Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPD

  • Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    Tangan Penguasa Terlibat Copot Ijeck demi Amankan Bobby Nasution?

    GELORA.CO -Penunjukan Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck sarat dengan kepentingan penguasa.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Sumut, Muhyan Tambuse menduga penunjukan Doli sebagai Plt dikarenakan kepentingan penguasa di Sumut. Ditambah lagi, penunjukan ini diduga untuk menggagalkan Musda yang sudah diusulkan ke DPP beberapa kali.

    “Plt ini juga kita mengira untuk menggagalkan proses Musda Golkar Sumut,” kata Muhyan dikutip dari Kantor Berita RMOLSumut, Jumat, 19 Desember 2025. 

    Ia mengatakan, jauh-jauh hari sudah keluar pemberitahuan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD Golkar Sumut tidak dapat terjadi jika jadwal Musda belum keluar.

    “Padahal sebelumnya sudah keluar pemberitahuan bahwa Plt tidak dapat dilakukan kalau belum keluar jadwal Musda Golkar,” katanya.

    Kejanggalan ini makin terasa karena SK penunjukan Plt Ketua Golkar Sumut hingga kini belum diterima resmi oleh sekretariat DPD Golkar Sumut.

     

    Tak pelak, beragam spekulasi bermunculan di tengah pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut yang terkesan tiba-tiba. Gonjang-ganjing ini disebut bukan sekadar urusan internal partai.

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik menyinggung kedekatan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang juga mertua Gubernur Sumut Bobby Nasution.

    Pergantian pimpinan DPD Golkar Sumut ini disinyalir untuk mengamankan tiket Bobby di Pilkada 2029. Prestasi Ijeck yang cukup moncer memimpin Golkar Sumut bisa menjadi batu ganjalan bagi Bobby kembali maju di Pilkada 2029. 

    “Ijeck didepak karena disinyalir kuat mengamankan jalur Bobby menuju Pilkada 2029. Ijeck dianggap sebagai batu sandungan bagi ambisi Bobby untuk mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya. 

  • Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    Muhidin Mengaku Belum Tahu Ditunjuk sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said mengaku belum mengetahui dirinya ditunjuk DPP menjadi Plt Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Belum tahu, saya baru tiba dari Dapil,” tegas Muhidin saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/12).

    DPP Partai Golkar dilaporkan resmi menunjuk politisi senior Golkar itu sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel menggantikan Taufan Pawe yang telah habis masa jabatannya pada 19 November 2025, atau tepat satu bulan dengan keputusan baru ini dibuat.

    Kabar itu turut dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok di Jakarta.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe menerima keputusan dirinya dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    Taufan Pawe Tak Lagi Jabat Ketua DPD Golkar Sulsel, DPP Tunjuk Muhidin M Said

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPP Partai Golkar resmi menunjuk Koordinator Golkar Wilayah Sulawesi, Muhidin M Said menjadi Plt Ketua DPD Golkar Sulsel.

    Seperti diketahui, masa jabatan kepengurusan DPD Golkar Sulsel yang dipimpin Taufan Pawe sejatinya telah berakhir pada 19 November lalu, atau tepat sebulan dengan keputusan baru ini dibuat. Dengan ini, Taufan Pawe resmi tidak lagi menjabat sebagai Ketua Golkar Sulsel.

    Kabar itu dibenarkan oleh Sekretaris Golkar Sulsel, Marzuki Wadeng.

    “Betul berita ini bahwa yang menjabat Plt Golkar Sulsel adalah Bapak Muhidin Muhammad Said. Tugas utamanya melaksanakan konsolidasi organisasi, termasuk musda,” kata Marzuki, kepada wartawan pada Jumat (19/12/2025).

    “Pak Muhidin Plt Golkar Sulsel bersama 8 DPD Partai Golkar provinsi yang belum menggelar musda hingga hari ini,” katanya.

