Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD RI

  • Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Menjaga Kelas Menengah dalam Perlindungan Negara

    Jakarta –

    Kelas menengah Indonesia tengah berada dalam posisi rentan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah mereka menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk pada 2019, menurun menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024. Penurunan sekitar 9,5 juta orang ini menandakan tekanan ekonomi yang nyata: kenaikan biaya hidup dan fluktuasi daya beli membuat kelompok ini sulit mempertahankan posisi ekonominya. Padahal, mereka menopang hampir 40% dari total konsumsi nasional. Hilangnya daya beli mereka senilai triliunan rupiah setiap tahun memperlambat roda konsumsi dan berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi.

    Secara historis, kelas menengah bawah telah memperoleh manfaat dari berbagai bentuk subsidi, meskipun secara formal tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial. Subsidi ini mencakup energi, seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram, serta sektor pendidikan dan kesehatan.

    Namun, mekanisme penyalurannya bersifat tidak langsung dan menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah, sehingga sebagian besar manfaat sering kali “bocor” ke kelompok berpenghasilan lebih tinggi. Akibatnya, kelompok yang paling rentan, termasuk sebagian kelas menengah bawah, sering kali tidak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga efektivitas intervensi kebijakan dalam mencapai target distribusi kesejahteraan menjadi terbatas.

    Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto patut di cermati secara seksama. Ia tidak sekadar mempertahankan subsidi yang penting bagi kesejahteraan rakyat, tetapi juga mulai mengarahkan belanja negara agar manfaatnya lebih langsung dan terukur.

    Dalam RAPBN 2026, alokasi untuk belanja sosial dan pemberdayaan ekonomi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan mekanisme yang diperketat agar tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah.

    Selama ini, penyaluran melalui pemerintah daerah sering menghadapi birokrasi panjang dan kompleks, sehingga efektivitas anggaran kerap tergerus. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas program nasional juga mengurangi dampak langsung bagi masyarakat.

    Menyadari hal ini, Presiden Prabowo mengarahkan lebih banyak program melalui Kementerian/Lembaga, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk berkolaborasi secara intens dengan K/L terkait agar program tepat sasaran di masing-masing wilayah.
    Unsur ketepatan sasaran menjadi sorotan utama Presiden.

    Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Rapat Paripurna DPR-DPD RI, Presiden menegaskan kembali komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secepat mungkin, dengan prinsip yang berulang-ulang ia tekankan: “Tepat Sasaran!”. Sebagai langkah strategis, ia meluncurkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah institusi data khusus yang dirancang untuk memastikan seluruh bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan dapat sampai kepada kelompok miskin dan rentan secara cepat, efisien, dan dengan akurasi tinggi.

    Dengan mekanisme ini, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya lebih efektif, tetapi juga mampu menjawab masalah klasik distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama keberhasilan program sosial.

    Dengan pola baru ini, rakyat di daerah akan lebih cepat merasakan manfaatnya. Apalagi, pemerintah juga memperkuat DTSEN (Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional) untuk memastikan bahwa sasaran penerima di seluruh pelosok, termasuk kelas menengah di daerah, lebih tepat dan akurat.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelas menengah secara eksplisit masuk dalam skema bantuan sosial. Diskon tarif listrik yang biasanya hanya berlaku untuk pelanggan PLN 450-1.300 VA, sejak awal 2025 diperluas hingga 2.200 VA. Dampaknya besar: sekitar 85% rumah tangga tercakup, termasuk keluarga kelas menengah di perkotaan maupun daerah.

    Langkah ini, menurut Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf, adalah tonggak penting. Pemerintah mengakui bahwa tekanan ekonomi tidak hanya dirasakan rakyat miskin, tetapi juga kelas menengah. Konteksnya pun sejalan dengan praktik global, di mana banyak negara menempatkan middle class sebagai sasaran perlindungan agar konsumsi tetap hidup dan stabilitas ekonomi terjaga.

