Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Pemkab Sumenep Awasi Pembelian Tembakau Petani oleh Gudang dan Pabrikan

    Pemkab Sumenep Awasi Pembelian Tembakau Petani oleh Gudang dan Pabrikan

    Sumenep (beritajatim.com) – Sejumlah gudang tembakau dan pabrikan di Sumenep mulai melakukan pembelian tembakau petani Sumenep. Karena itu, untuk memastikan pembelian tembakau berjalan sesuai aturan, Pemkab Sumenep mulai turun ke lapangan, melihat langsung proses pembelian tembakau petani.

    Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, pengawasan tersebut melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi. Selain DKUPP, juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), kemudian Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta instansi terkait lainnya.

    “Selama seminggu ini, kami mulai menyisir ke gudang dan pabrikan yang melakukan pembelian tembakau. Kami melakukan pengawasan secara langsung,” katanya, Selasa (09/09/2025).

    Ia menjelaskan, pengawasan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Bupati (Perbup) tentang penatausahaan pembelian tembakau.

    “Jangan sampai petani kita ini dirugikan. Karena itu, kami melakukan pengawasan, apakah yang membeli tembakau itu sudah sesuai aturan main sesuai Perbup penatausahaan pembelian tembakau,” paparnya.

    Pengawasan tersebut juga mencatat tentang harga pembelian tembakau petani. Untuk tahun 2025, titik impas harga tembakau (TIHT) yang telah ditetapkan untuk tembakau gunung Rp67.929 per kilogram, naik Rp946 atau 1,41 persen dari tahun sebelumnya. TIHT tembakau tegal mencapai Rp63.117 per kilogram, naik Rp1.513 atau 2,46 persen. Sementara TIHT tembakau sawah sebesar Rp46.142 per kilogram, naik Rp46 atau 0,10 persen.

    Kenaikan harga tersebut mempertimbangkan biaya riil yang dikeluarkan petani mulai dari pembelian bibit, pupuk, pestisida, hingga perlengkapan seperti tikar dan tali. Biaya tenaga kerja untuk pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pascapanen juga menjadi komponen penting dalam penghitungan TIHT. (tem/ian)

  • Balap traktor sawah di Pekalongan dukung swasembada pangan

    Balap traktor sawah di Pekalongan dukung swasembada pangan

    ANTARA – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah menggelar Balap Traktor Roda Dua di persawahan Desa Sumub Lor, Kecamatan Sragi, Kamis (28/8), diikuti 20 tim petani dan pelajar SMK. Kepala DKPP Pekalongan Ari Lailani mengatakan lomba tersebut diharapkan menumbuhkan minat generasi muda menjadi petani modern dan mengasah kemampuan bertani sehingga turut mendukung swasembada pangan. (Yusup Fatoni/Fahrul Marwansyah/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah fasilitasi ekspor ayam hidup dari Bintan-Kepri ke Singapura

    Pemerintah fasilitasi ekspor ayam hidup dari Bintan-Kepri ke Singapura

    Ini yang keenam kalinya ekspor ayam ke Singapura, sejak periode pertama di bulan Mei 2023.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memfasilitasi ekspor 28.512 ekor ayam hidup (Live Bird) dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menuju ke negara Singapura.

    Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bintan Iwan Berri Prima mengatakan proses ekspor ayam ke negara tetangga itu tidak mudah, melainkan perlu kerja sama semua lintas sektor terkait, mulai dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, lalu DKP2KH Provinsi Kepri, Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai hingga Dinas Perdagangan.

    “Tapi karena usaha peternakannya ada di Bintan, maka ini menjadi tugas pokok kami selaku bidang peternakan,” kata Iwan Berry, di Bintan, Kamis.

    Ia menyebut ekspor puluhan ribu ekor ayam hidup itu diinisiasi oleh PT Ciomas Adistwa (Japfa Group) dari kandang ayam yang beroperasi di wilayah Bintan.