    Dijadwalkan, kata Marzuki, peresmian Plt Ketua Golkar Sulsel akan digelar pada saat agenda Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung mulai Sabtu (20/12/2025) besok.

    “Besok rapimnas SK Plt itu diserahkan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Taufan Pawe legawa dicopot sebagai Ketua Golkar Sulsel tanpa melalui proses musyawarah daerah.

    “Ini sudah keputusan organisasi, tentu sebagai kader yang loyal kepada partai, Pak TP (Taufan Pawe) patuh,” kata Juru Bicara Golkar Sulsel, Zulham Arief, menanggapi kabar penunjukan Plt Ketua Golkar Sulsel.

    Menantu Taufan Pawe itu menyebut, penunjukan ini wajar. Sebab, kepengurusan Golkar Sulsel memang sudah berakhir pada 19 November 2025 lalu.

    “Sebagai kader Golkar yang paham doktrin kekaryaan, masih banyak ladang pengabdian sebagai kader Golkar,” ucapnya.

  • Idrus Marham Tegaskan: Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil Lahadalia di Rapimnas Golkar

    Idrus Marham Tegaskan: Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil Lahadalia di Rapimnas Golkar

    Fajar.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, kembali menegaskan bahwa isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang beredar dalam beberapa hari terakhir tidak memiliki dasar sama sekali.

    Idrus memastikan seribu persen tidak ada agenda mengganti ketua umum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 20–21 Desember 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

    “Tidak ada. Seribu persen tidak ada agenda ganti Ketua Umum. Tidak ada gerakan, tidak ada itu. Jangan dibuat-buat cerita yang tidak benar!” ujar Idrus dalam keterangan kepada awak media.

    Ia menegaskan seluruh DPD Provinsi telah menerima undangan resmi dari DPP dan Rapimnas hanya akan membahas konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan arah strategis Golkar ke depan.

    Idrus juga menepis spekulasi mengenai adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Menurutnya, isu tersebut hanya berasal dari pihak luar yang mencoba menciptakan kegaduhan.

    “Partai ini bukan tempat permainan, tapi tempat perjuangan. Jadi jangan membangun opini yang menyesatkan,” tegasnya.

    Lebih jauh, Idrus menyampaikan Berdasarkan Arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa saat ini Partai Golkar justru sedang memusatkan perhatian pada penanganan bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera.

    Ia menilai energi politik partai seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, bukan terseret pada polemik internal yang tidak produktif.

  • FX Rudy Pilih Jadi Kader Biasa Usai Mundur dari Plt Ketua DPD PDIP Jateng

    FX Rudy Pilih Jadi Kader Biasa Usai Mundur dari Plt Ketua DPD PDIP Jateng

    Sebagai informasi, berikut isi dari surat FX Rudy kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri:

    “Dengan Hormat, Sebelumnya kami menghaturkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kepada kami beserta keluarga dan kami mohon maaf tidak bisa membalas kebaikan Ibu Ketua Umum.

    Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Plt Ketua.

    DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi tetap berjalan solid dan kompak, dengan tulus ikhlas kami mulai tanggal 17 Desember 2025 mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai PIt. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.

    Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya selama kami menjadi Kader PDI mulai tahun 1977 menjabat sebagai Bankordes ( 5 tahun), tahun 1982 Sekretaris Komdes ( 5 Tahun ), tahun 1987 menjadi Ketua Komdes ( 5 tahun), tahun 1992 menjadi Sekretaris Komcat, tahun 1996 menjadi Ketua PAC PROMEG sampai tahun 1998 diganti nama menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2000 kemudian mulai akhir tahun 2000 menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sampai dengan tahun 2025 (5 Periode).

    Dengan Legowo dan Tulus Ikhlas kami moon tetap menjadi anggota PDI Perjuangan biasa. Kami tetap loyal, taat dan patuh kepada Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan tetap berjuang siap memenangkan Pemilu Tahun 2029.

    Semoga Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri berkenan menerima pengunduran diri kami dan menerima kami menjadi Anggota PDI Perjuangan biasa.

    Sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.”

  • FX Rudy Mundur dari Jabatan Ketua DPD PDIP Jateng, Kirim Surat ke Megawati

    FX Rudy Mundur dari Jabatan Ketua DPD PDIP Jateng, Kirim Surat ke Megawati

    Liputan6.com, Jakarta – Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng), FX. Hadi Rudyatmo bersurat kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam suratnya, pria karib disapa Rudy Kumis tersebut menyatakan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng.

    “Dengan mengingat dan mempertimbangkan ketidakmampuan kami menjadi Pit Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah serta melihat situasi kondisi saat ini, agar organisasi tetap berjalan solid dan kompak, dengan tulus ikhlas kami mulai tanggal 17 Desember 2025 mengundurkan diri dari jabatan yang ditugaskan Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai PIt. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah,” tulis Rudy seperti dikutip dari surat yang diterima awak redaksi, Kamis (18/12/2025).

    Rudy menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Rudy mulai menjadi kader PDI tahun 1977. Lalu menjabat sebagai Bankordes ( 5 tahun). Tahun 1982 Sekretaris Komdes ( 5 Tahun ), tahun 1987 menjadi Ketua Komdes ( 5 tahun), tahun 1992 menjadi Sekretaris Komcat, tahun 1996 menjadi Ketua PAC PROMEG sampai tahun 1998 diganti nama menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2000 kemudian mulai akhir tahun 2000 menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta sampai dengan tahun 2025 ( 5 Periode).

    Rudy menyampaikan keinginannya untuk kembali menjadi kader biasa. Bukan pengurus Partai.

    “Dengan legowo dan tulus ikhlas kami mohon tetap menjadi anggota PDI Perjuangan biasa (tanpa jabatan Plt ketua),” tutur Rudy.

    Meski sebagai kader biasa, Rudy berjanji untuk tetap loyal, taat dan patuh kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan tetap berjuang siap memenangkan Pemilu Tahun 2029.

    “Semoga Ketua Umum Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri berkenan menerima pengunduran diri kami dan menerima kami menjadi Anggota PDI Perjuangan biasa.

  • Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Wali Kota Kediri Buka Musda VII LDII, Tekankan SDM Profesional dan Religius

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Daerah (Musda) VII Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Kediri yang digelar di Gedung Lantai 5 Pondok Pesantren Wali Barokah, Rabu (17/12/2025).

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri memberikan apresiasi atas konsistensi LDII Kota Kediri dalam pembinaan generasi muda, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran aktif dan moderat LDII dinilai turut menjaga harmoni sosial dan kondusivitas daerah.

    Tema Musda LDII tahun ini yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia profesional dan religius dinilai relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur.

    “Inilah fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045, dan inilah pula yang menjadi roh dari visi Kota Kediri MAPAN,” ujarnya.

    Wali Kota Kediri termuda tersebut menjelaskan, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transformasi digital. Namun, keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai apabila selaras dengan penguatan nilai, etika, dan kepedulian sosial.

    “Di titik inilah peran organisasi keagamaan seperti LDII menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

    Menurutnya, Musyawarah Daerah ke-VII ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, melakukan evaluasi, serta menyusun program kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, Musda juga dinilai strategis dalam mempertegas kontribusi LDII bagi pembangunan masyarakat Kota Kediri yang rukun, berakhlak mulia, dan berdaya saing di tengah perubahan global.

    “Saya berharap melalui Musda ke-VII ini, LDII Kota Kediri dapat melahirkan program kerja yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Musda ke-VII ini. Semoga Musda ini melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan yang amanah, yang membawa LDII Kota Kediri semakin maju, semakin solid, dan semakin berkontribusi dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN serta Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Usai membuka Musda ke-VII DPD LDII Kota Kediri, Wali Kota Kediri bersama jajaran DPD LDII Kota Kediri menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Kegiatan dilanjutkan dengan penyiraman tanaman sebagai pengganti karangan bunga ucapan Musda, serta peninjauan 15 stan UMKM Pondok Pesantren Wali Barokah sekaligus melarisi dagangan para pelaku usaha.

