Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo apresiasi MK hasilkan putusan jadi tonggak penguatan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menghasilkan berbagai putusan penting dan menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

    “(MK telah) menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo mengatakan sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menangani ratusan perkara yang mencakup pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, serta perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

    Kepala Negara menilai penanganan perkara yang dilakukan MK telah melalui proses persidangan yang efektif dan tepat waktu.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPD RI siap bantu Presiden awasi jenderal di balik tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan bahwa DPD melalui fungsi pengawasan yang dimiliki siap membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi jika memang ada jenderal TNI atau Polri berada di balik praktik tambang ilegal.

    “Tentu kita melalui perangkat kita yang ada, kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden tadi, ya,” kata Sultan menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia sependapat dengan Presiden Prabowo agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dikelola sesuai dengan aturan, undang-undang, maupun regulasi yang ada.

    Oleh sebab itu, Sultan mengatakan DPD RI ikut mengawasi pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

    “Bentuk pengawasan kita banyak, ya. Pengawasan kita, kita bisa turun ke daerah, memastikan bahwa semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi kerja-kerja penyelenggara negara, termasuk di dalamnya institusi, kita awasi dengan baik agar sesuai dengan tugas dan fungsinya,” katanya.

    Sultan menyebut pidato Presiden Prabowo yang menyinggung soal “orang-orang kuat” di balik tambang ilegal merupakan sesuatu hal yang baik. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Kepala Negara.

    “Tentu itu sangat baik dan Presiden itu me-mention (menyebut) ini juga bukan pertama kali. Memang di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau juga sangat concern (perhatian) terhadap bagaimana upaya memastikan SDA kita dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau juga harus dijauhi,” katanya.

    Pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat pagi, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal tambang ilegal dan akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Presiden mengaku telah mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp300 triliun.

    “Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini, demi rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraannya.

    Kepala Negara memperingatkan semua pihak yang terlibat akan ditindak, termasuk “orang-orang kuat” hingga jenderal.

    “Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun. Apakah jenderal dari TNI, atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucap Presiden.

    Peringatan itu juga disampaikan Prabowo kepada partai politik, termasuk Partai Gerindra yang ia pimpin.

    “Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama). Anda laporan saja karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan koreksi dan kritik dari berbagai pihak, meskipun kritik tersebut kadang terasa menyesakkan.

    “Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang kritik itu menyesakkan juga ya. Tapi, tidak ada masalah, jangan berhenti kritik,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan penerapan demokrasi sesuai budaya bangsa, serta ekonomi yang berlandaskan rancang bangun para pendiri negara untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera.

    Presiden mengatakan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan negara merdeka. Apabila rakyat tidak sejahtera maka tujuan kemerdekaan belum tercapai.

    Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua pihak untuk bekerja sama, meskipun terdapat perbedaan pandangan demi mencapai tujuan bersama.

    “Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa pihak di luar pemerintahan memiliki peran penting melalui pengawasan, koreksi, dan kritik.

    Kepala Negara mengakui kritik kadang menyesakkan, namun tetap dibutuhkan dan tidak boleh dihentikan.

    Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga meminta pihak-pihak yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tetap berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan.

    “Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” kata Presiden.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW

    Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenkop kaji peran Kopdes Merah Putih bangun PLTS 100 GW
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya tengah mengkaji peran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

    “Itu sedang digodok. Nanti kalau sudah waktunya akan dibicarakan,” ujar Budi Arie saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan, pembangunan PLTS 100 GW merupakan hal yang penting untuk ketahanan energi tanah air.

    Maka dari itu, dirinya berharap hal ini bisa membantu Kopdes Merah Putih dalam memanfaatkan energi baru terbarukan sekaligus berkontribusi dalam ketahanan energi nasional.

    “Diharapkan desa kan jadi pusat ketahanan energi, terutama renewable energy. Terutama energi matahari atau solar panel,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    “Ini akan mendorong untuk bagaimana ketersediaan listrik bagi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Bahlil.

    Bahlil mengatakan, PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional, dengan kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Sumber : Antara

  • Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tegaskan Indonesia tetap jadi negara non blok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara non blok, sebagaimana yang telah sering dirinya sampaikan di berbagai forum luar negeri.

