Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Bapak Berani Tampil di Tengah Banyak Serigala

    Bapak Berani Tampil di Tengah Banyak Serigala

    GELORA.CO –   Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite IV, Habib Ali Alwi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berhati-hati. 

    Sebab, dia menilai kebijakan Purbaya sangat berani, sehingga banyak orang yang menentangnya.

    Hal tersebut disampaikan Ali Alwi saat Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025). 

    Mulanya Ali Alwi mengaku salut dengan kinerja Purbaya yang baru beberapa bulan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menkeu.

    “Beberapa bulan belakangan ini, kami semua cukup salut, dan kami berdoa semoga bapak tetap istiqomah,” kata Habib Ali.

    “Karena berada di tengah hutan belantara, Bapak berani tampil di tengah-tengah serigala yang begitu banyak, Pak. Hati-hati kalau kagak kuat, Pak. Itu serigalanya samping kiri kanan Bapak itu,” 

    “Kita ini orang luar yang ngeliat ke dalam, harapan kami, bapak bijaksana ke rakyat,” imbuhnya.

    Lalu bagaimanakah sosok Ali Alwi?

    Ali Alwi lahir di Ambon, tanggal 02 September 1967.

    Ia menempuh pendidikan S1 di IAIN Syarif Hidayatullah yang kini menjadi UIN Syarif Hidayatullah.

    Ali Alwi kemudian melanjutkan kuliahnya, di STIA YAPPANN.

    Sebelum bergabung dengan DPD RI, Habib  Ali Alwi memiliki pengalaman sebagai wakilrakyat.

    Ia merupakan anggota DPRD untuk Kabupaten Tangerang periode 1999–2004.

    Kemudian Ali Alwi kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Banten periode tahun 2004–2009.

    Di tahun 2014-2019, Ali Alwi menjabat sebagai senator yang mewakili Provinsi Banten di kursi DPD RI.

    Senator adalah anggota badan legislatif, yaitu wakil rakyat yang mewakili suatu daerah atau negara bagian.

    Di 2025, Ali Alwi lagi-lagi terpilih sebagai senator.

    Harta Kekayaan

    Menjadi anggota legislatif sejak tahun 1999, terkuak harta kekayaan Ali Alwi.

    Dimuat dalam situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ali Alwi melaporkan harta kekayaan pada 28 Maret 2025.

    Berikut rinciannya:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.200.000.000

    1. Bangunan Seluas 163 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN,

    HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 7.608 m2/4.000 m2 di KAB / KOTA

    TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.000.000

    1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1995, HASIL SENDIRI

    Rp. 70.000.000

    2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI: Rp. 16.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA HARRIER JEEP Tahun 2004, HASIL SENDIRI: Rp. 233.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 211.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 267.601.073

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.997.601.073

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.997.601.073

  • di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap syarat minimal investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin membuka usaha di Indonesia. Menurut Todotua, modal minimal untuk PMA di Indonesia adalah Rp 10 miliar.

    Hal ini berbeda dengan di negara lain, yang mana minimal modal untuk investor asing hanya US$ 200 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta (kurs Rp 16.700). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi ke Tanah Air.

    “Kalau di luar negeri, usaha kecil itu cukup dengan US$ 200 mereka bisa buka. Tetapi di negara kita, persyaratan kita untuk PMA, itu harus Rp 10 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Di sisi lain, jika modal minimal PMA diturunkan maka hal ini akan berdampak bagi pelaku UMKM. “Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan nanti impact-nya kepada teman-teman UMKM, ini yang terjadi,” tambah dia.

    Pada kesempatan itu, Todotua menyoroti maraknya investasi asing yang menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, pengusaha asing yang membuka bisnis rental hingga villa di Bali yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pihak yang melakukan penyegelan. Todotua juga mengungkap bahwa pihaknya menyampaikan protes ke Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menuding Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tak bertindak apa-apa terkait investasi yang menyalahi aturan.

    “Beberapa bulan yang ada penyegelan yang ada di Bali terhadap kelompok investasi daripada Rusia terhadap villa, usaha rental, dan lain-lain itu kementerian kami. Jadi minggu kemarin kami agak sedikit protes dengan gubernur Bali berbicara terhadap Kementerian Investasi tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

    “Tapi saya bilang sama gubernurnya, Pak Gubernur, saya udah cabut itu kita sudah cabut duluan itu barang itu, sudah dari 5-6 bulan yang lalu. Karena di sana hanya dengan memiliki NIB, mereka membangun villa, hotel, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita pun tentunya aware dengan ini” tutupnya.