    Kegiatan ekspor dilakukan dengan memasukkan ayam hidup ke dalam enam kontainer lalu dibawa melalui jalur laut menuju Singapura dari Pelabuhan Sri Payung, Kilometer 6, Tanjungpinang, Rabu (27/8) malam.

    “Ini yang keenam kalinya ekspor ayam ke Singapura, sejak periode pertama di bulan Mei 2023,” ujarnya pula.

    DKPP Bintan mengapresiasi PT Japfa yang telah melaksanakan kegiatan ekspor ayam dan berharap kegiatan ini terus berlanjut, serta menjadi inspirasi bagi pelaku usaha peternakan lainnya untuk melakukan hal yang sama.

    Pihaknya juga memastikan ayam yang diekspor itu dalam kondisi aman dan sehat melalui hasil pemeriksaan ketat sebelum diekspor.

    Selain itu, ia pun menjamin ekspor ayam ke Singapura tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lokal, karena kandang khusus ekspor ini berbeda dengan kandang untuk lokal.

    “Sejauh ini kebutuhan ayam lokal terpenuhi, bahkan untuk Bintan kami surplus, sebagian didistribusikan ke Batam,” katanya lagi.

    Vice President Head Of Feed Operation Sumatera PT Japfa Comfeed Indonesian Anwar Tandiono menyampaikan permintaan ayam hidup dari Singapura cukup tinggi, tapi pihaknya tetap membatasi pengiriman guna memenuhi kebutuhan warga lokal.

    Ia menyampaikan saat ini kandang ayam Japfa di Bintan mampu memproduksi 400 ribu ekor per bulan, bahkan akan terus ditingkatkan menjadi 600-800 ribu ekor per bulan agar bisa diekspor secara rutin.

    “Ekspor ini sebagai upaya kami meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal,” kata Anwar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabupaten Ngawi dapat tambahan pupuk bersubsidi 12.368 ton

    Kabupaten Ngawi dapat tambahan pupuk bersubsidi 12.368 ton

    ANTARA – Kabupaten Ngawi pada pertengahan 2025 ini memperoleh tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat sebanyak 12.368 ton yang terdiri atas pupuk jenis urea, NPK, dan organik. Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi menyatakan, dengan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi tersebut para petani tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk pada musim tanam ketiga. (Rindhu Dwi Kartiko/Soni Namura/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan Surabaya 24 Agustus 2025

    Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan Surabaya 24 Agustus 2025

    Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com –
    Fenomena kemarau basah atau hujan yang masih turun di musim kering menjadi penyebab utama terhambatnya masa panen tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
    Akibat anomali cuaca ini, banyak petani yang mengalami gagal tanam sehingga jadwal panen mundur signifikan.
    Hingga saat ini, panen tembakau belum mencapai 10 persen dari total lahan tembakau seluas 31.356 hektar di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
    Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini.
    “Sampai saat ini masih dibawah 10 persen petani yang sudah panen,” katanya.
    Dia mengatakan, hal itu akibat kemarau basah sejak awal masa tanam. Banyak petani yang sempat gagal tanam dan berakibat masa panen lebih lambat.
    Sebab masa panen tergantung masa tanam yang dilakukan oleh petani.
    Ia memprediksi, dari 31.356 hektar akan menghasilkan sebanyak 29 ribu ton tembakau dari semua kecamatan.
    Dari 31.356 hektar terdiri dari lahan gunung seluas 3.440 hektar, lahan sawah 8.973 hektar dan lahan tegal seluas 18.943.
    “Dari tiga jenis ini yang paling banyak panen adalah tembakau gunung,” katanya.
    Sebab masa tanam di wilayah pegunungan lebih awal dan lebih sedikit resiko gagal tanam.
    Indah Kurnia Sulistiorini juga mengimbau agar petani selalu waspada hujan datang.
    Salah satunya dengan mengantisipasi dan menyiapkan drainase yang baik.
    Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi genangan air yang bisa merusak pohon tembakau.
    “Terutama tembakau yang masih kecil, resikonya lebih besar dibanding pohon yang sudah siap panen,” imbuhnya.
    Pihaknya mengaku DKPP terus melakukan pembinaan dan pemantauan oleh para penyuluh di lapangan.
    “Petani sudah bisa mandiri membuat drainase yang baik agar tembakau tetap tumbuh dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua KPU Kapuas Dicopot DKPP, Ketua KPU RI: Kami Hormati Putusan Nasional 20 Agustus 2025