    Dampak dari perubahan pola distribusi anggaran ini akan terasa paling nyata di daerah. Selama ini, masyarakat desa maupun kota kecil kerap hanya menerima “sisa” manfaat dari program pemerintah pusat, sehingga tujuan pembangunan tidak tersalurkan secara merata. Dengan mekanisme baru, alokasi anggaran dari pusat diharapkan sampai ke tangan rakyat lebih bersih, lebih cepat, dan tanpa banyak tergerus birokrasi di jalan.

    Bagi kelas menengah bawah di daerah, langkah ini memiliki arti strategis. Kelompok ini sering tidak tergolong miskin sehingga jarang tersentuh bantuan sosial, tetapi pada saat yang sama daya belinya juga mudah terguncang akibat kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, atau cicilan rumah. Dengan subsidi dan bantuan langsung yang lebih tepat sasaran, konsumsi di pasar lokal tetap hidup, UMKM dapat bertahan, dan stabilitas ekonomi daerah terjaga. Ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar angka di RAPBN, tetapi instrumen nyata untuk menjaga keseimbangan sosial-ekonomi.

    Meski demikian, beberapa catatan penting patut diperhatikan. Pertama, subsidi tetap krusial, namun harus diarahkan secara tepat agar tidak “bocor” ke kelompok yang tidak membutuhkan. Reformasi pola subsidi bukan sekadar pilihan, melainkan langkah mutlak untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.

    Kedua, bantuan sosial hanyalah bantalan jangka pendek; untuk keberlanjutan, kelas menengah bawah memerlukan pekerjaan yang stabil, akses rumah yang terjangkau, serta biaya pendidikan dan layanan kesehatan yang terkendali. Ketiga, distribusi anggaran harus transparan dan akuntabel; pemindahan jalur ke Kementerian/Lembaga tidak boleh menciptakan birokrasi baru yang sama tidak efisiennya, karena tujuan utama tetap memastikan setiap rupiah belanja sosial sampai kepada mereka yang membutuhkan.

    Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka, tetapi soal kemampuan masyarakat untuk merasa aman dan sejahtera.

    Kelas menengah bawah bukan hanya pembayar pajak, tetapi juga motor konsumsi yang menopang pasar lokal dan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga daya beli mereka berarti menjaga fondasi sosial dan ekonomi bangsa, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk menghadirkan pemerintahan yang adil dan berkelanjutan.

    Inilah esensi pembangunan ekonomi sejati: menempatkan manusia sebagai pusat, bukan sekadar angka statistik. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan semata, tetapi dari sejauh mana rakyat, khususnya kelas menengah bawah, merasakan aman, sejahtera, dan memiliki masa depan yang jelas.

    Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti)

    (yld/yld)

  • Airlangga Klaim Deregulasi Industri di Jawa Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja

    Airlangga Klaim Deregulasi Industri di Jawa Bisa Serap 100.000 Tenaga Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim deregulasi kebijakan untuk industri bisa menambah penciptaan lapangan kerja di tengah upaya pemerintah mencegah PHK massal. 

    Hal itu disampaikan Airlangga saat merespons pertanyaan wartawan terkait dengan tuntutan masyarakat atas kondisi perekonomian belakangan ini, Kamis (4/9/2025). 

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk mencegah PHK massal, yang notabene menjadi salah satu tuntutan dan keresahan masyarakat belakangan ini.

    Sejalan dengan itu, pemerintah pun mendorong upaya deregulasi kebijakan di tingkat industri yang diperkirakan bisa meningkatkan penciptaan lapangan kerja. 

    “Itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Ini sedang kita siapkan,” paparnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025). 

    Secara umum, Airlangga mengatakan bahwa perekonomian secara makro menunjukkan indikator yang baik. 

    Sementara itu, secara mikro perekonomian sempat terdampak sedikit akibat eskalasi unjuk rasa. Hal itu terlihat dari pasar saham yang melemah pada awal pekan ini, namun kini telah mengalami rebound. 

    Nilai tukar rupiah, lanjutnya, juga masih menguat di level Rp16.400 setelah sebelumnya sempat melemah di hadapan dolar AS. 

    “Senin [IHSG] turun sekitar 1,2%, tapi Selasa, Rabu relatif normal ya kemudian juga rupiah juga terjaga. Jadi hal itu menunjukan resiliensi ekonomi secara nasional,” terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu. 

