Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DMI

  • Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Pro Kontra Kebijakan Purbaya Sentralisasi DHE SDA ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA – Polemik sentralisasi devisa hasil ekspor alias DHE sektor sumber daya alam (SDA) ke rekening Himpunan Bank Negara atau Himbara memicu polemik. Sentralisasi DHE SDA ke Himbara dikhawatirkan akan menekan kinerja bank non-Himbara dan memperkuat kendali negara terhadap sektor keuangan.

    Apalagi saat ini, bank-bank Himbara juga sedang memperoleh limpahan likuditas imbas suntikan dana yang berasal dari saldo lebih anggaran alias SAL. Totalnya menembus angka Rp275 triliun. Limpahan likuiditas itu telah memicu persaingan yang ketat dalam proses penyaluran kredit.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan sentralisasi devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan OJK telah menerima aspirasi yang disampaikan asosiasi perbankan terkait rencana kebijakan kewajiban penempatan DHE SDA ke bank-bank pelat merah.

    “Jadi kita nanti mungkin begini, apa yang akan kita lakukan tentu akan mengkomunikasikan ini kepada, tentu yang paling terkait ya, paling terkait dalam hal ini kan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” kata Dian usai menghadiri Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Industri PPDP Syariah dengan Dewan Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Dian menuturkan, wacana kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara telah disosialisasikan kepada para eksportir dan perbankan. 

    Kendati begitu, OJK tetap akan melihat perkembangan wacana kebijakan tersebut. Mengingat, aturan kewajiban penempatan DHE SDA ke Himbara merupakan keputusan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

    “Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, tapi tentu ini adalah pada akhirnya adalah keputusan pemerintah,” ujarnya.

    Pengetatan Pengawasan

    Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu perubahan pokok dalam revisi tersebut adalah kewajiban penempatan devisa ekspor hanya pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

    Purbaya menjelaskan bahwa selama penerapan PP sebelumnya, sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

    “Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

    Dia memastikan bahwa tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

    Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

    Komentar Perbanas

    Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

    “Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

    “Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

    Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan. 

  • OJK Luncurkan Buku Khutbah Biar Masyarakat Melek Asuransi

    OJK Luncurkan Buku Khutbah Biar Masyarakat Melek Asuransi

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah untuk sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025). Buku ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat literasi dan inklusi di sektor PPDP syariah.

    Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan saat ini terdapat 28 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 55 unit usaha syariah. Kemudian berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi asuransi konvensional maupun non-syariah mencapai 45,45% dengan inklusi sebesar 28,50%.

    Kemudian untuk tingkat literasi dana pensiun secara umum 27,79%. Angka ini berbanding terbalik dibanding tingkat inklusi dana pensiun yang hanya sebesar 5,37%. Menurut Ogi, kondisi ini menjadi tantangan industri perasuransian.

    “Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat edukasi masyarakat melalui pendekatan yang komunikatif, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari,” kata Ogi dalam sambutannya di Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Four Season, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Ogi menjelaskan, rendahnya tingkat literasi ini berdampak langsung pada pemahaman masyarakat ihwal proteksi dan rencanaan masa depan. Karenanya, buku khutbah ini diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman publik melalui masjid.

    “Buku ini penting karena industri keuangan syariah, termasuk asuransi penjaminan dan dana pensiun, merupakan industri yang terus berkembang.
    Masyarakat membutuhkan panduan yang jelas tentang cara mengelola risiko dan rencanakan masa depan sesuai prinsip syariah,” jelasnya.

    Ogi menambahkan, masjid sejak dulu telah menjelma sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu melalui mimbar khutbah. Dalam hal ini, ulama memiliki peran dalam meningkatkan literasi dan inklusi tersebut.

    “Para ulama berperan memberikan pemahaman yang benar agar masyarakat terhindar dari transaksi yang merugikan dan memilih praktek muamalah yang sesuai syariah,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • BPN Jatim dan DMI percepat sertifikasi tanah wakaf masjid

    BPN Jatim dan DMI percepat sertifikasi tanah wakaf masjid

    Surabaya (ANTARA) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jatim menandatangani nota kesepahaman percepatan sertifikasi tanah wakaf masjid guna memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan aset keagamaan di provinsi ini.

    “Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga dan melindungi tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, masjid akan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat fokus pada fungsi utamanya, baik sebagai tempat ibadah maupun pusat kegiatan sosial ekonomi umat,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Jatim Asep Heri saat penandatanganan MoU di Islamic Center Surabaya, Jumat.

