agar pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi ekosistem industri pertambangan.

    “Kami berharap ada hilirisasi kewenangan yang lebih berpihak kepada daerah dalam pengelolaan minerba, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih diperhatikan,” jelasnya.

    Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Hilirisasi Mineral dan Batu Bara. Turut hadir Pj Bupati Luwu, Pj Bupati Bantaeng, perwakilan Bupati Luwu Timur, serta pelaku usaha di sektor pertambangan dan hilirisasi minerba.

    Jufri Rahman dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai momen penting untuk membahas kebijakan strategis dalam hilirisasi sektor pertambangan.

    Ia menekankan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor minerba yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Melalui RUU Hilirisasi Mineral dan Batu Bara, kami berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong investasi sektor hilir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan nasional,” ujar Jufri Rahman.

    Menurut Jufri Rahman, hilirisasi harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah dengan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dari tambang, smelter, hingga manufaktur.

    Ia juga menyoroti perlunya Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri, terutama untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik.

    Salah satu pelaku usaha Pertambangan yang hadir, Direktur Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP)bLily Dewi Candinegara, menyampaikan keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini. Ia menyebut bahwa dengan adanya industri hilir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng mengalami peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 10 persen pada tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    “Ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat diterapkan di wilayah lain,” katanya.

    Untuk diketahui, peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pertambangan juga menjadi perhatian Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry. Di beberapa kesempatan, ia menyampaikan bahwa Sulsel sangat terbuka terhadap investor yang ingin berinvestasi di Sulsel, termasuk di sektor pertambangan.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPD RI Akui Hilirisasi Industri Nikel Picu PAD

    DPD RI Akui Hilirisasi Industri Nikel Picu PAD

    Asrul Sani mengaku, peran pemerintah tentunya memberikan kemudahan semua perizinan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung para investor masuk berinvestasi di seluruh daerah di Sulsel, termasuk di Bantaeng, Luwu Timur dan Kabupaten Luwu.

    “Kami memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi dengan mempermudah semua perizinan. Bagaimana menciptakan iklim investasi yang sangat mudah di Sulawesi Selatan,” tambahnya.

    Apa yang disampaikan Pemprov Sulsel di aminkan langsung Ketua Komite II DPD RI, A. Abdul Waris Halid, mengakomodasi berbagai masukan dari pemangku kepentingan terkait hilirisasi minerba.

    Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perumusan kebijakan agar RUU ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari aspek investasi, perizinan, maupun dampak lingkungan.

    “Kami mengundang seluruh stakeholder terkait agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dalam penyusunan RUU ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” ungkapnya.

    Abdul Waris menegaskan hilirisasi minerba harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada tahap pengolahan awal.

    Menurutnya, kebijakan ini harus mendorong investasi berorientasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

    Direktur Huadi Bantaeng Industry Park (HBIP), Lily Dewi Candinegara, menyoroti keberhasilan hilirisasi di Kabupaten Bantaeng sebagai contoh nyata dampak positif kebijakan ini.

  • Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RUU BUMN Pekan Depan – Halaman all

    Rapat Paripurna DPR Akan Sahkan RUU BUMN Pekan Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pekan depan.

    “Rencana hari Selasa. Selasa depan (paripurna pengesahan RUU BUMN jadi UU),” kata Dasco usai menghadiri pengesahan tingkat I RUU BUMN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Dasco menjelaskan, rapat pengambilan keputusan tingkat I yang diadakan pada akhir pekan ini tidak mengandung hal khusus.

    Menurutnya, keputusan tersebut diambil karena Komisi VI DPR RI telah membahas RUU BUMN ini jauh sebelumnya.

    “Ya, sebenarnya enggak ada hal khusus, cuman karena memang ini teman-teman karena sudah berapa hari ini membahas,” ujar Dasco.

    Ia menjelaskan bahwa rapat hari ini dilakukan agar pembahasan RUU BUMN dapat segera selesai. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah sepakat untuk membawa RUU tersebut ke paripurna DPR.

    “Ini rupanya karena supaya jeda waktunya nggak terlalu lama, minta supaya selesai hari ini. Ya, kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, ya pemerintahnya bisa, ya kita selesaikan hari ini, kan begitu aja,” tutur Dasco.