    Ketua KPU Kapuas Dicopot DKPP, Ketua KPU RI: Kami Hormati Putusan Nasional 20 Agustus 2025

    Ketua KPU Kapuas Dicopot DKPP, Ketua KPU RI: Kami Hormati Putusan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Afifuddin menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencopot Deden Firmansyah dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Kapuas.
    Afifuddin mengatakan, pihaknya akan menghormati segala putusan yang telah diberikan oleh DKPP.
    “Pada prinsipnya kami hormati putusan DKPP,” kata Afifuddin saat ditemui di Akmani Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
    Afifuddin sendiri mengaku baru mendapatkan informasi tersebut dan akan mempelajari secara utuh.
    Hal ini dilakukan untuk memberikan pembinaan, karena meskipun telah dicopot dari jabatan ketua, Deden masih bertugas sebagai anggota KPU Kapuas.
    “Itu kan biasa ya dalam putusan-putusan DKPP kita tindak lanjut (sebagai langkah pembinaan). Cuma detailnya saya belum baca, hanya tadi dikirimi Pak Idham berkaitan informasi atas materi gugatan, kesalahan yang disangkakan,” katanya.
    Sebelumnya, DKPP mencopot Deden Firmansyah dari jabatannya setelah terbukti bertindak tidak maksimal dalam mendistribusikan formulir model C, khususnya di Kecamatan Mantangai saat Pilkada 2024 berlangsung.
    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu 1, Deden Firmansyah selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kapuas, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito, seperti dilansir keterangan pers, Rabu (20/8/2025).
    Selain Deden, DKPP juga menjatuhkan pencopotan jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Kapuas, Dina Mariana.
    Sanksi dijatuhkan kepada Dina karena dinilai tidak bertanggung jawab dan tidak profesional setelah terbukti memperbolehkan dua orang mencoblos pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara, meski tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), maupun daftar pemilih khusus (DPK) di TPS tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah terkait dugaan suap.

    Sidang pemeriksaan berlangsung secara hibrida di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Kamis.

    Sidang dilaksanakan untuk memeriksa dua Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Sabirin dan Pajrin, yang diadukan oleh seorang bernama Mukhlis.

    “Para Teradu diduga menerima suap dari satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Mukhlis.

    Dalam sidang ini, Mukhlis menyebut kedua teradu telah menerima uang dari seorang berinisial AA untuk memenangkan pasangan calon Bupati Alaidin Abu Abbas dan Wakil Bupati Anda Suhada dalam Pilkada Aceh Tengah 2024.

    Pengadu menyebutkan pada 23 November 2024 diadakan pertemuan antara Sabirin dan Pajrin dengan calon Bupati Alaidin Abu Abbas di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut Sabirin dan Pajrin bersedia membantu memenangkan pasangan calon dengan imbalan masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya karena belum tersedianya uang, disepakati uang panjar masing-masing Rp15 juta.

    Tudingan ini dibantah oleh keduanya. Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024.

    Ia menegaskan tidak pernah bertemu AA, apalagi menerima uang sebagaimana disebutkan oleh Mukhlis.

    “Teradu I tidak pernah bertemu atau pun menerima uang dari AA, baik secara langsung atau melalui pihak lain,” kata Sabirin.

    Hal senada juga disampaikan Pajrin. Kepada majelis, ia mengaku tidak berada di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena sedang memantau logistik di sejumlah kecamatan.