    Sebelum itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. 

    Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemarin, Senin (1/9/2025). Dia mengatakan hari ini sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS. 

    “Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025). 

  • Ojol Tercekik Diskon Aplikator, Senator Lia Singgung Omnibus Law dan Minta Komdigi Tegas

    Ojol Tercekik Diskon Aplikator, Senator Lia Singgung Omnibus Law dan Minta Komdigi Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Persoalan potongan tarif aplikator masih menjadi atensi publik. Bahkan, hal ini dianggap belum menemukan titik temu aturan yang adil sekalipun Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) secara gamblang telah menyoroti aturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai membuat aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim hingga inDrive bisa mengenakan potongan kepada mitra pengemudi ojol dan kurir hingga 70 persen dari pengantaran makanan dan barang.

    “Kami mendapatkan potongan platform hingga 70 persen, di saat pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp 5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp 18 ribu kepada platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan persnya.

    Di satu sisi, pengemudi ojol, taksi online, dan kurir harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, penggantian spare parts, cicilan handphone maupun kendaraan dan biaya lainnya.

    Tak ayal, gelombang keluhan dari pengemudi ojek online (ojol) terus mengemuka di berbagai wilayah.

    Hal ini menjadi sorotan senator Jawa Timur yang selama ini kerap vokal menyuarakan isu-isu sosial. Adalah Lia Istifhama, yang kedapatan menerima audiensi Komunitas Frontal (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal) Jawa Timur di Kantor DPD RI.

    Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI tersebut mendengarkan langsung curahan hati para driver tentang praktik aplikator yang dinilai semena-mena dan menekan penghasilan mereka.

    Para driver mengaku kian tercekik akibat kebijakan diskon besar-besaran dari aplikator. Program promo tersebut membuat tarif anjlok, bahkan menyalahi aturan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Norma standar prosedur belum jelas, sanksi dan sistem suspend juga sering memberatkan mitra driver. Banyak keberatan yang disuarakan, tapi aplikator seolah jalan sendiri tanpa kontrol,” ungkap Richo Suroso, Ketua Komunitas Frontal Jatim.

    Keluhan serupa datang dari driver roda empat dan driver barang. Untuk roda empat, tarif seharusnya Rp3.800 per kilometer, namun aplikator tidak mematuhi aturan. Bahkan, pada sektor pengiriman barang, tarif bisa di bawah Rp50 ribu meski sudah memperhitungkan BBM, tenaga, dan waktu kerja.

    “Kami sudah tiga bulan menuntut penyesuaian tarif, tapi aplikator tetap cuek. Ini membuat driver tercekik dan seolah dipermainkan,” tambah Riko.

    Para pengemudi sebenarnya sudah memiliki payung hukum di tingkat daerah. Pada 10 Juli 2023, Gubernur Jawa Timur saat itu, Khofifah Indar Parawansa, menandatangani dua Keputusan Gubernur (Kepgub). Pertama, Kepgub Nomor 188/291/KPTS/013/2023 tentang pelaksanaan pengawasan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi. Kedua, aturan teknis lanjutan yang mengatur pengawasan tarif agar aplikator tidak seenaknya memberikan promo.

    Kebijakan serupa juga muncul di provinsi lain, seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, yang secara tegas meminta penghentian program promosi aplikator karena dianggap merugikan mitra pengemudi.

    “Kami mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur dan provinsi lain yang melindungi driver. Tapi masalahnya provinsi atau daerah tidak punya kewenangan untuk memblokir aplikator nakal seenaknya. Pemerintah Pusat, yaitu Komdigi, tidak memiliki sanksi tegas pemblokiran,” tegas Riko.

    Menanggapi keluhan itu, Ning Lia mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk turun tangan. Menurutnya, Dishub maupun pemerintah daerah punya keterbatasan kewenangan, sehingga peran Komdigi sangat penting dalam memberi tekanan pada aplikator nakal.

    Perempuan yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis sosial tersebut, menyinggung implementasi Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja.