    “Kami tetap dalam garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini kami sampaikan di mana-mana, bebas aktif, kita ingin damai dengan semua orang,” kata Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Presiden menegaskan bahwa perang bersifat disruptif dan Indonesia tidak ingin terlibat dengan perang mana pun, serta berupaya menghindari perang.

    “Kita tidak mau perang. Kita harus hindari perang karena itu politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Kepala Negara turut menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh forum kerja sama ekonomi dan geopolitik BRICS pada 6 Januari 2025 lalu. Menurutnya, keanggotaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatan bangsa di panggung dunia.

    “Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS,” ujar Prabowo.

    Setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menjadikan Indonesia sebagai negara kandidat aksesi pertama dari Asia Tenggara.

    Presiden ke delapan Indonesia itu juga menyoroti komitmen Indonesia untuk menyelesaikan semua masalah, terutama dengan negara-negara tetangga.

    Ia menyoroti upaya dari sejumlah pihak untuk membenturkan Indonesia dengan Malaysia sebagai salah satu upaya menjalankan politik devide at impera atau upaya menguasai suatu kelompok dengan cara memecah belah. Namun, Prabowo kembali menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak mau diadu domba.

    “Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia, kita satu rumpun. Tapi selalu politik devide at impera itu selalu ada. Janganlah kita naif janganlah kita terus-menerus mau diadu domba,” ujar Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 serta Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Belum Tercermin di Kehidupan Rakyat

    Prabowo Akui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi tapi Belum Tercermin di Kehidupan Rakyat

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang tinggi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan.

    Ia menilai, persoalan ini muncul akibat ketidakkonsistenan dalam penerapan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian menciptakan distorsi ekonomi serta ketidakmerataan hasil pembangunan.

    “Ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja,” tuturnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

    Prabowo menambahkan, meskipun dalam tujuh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata mencapai sekitar 5 persen, capaian ini belum cukup berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    “Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panennya, rakyat belum memiliki rumah layak huni, guru belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau ketiadaan fasilitas kesehatan di daerahnya,” tambahnya.

    Meski begitu, Prabowo tetap menyuarakan optimisme terhadap kinerja pemerintahannya dalam 299 hari terakhir.

    Ia menyebut bahwa upaya menjalankan UUD secara konsisten mulai menunjukkan hasil yang positif, walaupun harus menghadapi tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan ketegangan ekonomi dunia.

    “Di tengah konflik politik, konflik ekonomi yang terjadi di dunia, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen, tumbuh dalam 5,12 persen, dan para pakar yakin ini akan semakin meningkat di saat-saat yang akan mendatang,” tegasnya.

  • Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Belanja modal Danantara capai Rp179,05 triliun per semester I 2025

    Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi

    Jakarta (ANTARA) – Realisasi pengeluaran modal atau belanja modal (capital expenditure/capex) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia mencapai Rp179,05 triliun pada semester I 2025, seperti yang tertera dalam pemaparan Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

    Meskipun begitu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kinerja lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) milik pemerintah Indonesia tersebut dapat meningkat pada semester II 2025 hingga tahun mendatang.

    “Pak Presiden (Prabowo Subianto) tadi berharap bahwa Danantara di semester II dan di tahun depan akan lebih terakselerasi,” ucap Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

    Selain realisasi capex Danantara, ia mengatakan bahwa realisasi serapan APBN 2026 juga diharapkan dapat dipercepat sejak awal tahun agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

    “Nah kemudian harapan berikut tentu APBN (2026) bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan (APBN) tahun 2025 hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar,” ujarnya.

    Airlangga menyampaikan realisasi capex Danantara dan belanja APBN 2026 tersebut akan diarahkan untuk mengakselerasi berbagai program unggulan (quick win) Asta Cita.

    Ia mengatakan program-program tersebut termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), perluasan akses dan peningkatan fasilitas pendidikan, cek kesehatan gratis, serta industrialisasi dan hilirisasi.

    Selain itu, pemerintah juga menjalankan program ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kooperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat, bahwa kehadiran Danantara Indonesia dapat menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan Danantara Indonesia mengelola aset sejumlah lebih dari 1 triliun dolar AS (Rp16,16 kuadriliun, kurs 1 dolar AS = Rp16.162).

