Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tingkat I atau gubernur dilakukan secara tidak langsung.

    Sultan menegaskan bahwa gagasan ini merupakan pendapat pribadinya dan masih sebatas wacana.

    “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sultan, secara empiris, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

    Dia menilai hal ini selaras dengan bentuk negara Indonesia yang berbasis negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

    “Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota” ujar Sultan.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa banyak urusan pembangunan di daerah merupakan kewenangan presiden atau pemerintah pusat.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk memiliki perwakilan di daerah yang dapat memastikan program-program nasional berjalan dengan baik

    “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ucap Sultan.

    Sultan menilai bahwa pemilihan gubernur secara tidak langsung akan menjadikan proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.

    Selain itu, sistem ini dinilai dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem presidensial.

    Dia juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden.

    Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Sultan.

    Terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melibatkan akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

    Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.

    “Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” imbuh Sultan.

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan. 

  • Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan "Anak-anak Aibon" Regional 21 Februari 2025

    Gubernur Papua Tengah: Saya Menang karena Masyarakat dan “Anak-anak Aibon”
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Papua Tengah
    ,
    Meki Nawipa
    mengatakan bahwa kemenangannya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley tidak terlepas dari dukungan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
    “Saya menang karena masyarakat dan anak-anak aibon,” katanya usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto melalui keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Jumat (21/2/2025).
    “Saya sampaikan mereka (anak-anak aibon) adalah pahlawan dalam pesta demokrasi di Papua Tengah,” ujarnya.
    Anak-anak pengisap lem aibon di Kabupaten Nabire merupakan masalah sosial yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
    Hal inilah yang akan menjadi komitmen Meki Nawipa dan Deinas Geley, untuk memberikan perhatian serius, sehingga penanganan terhadap anak-anak pengisap lem aibon ke depan bisa diperhatikan.
    Mantan Bupati Paniai ini mengajak DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua Tengah untuk berdiskusi setiap tiga bulan sekali guna kemajuan Provinsi Papua Tengah lima tahun ke depan.
    “Para bupati dari delapan kabupaten akan bekerja sama dengan baik, kami sudah berkomunikasi,” kata Meki.
    Sebagai Gubernur definitif pertama di Provinsi Papua Tengah, Meki memiliki visi, yakni “Papua Tengah Terang”.
    Salah satu yang menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah ke depan adalah memberikan pendidikan yang maksimal bagi generasi masa depan di Papua Tengah.
    Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat akan dilakukan dengan memanfaatkan anggaran dari
    Otonomi Khusus
    (Otsus) yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
    “Saya akan jalankan
    sekolah gratis
    dan menjalankan Otsus dengan baik. Semua yang kami janji pasti akan kami jalankan,” ujarnya.
    Menurut Meki, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membantu menangani Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Nabire.
    “Kami tidak ambil alih, tapi kami akan membantu,” ujarnya.
    Meki menegaskan bahwa Pilkada 2024 sudah selesai, sehingga tidak ada lawan politik lagi di Provinsi Papua Tengah.
    “Kita lupakan semua dinamika politik kemarin. Kita semua saudara di Papua Tengah. Tak ada lagi perbedaan,” katanya.
    Meki, yang juga berprofesi sebagai capt pilot ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua Tengah ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    Profil Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Bawa Harapan Baru untuk Provinsi Lampung

    PIKIRAN RAKYAT – Jihan Nurlela menjadi sorotan dalam pelantikan Kepala Daerah serentak pada 20 Februari 2025. Ia dikenal sebagai Wakil Gubernur termuda sekaligus satu-satunya kandidat wanita pada Pilkada Lampung 2024.

    Bersama pasangannya, Rahmat Mirzani Djausal, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, Jihan Nurlela menunjukkan hasil elektabilitas yang signifikan dalam survei yang dilakukan LSI. Pasangan ini memperoleh angka elektabilitas sebesar 68,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rival politiknya, Arinal-Sutono, yang hanya meraih 22,3 persen.

    Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada Lampung 2024 dengan memperoleh 3.300.681 suara, yang setara dengan 82,69 persen dari total suara sah di provinsi tersebut.

    Profil Jihan Nurlela

    Memiliki nama lengkap Jihan Nurlela Chalim, ia lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 22 April 1994. Usianya kini baru menginjak 30 tahun 10 bulan. Ia merupakan adik dari mantan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim. Jihan adalah anggota DPD RI peraih suara terbanyak di Provinsi Lampung pada periode 2019-2024.

    Jihan memiliki latar belakang pendidikan yang solid, yakni Sarjana Kedokteran dari Universitas Lampung dan Magister Manajemen dari Universitas Saburai Lampung. Selain itu, pengalaman sebagai anggota DPD RI Dapil Lampung periode 2019-2024 turut memperkuat kiprahnya.

