Kementrian Lembaga: DPD RI

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Mulai 1 Agustus, Ini Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 

    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.

    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta

    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta

    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta

    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota

    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)

    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta

    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025

    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!

    Jakarta: Pemerintah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Dimulai hari ini Jumat, 1 Agustus bulan kemerdekaan menghadrikan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan. 
     
    Doa kebangsaan menjadi acara pembuka rangkaikan bulan kemerdekaan tahun ini. Acara ini digelar di Kawasan Tugu Proklamasi pada Jumat malam.
     
    “Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama,” jelas Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro dalam konferensi pers Jumat, 1 Agustus 2025.
    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-80 RI
    Berikut rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-80 RI yang dikemas dalam kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025:

    Doa Kebangsaan, 1 Agustus 2025
    Lokasi: Tugu Proklamasi, Jakarta
     
    Penganugerahan Tanda Kehormatan RI, 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Negara, Jakarta
     
    Pengukuhan Paskibraka , 13 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Pidato Kenegaraan, 15 Agustus 2025
    Lokasi: Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta
     

     
    Ziarah Nasional dan Renungan Suci, 16 Agustus 2025
    Lokasi: Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP Provinsi dan Kabupaten/Kota
     
    Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka Pukul 08.00 WIB)
     
    Pesta Rakyat, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka, 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Jakarta Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga /TNI/Polri/Danantara (BUMN), 17 Agustus 2025
    Lokasi: Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
     
    Merdeka Run 8.0 K, 24 Agustus 2025
     
    Itu tadi kegiatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025, catat jadwalnya biar tidak ketinggalan ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Partai Buruh dukung putusan MK soal pemisahan pemilu nasional-daerah

    Partai Buruh dukung putusan MK soal pemisahan pemilu nasional-daerah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan segenap jajaran Partai Buruh sepenuhnya mendukung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    “Partai Buruh mempunyai sikap We Stand with MK, Partai Buruh bersama putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, bahwa wajib ada pemisahan pemilu nasional atau pusat dengan pemilu di daerah,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Said mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat dan bersifat final sehingga tidak boleh ada yang melawan atau tidak melaksanakan putusan tersebut.

    Ia juga mengajak semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat serta mendesain ulang pemilu dengan putusan tersebut sebagai salah satu fondasinya.

    “Redesign Pemilu 2029 yang diharapkan oleh Partai Buruh adalah mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak lagi maunya partai politik yang ada di DPR RI atau pemerintah,” ujarnya.

    Said memahami putusan MK tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak, namun dirinya tetap meminta semua pihak untuk patuh kepada putusan tersebut.

    “Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan beberapa pihak, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan binding, dan karena itu Partai Buruh mengistilahkan hastag (tagar) We Stand with MK,” ujarnya.

    Ia mengatakan juga tidak mempermasalahkan soal wacana perpanjangan masa jabatan maupun penunjukan penjabat untuk mengisi kekosongan pemerintahan daerah selama jeda pemilu nasional dan daerah

    “Ada istilah di dalam undang-undang, ada pasal di dalam Undang-Undang (Dasar) 1945, pemilu lima tahun sekali, kan ini terjadi pengecualian akibat adanya putusan oleh MK. Jadi, kami mendukung perpanjangan dua tahun untuk anggota DPR dan kalau kepala daerah kan ada Pj-nya nanti,” tuturnya.

    Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan keserentakan pemilu yang konstitusional ialah pemilu daerah digelar sejak dua atau dua setengah tahun pemilu nasional rampung.

    Pemilu daerah antara lain pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota serta kepala dan wakil kepala daerah, sementara pemilu nasional terdiri atas pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, serta presiden dan wakil presiden.

    Adapun titik rampungnya pemilu nasional, menurut MK, yaitu ketika anggota DPR, DPD, serta presiden/wakil presiden terpilih dilantik.

    Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan rekayasa konstitusional guna mengatur rumusan masa transisi masa jabatan kepala/wakil kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilihan 2024 karena mengingat putusan tersebut langsung berlaku untuk Pemilu 2029.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senator Lalita Salurkan Beasiswa untuk Siswa Papua yang Berprestasi

    Senator Lalita Salurkan Beasiswa untuk Siswa Papua yang Berprestasi

    FAJAR.CO.ID, JAYAPURA — Bentuk kepedulian terhadap pendidikan kembali ditunjukkan oleh Senator DPD RI asal Papua, Lalita. Ia menyalurkan beasiswa kepada siswa berprestasi dari dua sekolah menengah atas di Jayapura.

    Penyerahan bantuan pendidikan itu dilakukan langsung di SMA Negeri 2 Jayapura dan SMA Gabungan Jayapura. Para penerima adalah siswa-siswi yang dinilai memiliki prestasi membanggakan namun berasal dari keluarga kurang mampu.

    “Semua stakeholder wajib mendukung generasi masa depan Papua, tanpa terkecuali, itu tanggung jawab kita bersama,” ujar Lalita dalam keterangannya.

    Beasiswa ini diberikan bersama Kepala Sekolah SMAN 2 Jayapura, Yan Ayomi. Menariknya, sumber dana beasiswa ini berasal dari gaji pribadi Senator Lalita.

    “Saya berkomitmen untuk terus mendukung anak-anak Papua punya pendidikan yang cemerlang dan memiliki daya saing tinggi,” harapnya.

  • Ketua DPD Terima Aspirasi dari Guru-Pelajar NU Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Ketua DPD Terima Aspirasi dari Guru-Pelajar NU Tingkatkan Kualitas Pendidikan

    Jakarta

    Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengaku menerima aspirasi dari Persatuan Guru Nahdhlatul Ulama (Pergunu) dan Ikatan Pelajar NU (IPNU) Wilayah Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sultan mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

    “Kita ingin baik para pengajar dan pelajar NU mendapatkan perhatian dalam terutama pada infrastruktur lembaga pendidikan juga kesejahteraan guru dan dosennya,” kata Sultan kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

    Sultan menerangkan kualitas pendidikan sangat diperlukan saat ini. Dia menyebut pendidikan yang berkualitas dapat mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045.

    “Dengan pendidikan berkualitas dan kolaborasi pemerintah dan ormas insyaallah kita mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sultan juga berbicara NU mempunyai peran besar terhadap program yang tengah dijalankan pemerintah. Sultan mengatakan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia mempunyai peran dalam mendukung program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga sekolah rakyat.

    (whn/whn)

  • Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    Kenapa Pelaku DH dan Keluarga Begitu Eksklusif Identitasnya?

    JAKARTA – Pengemudi Toyota Camry, DH, yang menabrak pengendara skuter listrik di kawasan Senayan, jadi tersangka dan ditahan polisi, Senin, 18 November. Penahanan  berdasarkan hasil gelar perkara dan pemeriksaan delapan orang saksi. Padahal beberapa hari sebelumnya, meski berstatus tersangka sejak 14 November, dia hanya dikenai wajib lapor.

    Kecelakaan tersebut mengakibatkan dua korban meninggal dunia. Mereka adalah Ammar Nawar (18) dan Wisnu Chandra Gunawan (18). Sementara, satu korban lainnya mengalami luka-luka atas nama Bagus.

    Sosok tersangka tak dirilis polisi. Polisi hanya menyebut tersangka dengan inisial DH. Padahal, biasanya ketika ada pengungkapan sebuah kasus, polisi akan menggelar konferensi pers dan memajang pelaku serta barang bukti kejahatan.

    Media sosial merujuk pelaku DH ini sebagai Dhanni Hariyona, anak anggota DPD RI daerah pemilhan Sumatera Barat. Emma Yohana. Informasi ini menguat setelah keluarga korban bertemu dengan keluarga pelaku.

    Polisi masih belum bisa dikonfirmasi tentang informasi tersebut. Kesepakatan mereka, hanya inisial dari tersangka yang selalu disampaikan ke publik. Penyidiknya pun tak mau menjelaskan secara mendetail dan menyerahkannya ke Humas Polda Metro Jaya. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam posisi kekosongan kekuasaan karena Kombes Argo Yuwono dipromosikan jadi Karo Penmas DivHumas Polri dan naik jadi Irjen.

