Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,4% 2026, BI Ramal Hanya 5,3%

    Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,4% 2026, BI Ramal Hanya 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan mencapai 5,3% (year on year/YoY), sedikit lebih rendah dari target pemerintah yakni 5,4%. 

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sebesar kisaran 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Tapi kecenderungannya akan ke 5,3% dengan arah penurunan suku bunga kami dan dengan kebijakan-kebijakan fiskal yang disampaikan Bu Menteri Keuangan,” jelasnya pada rapat bersama dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

    Namun demikian, Gubernur BI dua periode itu menyatakan optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,4% (YoY), sebagaimana tertuang pada RAPBN 2026. 

    Adapun, pada tahun ini, bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% (YoY). Perkiraan itu sejalan dengan capaian pada kuartal II/2025 sebesar 5,12% (YoY), yang melebihi ekspektasi para ekonom dan menuai sorotan. 

    Pada tahun depan, terang Perry, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal didukung oleh kinerja ekspor dan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi maupun jasa.

    “Juga industri makan minum maupun juga sektor-sektor lain dengan semuanya yang meningkatkan kegiatan ekonomi kita,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yoy pada RAPBN 2026. Asumsi dasar makro tahun depan itu juga telah disepakati dengan Komisi XI DPR bulan lalu. 

    Sementara itu, tahun ini pemerintah menargetkan perekonomian tumbuh 5,2% yoy.

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • BEM SI minta masyarakat tidak mudah terprovokasi berbuat anarkis

    BEM SI minta masyarakat tidak mudah terprovokasi berbuat anarkis

    Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Muzammil Ihsan meminta masyarakat tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis saat menggelar aksi.

    “Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi,” kata Muzammil dalam siaran resmi yang diterima Antara, Senin.

    Menurut Muzammil, demonstrasi adalah hak masyarakat untuk mengampaikan aspirasi yang dilindungi undang-undang.

    Hak ini seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan lain yang justru akan merugikan sesama masyarakat, salah satunya seperti pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan.

    “Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri,” jelas dia.

    Muzammil menjelaskan, seluruh mahasiswa yang berada di naungan BEM SI tetap pada sikap menuntut beberapa hal kepada pemerintah.

    Beberapa hal tersebut diantaranya pengesahan UU Perampasan Aset, pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga pemangkasan anggaran untuk anggota DPR.

    “Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat,” kata dia.

    Dia berharap masyarakat dapat tetap menggelar aksi demonstrasi dengan kondusif dan menyuarakan ragam tuntutan itu.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

    “Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya, Minggu (31/8).

    Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

    “Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

    Kepala Negara menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

    “Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Gibran dan Driver Ojol Duduk Bersama di Istana Wapres

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada hari Minggu (31/8) siang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring di Indonesia, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

    Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol di sebuah meja bundar.

    Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu. Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.

    Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan oleh salah satu pengemudi ojol.

    Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

    Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

    Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

    “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Tonton juga video “Poin-poin Pernyataan Prabowo: Cabut Tunjangan DPR-Gejala Makar” di sini:

    (fyk/fyk)

  • Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang

    Kapolda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri mengimbau seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk tetap tenang di tengah situasi adanya unjuk rasa yang berlangsung sepekan terakhir.

    “Kepada seluruh masyarakat kami mengimbau agar tetap tenang, tidak perlu khawatir. Kami hadir di lapangan, kami ada di tengah masyarakat dan kami siap berikan perlindungan serta rasa aman,” kata Asep pada apel personel di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

    Dalam apel malam tersebut, Asep juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi kondusif.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif, salah satunya dengan segera melaporkan jika ada potensi gangguan kamtibmas kepada Babin atau ke kapolsek atau ke kapolres setempat,” kata dia.

    Pada hari ini, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar untuk mengamankan Jakarta di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi dalam satu pekan terakhir.

    Patroli ini melibatkan 324 personel yang nantinya dibagi ke tiga wilayah sasaran. Tiga wilayah sasaran patroli. Kelompok pertama bergerak ke arah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

    Untuk kelompok kedua, bergerak ke arah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan serta kelompok ketiga menyasar Jakarta Selatan hingga Depok. Patroli skala besar ini dilakukan Polda Metro Jaya di 13 wilayah hukum.

    “Jajaran Polda Metro Jaya tadi siang sudah melaksanakan kegiatan patroli dan malam ini akan melaksanakan kegiatan kembali,” kata Asep.

    Apabila ditemukan tindakan anarkis, pihaknya akan menindak tegas, namun terukur. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Tadi siang Bapak Presiden sudah menginstruksikan bahwa untuk TNI dan Polri agar melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku anarkis yang merusak fasilitas umum,” katanya.

    Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seluruh lokasi unjuk rasa di Jakarta telah dibersihkan

    Seluruh lokasi unjuk rasa di Jakarta telah dibersihkan

    Jakarta (ANTARA) – Seluruh lokasi yang terdampak unjuk rasa di DKI Jakarta telah dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang mengerahkan sebanyak 1.325 personel.

    “Seluruh lokasi sudah kita bersihkan secara tuntas. Meski demikian, petugas kami masih tetap siaga untuk mengantisipasi adanya sampah susulan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu.

    Dalam operasi pembersihan tersebut, DLH DKI Jakarta mengerahkan 1.325 personel, lebih banyak dari rencana awal 1.150 petugas. Mereka didukung dengan 51 unit penyapu jalan (road sweeper), 70 truk sampah dan 49 mobil lintas pengangkut sampah.