    “Untuk mempercepat investasi di hilirisasi SDA dan berbagai bidang strategis, untuk buka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk Danantara,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti upaya Indonesia dalam mendukung solusi dua negara bagi Palestina seiring perang genosida oleh Israel yang terus berlanjut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pertamanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Gaza untuk mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan yang sering kali dibatasi oleh Israel.

    “Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” ucapnya.

    Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton logistik untuk masyarakat Palestina yang akan disalurkan melalui airdrop atau diterjunkan langsung dari pesawat Hercules, bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania dan Mesir.

    Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/8), menjelaskan bahwa sebanyak 80 ton bantuan akan disalurkan kepada masyarakat Palestina, tepat pada 17 Agustus 2025, sebagai simbolis HUT ke-80 RI. Selanjutnya, secara bertahap bantuan akan disalurkan hingga mencapai total 800 ton.

    Pengiriman bantuan dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo, dan presiden terlibat langsung dalam melakukan lobi agar dapat memasukkan bantuan ke Palestina.

    “Masuk ke wilayah Palestina sangat sulit. Tapi, atas perintah dan fasilitasi Bapak Presiden, bantuan ini bisa disalurkan,” kata Noor.

    Noor juga menyebutkan TNI Angkatan Udara juga telah memiliki rencana khusus, sehingga penyaluran bantuan melalui airdrop yang sempat diragukan oleh banyak pihak, bukan menjadi sebuah masalah.

    Adapun bantuan kemanusiaan tersebut, terdiri atas mi instan, keju, tuna, biskuit, jus instan, mentega, serta makanan kaleng, dan saus tomat.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peraturan terkait kredit usaha rakyat (KUR) perumahan akan disampaikan kepada publik pada bulan ini.

    Kementerian PKP akan menyampaikan kepada publik terkait dengan peraturan, syarat, bunga, hingga tenor dari program KUR Perumahan.

    “Kita akan bikin konferensi pers lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga. Tunggu saja waktunya tidak lama lagi. Pasti bulan ini, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Menteri Ara saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana senilai Rp130 triliun untuk program KUR perumahan, yang mana telah disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum pernah ada di Indonesia KUR Perumahan, baru sekarang,” ujar Menteri Ara.

    Ia menegaskan program prioritas Kementerian PKP adalah rumah subsidi yang dibiayai melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang targetnya telah dinaikkan dari sebelumnya 220.000 rumah FLPP menjadi sebanyak 350.000 rumah FLPP.

    “Yang pertama itu memang untuk menghadapi backlog adalah rumah subsidi melalui FLPP. Makanya, masuk dalam program dan tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000,” ujar Menteri Ara.

    Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait KUR Perumahan sudah selesai dan siap untuk disinkronkan dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

    Kemudian, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

    “KUR perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini,” ujar Menteri Ara,

    Pada Jumat ini, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Ketua DPD dukung komitmen Presiden Prabowo dari pidato kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

    “DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” kata Sultan di sela-sela Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo juga konsisten dalam program Astacita untuk Indonesia Emas 2045.

    Terkait kedaulatan pangan, dia menegaskan DPD RI akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah. Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga.

    “DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” kata dia.

    Menanggapi penertiban perkebunan kelapa sawit dan penguasaan kembali lahan bermasalah, dia meminta agar proses penertiban dijalankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta petani kecil.

    “Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” katanya.

    Soal tambang ilegal, dia menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tambang-tambang yang melanggar aturan.

    Menurutnya, DPD RI akan mendorong pemetaan bersama dan percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta memastikan pemulihan lingkungan pasca-penertiban.

    “Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan, daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” kata dia

    Terkait pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk upaya penyelamatan belanja negara, menurut dia, DPD mendukung langkah-langkah transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.

    “DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” katanya.

    Dia juga menyampaikan dukungan DPD terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang akan membuka lapangan kerja di daerah melalui inisiatif seperti Danantara.

    “Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujarnya.

    Selain itu, Sultan memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di sejumlah kabupaten.

    DPD RI, kata dia, akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas.

    Untuk itu, dia menegaskan bahwa DPD RI siap bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.

    “Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.