    “Kita harus akui, setiap kebijakan pasti memiliki dampak atau impact beragam. Omnibus law salah satunya, ada pasal-pasal yang menempatkan potensi presiden mengambil alih kewenangan yang sebelumnya milik pemda. Tepatnya, pasal 174 Omnibus Law UU Cipta Kerja yang menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai bagian dari kewenangan presiden,” imbuhnya.

    “Selain itu, Omnibus Law memberi wewenang ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Yah, saya kira banyak hal yang memang harus dikaji bersama. Terlebih saat ini kita Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) masuk dalam daftar RUU prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2025. Maka semoga Revisi UU Pemda termasuk solusi keadilan skema tarif ojol pengantaran barang dan makanan,” tegasnya.

    Ning Lia juga menekankan harapan agar Komdigi segera membuat aturan sanksi aplikator nakal.

    “Saya kira, tidak ada kata lain selain Komdigi menunjukkan negara hadir, yaitu segeralah membuat aturan sanksi bagi aplikator nakal. Saya kira, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat aspiratif dan berhasil membangun hubungan interpersonal, maka sekarang tinggal Kementerian terkait agar persoalan tarif ojol pengantaran barang dan makanan ini, tidak berlarut-larut, melainkan para teman-teman ojol bisa segera merasakan keadilan kebijakan,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Sri Mulyani Ungkap APBN Kasih Rp12,5 Juta/Orang di Maluku-Papua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan perincian alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026 untuk belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan daerah.

    Dalam rapat yang dilakukan secara daring bersama Komite IV DPD RI, Sri Mulyani mengatakan penduduk Jawa akan mendapatkan Rp5,1 juta/orang dari alokasi RAPBN 2026. Output prioritasnya antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 45,1 juta penerima, Sekolah Rakyat untuk 12,2 ribu siswa, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 73,5 juta orang.

    Sementara itu, bagi penduduk Maluku-Papua akan menerima Rp12,5 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG untuk 2,4 juta penerima, SK untuk 3,9 ribu siswa, dan CKG untuk 3,6 juta orang, dikutip dari laman Instagram resmi Sri Mulyani, Jumat (5/9/2025).

    Selanjutnya, penduduk Kalimantan mendapatkan Rp8,5 juta/orang. Masing-masing untuk program prioritas MBG bagi 5,2 juta penerima, SR untuk 5,3 ribu siswa, dan CKG untuk 7,8 juta orang.

    Penduduk Sulawesi mendapatkan Rp7,3 juta/orang dengan perincian MBG 6,2 juta penerima, SR untuk 6,3 ribu siswa, dan CKG untuk 9,5 juta orang. Lalu Sumatera mendapatkan Rp5,6 juta/orang dengan output MBG (18,8 juta penerima), SR (11,7 ribu siswa), dan CKG (28,8 juta orang).

    Terakhir, Bali-Nusa Tenggara mendapat Rp6,4 juta/orang. Perinciannya antara lain MBG (5,1 juta penerima), SR (3,1 ribu siswa), dan CKG (7 juta orang).

    “APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi. Belanja Negara yang efisien dan produktif mendukung 8 Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Pendidikan, Kesehatan, UMKM dan Koperasi, Pertahanan Semesta dan Investasi serta Perdagangan Global,” tulis Sri Mulyani dalam unggahannya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hoaks! Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Hoaks! Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan foto Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yang sedang mengenakan jas dan berbicara di depan mikrofon sambil mengepalkan tangan.

    Dalam unggahan tersebut dinarasikan bahwa apabila DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam satu minggu ke depan, maka MPR/DPR akan dibekukan sementara.

    Narasi yang ditulis dalam unggahan berbunyi:

    “PIDATO PERTANGGUNG JAWABAN PRESIDEN TERHADAP RAKYAT

    jika dalam satu minggu ke depan, Uu Perampasan aset koruptor tidak segera di sahkan, maka jangan salahkan Rakyat Indonesia dan sesuai dengan amanat Rakyat, saya akan bekukan sementara MPR/DPR demi rasa tanggung jawab saya sebagai seorang mandataris Rakyat Indonesia dan bukan mandataris MPR atau DPR RI”

    Namun, benarkah Prabowo bekukan sementara MPR/DPR?

