Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    Dugaan Reses Ilegal 150 Anggota DPD RI, Ketum SESMI Minta KPK Segera Lakukan Pengusutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dugaan reses ilegal yang melibatkan 150 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin menguat.

    Ketua Umum DPP SESMI, Sanusi Pani, menegaskan bahwa kasus ini harus diungkap secara transparan karena menyangkut kerugian keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.

    “Reses ilegal yang diduga diinisiasi oleh pimpinan DPD RI harus diusut tuntas karena merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara puluhan miliar,” ujar Sanusi kepada media di Jakarta, Senin (10/03/2025).

    Menurut Sanusi, dugaan penyalahgunaan wewenang ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pimpinan DPD RI. Ia menilai sebagian besar anggota dan pimpinan DPD adalah tokoh-tokoh lama yang sudah memahami mekanisme reses serta aturan yang mengikatnya.

    “Undang-Undang MD3 mengatur, reses DPD RI mengikuti atau selaras dengan reses DPR RI sebanyak empat kali, bukan lima kali seperti yang dilakukan DPD RI. Kelebihan reses ini hanya bisa dilakukan sepengetahuan atau inisiatif pimpinan DPD,” jelasnya.

    Sanusi juga menyoroti peran sekretariat dalam polemik ini. Ia menilai tidak mungkin sekretariat mengikuti keinginan DPD RI untuk melaksanakan reses lima kali dalam setahun tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih berwenang.

    “Selain itu, sekretariat tidak mungkin mengikuti kemauan DPD RI melaksanakan reses lima kali dalam satu tahun sidang kalau tidak ada tekanan atau intervensi dari yang lebih kuat atau pimpinan DPD,” tegasnya.

  • Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD

    Yorrys Raweyai Tantang Pelapor Buktikan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
    Yorrys Raweyai
    meminta pelapor dugaan suap dalam pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 ke
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) untuk membuktikan tuduhan tersebut.
    Yorrys mengatakan, pelapor semestinya tidak sekadar berbicara tanpa dasar yang jelas karena dugaan yang dialamatkan kepada DPD RI itu haruslah disertai bukti konkret agar dapat dipertanggungjawabkan.
    “Jadi ini jangan kita bicara saja begitu kan, tapi harus ada bukti dan kita dukung. Kalau dia bisa buktikan, mari kita buktikan itu. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, dia harus mengalami konsekuensi juga kan,” ujar Yorrys saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (10/3/2025).
    Yorrys pun berkomitmen untuk mendukung langkah pelapor mengungkapkan dugaan tersebut, apabila tuduhan itu memang memiliki bukti dan dasar yang kuat.
    “Saya begini, kalau ada orang mau ungkapkan itu dia harus berani bertanggung jawab. Dan dia mendukung kalau memang ada dugaan itu,” jelas Yorrys.
    Meski begitu, Yorrys meragukan klaim pelapor bahwa proses suap menyuap itu melibatkan 95 anggota DPD RI.
    Dia justru menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat jajaran DPD tidak solid.
    “Menyuap 95 orang itu kan tidak mudah. Dari mana dasar kau dapat? Apalagi ini biasalah ada yang memprovokasi ini. Ini kan ada kelompok-kelompok yang memprovokasi dan tidak mau supaya DPD ini solid dan besar. Itu saja,” kata Yorrys.
    Diberitakan sebelumnya, seorang mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Muhammad Fithrat Irfan, melaporkan kasus dugaan suap terkait pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Irfan mengaku melaporkan mantan atasannya, dalam hal ini senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam proses pemilihan Ketua DPD.
    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah inisial RAA. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap untuk kompetisi pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, anggota dewan yang ada di DPD dari 152 totalnya,” kata Irfan bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    Irfan mengatakan, seorang anggota DPD diduga mendapat 13.000 Dollar Amerika Serikat (AS), di mana uang sebesar 5.000 Dollar AS untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, sementara 8.000 Dollar AS lainnya untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
    “Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal 5.000 Dollar AS per orang dan untuk wakil ketua MPR itu ada 8.000 Dollar AS. Jadi ada 13.000 Dollar AS total yang diterima (mantan) bos saya,” ujarnya.
    Irfan menjelaskan, pemberian uang dilakukan secara
    door to door
    ke tiap ruangan anggota DPD.
    Kemudian, uang suap itu disetorkan ke rekening bank.
    “Saya berempat semuanya, saya, Saudara RAA bos saya, ada dua perwakilan yang dititipkan dari ketua DPD yang terpilih ini. Nah, itu diposisikan sebagai bodyguard. Satu bodyguard, satu driver untuk mengawal uang ini biar enggak bisa tertangkap OTT di jalan. Jadi uang itu ditukarkan dengan suara hak mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini,” ucap dia.
    Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, pihaknya tidak memiliki akses untuk mengetahui laporan yang diadukan ke Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) karena bersifat rahasia.
    Namun, Tessa mengatakan, laporan tersebut biasanya akan diverifikasi terlebih dahulu.
    “Secara umum, pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan pulbaket terlebih dahulu. Dan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi dari pelapor atau bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan,” kata Tessa saat dihubungi, Selasa (18/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam

    Prabowo Bakal Melawat ke Hanoi, Teken Perjanjian ZEE Indonesia-Vietnam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal melakukan kunjungan balasan ke Hanoi,
    Vietnam
    dalam waktu dekat. Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam berkunjung ke Indonesia pada 9-11 Maret 2025.
    Prabowo berharap, dalam kunjungannya, kedua negara bisa menandatangani kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif (
    ZEE
    ).
    Diketahui, pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam telah menyelesaikan perundingan soal ZEE setelah berjalan intensif selama 12 tahun.
    “Saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan
    implementing agreement
    dalam kerjasama kita dalam zona ekonomi kita,” kata Prabowo dalam pernyataan bersama usai pertemuan dengan To Lam di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    “Yaitu perjanjian kerja sama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang cukup lama tidak kita selesaikan. Mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai,” ujarnya lagi.
    Kepala Negara mengungkapkan, hasil perundingan terkait ZEE
    Indonesia-Vietnam
    itu bakal diratifikasi oleh DPR RI setelah Hari Raya Idul Fitri atau pada April 2025.
    Seiring dengan itu, parlemen Vietnam juga akan meratifikasi perundingan ZEE dalam waktu dekat.
    “Saya, Insya Allah akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan yang mulia. Saya sambut baik perjanjian yang sudah kita sepakati. Dan saya yakin ini membawa kemakmuran bagi rakyat kita,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, kunjungan To Lam ke Indonesia kali ini bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam.
    Menurut Prabowo, hubungan Indonesia-Vietnam adalah hubungan panjang yang didasari oleh nilai-nilai yang sama. Kedua negara juga memiliki sejarah dan latar belakang yang sama.
    “Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita nyatakan merdeka di tahun yang sama, kita lawan penjajah dengan perang yang butuh pengorbanan besar. Vietnam lebih lama, mereka perang 30 tahun tanpa henti,” ujarnya.
    Sebagai informasi, kedatangan To Lam ke Indonesia kali ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam.
    Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9-11 Maret 2025.
    Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia, Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana, Disambut Ratusan Siswa SD

    Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam di Istana, Disambut Ratusan Siswa SD

    loading…

    Ratusan siswa SD dan MI menyambut kunjungan kenegaraan Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Sekjen Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Sekjen To Lam disambut oleh ratusan anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang melambaikan bendera Merah Putih dan Vietnam. Tampak juga para pasukan jajar kehormatan yang mengenakan pakaian adat.

    Sementara itu, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga ikut hadir diantaranya Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Sugiono, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selanjutnya Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Mentan Andi Amran Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Sekjen PKV To Lam menandai 70 tahun hubungan Indonesia – Vietnam.

    Sekjen PKV To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9-11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan, To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” jelas Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” ujarnya.

    (shf)

  • DPD desak pengangkatan PPPK tidak ditunda

    DPD desak pengangkatan PPPK tidak ditunda

    Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Muhdi mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini.

    “Penundaan pengangkatan ASN, PPPK khususnya, walaupun diumumkan dengan penyesuaian adalah pengingkaran atas komitmen kebijakan pemerintah sendiri dan UU ASN yang menegaskan tahun 2024 adalah batas akhir non-ASN bekerja di instansi pemerintah,” katanya saat dikonfirmasi dari Semarang, Senin.

    Sebelumnya, diinformasikan oleh pemerintah bahwa pengangkatan CASN PNS diundur dari semula Maret tahun ini menjadi Oktober 2025, sedangkan untuk CASN PPPK menjadi Maret 2026.

    Menurut dia, berbagai alasan yang disampaikan sulit dipahami, kecuali alasan efisiensi sehingga kesulitan menyediakan anggaran.

    Sebab, kata dia, pengangkatan sebagian CASN PPPK paruh waktu saja sudah membuat kecewa, apalagi ditambah ditunda pengangkatannya.