    Musda tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur KH. Moch. Amrodji Konawi, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto, Ketua Yayasan Wali Barokah Achmad Fawwaz Abd. Aziz, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah KH. Sunarto, para alim ulama, peserta Musyawarah Daerah Pleno DPD, pimpinan dan pengurus cabang serta anak cabang LDII Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ketua FKUB Kota Kediri Moch. Salim, serta tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • Sekjen Demokrat: Kita Bukan Pelengkap!

    Sekjen Demokrat: Kita Bukan Pelengkap!

    GELORA.CO -Partai Demokrat mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029. Konsolidasi akbar di Cirebon menjadi penanda keseriusan bintang mercy untuk kembali menjadi kekuatan utama di panggung nasional.

    “Demokrat harus hadir sampai ke akar rumput, dari RW hingga RT. Struktur wajib terbentuk, tidak boleh ada bolong-bolong,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, di sela konsolidasi DPD Demokrat Jawa Barat di Hotel Radiant Cirebon.

    Dalam konsolidasi yang dihadiri hampir 800 kader dari seluruh kecamatan itu, Herman bahkan menyampaikan memberi kewenangan DPAC untuk merekrut dan mengesahkan pengurus ranting. Langkah ini disebutnya sebagai strategi penguatan mesin partai dari bawah.

    Herman menekankan Cirebon memiliki nilai historis perjuangan politik sehingga dipilih sebagai titik penguatan semangat kader.

    “Di tanah keramat ini, kita satukan pikiran dan hati. Kita bangun semangat baru, karena kemenangan tidak datang dari retorika, tapi dari soliditas dan kerja keras,” ujarnya dikutip dari RMOLJabar, Rabu, 17 Desember 2025.

    Demokrat, lanjut Herman, juga siap menjadi bagian penting dalam mendukung dan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita bukan sekadar pelengkap. Demokrat adalah bagian penting dalam mensejahterakan rakyat. Dari pusat hingga daerah, kita harus jadi motor penggerak,” tukasnya.

  • PPNI Surabaya Kirim Delegasi dan Bantuan Rp75 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

    PPNI Surabaya Kirim Delegasi dan Bantuan Rp75 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Surabaya mengirimkan delegasi kemanusiaan untuk membantu korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. Tim dilepas secara resmi pada Senin (15/12/2025) dengan membawa bantuan senilai total Rp75 juta.

    Aksi kemanusiaan ini diinisiasi oleh PPNI Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI Kota Surabaya bersama seluruh perwakilan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI se-Kota Surabaya.

    Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Nuh Huda, menegaskan peran strategis perawat tidak hanya di layanan kesehatan, tetapi juga dalam pendampingan psikososial saat bencana.

    “PPNI Kota Surabaya berkomitmen untuk selalu hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah bentuk pengabdian profesi dan penguatan nilai kemanusiaan,” kata Nuh Huda, Selasa (16/12/2025).

    Delegasi yang diberangkatkan terdiri dari Sekretaris DPD PPNI Candra Perwira, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr. Sriyono, serta Wakil Ketua Bidang Organisasi Dr. Hanik Endang. Mereka bertugas menyalurkan bantuan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

    Bantuan senilai Rp75 juta ini merupakan hasil solidaritas seluruh DPK dan dukungan DPD PPNI Kota Surabaya. Dana tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan esensial seperti genset, selimut, obat-obatan, serta bahan habis pakai medis.

    Ketua BAPENA PPNI Kota Surabaya, Ninuk Dian Kurniawati, menyebut pihaknya sudah menyiapkan koordinasi teknis. Tujuannya, agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran. “Bantuan ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan dasar korban banjir sekaligus membantu proses pemulihan kesehatan dan lingkungan di wilayah terdampak,” ujar Ninuk.