    Pembersihan dilakukan secara menyeluruh di lima wilayah administrasi Jakarta dengan fokus pada lokasi dan jalan protokol yang menjadi pusat demonstrasi.

    Pemusatan penanganan dilakukan di Jakarta Pusat dengan pengerahan sebanyak 300 petugas dari Suku Dinas LH dan Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPSBA).

    Personel sebanyak itu membersihkan kawasan strategis seperti sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI, Istana Merdeka, Monas, Bundaran HI, Jalan MH Thamrin hingga Lapangan Banteng. Pembersihan di area ini tuntas pada Minggu sore.

    Untuk wilayah Jakarta Utara sekitar 275 petugas menangani sampah di Jembatan Tiga, Jalan Yos Sudarso dan Pegangsaan Dua. Sementara itu, 200 petugas ditugaskan untuk membersihkan lokasi di Slipi, Jakarta Barat.

    Di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga kerahkan kekuatan tambahan. Sebanyak 250 petugas membersihkan jalan protokol seperti Sudirman, Semanggi dan Kuningan di Jakarta Selatan.

    Sedangkan di Jakarta Timur, 300 petugas difokuskan di Jalan Proklamasi, Jalan Raya Bogor hingga Mampang Prapatan.

    Untuk pembersihan yang memerlukan alat berat, DLH menyiapkan operasi lanjutan menggunakan “crane” di Halte TransJakarta Senen dan Polda Metro Jaya yang rencananya akan dikerjakan oleh UPSBA pada malam hari.

    Dengan tambahan armada dan personel, seluruh area yang terdampak unjuk rasa bisa segera normal kembali. “Kami pastikan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa mulai esok hari,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hingga Minggu malam, lalu lintas depan DPR masih ditutup

    Hingga Minggu malam, lalu lintas depan DPR masih ditutup

    Jakarta (ANTARA) – Akses lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, hingga Minggu malam masih ditutup, meski tidak terlihat ada aktivitas massa di lokasi tersebut.

    Penutupan dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi serta di Jalan Gerbang Pemuda menuju Slipi.

    Setidaknya ada delapan personel Kepolisian berjaga di pertigaan menuju Jalan Gatot Subroto, tepat di bawah jembatan layang (flyover) Gerbang Pemuda sejak pukul 18.00 WIB.

    Jalan ditutup menggunakan sepeda motor dinas yang diparkir melintang di tengah jalur sehingga pengendara dialihkan ke ruas jalan lain.

    Beberapa pengendara sempat mengarah ke jalan tersebut, namun diimbau oleh personel Kepolisian untuk melewati Jalan Gerbang Pemuda di depan pintu 10 Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

    Tak hanya pengendara, awak media yang ingin melintasi Jalan Gatot Subroto untuk memantau situasi terkini di depan Gedung Parlemen juga tidak diperkenankan mendekat maupun melintasi blokade tersebut.

    Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Pemuda Indonesia Center kutuk kericuhan yang timbulkan kerusakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemuda Indonesia Center (PIC) mengutuk keras kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Jakarta yang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran kendaraan dan penjarahan.

    “Kami dari Pemuda Indonesia Center mengutuk keras dengan adanya sejumlah aksi perusakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahkan sampai ada penjarahan. Aksi ini jelas sudah keluar dari koridor,” kata Ketua Umum Pemuda Indonesia Center Ahmad Rifaldi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, aksi yang seharusnya bertujuan menolak kenaikan gaji anggota DPR, namun malah meluas dengan penyerangan sejumlah kantor polisi yang terjadi pada Jumat (29/8) malam.

    “Ini sudah jelas aksi yang sudah tidak terarah. Kami duga aksi ini ditunggangi oleh sejumlah oknum massa yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin membuat kericuhan, terutama di wilayah Jakarta,” kata Rifaldi.

    Terkait dengan insiden itu, kata dia, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menindak tegas para pelaku yang membuat anarkis yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

    Sebelumnya, terjadi sejumlah unjuk rasa di Jakarta, termasuk di depan Gerbang Utama DPR/MPR/DPD RI.

    Namun pada Kamis (28/8) malam, Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di tengah kericuhan antara demonstran dan petugas Kepolisian di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat.

    Kericuhan di Pejompongan tersebut terjadi setelah berbagai elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipukul mundur oleh polisi.

    Kericuhan pun terus meluas dan terjadi hingga Minggu dini hari di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Mako Brimob Kwitang (Senen) hingga Tanjung Priok.

    Selain itu, rumah milik sejumlah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya serta rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dijarah oleh massa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Kumpulkan Ketua Partai, Presiden: Pimpinan DPR Sepakat Cabut Tunjangan dan Moratorium Kunjungan ke LN

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, pimpinan DPR telah sepakat akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam konferensi pers bersama para Ketua Partai Politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Dalam konferensi pers itu hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

    Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

    Dia juga memastikan, segala aspirasi dan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi beberapa waktu belakangan ini didengar oleh pemerintah serta DPR RI.

    “Para pimpinan DPR dan para Ketua Umum partai telah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo. [hen/aje]

  • Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker

    Prabowo dan parpol sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pernyataan bersama ketua umum partai politik di parlemen, bersepakat menghapus besaran tunjangan anggota DPR RI serta menerapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Hal itu disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, sebagai respons atas aspirasi publik terkait dinamika demonstrasi di berbagai daerah.

    “Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Dalam pernyataan resminya, Presiden menegaskan bahwa DPR RI akan segera membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat.

    “Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

    Kepala Negara menambahkan, usulan lain dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR RI.

    “Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo didampingi oleh delapan ketua umum parpol di DPR, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

    Selain itu juga hadir, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.