Kementrian Lembaga: DPD RI

Ketua MPR lantunkan pantun tentang Danantara dan makan gratis

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melantunkan pantun tentang Danantara dan Makan Gratis di akhir pidatonya saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

“Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebelum kami mengakhiri pidato ini, izinkan kami membacakan tiga buah pantun,” kata Muzani.

Berikut isi pidato yang disampaikan Muzani :

1. Makan gratis untuk para siswa.
Ilmu dan adab dalam membangun bangsa.

Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa.
Untuk menuju Indonesia Raya.

2. Indonesia kaya akan sumber daya.
Astacita untuk Indonesia tercinta,

Danantara optimalkan aset negara,
Menuju masa depan yang cerah dan sejahtera.

3. Koperasi merah putih pondasi ekonomi.
Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki.

Presiden Prabowo adalah pemimpin sejati.

Untuk Indonesia Raya yang Abadi.
Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:30
Prabowo: Transisi kepemimpinan dari Jokowi diakui dunia berjalan baik

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke dirinya berjalan dengan penuh kehormatan dan kedewasaan politik, bahkan diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi itu menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia matang dan kuat.

“Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin, berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia, sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden menekankan bahwa tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti itu.

Berdasarkan pengalamannya ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo menceritakan banyak pemimpin negara sahabat menanyakan transisi kepemimpinan itu kepadanya.

“Banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, ‘How did you do it?’. ‘How did Indonesia manage?’ Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia,” kata Kepala Negara.

Presiden menekankan bahwa demokrasi yang khas dan dianut Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling menjatuhkan, saling memaki, menghujat dan membenci. Demokrasi itulah yang harus dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.

“Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan. Budaya gotong-royong. Budaya ‘Mikul duwur mendem jero’. Budaya saling mengisi. Budaya saling mendukung. Budaya tepo seliro. Budaya menahan diri. Budaya yang iso rumongso. Bukan rumongso iso,” kata Presiden.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:30
DPR RI apresiasi kesigapan Presiden selesaikan berbagai isu strategis

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran, yang dengan sigap menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang merupakan hajat hidup masyarakat.

“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Puan kemudian mengungkapkan persoalan tersebut antara lain pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita.

“Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” ujarnya.

Kedepan, kata Puan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat.

“Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” kata Puan.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, pada Kamis pagi di Ruang Sidang Paripurna telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.

Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 Ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga Negara yang akan disampaikan Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Muzani sambil mengetuk palu sidang.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:29
Video: 299 Hari Jadi Presiden,Prabowo Ungkap Kebocoran Kekayaan Negara

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Pabowo Subianto akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Laporan Kinerja Kementerian Lembaga Pertamanya sebagai Presiden ke-8 RI sekaligus penyerahan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jum’at, 15 Agustus 2025.

Prabowo dalam Pidato Kenegaraanya menyampaikan bawah adanya kekayaan negara yang terus-menerus mengalir ke luar negeri sehingga harus diselamatkan karena jika tidak bisa menjadikan Indonesia negara gagal

Prabowo juga menyoroti adanya distorsi dan penyimpangan dalam ekonomi RI.

Selengkapnya simak dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI, CNBC Indonesia (Jum’at, 15/08/2025)

15/08/2025 11:27
Ketua MPR puji program Prabowo yang menjawab pesan pendiri bangsa

ANTARA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan aksi nyata untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, dengan memusatkan pembangunan pada berbagai sektor. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD RI dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). (Putri Hanifa/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:23
Tak Hadir, Megawati Diwakilkan Puan Maharani Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak hadiri sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8/2025).

Ketidakhadiran Megawati tersebut kemudian diwakilkan oleh anaknya yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang sayangi dan saya cintai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Profesor Doktor Honoris Klausa Hj. Megawati Soekarnoputri atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya,” kata Puan saat menyapa para ketua umum partai politik, dikutip dari Antaranews.

Diketahui, sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI resmi dimulai sekitar pukul 09:00 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Jumat (15/8).

Adapun para tokoh bangsa sebelumnya mulai berdatangan ke gedung pada pukul 07:40 WIB hingga 08:35 WIB.

Sejumlah tokoh yang hadir yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh.

Lalu ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

15/08/2025 11:21
Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan diselewengkan pada awal 2025.

“Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan “bancakan”.

Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:19
Prabowo Klaim Penerima Makan Bergizi Gratis Tembus 20 Juta Jiwa

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 20 juta jiwa.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Gedung MPR RI/DPR RI/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

“Pagi ini saya mendapatkan laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menysusui menerima Makan Bergizi Gratis setiap hari,” katanya.

Prabowo lantas mengucapkan terima kasih kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dan seluruh anggota yang telah bekerja keras sehingga capaian tersebut dimungkinkan.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, capaian itu dicapai tujuh bulan setelah program MBG diluncurkan. Kepala negara bilang Brasil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima MBG setiap hari.

“Kita kadang-kadang harus mengakui bangsa kita punya kemampuan, bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, rantai pasok, pelatihan manajer dan pelaksana,” ujar Prabowo.

“Saya ucapkan terima kasih kepada kepala BGN. Saudara dan anggota telah bekerja dengan baik. Kita kadang yang berbuat baik lupa ucapkan terima kasih, yang salah kita tidak lupa terus diingat,” lanjutnya.

(miq/miq)

[Gambas:Video CNBC]

15/08/2025 11:18
Ketua MPR: Presiden Prabowo telah aktualisasikan demokrasi ekonomi

Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengaktualisasikan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita,” kata Muzani saat memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

Muzani mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang kaya raya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Tekad tersebut, ujar dia, berupaya diaktualisasikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Pasal 33 UUD 1945 membahas mengenai perekonomian nasional.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

15/08/2025 11:16
Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

“Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

“Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

15/08/2025 11:15