    Asep Heri menegaskan bahwa BPN Jawa Timur telah menyiapkan mekanisme percepatan untuk memastikan proses sertifikasi berjalan lebih sistematis, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat.

    Pria yang juga Ketua Departemen Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) itu menyebut kolaborasi dengan DMI Jawa Timur sebagai faktor penting untuk mempercepat pengumpulan data dan penyelesaian berkas wakaf.

    Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong ekosistem keagamaan yang lebih tertata dan aman, terutama terkait aset wakaf yang kerap menghadapi persoalan legalitas.

    Melalui MoU tersebut, BPN Jawa Timur dan DMI Jawa Timur berharap proses sertifikasi ribuan tanah wakaf masjid di seluruh kabupaten/kota dapat dipercepat sehingga pembangunan, pengembangan, serta pemanfaatannya dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut saat ini, masjid-masjid di Jatim tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga telah bertransformasi menjadi tujuan wisata.

    “Green house di area masjid merupakan salah satu contoh destinasi wisata edukatif yang luar biasa. Dengan sertifikasi yang cepat, upaya pengembangan ini akan semakin leluasa dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Fakta-fakta Fenomena Siklon Tropis Senyar, Penyebab Banjir dan Longsor di Sumut, Aceh dan Sumbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia bagian barat, mulai dari Aceh hingga Sumatera Utara, mengalami banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis “SENYAR” atau disebut anomali.

    Siklon Tropis “SENYAR”, yang sebelumnya dikenal sebagai Bibit Siklon 95B, terbentuk di Selat Malaka pada 21 November 2025 Pukul 01.00 WIB dan langsung memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya. Dampaknya terasa kuat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang mengalami hujan lebat dalam waktu berurutan.

    BMKG mencatat bahwa pada periode 25–27 November 2025 beberapa daerah di kawasan tersebut diguyur hujan ekstrem. Aceh Utara, Medan, Tapanuli Tengah, dan Padang Pariaman mencatat curah hujan harian yang berada di kategori ekstrem.

    Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang terjadi bersamaan dengan terbentuknya Siklon SENYAR turut memperkuat hujan yang terjadi. Fenomena atmosfer ini menambah suplai kelembapan dan memperbesar peluang terbentuknya awan hujan tebal.

    Selain SENYAR, Siklon Tropis “KOTO” yang terbentuk di Laut Filipina memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca Indonesia. Sistem ini meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat dan menyebabkan gelombang tinggi di utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara.

    Diprediksi bahwa kombinasi fenomena atmosfer global, regional, dan lokal masih akan memengaruhi cuaca Indonesia hingga sepekan mendatang. Kondisi ini membuat potensi hujan lebat tetap tinggi di berbagai wilayah.

    Pada skala global, indeks Dipole Mode (DMI) bernilai -0.6 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan pembentukan awan hujan di bagian barat Indonesia. Bersamaan dengan itu, kondisi La-Nina lemah juga turut meningkatkan peluang hujan di kawasan timur Indonesia.

    Penguatan Monsun Asia yang terdeteksi melalui nilai West North Pacific Monsoon Index (WNPMI) memperbesar pasokan uap air dari Samudra Hindia. Aliran angin baratan yang dominan membantu memicu pembentukan awan hujan di sebagian besar wilayah Tanah Air.

    Fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO) diperkirakan berada pada fase 6 dan aktif di beberapa wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Kombinasi MJO, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Rossby Ekuator juga memperkuat potensi hujan di Selat Malaka, Samudera Hindia barat Aceh, serta Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.

    Siklon Tropis “KOTO” yang berada di Laut Cina Selatan bagian timur Vietnam diprediksi bergerak stabil ke arah barat daya. Sistem ini tetap memberi dampak tidak langsung berupa hujan lebat di Kepulauan Riau dan gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan sekitar Kalimantan dan Kepulauan Natuna.

    Selain itu, Ex-Siklon Tropis “SENYAR” diperkirakan bergerak melemah di daratan Malaysia dalam dua hari ke depan. Meski melemah, dalam 24 jam mendatang sistem ini masih berpotensi memicu hujan sedang hingga ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau.

    Prediksi Cuaca di Indonesia

    Prediksi pada periode 28–30 November 2025, cuaca di Indonesia secara umum didominasi oleh hujan ringan hingga ekstrem. Sejumlah wilayah juga diperkirakan mengalami peningkatan hujan intensitas sedang, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di berbagai wilayah. BMKG menetapkan tingkat peringatan dini untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang lebih ekstrem.