    Sebelumnya, Komisi VI DPR bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 

    Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi VI DPR menyatakan sepakat agar RUU BUMN dilanjutkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Rapat pleno tersebut digelar di ruang rapat Komisi VI DPR, Gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. 

    Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI Anggia Ermarini. Setelah mendengarkan pendapat dari masing-masing fraksi, Anggia menanyakan persetujuan terhadap RUU BUMN.

    “Terima kasih kami ucapkan pada juru bicara masing-masing fraksi setelah menerima, mendengarkan, melihat, pendapat fraksi-fraksi, maka dapat kami simpulkan dari ke delapan fraksi di Komisi VI DPR telah menyetujui Rancangan UU tentang perubahan ketiga atas UU 19/2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU, setuju?” tanya Anggia.

    “Setuju,” jawab seluruh fraksi yang hadir.

     

  • Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 

    Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Pengelola KEK Kura Kura Bali serap aspirasi warga Desa Serangan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali akhirnya angkat bicara untuk menanggapi berbagai isu dan pemberitaan di media sosial maupun media massa yang berkembang di masyarakat, khususnya soal warga masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan Desa Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. 

    Salah satunya munculnya isu perubahan nama Pantai Serangan yang di google map namanya menjadi Pantai Kura Kura Bali (Surf Surf by The Waves). Selain itu juga membahas terkait adanya isu perubahan nama Jalan Pulau Serangan menjadi Jalan Kura Kura Bali.

    Komisaris Utama PT. BTID, Tantowi Yahya beserta jajaran manajemen dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pihaknya siap mendengar dan menerima berbagai aspirasi serta masukan dari warga masyarakat. 

    Ia berjanji secepatnya akan melakukan evaluasi terkait adanya sejumlah masukan dan  aspirasi masyarakat  Meurutnya dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kebijakan tentang masa depan pengelolaan KEK Kura Kura Bali secara transparan. 

    Hal itu disampaikan Tantowi dalam acara rapat dengar pendapat umum yang membahas tentang PT. BTID KEK Kura Kura Bali. Acara ini juga dihadiri Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta bersama Anggota Komisi IV DPR RI I Nyoman Adi Wiryatama.

    Kemudian juga dihadiri Anggota DPD RI dari perwakilan daerah Bali, Ni Luh Jelantik dan Amggota DPRD Kota Denpasar Putu Melati Purbaningrat Yoe. Dalam pertemuan tersebut juga turut dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat yang selama ini tinggal di Desa Serangan.

    Pertemuan yang berlangsung secara kekeluargaan dan bersifat terbuka itu juga diliput oleh para awak media cetak maupun elektronik. Acara tersebut berlangsung sekitar 4 jam di Gedung UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali.

    Dalam pertemuan itu, Tantowi dengan tegas juga membantah tudingan terkait adanya isu pembatasan aktivitas warga masyarakat yang ingin memancing ikan dan beribadah di sejumlah Pura yang ada di dalam KEK Kura Kura Bali.

    “Isu (KEK Kura Kura Bali)  ini terus digoreng dan kalau tidak diberikan penjelasan oleh yang menyediakan mandat, oleh pengelola, isu ini akan terus menjadi liar,” kata Tantowi Yahya, Kamis (30/1). 

    Ia juga menyikapi adanya pemberitaan yang viral terkait tudingan bahwa PT.  BTID seolah-olah dinarasikan akan menguasai Taman Hutan Rakyat (Tahura) Mangrove. Menurut Tantowi, pihaknya menyadari betul bahwa tanyanya Tahura itu bukankah milik PT. BTID. 

    Karena di dalam KEK Kura Kura Bali juga terdapat lahan tanaman mangrove seluas 30 hektar yang merupaksm milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

    “Kita (PT. BTID) itu hanya diberikan hak untuk mengelola kawasan (Mangrove) tersebut, bukan bermaksud untuk menguasai,” tegasnya 

    Tantowi juga menyatakan bahwa Surf Surf by The Waves itu hanyalah merupakan titik koordinat dari bangunan yang ada di dalam KEK Kura Kura Bali.