    Unggahan yang menarasikan Prabowo bekukan sementara MPR/DPR. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (TikTok)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, foto dalam unggahan tersebut identik dengan dokumentasi ANTARA yang menampilkan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidato resminya, tidak ada pernyataan terkait rencana pembekuan sementara MPR maupun DPR.

    Menanggapi isu RUU Perampasan Aset, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa DPR akan memaksimalkan pembahasan RUU tersebut untuk merespons aspirasi masyarakat yang meminta percepatan. Ia menjelaskan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai pada Senin (1/9/2025) dan saat ini masih berada pada tahap penyusunan.

    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR juga mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

    Klaim: Prabowo bekukan sementara MPR/DPR

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biayai Program Prioritas Pakai Burden Sharing, BI Pastikan Bakal Hati-hati

    Biayai Program Prioritas Pakai Burden Sharing, BI Pastikan Bakal Hati-hati

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan tentang keputusan untuk melakukan berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Adapun dukungan itu diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurangi beban biaya terkait program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita dan menjaga stabilitas perekonomian melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

    “Dukungan Bank Indonesia ditempuh tetap sesuai dengan kaidah kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent monetary policy),” kata Denny, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Denny menekankan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).

    Terkait burden sharing ini, pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan KDMP setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di perbankan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22, serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.

    “Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian sehingga terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” ujar Denny.

    Sebagai informasi, rencana penerapan burden sharing mulanya diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo. Ia menjelaskan, dana hasil pembelian SBN tersebut sebagian digunakan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp 200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

    Perry mengungkapkan, skema burden sharing ini juga berlaku untuk bunga. BI dan Kementerian Keuangan sepakat menanggung beban bunga secara bersama.

    “Kami juga sepakat pembagian beban burden sharing untuk bunganya. Misalnya untuk pendanaan Perumahan Rakyat itu bebannya Bu Menteri Keuangan dan kami BI sama-sama 2,9%. Untuk Kopdes Merah Putih 2,15%,” jelas Perry.

    (kil/kil)

  • Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

    Jor-joran Cetak Uang lewat Burden Sharing

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan burden sharing melalui pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI.

    Burden sharing sendiri merupakan mekanisme pembagian beban untuk pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hingga awal September 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo melaporkan bahwa bank sentral telah membeli SBN senilai Rp200 triliun di pasar sekunder.

    Padahal, rencana awal pembelian SBN oleh BI sepanjang tahun ini hanya sebesar Rp150 triliun—baik di pasar sekunder maupun primer. Artinya, pembelian SBN oleh BI yang sudah mencapai Rp200 triliun sudah melebihi rencana awal.

    Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita. 

    Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun. 

    “Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching,” ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025). 

    Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa beban fiskal semakin berkurang usai BI sepakat melakukan burden sharing tersebut.

    “Kayak Koperasi Merah Putih, itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi. Ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Bendahara negara itu menampik burden sharing membuat independensi bank sentral menjadi terkikis. Menurutnya, burden sharing sejalan dengan salah satu peran BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth [pertumbuhan], tetapi tetap proporsional, tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi, ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan,” jelas Sri Mulyani.

    Komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi memang semakin jelas terlihat sejak dimulainya pemerintahan Prabowo. Sejak Oktober 2024 atau pelantikan Prabowo, BI telah memangkas suku bunga hingga 100 basis poin (bps).

    Tak heran, Prabowo memang memiliki ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029. Untuk mencapai target itu, pertumbuhan ekonomi harus digenjot mulai tahun ini.

    Masalahnya, kondisi fiskal negara sempit: penerimaan negara tidak bisa biayai besarnya belanja pemerintah yang dibutuhkan untuk stimulus pertumbuhan ekonomi.

    Kemenkeu sebenarnya bisa menerbitkan surat utang demi biayai berbagai program dan kebijakan pemerintah. Hanya saja, ada masalah lain: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Otoritas fiskal pun harus putar otak untuk membiayai program dan kebijakan tanpa harus melanggar aturan ambang batas defisit APBN 3%. Caranya, yaitu lewat pembiayaan investasi pemerintah ke BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

    Dalam APBN, pembiayaan investasi tidak termasuk ke dalam belanja pemerintah pusat, namun tercatat sebagai penyertaan modal negara (PMN). Akibatnya, defisit tidak melebar namun hanya menambah utang.

