Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Prabowo: Satuan TNI ditambah antisipasi kondisi geopolitik tak menentu

    Prabowo: Satuan TNI ditambah antisipasi kondisi geopolitik tak menentu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan penambahan satuan teritorial maupun satuan tempur di institusi TNI diperlukan untuk mengantisipasi kondisi geopolitik yang tidak menentu.

    “Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, Presiden Prabowo membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.

    “Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan,” ucap Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

    Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

    “Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

    “Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

    “Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

    “Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

    Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

    “Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.

  • Prabowo Subianto Pamer Indonesia Berhasil Ekspor Beras dan Jagung Perdana

    Prabowo Subianto Pamer Indonesia Berhasil Ekspor Beras dan Jagung Perdana

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto klaim capaian produksi pangan nasional saat ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam sejarah. Kondisi ini, membuat Indonesia bisa melakukan ekspor beras dan jagung kembali untuk pertama kalinya.

    Prabowo bilang Indonesia saat ini mengalami surplus produksi beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

    “Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung,” ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Prabowo bilang pemerintah saat ini juga sedang bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan lahan sawah baru.

    “Pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua dan beberapa daerah lain,” ucapnya.

    Tak hanya ekstensifikasi lahan pertanian, Prabowo bilang pemerintah juga memberikan sederet stimulus untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Mulai dari memangkas rantai distribusi pupuk, hingga bantuan alat sistem pertanian.

    Bahkan, sambung dia, harga jual gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga diatur dalam harga yang baik sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

    “Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” jelas dia.

    Prabowo juga bilang ini merupakan langkah dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia. Terutama, melindungi dari tindakan penyelewengan hingga penimbunan bahan pangan.

    “Pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu,” katanya.

    “Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang cari keuntungan gilagilaan diatas penderitaan orang kecil,” sambungnya.

  • Ketua DPD awasi kebijakan daerah agar selaras nasional sikapi Pati

    Ketua DPD awasi kebijakan daerah agar selaras nasional sikapi Pati

    Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pihaknya senantiasa mengawasi kebijakan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional menyikapi protes warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, atas kebijakan bupati setempat.

    “Kita sudah banyak melakukan fungsi pengawasan dan akan terus melakukan fungsi pengawasan, termasuk bagaimana memastikan kebijakan di tingkat daerah itu selaras dengan kebijakan nasional yang tidak bertentangan dengan aturan,” kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat.

    Bagi Sultan, penyebab polemik di Pati lebih kepada gaya kepemimpinan kepala daerahnya. Ia menilai Bupati Pati Sudewo kurang memiliki sensitivitas terhadap warganya.

    “Saya melihat itu. Saya tidak mau masuk kepada apa yang dibuat, tapi lebih kepada leadership (kepemimpinan), gaya, itu sangat memengaruhi bagaimana publik itu bisa merespons baik atau tidak,” ucapnya.

    Menurut dia, seorang kepala daerah mesti memiliki gaya kepemimpinan serta komunikasi publik dan komunikasi politik yang baik agar mampu menyampaikan setiap kebijakan daerah sehingga masyarakat dapat menerimanya.

    “Karena apa? Karena slip of tongue, salah omong, tidak sensitif, itu justru meskipun niatnya baik, kalau disampaikan dengan cara-cara yang komunikasinya tidak baik, apalagi pejabat publik yang sangat harus punya tingkat atau daya sensitivitas tinggi,” tuturnya.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengatakan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa. Ia memilih tidak mundur karena merasa dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis.

    “Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo di Pati (13/8).

    Namun begitu, ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

    Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Sudewo, menyusul aksi unjuk rasa warga terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    Adapun ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) menggelar unjuk rasa di alun-alun kota. Massa aksi meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Presiden memahami betul posisi RI di perekonomian global

    Pengamat: Presiden memahami betul posisi RI di perekonomian global

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memahami betul posisi Indonesia dalam kancah internasional, termasuk perekonomian global terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen.

    “Jadi dia paham betul bahwa posisi Indonesia itu adalah posisi yang benar dalam konteks persaingan ekonomi global yang sekarang ada,” ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, Prabowo memahami betul politik luar negeri bebas aktif di pentas internasional, termasuk perekonomian global.

    “Artinya kita bebas aktif, walaupun Indonesia masuk BRICS, tapi kita tetap saja bebas aktif. Perundingan (tarif resiprokal) dengan Amerika Serikat juga dalam konteks bebas aktif,” katanya.

    Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo memang sangat memahami betul posisi dan peranan Indonesia dalam perekonomian global.

    Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh di atas 5 persen di tengah situasi perang dagang dan konflik politik ekonomi global.

    “Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat saat-saat yang akan mendatang,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen di Jakarta.

    Selain itu, lanjutnya, di tengah dunia yang pernah penuh gonjang ganjing, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun lalu, dan telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berakhir, serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Presiden: Koperasi merah putih dan Danantara ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kehadiran koperasi desa/kelurahan merah putih dan Danantara dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

    “Untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di kota-kota, kami dirikan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan tingkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Koperasi desa/kelurahan merah putih, lanjutnya, juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita, dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi sesuai harga jual.

    Presiden melanjutkan pemerintah juga membentuk Danantara dalam rangka mempercepat investasi di sektor hilirisasi sumber daya alam (SDA).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Menurut dia, Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS.

    Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi.

    “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” katanya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Atasi Kekurangan Dokter, Prabowo Bakal Buka 148 Prodi di 57 FK Tahun Ini

    Atasi Kekurangan Dokter, Prabowo Bakal Buka 148 Prodi di 57 FK Tahun Ini

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan janji kampanyenya yang semula meyakini mampu mendirikan 300 fakultas kedokteran di masa jabatannya. Gagasan ini berangkat dari laporan kekurangan dokter dan dokter spesialis.

    Prabowo merinci sedikitnya 148 program studi di 57 fakultas kedokteran akan dibuka di seluruh Indonesia. Terbagi menjadi:

    125 prodi dokter spesialis23 prodi dokter sub spesialis25 prodi umum dan prodi gigi

    “Tahun ini kita akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi,” sebutnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Komplesks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Memperbanyak pembukaan prodi disebutnya mampu meningkatkan jumlah dan kuota mahasiswa kedokteran. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka beasiswa.

    “Serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa.”

    “Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

    Pembukaan 148 prodi di 57 fakultas kedokteran berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

    (naf/kna)

  • Menkum sebut pidato kenegaraan Presiden harapan seluruh masyarakat

    Menkum sebut pidato kenegaraan Presiden harapan seluruh masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Apa yang disampaikan beliau sesuai dengan Astacita Bapak Presiden, di mana beliau menyadari bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat,” ucap Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Lantaran kedaulatan ada di tangan rakyat dan Presiden didaulat untuk menjadi nakhoda RI saat ini, kata dia, maka Presiden tahu apa yang harus dan wajib untuk dilakukan dari setiap tahapan selama 5 tahun memimpin Indonesia.

    Untuk itu pada tahun pertama Presiden menjabat, Menkum menuturkan telah dicanangkan berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, maupun program strategis lainnya.

    Berbagai program tersebut, kata dia, merupakan sebuah pengejawantahan dalam rangka melakukan distribusi ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan masyarakat bawah.

    “Karena itu sekali lagi ini merupakan investasi luar biasa yang harusnya dilakukan jauh hari sebelumnya,” tuturnya.

    Dengan demikian, Supratman berpendapat Presiden tidak memandang hal itu sebagai suatu masalah dan terus berusaha mengeksekusi dengan baik agar semua kebutuhan dasar rakyat bisa terpenuhi.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY: Indonesia berdaulat dan mandiri jadi pesan kuat Presiden

    Menko AHY: Indonesia berdaulat dan mandiri jadi pesan kuat Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri merupakan pesan kuat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia harus semakin berdaulat dan mandiri, melalui berbagai program diantaranya swasembada pangan hingga ketahanan energi.

    “Kita kembali menyatukan segala energi bangsa ini di usia ke 80 tahun. Indonesia harus semakin berdaulat semakin mandiri, tentunya semakin bisa menghadirkan kemajuan dan kesiapan siaga untuk rakyat. Ini menjadi pesan kuat dari bapak presiden tadi,” ujar Menko AHY saat ditemui di sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, semua elemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sangat mendasar bagi perekonomian nasional, yang harus memiliki daya saing dan kekayaan alam yang harus dikelola sebaik mungkin bagi kepentingan rakyat.

    “Sampai dengan hubungan internasional, diplomasi pertahanan juga semakin kuat, karena dunia kita sedang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, artinya bangsa Indonesia juga harus menunjukkan bukan hanya jati dirinya sebagai bangsa mandiri tapi juga memiliki peran strategis di dunia internasional dan banyak lagi aspek yang lain,” ujar Menko AHY.

    Menurutnya, semua program prioritas nasional (PSN) saat ini dijalankan di waktu yang tepat yaitu momentum 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045.

    “Hari ini kita semua harus bekerja sama seluruh elemen bangsa, termasuk melalui agenda prioritas dan program-program yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menko AHY.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” pada 17 Agustus 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

    Prabowo Pamer Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Investasi Rp942 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membanggakan capaian perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian global.

    Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi semester pertama 2025 mencapai 5,12%.

    “Dalam 299 hari ini, Alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi, secara global, perang dagang, perang tarif. Ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pencapaian tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

    Menurut Prabowo, selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% belum tercermin dalam kesejahteraan nyata rakyat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan, mulai dari anak-anak yang kekurangan gizi, petani dan nelayan yang sulit menjual hasil panen, hingga keluarga yang kesulitan berobat karena keterbatasan biaya atau fasilitas kesehatan.

    “Konsistensi menjalankan UUD akan menghindarkan distorsi ekonomi yang membuat hanya segelintir orang menikmati kemajuan,” tegasnya.

    Selain pertumbuhan ekonomi yang solid, Prabowo juga memaparkan capaian investasi. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6% dibanding tahun lalu. Angka tersebut bahkan sudah memenuhi target APBN 2025 sebelum tahun berjalan berakhir.

    Capaian investasi tersebut, kata Prabowo, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Prabowo menegaskan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa perekonomian nasional mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah gejolak global, asalkan prinsip-prinsip konstitusi dijalankan secara konsisten.

    “Telah berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja Indonesia,” pungkas Prabowo.