    “Sekali lagi bukan kami yang bikin, bukan kami lari dari tanggungjawab, faktanya nama Pantai Serangan itu masih ada disitu dan tetap menjadi nama,” terangnya. 

    Sementara itu terkait penggunaan nama Jalan Pulau Serangan menjadi Jalan Kura Kura Bali, Tantowi mengatakam bahwa pihaknya akan secepatnya mencabut nama jalan itu dan mengembalikan namanya seperti semula.

    “Kalau soal nama Jalan Kura Kura Bali itu hanya bersifat sementara. Karena saat itu untuk memudahkan delegasi WWF (World Water Forum) datang ke Kura Kura Bali supaya gampang. Tapi setelah ini, atas usul bapak akan saya cabut lah,” tuturnya.

    Sedangkan terkait masalah adanya pelampung di tengah laut itu, Tantowi dengan tegas juga membantah adanya anggapan kalau pelanpung itu seolah-olah dinarasikan untuk menghalangi nelayan yang akan melaut atau mencari ikan di laut. 

    Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta juga sempat menyampaikan beberapa aspirasi dan masukan kepada pihak manajemen  PT. BTID selaku pengelola KEK Kura Kura Bali.

    Ia sempat mempertanyakan sejumlah klausul yang sebelumnya pernah disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan perwakilan masyarakat Desa Serangan sepertinya ada yang belum dipenuhi oleh PT. BTID.

    Menuruthya, PT. BTID berjanji akan membangun kanal dan menjanjikan akan ada jembatan untuk akses lalu lintas kapal nelayan melaut. Namun sampai saat ini jembatan itu belum direalisasikan.

    “Sekarang seberapa hektar yang sudah siap. semoga prinsip kita sama, laut adalah wilayah publik dan bapak tidak punya sertifikat kawasan di atas laut,” kata Nyoman Parta seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Jumat (31/1). 

    Ia juga mempertanyakan apakah PT BTID juga menjanjikan lahan parkir untuk umat yang bersembahyang di Pura Sakenan seluas 4 hektar.

    Sementara itu, Head of Communication PT BTID Zakki Hakim mengatakan bahwa pihaknya tidak perbah merubah nama itu di google map. Menuruthya, nama yang dirujuk oleh pemberitaan yang beredar merupakan titik lokasi saat World Water Forum (WWF) 2024.

    “Surf Surf by the Waves itu dibuat oleh panitia penyelenggara world water forum, itu untuk kebutuhan QR Code para tamu undangan kenegaraan dan duta besar,” kata Zakki

    Ia mengatakan, saat berlangsung WWF 2024 lalu, panitia membutuhkan QR Code untuk dengan titik lokasi acara menggunakan titik dari Google Map. Menurutnya, titik tersebut mengarah di lokasi acara kegiatan dan bukan di pantai.

    “Itu kan mereka 3.000 orang undangan. Jadi mereka mengirimkan QR Code itu kepada para undangan dari mancanegara,” tegasnya. 

    Namun, setelah acara berakhir, ternyata pihak panitia WWF tidak ada yang mencabut titik penanda yang sebelumnya pernah disematkan di Google Map.

    “Biar bagaimana, Google itu kan pakai domain, siapa saja memang bisa pasang titik dan nama di situ, tapi bisa juga lapor ke google untuk mencabut titik tersebut,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini Zakki juga menegaskan, berbagai isu dan polemik pemberitaan di sejumlah media massa itu tidaklah benar.

    “Jadi saya tegaskan Pantai Serangan tidak berubah namanya dan nama Pantai Serangan tetap ada di Google Map,” tambahnya. 

    Ia menambahkan, PT. BTID selalu terbuka jika ada pemangku kepentingan yang akan datang untuk meninjau Pantai Serangan, terutama yang berada di dalam area KEK Kura Kura Bali.

    “BTID sebagai pengelola (KEK) Kura-Kura Bali menjunjung tinggi aturan dan adat istiadat Bali. Jadi jika ada masukan atau usulan hal-hal yang bisa diperbaiki atau dibikin lebih baik tentu saja kami terima,” pungkas Zakki.

    Sumber : Radio Elshinta