    “Semakin kecewa dan menderita hati CASN PPPK. Apalagi yang usianya mendekati BUP (Batas Usia Pensiun). Bahkan, banyak yang usianya tinggal dua tahun dari BUP sehingga dengan ditundanya pengangkatan menjadi Maret 2026, tinggal satu tahun masa kerjanya,” kata Anggota DPD RI berasal dari Jawa Tengah itu.

    Ia mengaku tidak dapat mengerti karena Komite I DPD RI baru saja menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dihadiri kepala, wakil kepala dan jajaran pimpinan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 24 Februari 2025.

    Pada rapat kerja itu, kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng itu, Kepala BKN melaporkan pengangkatan ASN akan berjalan sesuai rencana.

    Bahkan, dilaporkan untuk peserta tahap I dari 676.482 CASN PPPK penuh waktu dan sebanyak 671.667 orang sudah mengisi daftar riwayat hidup (DRH), sedangkan seleksi tahap II untuk formasi ASN PPPK yang tersisa formasi 329.671 sudah masuk masa sanggah dan dijadwalkan Mei 2025 pengumuman, kemudian Juni 2025 pengisian DRH. Tetapi, 10 hari berikutnya diumumkan penundaan dengan berbagai alasan.

    “Sulit dipercaya, dan kalau bukan atas kebijakan presiden atau sepengetahuannya, apalagi kalau tidak sepengetahuan Presiden, atau apapun kenyataannya, maka kami mendesak agar Bapak Presiden Prabowo mencabut kebijakan penundaan atau penyesuaian pengangkatan ASN PPPK dan CPNS dengan mengembalikan pada kebijakan awal,” katanya.

    Kalaupun menunda, ia mengatakan, cukup 1-2 bulan dan seandainya surat keputusan (SK) pengangkatan mau disamakan dengan tahap II untuk CASN PPPK maka paling lambat Agustus 2025 sebagai hadiah HUT RI.

    Ia mendapat aspirasi dan tangisan dari CASN Dapil Jateng dan semua daerah di Indonesia yang terpukul dengan putusan pemerintah atas penundaan di tengah sebagian besar sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan menyongsong Idul Fitri, dengan sedikit senyum bahagia menanti SK sebagai ASN yang seharusnya segera diterima.

    “Karena itu, pengangkatan CASN PPPK dan PNS mesti segera dilakukan, dan kalau masih butuh penyesuaian bukan tahun depan untuk PPPK dan Oktober untuk PNS,” katanya.

    Jika penundaan tetap dilakukan, kata dia, tidak saja semakin memperpanjang penderitaan CASN, khususnya PPPK dari non-ASN yang sudah lama menderita bekerja dengan honor sekadarnya dan status tidak pasti, tetapi juga menyakiti dan memukul secara psikologis, yang bagi CASN guru di tengah siswanya mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Mereka sangat membutuhkan kepastian pengangkatannya sebagai ASN PPPK yang sebenarnya mereka terpaksa menerima bukan sebagai ASN PNS yang diimpikan, namun akhirnya diterima bahkan ada yang sementara paruh waktu,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Temui Prabowo, Ada Apa?

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Minggu, 9 Maret 2025.

    Lawatan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama To Lam sejak menjabat sebagai Sekjen PKV dan berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kedatangannya di Indonesia menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, yang telah terjalin selama 70 tahun.

    Kedatangan Disambut dengan Upacara Kenegaraan

    Setibanya di Indonesia, To Lam disambut dengan upacara jajar pasukan serta diiringi alunan musik dari Korps Musik TNI dan dentuman meriam. Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI dalam penyambutan resmi.

    Turut hadir dalam acara penyambutan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, serta Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi. Dari pihak Vietnam, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong, juga turut mendampingi To Lam.

    Setelah mendarat, To Lam langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum menghadiri serangkaian agenda kenegaraan di Jakarta keesokan harinya.

    Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Pada Senin 10 Maret 2025, To Lam dijadwalkan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Upacara ini akan diikuti dengan pertemuan tatap muka (tete-a-tete) antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, akan dilakukan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam guna membahas berbagai aspek kerja sama strategis antara kedua negara.

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.30 WIB. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai topik, termasuk:

    Kerja Sama Ekonomi
    Penguatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Vietnam. Keamanan dan Pertahanan
    Meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan Strategis
    Langkah-langkah memperkokoh hubungan diplomatik kedua negara. Isu Maritim
    Pembahasan terkait batas wilayah dan eksplorasi sumber daya laut.