    Kategori Siaga meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat. Sementara kategori Awas ditetapkan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan tambahan potensi angin kencang di Kepulauan Riau.

    Memasuki periode 29 November–03 Desember 2025, Indonesia masih berada dalam dominasi hujan ringan hingga lebat. Peningkatan hujan intensitas sedang juga berpotensi muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.

    Pada periode ini, hujan lebat disertai kilat dan angin kencang tetap berpeluang terjadi di beberapa daerah. BMKG menetapkan status Siaga untuk Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan, tanpa adanya catatan wilayah angin kencang tambahan. (Angel Rinella)

  • Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Banjir Sumatera, DMI Minta Masjid Jadi Tempat Penampungan Pengungsi

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, pihaknya telah bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.

    Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada Jumat (21/11) secara virtual dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Dalam arahan tersebut, Safrizal menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor.

    Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi momentum respon pertama sangat penting,” kata Safrizal.

    Sebagai tindak lanjut, Safrizal meminta pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing.

    Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, unsur relawan seperti satlinmas dan redkar, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap, jangan kendor sedikitpun,” tutup Safrizal.

  • KPID Jatim Temukan 99 Pelanggaran Siaran Anak dalam 3 Bulan, Trans 7 hingga TV Swasta Kena Sanksi

    KPID Jatim Temukan 99 Pelanggaran Siaran Anak dalam 3 Bulan, Trans 7 hingga TV Swasta Kena Sanksi

    Probolinggo (beritajatim.com) – KPID Jawa Timur mencatat 99 pelanggaran siaran yang berkaitan dengan perlindungan anak sepanjang tiga bulan terakhir. Temuan ini memperlihatkan masih banyaknya konten televisi yang belum ramah anak, mulai dari iklan, tayangan hiburan, hingga pemberitaan yang menampilkan identitas anak secara terbuka.

    Komisioner KPID Jatim, Aan Hariyono, mengatakan bahwa anak hari ini semakin sering dijadikan objek konten, sementara masyarakat mengonsumsi produk digital tanpa filter. Kondisi ini menyebabkan anak rentan terpapar informasi yang tidak sesuai usia.

    “Masyarakat tidak punya banyak pilihan. Konten yang muncul ya itu-itu saja. Karena itu, produk jurnalistik ramah anak dari media arus utama sangat kita tunggu,” ujarnya pada Kamis (27/11/2025) siang, di Gedung Rumah Batik, Kota Probolinggo, saat memaparkan materi kepada jurnalis.

    KPID Jatim merinci 99 kasus pelanggaran dalam tiga bulan terakhir sebagai berikut: 36 kasus: konten/iklan yang mengeksploitasi anak, 27 kasus: tayangan tanpa klasifikasi usia (SU, 13+, 17+), 22 kasus: penayangan wajah/identitas anak yang menjadi korban atau pelaku, 14 kasus: bahasa, adegan, atau ikonografi yang tidak layak bagi anak.

    Jumlah ini turun 38,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, yang mencatat 162 pelanggaran. KPID menyebut penurunan tersebut sebagai tanda positif bahwa kepatuhan media terhadap kode etik meningkat.

    Aan menjelaskan, KPID menerapkan tiga tahap sanksi: surat peringatan, pemanggilan, hingga penutupan program bagi lembaga penyiaran yang tidak melakukan perbaikan.

    Ia mencontohkan kasus 292 aduan publik terhadap dua program Trans 7 yang dinilai tidak layak tayang. “Kasus itu langsung kami koordinasikan dengan KPI Pusat, dan pada hari yang sama programnya ditutup,” tegasnya.

    Selain itu, KPID juga memproses aduan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengenai tayangan kalimat tauhid yang ditampilkan dalam bentuk joget di salah satu TV swasta nasional. Aduan tersebut langsung diteruskan ke KPI Pusat.

    Total aduan publik terhadap lembaga penyiaran di Jawa Timur sepanjang 2025 mencapai 427 aduan, meningkat 22 persen dibanding 2024.

    KPID Jatim membuka layanan aduan 24 jam melalui WhatsApp, pesan teks, voice note, website resmi, dan kunjungan langsung ke kantor di Surabaya.

    Meski tidak mengawasi platform digital atau layanan streaming, KPID tetap menerima semua laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi.