    (ily/eds)

  • Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Aduh! Investasi Rp 1.500 Triliun Batal Cair Gegara Persoalan Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap adanya sejumlah investasi yang batal terealisasi pada tahun 2024. Dalam laporannya kepada Komite IV DPD RI, Todotua menyebut investasi yang batal terealisasi mencapai Rp 1.500 triliun.

    “Angka yang pernah kita temukan, sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar Rp. 1.500 triliun unrealised investasi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, dilansir dari YouTube DPD RI, Selasa (4/11/2025).

    Menurut Todotua, faktor utama pemicu gagalnya realisasi investasi adalah karena perizinan. Misalnya, lahan yang diajukan untuk lokasi investasi berlokasi di Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD, kawasan hutan, dan lain-lain.

    Todotua menyebut secara undang-undang, Indonesia sebenarnya sangat siap untuk menampung investasi. Tapi persoalan utamanya adalah bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada investor.

    “Belum lagi kalau perizinannya itu, lokasinya, permohonannya di atas lahan LSD, kawasan hutan, dan lain-lain. Jadi memang negara kita berbicara kaitan persyaratan, undang-undang, dan lain-lain ini sudah proper. Tetapi persoalannya dalam rangka kita sekarang, mau berbicara bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, ini yang menjadi challenge tersendiri,” bebernya.

    Untuk mengatasi lambatnya perizinan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sendiri sudah menyiapkan skema fiktif positif. Dengan sistem ini, jika kementerian teknis tak mengeluarkan izin sesuai kesepakatan, maka izin akan keluar secara otomatis.

    “Jadi kita sebutkan dengan namanya postpaid. Karena memang terkadang yang menjadi hal yang membuat delay daripada pelayanan perizinan di faktor-faktor syaratan teknis tadi yang saya sampaikan, Pak. Izin lokasi, PKKPR, izin AMDAL, dan kemudian juga PBG,” tuturnya.

    “Tetapi sekarang kita mau modifikasi dengan namanya fiktif positif dan yang postpaid. 28 hari misalnya hotel kita keluarkan izinnya, dia boleh konstruksi. Tetapi, apabila AMDAL-nya dan lain-lain belum selesai, itu paralel berjalan. Ini tentunya dalam rangka kita mau men-squeeze atau kita mau mempersingkat cycle investasi,” tutup Todotua.

    (ily/eds)

  • Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

    Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    “Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

  • Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Daftar Lengkap Pemenang Duta DPD RI 2025

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Malam Grand Final Pemilihan Duta DPD RI 2025. Hasilnya kategori Putri DPD RI 2025 dimenangkan oleh Provinsi Aceh atas nama Irhamni Malika dan kategori Putra DPD RI diberikan ke perwakilan Jawa Timur, Ahmad Farezi.

    Daftar pemenang dibacakan pembawa acara. Adapun Wakil I Putri Duta DPD RI 2025 diemban oleh Papua Barat Daya atas nama Melani Tebuot Bame dan kategori Wakil I Putra diberikan kepada Muhammad Fikri Assalam dari Kalimantan Timur.

    “Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Ketua DPD RI Sultan Najamudin di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025).

    “Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.

    Berikut daftar pemenang Duta DPD RI 2025:

    Kategori Khusus Duta Favorit DPD RI 2025
    Putri Favorit: DIY, Fada Devinza Rigita Maharani
    Putra Favorit: Sulawesi Selatan, Arsal Andika

    Duta Pengetahuan dan Intelegensia DPD RI
    Putri: NTT, Gresia Yuliana Umbu Pati
    Putra: Sulawesi Utara, Marcello Sergio Lontokan

    Wakil II Putri Duta DPD RI 2025: Kepulauan Riau, Risma Dwi Salwa Lestari
    Wakil II Putra Duta DPD RI 2025: Sulawesi Barat, Muh. Fadel Miftahuddin

    Wakil I Putri Duta DPD RI 2025: Papua Barat Daya, Melani Tebuot Bame
    Wakil I Putra Duta DPD RI 2925: Kalimantan Timur, Muhammad Fikri Assalam

    Duta DPD RI 2025 (Putri): Aceh, Irhamni Malika
    Duta DPD RI 2025 (Putra): Jawa Timur, Ahmad Farezi

    (dwr/fas)

  • Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI Kompleks DPD RI, hari ini. Turut hadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” kata Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Oleh karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik. Menurutnya, hal itu dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

    “Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tuturnya.

    Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

    “Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.

    Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Dia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.

    “Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah nafas bagi kemakmuran bangsa,” ungkap Tamsil.

    Sementara itu, Purbaya menyampaikan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini merupakan pertemuan pertama dengan DPD.

    Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang dipimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Dia mengklaim pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.

    “Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita,” tutup Purbaya.

    (akd/akd)

  • Grand Final Duta DPD RI 2025 Dimulai, Perwakilan Anak Daerah Unjuk Kemampuan

    Grand Final Duta DPD RI 2025 Dimulai, Perwakilan Anak Daerah Unjuk Kemampuan

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar malam Grand Final Duta DPD RI 2025 malam ini. Acara yang melibatkan sejumlah perwakilan daerah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang luas untuk anak muda di Indonesia.

    Acara Grand Final Duta DPD RI digelar di Balai Sudirman, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung hingga Yorrys Raweyai.

    “Malam ini DPD melakukan final semacam final ya, Grand Final Duta DPD sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun DPD yang ke-21,” kata Sultan di lokasi, Senin (3/11/2025).

    Sultan mengatakan acara ini diperuntukkan bagi anak-anak muda di Indonesia. Ia menyebut sejumlah final Duta DPD RI ini dibekali dengan sejumlah pengetahuan.

    “Nah, kalau beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu ada DPD Awards, kita menjaring local hero, local champion dan ternyata banyak sekali keluarnya dari daerah,” kata Sultan.

    “Malam ini kita mencoba memberikan peluang atau panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi, semua kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD dan lebih dari itu mereka akan kita bekali pengetahuan yang cukup,” sambungnya.

    Sultan ingin program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dapat dikomunikasikan dengan baik kepada rakyat. Ia berharap Duta DPD RI menjadi representasi daerah di pusat.

    “Kemudian karena posisi kita sekarang memang berkomitmen untuk bagaimana memastikan program-program Asta Cita Presiden juga lebih cepat berhasil. Dan paling penting juga bagaimana DPD RI yang banyak masyarakat yang masih belum aware, belum banyak tahu tentang lembaga DPD, maka melalui duta-duta DPD ke depan, eksistensi DPD insyaallah akan makin banyak diketahui,” ungkapnya.

    Berikut Daftar Finalis Duta DPD RI 2025:

    1. Aceh
    Muharram Anbiya
    Irhamni Malika

    2. Sumatera Utara
    Muhammad Akmal Nasution
    Feby Inge Dwiyanti

    3. Sumatera Barat
    Ahmad Zakri
    Sutri Yani

    4. Riau
    Deri Wanhar Saputra
    Friskhia Hani

    5. Jambi
    M. Dicky Prayama
    Najwa Zafirah Dewi Riwanti

    6. Sumatera Selatan
    Muhammad Wahyu Hidayat
    Abel Jennyska Laurencia

    7. Bengkulu
    Mohammed Virgil Afghani
    Sopia Agnesta

    8. Kepulauan Bangka Belitung
    Faris Adil
    Decia Rahmadini Prawira

    9. Kepulauan Riau
    Joan Young
    Risma Dwi Salwa Lestari

    10. Lampung
    Wahyuda Pratama
    Yolanda Sabrina Putri

    11. Daerah Khusus Jakarta
    Jagad Febrian Putra
    Alya Mukhbita

    12. Jawa Barat
    Febby Cipta
    Sifa Salma Sriyani

    13. Jawa Tengah
    Rangga Satria Putra Pratama
    Della Rista Setiawan Putri

    14. Daerah Istimewa Yogyakarta
    Fajar Ilham Maulana
    Fada Devinza Rigita Maharani

    15. Jawa Timur
    Ahmad Farezi
    Nuroniyyah

    16. Banten
    Wendi Juwendi
    Harum Fatimah

    17. Bali
    I Made Sila Arta Putra
    Maria Febi Vivian Winanda Rambu

    18. Nusa Tenggara Barat
    Roni Hidayat
    Ni Komang Ayu Wulan Sari

    19. Nusa Tenggara Timur
    Krisna Kennedy Morits Pascal Adu
    Gresia Yuliana Umbu Pati

    20. Kalimantan Barat
    Seprianda Risky
    Aura Nafiisah

    21. Kalimantan Tengah
    Hefi
    Friska Friscilla

    22. Kalimantan Selatan
    Muhammad Abiyyu Hafizh
    Danisya Nayla Azahra

    23. Kalimantan Timur
    Muhammad Fikri Assalam
    Novalin Delvia Sari

    24. Kalimantan Utara
    Ahmad Awaludin
    Dewi Dwi Zulastri

    25. Sulawesi Selatan
    Arsal Andika
    Khaila Thahirah

    26. Sulawesi Tengah
    Moch. Arzan Anugrah
    Jihan Al-Amri

    27. Sulawesi Barat
    Muh. Fadel Miftahuddin
    Andi Nurya Az Zahra

    28. Gorontalo
    Muhammad Fauzan Tomu
    Aura Felita

    29. Sulawesi Utara
    Marcello Sergio Lontokan
    Flavia Meraviglia Agusta

    30. Sulawesi Tenggara
    Arwan Pelangi
    Alma Fisabillah

    31. Maluku
    Harun Souwakil
    Keisya Multi Pieritsz

    32. Maluku Utara
    Irfan Atha Rabal
    Nursellah Hi Abdullah

    33. Papua
    Roni Towoly
    Patrichia Angelica Bemey

    34. Papua Barat
    Nemesio Bizar Bubun Pegan
    Nesty Stella Isir

    35. Papua Tengah
    Obaja Gobai
    Sara Agapa

    36. Papua Pegunungan
    Luis Mandala Mabel
    Savira Margaretha Kosay

    37. Papua Barat Daya
    Samuel Jouan Gelora Hutabarat
    Melani Tebuot Bame

    38. Papua Selatan
    Petrus Leonardo Amotey
    Wilhelmina Gereworot Kuruwop

    Halaman 2 dari 3

    (dwr/eva)

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Mafia Impor Pakaian Bekas & Baja, Purbaya Bidik Sepatu

    Setelah Mafia Impor Pakaian Bekas & Baja, Purbaya Bidik Sepatu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

    “Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup,” ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

    Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    “Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan,” ujar Purbaya.

    “90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu,” paparnya.

    Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

    “Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu,” tutur Purbaya.

    Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    “Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional,” kata Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Dipengaruhi 80 Persen Pasar Domestik, Menkeu Purbaya Tak Peduli Gonjang Ganjing Ekonomi Global

    Ekonomi Dipengaruhi 80 Persen Pasar Domestik, Menkeu Purbaya Tak Peduli Gonjang Ganjing Ekonomi Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekuatan permintaan (demand) domestik tetap menjadi kunci perekonomian nasional.

    Dia menegaskan, kekuatan domestik demand Indonesia berada sekitar 90 persen, sedangkan global hanya pengaruhnya sekitar 10 persen.

    “Kalau ekspor mungkin 20 persen. Let’s say 20 persen, jadi kita masih 80 persen menguasai arah ekonomi kita,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11).

    Menurut Purbaya, jika melihat perekonomian global, maka sering mendengar ekonomi global hancur dari beberapa tahun yang lalu.

    Semua pihak merasa ketakutan dibayang-bayangi kehancuran ekonomi global, namun ketidakpastian global selalu ada.

    “Setiap tahun ketidakpastian dunia selalu datang dari sisi mana pun,” katanya.

    Purbaya menuturkan selama 25 tahun dirinya sebagai ekonom dirinya selalu menghadapi hal itu. Akhirnya dia menyimpulkan ketidakpastian global ini selalu terjadi.

    “Jadi yang paling pintar, yang paling bagus bagi saya adalah menentukan kebijakan dalam negeri yang baik. Walaupun ekonomi global gonjang ganjing, kami tidak peduli,” kata Purbaya.

    Kebijakan ekonomi di dalam negeri ada di tangan Indonesia sendiri, karena 80 persen dipengaruhi pasar domestik.

    Purbaya mengatakan bahwa situasi perekonomian global ternyata tidak sejelek yang diperkirakan banyak orang.

    “Bank Dunia (World Bank) proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2025 masih tumbuh 2,3 persen, dan tahun depan diproyeksikan akan lebih baik 2,4 persen. Kemudian, likuiditas di pasar global juga lebih longgar,” ungkapnya. (fajar)