    Dalam hal pendidikan nonformal, Jihan pernah menimba ilmu di Pesantren Futuhiyyah Mranggen, Demak dan Pesantren Al-Ishom Gleget, Jepara.

    Meskipun masih muda dan memiliki pendidikan yang berbeda, Jihan membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia melaporkan total harta kekayaannya kepada KPK sebesar Rp6.961.304.000, yang setara dengan Rp6,9 miliar.

    Dalam laporan tersebut, tercatat berbagai aset milik Jihan, antara lain tanah dan bangunan yang terletak di beberapa kawasan Lampung Timur dan Jakarta Selatan, dengan total nilai mencapai Rp4,6 miliar. Selain itu, Jihan juga memiliki empat unit mobil yang total nilainya mencapai Rp785 juta.

    Jihan tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp294 juta dan kas atau setara kas sebesar Rp1,2 miliar. Seluruh harta kekayaan tersebut bebas dari beban utang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    Jihan Nurlela Jadi Wakil Gubernur Termuda, Anak Petani Berusia 30 Tahun Punya Harta Rp6,9 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda yang akan mengikuti pelantikan serentak hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui Istana Negara sedang punya gawe dengan melaksanakan pelantikan serentak 481 kepala daerah terpilih, hasil Pilkada Serentak 2024.

    Semua Kepala Daerah akan berkumpul di Halaman Monas sebelum mereka berbaris menuju Istana Negara.

    Dalam rombongan tersebut, sosok Jihan Nurlela akan menjadi Wakil Gubernur termuda.

    Dikutip lampungprov.go.id, Jihan Nurlela dan Rahmat Mirzani nampak mengikuti gladi bersih pelantikan di Halaman Monas pada Rabu (19/2/2025).

    Jihan Nurlela merupakan Wakil Gubernur terpilih Lampung.

    Ia menemani Gubernur Terpilih Rahmat Mirzani Djausal.

    Pasangan Mirza-Jihan mengantongi 3.300.681 suara atau sekitar 82.7 persen. Mereka unggul merata di 15 kabupaten dan Kota.

    Perolehan suara Mirza-Jihan jauh melampaui pesaing mereka, yakni pasangan Arinal Djunaidi dan Sutono yang hanya mendapatkan 691.076 suara.

    Sosok Jihan Nurlela memang menjadi pembeda pada Pilkada Lampung kali ini.

    Jihan Nurlela lahir di Sumber Rejo, Lampung Timur pada 22 April 1994.

    Wanita berusia 30 tahun tersebut merupakan adik kandung dari Chusnunia Chalim alias Nunik, mantan Bupati Lampung Timur sekaligus Wakil Gubernur Lampung 2019-2024.

    Sebelum terpilih di Pilkada 2024 ini, Jihan Nurlela terpilih menjabat sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

    Ia memperoleh suara 810.373. Suara terbanyak di Provinsi Lampung.

    Ia kembali maju Pemilu 2024.

    Raihan suara Jihan melebih 2019 yaitu mencapai 910.318.

    Namun sebelum pelantikan, ia mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil gubernur Lampung.

    Jihan Nurlela berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan inovatif dalam pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

    Hal yang paling menarik dari Jihan Nurlela adalah kehidupan pribadinya. Ia merupakan anak dari pasangan Khilisoh dan KH Abdul Halim.

    Ayah Jihan Nurlela adalah KH Abdul Halim yang merupakan seorang petani dan kiai di Lampung Timur.

    Jihan Nurlela tumbuh besar di dalam lingkungan keluarga pesantren yang menganut paham Nahdlatul Ulama (NU).

    Meski tumbuh dari ayah seorang petani, Jihan Nurlela mengaku kehidupan mereka dekat dengan dunia politik.

    “Kebetulan saya lulusan dokter, baru satu tahun. Bukan banting setir, karena saya hidup di keluarga (dekat dunia) politik, meski ayah saya memang petani tapi dekat dengan dunia politik,” katanya dikutip dari TribunLampung.com.

    Perjalanan politik Jihan Nurlela dimulai setelah lulus dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Lampung.

    Ia melanjutkan studi Strata 2 (S2) dengan mengambil Magister Manajemen di Universitas Saburai Lampung.

    Lalu pada 2019, Jihan Nurlela tanpa partai politik alias independen berhasil terpilih Anggota DPD-RI Dapil Lampung periode 2019-2024.

    Harta Kekayaan

    Di usia 30 tahun, Jihan Nurlela tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp6,9 miliar atau lebih tepatnya Rp6.961.304.000.