    Aan menekankan pentingnya literasi digital keluarga di tengah derasnya arus teknologi. Orang tua diminta tidak kehilangan kontrol atas aktivitas digital anak.

    “Orang tua harus tahu game pertama yang diunduh anak, media sosial apa yang dipakai, bahkan email yang digunakan. Pencegahan dimulai dari rumah,” jelasnya.

    Ia juga menyebut bahwa masyarakat kini memasuki era Society 5.0, di mana teknologi seharusnya dikendalikan manusia, bukan sebaliknya.

    Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Dr. Lucia Aries Yuliyanti, mengapresiasi peran media yang semakin patuh terhadap kode etik jurnalistik terkait perlindungan anak.

    Ia menyebut regulasi daerah seperti Perda Kota Layak Anak, Perda No. 3, Perda No. 10/2018 tentang PPPA dan KLA, hingga Perwali pencegahan perkawinan anak, telah menjadi pedoman penting dalam pemberitaan yang berperspektif perlindungan anak.

    “Jika ada satu dua pemberitaan yang kurang tepat, kami ajak diskusi. Media sangat responsif dan cepat melakukan perbaikan,” ujarnya.

    Menurutnya, porsi pencegahan harus diperbanyak agar kasus berkaitan dengan anak dapat terus ditekan. “Tujuan kita bukan menjadi pemadam kebakaran, tapi mencegah agar kasus tidak terjadi,” tegasnya. (ada/kun)

  • Jusuf Kalla: Muhammadiyah Teladan Pendidikan dan Penggerak Ekonomi Umat

    Jusuf Kalla: Muhammadiyah Teladan Pendidikan dan Penggerak Ekonomi Umat

    Liputan6.com, Bandung Wakil Presiden Republik Indonesia, ke 10 & 12 sekaligus Ketua Umum DMI, HM. Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pentingnya pendidikan, akhlak, serta penguatan semangat kewirausahaan bagi kemajuan bangsa. Hal tersebut disampaikan saat memberikan testimoni dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-113 di Kampus Universitas Muhammadiyah Bandung, Selasa (18/11/2025). 

    “Ada tiga poin penting yang menjadi kontribusi utama Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertama, peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan dan pembinaan akhlak. Kedua, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai fondasi kemajuan negara serta ketiga, penumbuhan semangat kewirausahaan di kalangan kader Muhammadiyah,” kata JK di hadapan ribuan kader Muhammadiyah dari seluruh Indonesia tersebut.

    JK menambahkan, Muhammadiyah selama ini berperan besar dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Semangat tersebut juga harus didukung oleh pengembangan entrepreneur agar umat mampu mandiri dan berdaya saing. 

    “Muhammadiyah harus mencontoh Rasulullah yang berwirausaha sejak muda,” tambah JK.

    Pada kesempatan tersebut, JK juga mengisahkan latar belakang kehidupannya yang mengaku tumbuh dalam tradisi moderat (wasathiyah). Ia menyebut bahwa keluarganya berasal dari dua organisasi besar umat Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiyah. Hal itulah yang turut membentuk pandangan hidupnya yang inklusif dan terbuka, walau pada masa mahasiswa, JK aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

    Dalam sambutannya juga, JK memberikan apresiasi atas perjalanan panjang Muhammadiyah yang telah memasuki usia 113 tahun. Menurutnya, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan dan terus maju selama lebih dari satu abad. Ia juga menyoroti besarnya aset Muhammadiyah yang berkembang di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

    “Muhammadiyah telah berhasil membangun lebih dari 100 universitas, hampir 200 rumah sakit, serta ribuan sekolah dan pesantren. Ini merupakan kontribusi luar biasa bagi bangsa,” ujar JK.

    “Kemajuan bangsa tidak mungkin dicapai tanpa kerja keras dan semangat kewirausahaan. Muhammadiyah sudah sangat maju dalam pendidikan dan sosial, namun semangat entrepreneur harus terus diperkuat,” tambahnya.

    JK juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk pendidikan bangsa ini. Pasalnya, posisi dua menteri pendidikan dijabat dari petinggi. “Jadi kalau pendidikan tidak maju, maka Muhammadiyah harus memikul tanggung jawab moral untuk terus memajukan pendidikan nasional,” tegas Ketua Umum DMI tersebut.