    Setelah pertemuan bilateral, Prabowo dan To Lam akan mengadakan konferensi pers bersama untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada publik dan media internasional.

    Agenda Lain: Pertemuan dengan Pimpinan Lembaga Negara

    Selain bertemu dengan Presiden Prabowo, Sekjen PKV To Lam juga dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga negara, di antaranya:

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani Ketua DPR RI Puan Maharani Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

    Pertemuan ini akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan kerja sama legislatif antara Indonesia dan Vietnam.

    Signifikansi Kunjungan To Lam ke Indonesia

    Kunjungan To Lam ke Indonesia bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, melainkan memiliki sejumlah signifikansi strategis:

    Peringatan 70 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam

    Tahun 2025 menandai tujuh dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Sejak era Presiden Soekarno dan pemimpin Vietnam Ho Chi Minh, kedua negara telah membangun hubungan yang erat dalam berbagai aspek.

    Penguatan Kemitraan Strategis

    Indonesia dan Vietnam telah menjalin kemitraan strategis sejak 2013. Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan pertahanan.

    Peran Indonesia dan Vietnam di ASEAN

    Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dalam isu Laut China Selatan.

    Peluang Investasi dan Perdagangan

    Vietnam merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia di Asia Tenggara. Kunjungan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas bagi pengusaha kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Sore Nanti

    Presiden Prabowo Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam di Istana Sore Nanti

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025). Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Sejumlah agenda akan dibahas keduanya dalam kunjungan kenegaraan tersebut.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Senin (10/3/2025).

    Kunjungan kenegaraan Sekjen PKV To Lam menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam. Sekjen To Lam akan berada di Indonesia selama tiga hari dari tanggal 9 hingga 11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata Yusuf.

    Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” katanya.

    (abd)

  • Prabowo Bakal Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Besok 16.30 Sore

    Prabowo Bakal Terima Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam Besok 16.30 Sore

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/3/2025).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa To Lam baru saja tiba siang ini, Minggu (9/3/2025) pada pukul 13.25 WIB dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia—Vietnam dan direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari dari 9—11 Maret 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

    Yusuf melanjutkan bahwa Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    Setelahnya, kata Yusuf akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Viet Nam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Ke-8 RI itu dan Sekjen To Lam. Maka, keduanya akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” pungkas Yusuf.

  • Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Besok, Prabowo Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    loading…

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya, Ngo Phuong Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025). Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025). To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    “Presiden Prabowo Subianto akan menerima Sekjen To Lam di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 16.30 WIB,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan resminya, Minggu (9/3/2025).

    Sebelumnya, Sekjen PKV To Lam baru saja tiba siang ini dalam rangka kunjungan kenegaraan yang menandai 70 tahun hubungan Indonesia – Vietnam. Sekjen To Lam direncanakan berada di Indonesia selama tiga hari, 9-11 Maret 2025.

    Yusuf mengatakan Sekjen To Lam akan disambut dengan Upacara Kenegaraan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête antara kedua pemimpin.

    “Setelahnya, akan digelar pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan Vietnam untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis,” jelas Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf mengatakan sebagai bagian dari rangkaian acara, Presiden Prabowo dan Sekjen To Lam akan memberikan keterangan pers bersama guna menyampaikan hasil pertemuan kepada publik.

    “Selain penyambutan kenegaraan dan pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, selama di Indonesia Sekjen To Lam juga diagendakan untuk bertemu dengan para pengusaha serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” pungkasnya.

    (rca)

  • Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Sekjen Partai Komunis Vietnam Tiba di RI, Dijadwalkan Bertemu Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sejak pukul 13.25 WIB pada Minggu (9/3/2025).

    Kedatangan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam di Indonesia itu disambut secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

    Nantinya, To Lam bakal melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari, yakni pada 9–11 Maret 2025 dan dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pertemuan dengan Kepala Negara dimaksudkan untuk membahas potensi kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam ke tingkat yang lebih tinggi.

    Tak hanya itu, kunjungan ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. 

    Selain pertemuan dengan Presiden Ke-8 RI itu, To Lam juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD RI, serta menghadiri pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan Vietnam.

    Dalam sistem tata negara Vietnam, Sekjen PKV adalah pemimpin politik tertinggi dari empat pilar pimpinan negara, yaitu Sekjen PKV, Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Senat.

    Kedatangan To Lam di Indonesia diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral dan membuka peluang kerja sama baru di berbagai bidang antara kedua negara.