    Tak heran sejumlah program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hingga perumahan rakyat sebagian didanai lewat pembiayaan investasi.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2025 misalnya, Sri Mulyani menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) APBN senilai Rp16 triliun untuk menyuntik dana ke bank penyalur pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.

    Dalam Pasal 4 PMK 63/2025 itu dijelaskan bahwa penggunaan SAL itu dianggarkan sebagai pembiayaan pada subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah. Artinya dana Rp16 triliun itu termasuk dalam pembiayaan investasi bukan belanja pemerintah, sehingga tidak menambah defisit APBN namun menambah utang.

    Sejumlah program perumahan rakyat juga dibiayai lewat pembiayaan investasi pemerintah. Program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) misalnya, Kemenkeu total merealisasikan PMN sebesar Rp1,89 triliun ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) pada 2024.

    Disiplin defisit APBN di bawah 3% pun tetap terjaga. Masalahnya, utang terus menumpuk. 

    Apalagi, kini BI semakin agresif membeli surat utang yang diterbitkan Kemenkeu. Bank sentral seakan mencetak uang demi biayai program pemerintah.

  • Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Ada Burden Sharing, Sri Mulyani Jamin Independensi BI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga meski otoritas moneter tersebut terlibat dalam proses pembiayaan APBN.

    Sekadar informasi, BI dan Kemenkeu  menyepakati untuk kembali menerapkan skema burden sharing dalam pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Sri Mulyani menyebut bahwa burden sharing yang dilakukan dengan bank sentral membuat pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih di antaranya menjadi murah. 

    Bendahara Negara di tiga rezim presiden berbeda itu menjamin BI bakal tetap independen dan proporsional, meski berperan mendorong stabilitas serta pertumbuhan. 

    “Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan, Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan,” jelasnya. 

    Adapun berdasarkan pemberitaan Bisnis pada akhir tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III burden sharing BI dan Kemenkeu, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana. 

    Pembiayaan yang masuk ke APBN tersebut saat itu digunakan sebagai sumber dana program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Skema burden sharing sebagaimana SKB II yang hanya berlaku pada 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk Public Goods.

    Penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan untuk kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

    Total jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 (Rp100 triliun), 2026 (Rp154,5 triliun), 2027 (Rp210,5 triliun), 2028 (Rp208,06 triliun), 2029 (Rp107,5 triliun), dan 2030 (Rp56 triliun). 

    Bukan Hal Baru

    Burden sharing sejatinya pernah dilakukan pada periode pandemi Covid-19. Namun, kali ini berbeda lantaran fokus ditujukan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau dikenal Asta Cita. 

    Beberapa program dimaksud seperti 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes) Merah Putih. Hal itu diungkap oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025). 

    “Kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, separuh-separuh kita sepakatnya,” terang Perry yang hadir secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Gubernur BI pertama yang menjabat dua periode itu menjelaskan, kesepakatan burden sharing untuk program perumahan dan KopDes Merah Putih telah disepakati dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Untuk pendanaan program perumahan rakyat, BI dan Kemenkeu akan sama-sama menanggung beban bunga utang atau fiskal sebesar 2,9%. 

    “Dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%. Formulanya bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya di bagi dua,” terang Perry. 

    Perry mengatakan bahwa sinergi antara otoritas fiskal dan moneter itu guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Adapun burden sharing yang dilakukan pemerintah pada pandemi saat itu lebih berorientasi untuk merespons dampak pandemi Covid-19. Saat itu, bank sentral dilarang untuk membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer. 

    Melalui kebijakan burden sharing–istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Perry pada periode pertama kepemimpinannya–BI diperkenankan membeli langsung surat utang untuk membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.

    Kendati demikian, pada tahun ini juga pemerintah sudah memborong SBN pemerintah dari pasar sekunder sebesar Rp200 triliun berdasarkan data terbaru pada awal pekan ini. 