    “Silakan ditanyakan ke Kabidhumas, pemberitaaan di-handle (tangani) oleh Bidhumas,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar kepada VOI, Selasa, 19 November.

    Tim VOI lalu bertanya kepada kakak Wisnu, Jelita lewat pesan singkat tentang keluarga pelaku yang menurut kabar media sosial tadi adalah ‘orang besar’ alias pejabat. Jawaban Jelita, “jujur saya tidak tahu soal itu (keluarga pelaku).”

    Namun, ketika VOI menyodorkan foto Emma Yohana yang didapat dari jejaring internet, Jelita mengiyakannya kalau itu adalah keluarga Dhanni. 

    Kata Jelita, sosok di foto itu adalah orang yang datang ke RS Mintohardjo, Jakarta Pusat, saat Wisnu dirawat setelah kecelakaan itu terjadi. Perempuan itu, kata jelita, juga datang ke pemakaman Wisnu pada 10 November,

    “Lalu, dua hari yang lalu, tepat waktu tujuh harian Wisnu itu, keluarga pelaku juga datang ke rumah,” kata dia yang menegaskan sosok perempuan tadi tak hadir, hanya keluarganya yang lain.

    Siang tadi, keluarga korban bertemu dengan pelaku Dhanni. Pertemuan dilakukan di kantor Subdit Bin Gakkum di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. 

    Saat bertemu keluarga pelaku, Dhanni menggunakan kos hitam serta celana jeans. Tak banyak kata yang terucap dari mulut pria itu. Hanya kalimat permohonan maaf yang terus dilontarkan.

    “Dia cuma minta maaf sama saya dan keluarga. Di sana (dalam pertemuan) tidak membahas hal yang lain,” kata Jelita.

    Jelita sempat berpikir, apakah DH benar-benar ditahan polisi atau hanya sekadar formalitas hingga akhirnya dipertemukan. Namun, keraguan itu luntur ketika salah seorang penyidik menyebut jika Dhanni akan dibawa ke ruangan tahanan kembali. 

    “Ada penyidik yang bilang kalau mau dibawa kembali ke ruangan,” katanya.

    Dia juga sempat bertanya kepada polisi yang turut hadir dalam pertemuan ini, Fahri Siregar. Jelita ingin tahu soal kejelasan ada tidaknya unsur tabrak lari dalam kasus ini. Dijawab Fahri, semuanya masih dalam pemeriksaan.

  • Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie, Sosok Ekonom Pro Rakyat

    Jakarta

    Indonesia kembali berduka. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kwik Kian Gie, meninggal dunia. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mengenang sosok Kwik sebagai mentor dan nasionalis sejati.

    “Selamat jalan Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri. Indonesia berduka,” tulis Sandiaga lewat akun media sosialnya, Selasa (29/7/2025).

    Kepergian Kwik meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, terutama di bidang ekonomi dan politik nasional. Sosoknya dikenal luas sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap menjadi suara kritis terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing.

    Mengutip dari situs, Kwikkiangie.ac.id, Kwik Kian Gie, lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan.

    Kemudian, pada tahun 1956, beliau melanjutkan studi ke Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam, hingga lulus pada tahun 1963. Banyak ekonom Indonesia dan pernah menduduk posisi tinggi dalam politik nasional merupakan jebolan perguruan tinggi ini. Termasuk di antaranya Wakil Presiden RI yang pertama Mohammad Hatta, dan beberapa mantan menteri seperti Sumitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro dan Arifin Siregar.

    Sejak duduk di bangku SMA, ia sudah mengetahui apa yang dikehendaki dalam hidup. Dalam wawancara dengan salah satu media massa, ia menyampaikan bahwa sejak di bangku SMA beliau merasa bahwa kehadirannya di dunia hanya berarti kalau karyanya bermanfaat bagi orang banyak.

    Perwujudan yang konkret ialah kalau beliau berhasil ikut serta dalam penyelenggaraan negara maupun dalam pendidikan. Pada tahun 1954 beliau mendirikan SMA Erlangga di Surabaya, dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada tahun 1955. Pada tahun 1968 Kwik Kian Gie menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang.