    Dalam laporan LHKPN, terdapat sejumlah aset, seperti tanah dan bangunan di beberapa wilayah Lampung Timur dan Jakarta Selatan yang mencapai total nilai Rp4,6 miliar.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 4.601.900.000                          

    1. Tanah Seluas 8541 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 263.750.000

    2. Tanah Seluas 7407 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 215.650.000

    3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 79.300.000

    4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 155.650.000

    5. Tanah Seluas 2200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp 59.350.000

    6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 606.250.000 

    7. Tanah Seluas 14760 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp 420.950.000        

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.801.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 785.000.000                        

    1. MOBIL, HONDA CYVIC SEDAN Tahun 2008, HADIAH Rp 80.000.000

    2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 330.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    4. MOBIL, HONDA ACCORD / SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp 75.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 294.200.000                                 

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 1.280.204.000                               

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 6.961.304.000.

    Jihan Nurlela tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 6.961.304.000.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.com dengan judul Sosok Dokter Cantik Jihan Nurlela, Adik Bupati Lamtim Peraih Suara Terbanyak DPD RI Asal Lampung

    (Tribunnews.com/Siti N) (TribunLampung.com/ Heri)

  • Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru

    Kasus Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD, Komeng: Enggak Ngerti, Saya Orang Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan (DPD) Alfiansyah
    Komeng
    mengaku tidak tahu soal kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Komeng mengaku tidak tahu soal sosok 95 orang yang diduga terlibat dalam suap ini.
    “Saya enggak ngerti, orang baru masuk terus staf enggak ada yang incumbent,” ujar Komeng, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/2/2025).
    Komeng mengaku, pada masa awal-awal dilantik dulu, dia masih belum mengenal banyak orang.
    “Saya kan enggak hafal tuh orang baru. Maksudnya, ketemu orang-orang tuh, belum kenal banget pada saat itu ya,” lanjut dia.
    Komeng mengatakan, ketika berada di Jakarta pada saat pelantikan, 1 Oktober 2024, dia lebih banyak berkumpul dengan sesama anggota DPD dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat.
    “Jadi, cuman datang pagi pulang, paling kadang-kadang saja lah nongkrong di restonya gitu. Paling dari Jabar yang kenal, waktu itu pas awal-awal,” kata Komeng.
    Diberitakan, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    , melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara door to door ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg: Kebijakan Efisiensi tidak Berdampak terhadap Pendidikan, Tetap Berjalan Seperti Biasa – Halaman all

    Mensesneg: Kebijakan Efisiensi tidak Berdampak terhadap Pendidikan, Tetap Berjalan Seperti Biasa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak mempengaruhi sektor pendidikan.

    Hal itu disampaikan Prasetyo saat ditemui media di Komplek Parlemen Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    “Mengimbau adik-adik mahasiswa minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya disini disampaikan oleh Bu Menkeu,” tutur Prasetyo. 

    Prasetyo juga menegaskan poin-poin sektor pendidikan yang berkaitan tentang KIP dan beasiswa LPDP sama sekali tidak terdampak dan tetap berjalan seperti biasa.

    “Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” lanjutnya.

    Di kesempatan yang sama Prasetyo juga menjelaskan kembali bahwa yang dimaksud efisiensi penghematan anggaran yakni yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat seremonial.

    “Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat ceremonial, seminar, FGD,” tegas Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prassetyo menerangkan bahwa saat ini sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata.

    “Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat,” imbuhnya.

  • Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan soal efisiensi anggaran pemerintah saat rapat dengan Komite IV DPD RI.

    “Telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat di Kompleks DPD RI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, rapat itu diagendakan untuk membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan tahun 2025 serta pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mulanya menetapkan rapat digelar secara terbuka untuk umum. Namun, usai dia menyampaikan pengantar, akses terhadap rapat ditutup.

    Setelah rapat, Suahasil menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mengelaborasikan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Terkait rencana efisiensi hingga Rp750 triliun (44 miliar dolar AS) yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan angka itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan dalam tiga putaran.

    Efisiensi pertama, menurutnya, sudah dilakukan lewat penyisiran anggaran pada tahun sebelumnya. Efisiensi kedua merupakan arahan Inpres 1/2025. Kemudian efisiensi ketiga nantinya akan melibatkan BUMN.

    Namun, Suahasil enggan merinci penggunaan dana hasil efisiensi.