    Hal itu juga berbarengan dengan kebijakan suku bunga rendah, yang mana bank sentral sudah memangkas BI Rate hingga lima kali sejak September 2024. Terakhir, pada Agustus lalu BI kembali menurunka BI rate 25 bps ke 5%. 

    “Sampai kemarin kami sudah beli SBN Rp200 triliun, itu konsisten dengan ekspansi kebijakan moneter. Penurunan suku bunga dan kami ekspansif menambah likuiditas dengan cara membeli SBN dari pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” terangnya. 

  • Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Menpar Pastikan Gelombang Demo Tak Ganggu Pariwisata RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memastikan bahwa gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir tidak mengganggu kondisi pariwisata dalam negeri. 

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana memastikan bahwa Indonesia tetap menyambut kehadiran wisatawan mancanegara, seraya menjamin seluruh destinasi wisata tetap dapat dikunjungi seperti biasa.

    “Kami sangat memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan agar memiliki kenangan indah berwisata di Indonesia,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Dia menjelaskan, sektor pariwisata berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II/2025 yang sebesar 5,12%.

    Menurutnya, rasa aman dan nyaman menjadi faktor yang dibutuhkan dalam kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara.

    Oleh karena itu, Widiyanti mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat destinasi pariwisata yang ada.

    “Mari kita jaga dan rawat pariwisata Indonesia, karena pariwisata yang tumbuh adalah pariwisata yang dikelola bersama, dengan semangat gotong royong dan kepedulian,” tuturnya.

    Sementara itu dari sektor keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga nilai tukar rupiah di tengah sentimen negatif akibat demonstrasi besar-besaran dan kericuhan oleh kelompok tak dikenal beberapa hari belakangan. 

    Perry mencatat bahwa nilai tukar rupiah sempat menembus Rp16.560 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Senin (1/9/2025). Dia mengatakan nilai tukar rupiah sudah berhasil distabilkan ke Rp16.400 per dolar AS. 

    “Rupiah yang kemarin pagi pernah mencapai Rp16.560, alhamdulillah hari ini kami bisa stabilkan ke Rp16.400, kami akan berusaha untuk lebih rendah lagi kembali ke Rp16.300 dan lebih kuat lagi,” ujarnya saat menghadiri rapat dengan DPD RI secara virtual kemarin.

    Dari sektor pangan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa ketahanan pangan nasional masih tetap terjaga di tengah gelombang demonstrasi masyarakat beberapa waktu terakhir.

    Hal tersebut disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, yang turut membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat usai rangkaian unjuk rasa tersebut.

    “Nanti kita lihat [dampaknya]. Insyaallah kalau soal pangan lancar, ya,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

  • BI Suntik Dana ke Program Perumahan & Kopdes Lewat Pembelian SBN Rp 200 T

    BI Suntik Dana ke Program Perumahan & Kopdes Lewat Pembelian SBN Rp 200 T

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan sepakat berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Dukungan itu diberikan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dengan realisasi mencapai Rp 200 triliun.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, dana hasil pembelian SBN tersebut sebagian digunakan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    “Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp 200 triliun,” kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).

    Perry mengungkapkan, skema burden sharing ini juga berlaku untuk bunga. BI dan Kementerian Keuangan sepakat menanggung beban bunga secara bersama.

    “Kami juga sepakat pembagian beban burden sharing untuk bunganya. Misalnya untuk pendanaan Perumahan Rakyat itu bebannya Bu Menteri Keuangan dan kami BI sama-sama 2,9%. Untuk Kopdes Merah Putih 2,15%,” jelas Perry.

    Ia menambahkan, formula perhitungan bunga dilakukan dengan menghitung selisih bunga SBN tenor 10 tahun dengan hasil penempatan dana pemerintah di perbankan. Sisa selisih tersebut kemudian dibagi dua antara BI dan Kemenkeu.

    Perry menegaskan, burden sharing ini menjadi bukti sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Kami terus sinergi, itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI. BI komitmen untuk koordinasi erat dengan kebijakan pemerintah, dukung Asta Cita, jaga stabilitas ekonomi, dan dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

    (aid/rrd)