    Pada tahun 1982 bersama-sama dengan Prof. Panglaykim mendirikan sekolah MBA yang pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetiya Mulya. Kemudian, pada tahun 1987, KKG bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia (IBI) yang kini telah bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business).

    Sekembalinya di tanah air, beliau menggeluti dunia bisnis, sambil menulis di berbagai media massa tentang ekonomi dan politik. Pada tahun 1987 beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Dalam tahun yang sama beliau mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, KKG menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan.

    Kariernya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Di setiap posisi yang diemban, Kwik dikenal berani mengambil sikap berbeda jika merasa kebijakan ekonomi pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat.

    Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsistensinya menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal yang mutlak. Indonesia, menurutnya, harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Sikap ini menjadikannya berbeda dari banyak ekonom lainnya di era reformasi yang cenderung pro-pasar bebas.

    Meski sempat berada di dalam pemerintahan, Kwik tidak pernah kehilangan suara kritisnya. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, ia tetap rutin menulis artikel, buku, dan menjadi pembicara di berbagai forum diskusi ekonomi dan politik. Di era media sosial, ia masih aktif menyampaikan pandangan melalui berbagai kanal, termasuk kanal YouTube dan wawancara dengan media independen. Kwik kerap mengkritisi berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak.

    Integritas dan keberanian menjadi dua hal yang melekat kuat dalam sosok Kwik Kian Gie. Ia dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tidak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip. Keputusannya untuk mundur dari posisi penting pun sering kali didasari pada ketidaksetujuan terhadap arah kebijakan yang menurutnya menyimpang.

    Kwik bukan hanya ekonom, tapi penjaga nurani bangsa. Ia menjadi simbol dari akademisi yang berani bersuara dan tidak silau oleh kekuasaan. Banyak generasi muda, termasuk mahasiswa ekonomi dan penggiat kebijakan publik, menjadikannya sebagai panutan dalam hal integritas dan keberpihakan. Gagasannya yang selalu berpijak pada rakyat menjadikan namanya terus diperbincangkan, bahkan di luar masa aktifnya di pemerintahan.

    Tonton juga video “Eks Menko Bidang Ekonomi Kwik Kian Gie Wafat di Usia 90 Tahun” di sini:

    (rrd/rir)

  • Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Jakarta, Beritasatu.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Persidangan IV tahun sidang 2024-2025 fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawasan pertanahan, evaluasi daerah otonomi baru (DOB), evaluasi pemilihan umum (Pemilu), dan pembahasan sepuluh rancangan undang-undang (RUU) usulan pembentukan daerah baru.

    Sepanjang masa persidangan yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025, Komisi II menggelar sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam RDP bersama dengan KPU dan Bawaslu, pada awal pekan Juli lalu, Komisi II menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membagi Pemilu menjadi dua klaster,  yakni Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI), dan klaster Pemilu Lokal (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, dan Pileg DPRD provinsi, kota, kabupaten).

    “Tiba-tiba Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi Mahkamah yang membentuk norma. Padahal, membentuk norma dalam undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Artinya ‘mengambil alih’ tugas konstitusional kami, Presiden, dan DPR dalam membentuk norma,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip laman DPR, Senin (7/7/2025).

    Selain isu Pemilu, Komisi II juga melanjutkan pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB). Panitia Kerja (Panja) DOB melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Beberapa nama daerah calon DOB dari wilayah timur Indonesia kembali dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite I DPD RI.

    Di sektor agraria, Komisi II melalui Panja Pertanahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan mengapresiasi perbaikan kinerja pelayanan pertanahan yang diklaim turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini.

    Sementara itu, dalam bidang legislasi, Komisi II juga menyetujui sepuluh RUU terkait usulan pembentukan kabupaten dan kota baru dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tersebut dilakukan menjelang akhir masa sidang.