    Ditemui terpisah, Nawardi mengaku mendukung rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    Namun, ia meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan penyaluran anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK

    Eks Staf Laporkan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD ke KPK
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
    Muhammad Fithrat Irfan
    melaporkan kasus
    dugaan suap
    terkait pemilihan
    Ketua DPD
    periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan
    ketua DPD
    dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD. Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai
    bodyguard
    . Satu
    bodyguard
    , satu
    driver
    untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap Penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta Megapolitan 18 Februari 2025

    Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta Megapolitan 18 Februari 2025

    Fahira Idris Sebut Pembangunan di Kepulauan Seribu Jadi Kunci Kemajuan Jakarta
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota DPD RI dapil Daerah Khusus Jakarta (
    DKJ
    )
    Fahira Idris
    mengatakan,  seluruh pemangku kepentingan di Jakarta perlu diingatkan bahwa
    Kepulauan Seribu
    merupakan bagian integral dari Jakarta.
    Menurutnya, DKJ tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga kepulauan. Bahkan, Kepulauan Seribu merupakan beranda depan Jakarta.
    “Parameter kemajuan Jakarta harus diukur dari sejauh mana warga di Kepulauan Seribu telah merasakan kesetaraan pembangunan dengan wilayah daratan Jakarta,” ujar Fahira dalam siaran pers, Selasa (18/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Fahira saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dan serap aspirasi warga di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 17 Kepulauan Seribu Kelas Jauh, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Selasa (18/2/2025).
    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungannya ke sembilan pulau di Kepulauan Seribu yang berlangsung pada Senin (17/2/2025) hingga Selasa (18/2/2025).
    Setelah menyerap aspirasi warga di sembilan pulau, Fahira menekankan bahwa kesetaraan pembangunan di Kepulauan Seribu, terutama dalam bidang infrastruktur pendidikan dan akses transportasi antarpulau harus terus ditingkatkan.
    “Kepulauan Seribu harus menjadi wajah kemajuan Jakarta,” ungkapnya.
    Senator Jakarta itu juga menyatakan bahwa
    pemerataan pembangunan
    di Kepulauan Seribu harus menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ dalam lima tahun ke depan.
    Pemerataan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari konektivitas transportasi, pendidikan, kesehatan, akses air bersih, ketahanan pangan dan energi atau listrik, hingga stabilitas harga bahan pokok.
    Menurut Fahira, salah satu sektor yang harus segera mendapat perhatian khusus adalah infrastruktur pendidikan.
    Dari hasil pengamatannya di lapangan, beberapa bangunan sekolah negeri di Kepulauan Seribu perlu segera diperbaiki atau dibangun kembali agar setara dengan sekolah negeri di wilayah daratan Jakarta.
    Salah satu sekolah yang dikunjungi Fahira adalah SD Negeri Pulau Harapan 01 Pagi. Sekolah ini mengalami banyak kerusakan dan perlu segera direnovasi.
    “Saya meminta agar berbagai infrastruktur dasar, termasuk gedung sekolah di Kepulauan Seribu menjadi perhatian khusus Pemprov DKJ,” tegasnya.
    Fahira juga meminta Pemprov DKJ menurunkan tim untuk memetakan kondisi infrastruktur dasar, terutama gedung sekolah.
    “Sekali lagi, Kepulauan Seribu adalah beranda depan Jakarta yang harus terus ditata dan dipastikan mendapatkan kemajuan setara dengan wilayah lainnya di Jakarta,” jelasnya.
    Sebagai informasi, sembilan pulau yang dikunjungi Fahira dalam kunker tersebut, meliputi Pulau Untung Jawa, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Kelapa Dua.
    Kunjungan tersebut juga merupakan bagian dari program layanan advokasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum.
    Selain itu, Fahira turut memastikan berbagai program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis berjalan dengan baik di Kepulauan Seribu.
    Ia juga mengadvokasi berbagai program Pemprov DKJ, terutama terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.
    Tak lupa, Fahira turut mengunjungi beberapa sekolah di Kepulauan Seribu.
    Ia juga memberikan piagam penghargaan kepada para tenaga pengajar (guru) di beberapa lembaga pendidikan, di antaranya Satuan PAUD Sejenis (SPS) Negeri Bale Bermain Nusa Indah dan SPS Negeri Bale Bermain Bunga Mawar di Pulau Untung Jawa.
    Piagam penghargaan tersebut, diberikan pula kepada PAUD Permata Bunda di Pulau Lancang, TK Negeri Pulau Pari 01, SPS Anugerah Pulau Tidung, SPS Negeri Bale Bermain Alam Pesisir, dan Kelompok Bermain (KB) Fahman Jayyidan di Pulau Panggang. 
    Tak hanya itu, Fahira juga memberikan penghargaan kepada SPS Negeri Bale Bermain Tunas Harapan dan TK Negeri Pulau Harapan 01 di Pulau Harapan.
    Pada kesempatan tersebut, ia membagikan susu dan makanan ringan sehat kepada 1.000 anak di sembilan pulau yang dikunjunginya di Kepulauan Seribu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.