    Menutup testimoninya, JK menyampaikan ucapan selamat Milad ke-113 kepada Muhammadiyah dan berharap agar organisasi ini semakin kokoh dalam memberikan kontribusi bagi umat, bangsa dan negara.

  • Ini Enam Poin Persoalan Tanah dan Ruang di Makassar: Tak Ada RDTR hingga Konflik Agraria

    Ini Enam Poin Persoalan Tanah dan Ruang di Makassar: Tak Ada RDTR hingga Konflik Agraria

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas enam poin persoalan tanah dan ruang bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Makassar.

    Nusron menekankan enam poin utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. Mulai dari integrasi data antara nomor identifikasi bidang tanah (NIB) dan nomor objek pajak (NOP) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

    “Kedua, pemutakhiran sertifikat lama agar tidak tumpang tindih,” ujar Nusron usai melakukan Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu-isu Strategis Pertanahan bersama di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis.

    Selanjutnya, Nusron menyoroti revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Ia menyebut, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk memastikan kepastian hukum pemanfaatan ruang serta menarik investasi daerah.

    Pembahasan berikutnya adalah langkah penyelesaian tanah wakaf dan evaluasi konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang hak guna usaha (HGU) dengan masyarakat.

    Nusron menyebut data rendahnya jumlah tempat ibadah dan tanah wakaf yang sudah bersertifikat di Sulawesi Selatan. Dari 13.575 masjid, baru sekitar 3.111 atau sekitar 20 persen lebih yang telah bersertifikat.

    “Sekarang baru 20 persen masjid yang bersertifikat. Ini perlu jadi perhatian serius,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa tanah wakaf, masjid, musala, gereja, pesantren, dan makam harus segera disertifikatkan agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan, terutama di daerah perkotaan yang nilai tanahnya semakin tinggi.

    “Hari ini mungkin tidak bermasalah, tapi nanti ketika tanah wakaf kena proyek jalan atau tol, keluarga wakif bisa muncul dan mengklaim. Kalau tidak disertifikatkan, itu bisa jadi konflik,” ujar Nusron.

    Untuk itu, ia berencana mengumpulkan seluruh organisasi keagamaan dan lembaga wakaf, termasuk MUI, NU, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia, dan Badan Wakaf Nasional, guna menyusun strategi percepatan sertifikasi aset keagamaan.

    “Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN (PT Perkebunan Nusantara) yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” jelas Nusron.

    Nusron memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama kepala daerah se-Sulsel. Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan tata ruang di lapangan.

  • Profil Jimly Asshiddiqie: Cendekiawan Hukum yang Kini Ditunjuk Pimpin Komisi Reformasi Polri

    Profil Jimly Asshiddiqie: Cendekiawan Hukum yang Kini Ditunjuk Pimpin Komisi Reformasi Polri

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tim Komisi Reformasi Polri di Istana Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (7/11/2025).

    Dalam kesempatan ini, Prabowo turut melantik Jimly Asshiddiqie, mantan ketua Mahkamah Konstistusi sebagai Ketua Komisi Reformasi Polri.

    Dilansir Liputan6.com dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jimly Asshiddiqie lahir di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 17 April 1956. Dia pernah menempuh pendidikan tingkat S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1977-1982. 

    Usai menyelesaikan pendidikan tingkat S-1 nya, Jimly kemudian kembali meneruskan pendidikan tingkat S-2 Hukum di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1984 hingga 1986. 

    Lalu, Jimly kembali mengambil Program Doktor kerja sama Rechtsfaculteit, Rijksuniversiteit, Leiden dengan gelar S-3 pada tahun 1987 hingga 1991. Tak hanya itu, pada tahun 1994 ia kembali menempuh studinya di Post-Graduate Course, Harvard Law School, Cambridge, Massachussett dan beberapa kursus singkat lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

    Jimly diketahui juga aktif dalam sejumlah organisasi islam sejak tahun 1970. Dia diketahui pernah ikut serta dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Palembang, menjabat sebagai ketua Umum Youth Islamic Study Club Al Azhar, dan Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPМI).

    Tak hanya itu, Jimly juga pernah menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dia menempati posisi sebagai Pengurus Harian (MUI), Ketua Dewan Penasihat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, hingga  Ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar.

    Bukan hanya aktif dalam berbagai organisasi islam. Jimly juga aktif dalam beberapa organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Di antaranya seperti Penasehat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN,  Ketua Dewan Pembina Yayasan Jimly School of Law and Government (JSLG), Penasihat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, sampai jadi Penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).