    Pengadaan logistik bantuan akan dilakukan di kabupaten terdekat yang tidak terdampak bencana, untuk memastikan penyaluran cepat tanpa mengganggu kebutuhan lokal.

    PPNI Kota Surabaya berharap aksi ini dapat memberikan kontribusi nyata, memperkuat semangat solidaritas antar daerah, dan menegaskan komitmen mereka sebagai organisasi profesi yang responsif dan profesional. [ipl/kun]

  • Bawaslu: Demokrasi Indonesia Mundur, Pemilu On The Right Track

    Bawaslu: Demokrasi Indonesia Mundur, Pemilu On The Right Track

    Jember (beritajatim.com) – Saat ini mulai terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Namun secara umum pelaksanaan pemilihan umum masih berada di jalur yang benar.

    Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja, dalam acara sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    “Sekarang memang mulai declining democracy Tapi bukan hanya milik Indonesia, tapi milik dunia. Skandinavia maju, tapi penduduknya enam juta sampai 15 juta orang,. Masih oke. Kalau sudah di atas 100 juta orang, persoalan akan berbeda. Oleh sebab itu, maka kita lihat Amerika, lihat India yang mulai declining,” kata Bagja.

    Bagja menyebut penyelenggaraan pemilu di Indonesia sangat berat. “Hampir tidak ada negara yang berani membuat satu hari pemungutan suara untuk untuk 204 juta pemilih. Amerika Serikat punya namanya pre-election. Pre-election day itu pre-voting day. Jadi dua minggu sebelum voting day, warga negaranya masih bisa memilih,” katanya.

    Sementara di Indonesia, lanjut Bagja, pemilihan dilakukan dalam waktu bersamaan di tempat pemungutan suara, kecuali pemilihan di luar negeri. “Oleh sebab itu pengawasannya pun agak bermasalah,” katanya.

    “Inilah gambaran negara demokratis yang berbentuk kepulauan. Banyak persoalan iya, tapi harus kita akui sampai saat ini pemilu kita sudah on the track,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

    Kendati sudah berada di jalur yang tepat, Bagja merasa perlu mengkritik tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu untuk mengakses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keduanya adalah platform digital terintegrasi milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Silon digunakan untuk memfasilitasi proses administrasi pencalonan peserta pemilu mulai dari pendaftaran, pengunggahan dokumen, hingga verifikasi, bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, mengurangi kertas (less paper), serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, dan pilkada, dengan data yang terekam sistematis untuk audit publik.

    Sementara Sipol digunakan untuk memfasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu (DPR dan DPRD) secara daring. Sistem ini memungkinkan parpol mengunggah data kepengurusan, keanggotaan, dan domisili, serta memberi akses publik untuk cek data nomor induk kependudukan agar mencegah penyalahgunaan data pribadi.

    Bagja mengajak mahasiswa untuk ikut mengawasi, memantau, dan memperhatikan kinerja penyelenggara pemilu. “Kecurangan itu dimulai bukan pada saat pemungutan suara, namun dimulai pada saat penyusunan daftar pemilih,” katanya.

    Pendaftaran pemilih di Indonesia, menurut Bagja, lebih mudah daripada pendaftaran pemilih di Amerika Serikat pada era Presiden Donald Trump. “Calon pemilih di AS mendaftarkan diri sebagai pemilih dipersulit dengan pertanyaan-pertanyaan staf Komisi Pemilihan Umum Amerika Serikat,” katanya.

    Sementara di Indonesia, kata Bagja, penyusunan daftar pemilih merupakan momentum terbuka bagi publik. “Ke depan teman-teman harus mengawasi bagaimana proses pendaftaran yang dilakukan pemilih. Di Indonesia hanya dua syaratnya. Pertama, dia berusia 17 tahun. Kedua, sudah menikah. Ini hal yang agak berbeda dengan negara-negara besar lain,” katanya. [wir]