    Masa Persidangan IV ditutup pada 24 Juli 2025 dan Komisi II dijadwalkan akan kembali melanjutkan fungsi legislasi dan pengawasan pada awal Masa Persidangan V yang dimulai pada 14 Agustus 2025 mendatang setelah masa reses DPR RI.

  • Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi hidup berbangsa yang harus terus dirawat serta diperkuat agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

    “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) yang diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Sumatera Barat, Sabtu.

    “Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.

    “Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman, dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah, tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menuturkan Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa, di mana banyak nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan.

    “Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah di Sumatera Barat, mulai dari masih terbatasnya investasi strategis; belum optimalnya pengelolaan potensi unggul kawasan wisata, seperti Kawasan Wisata Mandeh; hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari.

    Pria bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu pun menilai revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.

    “Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.

    Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional.

    “Untuk itu, para pemuda, khususnya dari ranah Minang, harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” ucapnya.

    Dia menyoroti pula pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.

    “Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Terakhir, dia menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.

    “Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dokumentasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI. (ANTARA/HO-DPD RI)

    Sekjen DPD: Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjadi support bagi suami dan negara, seraya menambahkan bahwa keberhasilan seorang suami tak lepas dari peran istri yang kuat dan bahagia.

    “Kesuksesan suami itu bukan dari apa yang diberikan, tetapi dari inner beauty istrinya. Suami harus jadi supporting system. Begitu juga kita semua di DPD RI, harus jadi sistem pendukung yang saling menguatkan,” kata Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci ketahanan keluarga dan kekuatan organisasi. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah DWP dalam membangun sinergi positif di lingkungan Setjen DPD RI.

    “Dengan komunikasi, insyaallah semua dapat kita lewati dengan baik. Saya sangat menghargai kerja keras DWP, bahkan istri saya sendiri tidak tidur demi panitia. Ini bukti nyata dukungan dalam membangun organisasi yang memberi dampak positif bagi bangsa,” tuturnya.

    Iqbal juga menekankan pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan pekerjaan. Ia mengingatkan bahwa kebersamaan bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan kualitas interaksi yang dibangun.

    “Kita punya keluarga, tapi kalau tidak pernah bersama, asyik ke sana ke sini, tiba-tiba Yang Maha Kuasa memanggil. Waktu bersama itu penting, itulah investasi sejati dalam membentuk anak-anak yang saleh, penuh kasih, dan berkarakter,” ujarnya.

    Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI pada Kamis (24/7) memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-6 melalui Seminar Hybrid bertajuk No Stecu-Stecu: Komunikasi Sehat, Cinta Kuat, Keluarga Hangat, di Gedung DPD RI. Acara ini mengangkat pentingnya komunikasi sebagai fondasi keharmonisan dalam keluarga maupun dalam mendukung tugas-tugas organisasi pemerintahan.

    Ketua DWP Setjen DPD RI Nindya M. Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP atas semangat kebersamaan dan peran aktif dalam menyukseskan acara.

    “Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua. Walaupun saya deg-degan, saya jadi semangat karena ibu-ibu hadir di sini. Kami berharap seminar ini dapat memberi ilmu dan inspirasi dari pengalaman Dr. Boyke sebagai pakar yang sangat relevan dengan tema kita,” ujarnya.

    Penasihat DWP Setjen DPD RI Rose Sultan, yang juga istri dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, secara resmi membuka kegiatan ini. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus DWP yang telah menjaga eksistensi dan kontribusi nyata selama enam tahun terakhir.

    “Enam tahun perjalanan DWP DPD RI menunjukkan komitmen kuat dalam memperdayakan perempuan dan mempererat solidaritas sosial. Tema yang kita usung hari ini mengandung pesan penting: komunikasi jujur dan harmonis adalah fondasi keluarga dan masyarakat yang sehat,” ucap Rose Sultan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Setjen DPD RI Olga Olivia Yorrys, Desy Tamsil, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan narasumber utama Dr. Boyke Dian Nugraha dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi secara langsung maupun daring.

    Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DWP Setjen DPD RI dalam membina keharmonisan internal, memperkuat relasi antar-lembaga, serta menunjukkan peran strategis perempuan dalam menopang pembangunan keluarga dan negara.

    Sumber : Antara