    “Teradu II pada pokoknya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada ataupun dari pihak lain mana pun yang memiliki hubungan dengan pasangan calon tersebut,” kata Pajrin.

    Sidang dengan majelis diketuai I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta didampingi Tharmizi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Bawaslu), dan Iskandar Agani (unsur KPU).

    Sidang dilaksanakan secara hibrida dengan ketua majelis memimpin persidangan dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Sedangkan anggota majelis dan para pihak mengikuti sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Cetak Sejarah sebagai Pemimpin dengan Pemilih Terbanyak

    Prabowo Cetak Sejarah sebagai Pemimpin dengan Pemilih Terbanyak

    GELORA.CO -Kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ternyata mencatatkan sejarah di dunia, karena mampu memperoleh suara terbanyak dibanding presiden lain di dalam negeri maupun negara demokrasi lain.

    Perihal itu diperoleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pertama, Prof. Jimly Asshiddiqie, berdasarkan kontestasi pilpres sebelumnya di dalam negeri maupun negara tetangga yang menganut sistem demokrasi terbuka lainnya.

    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menjelaskan, sejak pilpres digelar dengan sistem proporsional terbuka di dalam negeri, hasil Pilpres 2024 merupakan yang tertinggi.

    Dia menyebutkan, perolehan suara dari Prabowo yang akhirnya sah menjadi Presiden ke-8 RI, melampaui dua presiden pendahulunya, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden yang dipilih terbanyak di sepanjang sejarah umat manusia, Prabowo Subianto, 97 juta. Presiden yang kedua itu tahun 2019 namanya Joko Widodo, 84 juta,” ujar Jimly dalam acara seminar Partai Buruh yang dikutip melalui siaran ulang Youtube, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

    Kemudian, Jimly menyebutkan perolehan suara Presiden di beberapa negara demokrasi lain yang terakhir kali dilaksanakan, juga tidak bisa menyaingi suara Prabowo.

    “Baru nomor tiga dan nomor empat (perolehan suara terbanyak dalam pilpres di dunia) itu presiden Donald Trump dan Joe Biden,” urai dia.

    Yang kelima presiden Rusia, Vladimir Putin yang kemarin terakhir 80 persen dia (suaranya). Tapi yang nomor enam SBY,” sambung Jimly.

    Oleh karena itu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menyimpulkan, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu Indonesia melebihi negara lain secara kuantitas.

    “Jadi dari segi pemilihan presiden, yang paling penting pemilihan itu kepala negaranya, bukan anggota parlemennya. Jadi dilihat dari segi pemilihan kepala negara, kita ini the first largest democracy in the world. Nomor satu,” demikian Jimly menambahkan. 

  • Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Politik kemarin, Prabowo hadiri Bastille Day hingga ODGJ dapat bansos

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day), hingga masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo tiba di Paris untuk hadiri parade Bastille Day

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Minggu (13/7) malam waktu setempat, untuk menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day) sebagai tamu kehormatan dan memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dari Brussels, Belgia, Presiden tiba di Bandar Udara Orly, Paris sekitar pukul 18:35 waktu setempat, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut secara resmi tepat di apron bandara oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penone.

    Di apron bandara tak jauh dari ujung anak tangga pesawat, pasukan jajar kehormatan dari militer Prancis juga menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menhan minta TNI berikan penampilan terbaik saat Bastille Day 2025

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Patriot II menampilkan penampilan terbaik dalam perayaan Bastille Day di Prancis demi menjaga nama baik Indonesia.

    “Seluruh anggota kontingen menjaga nama baik Indonesia dan menunjukkan disiplin serta semangat juang yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia,” kata Sjafrie dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.

    Menurut Sjafrie, kesempatan yang diberikan Pemerintah Prancis kepada Indonesia untuk tampil di acara Bastille Day merupakan sebuah penghargaan bagi Indonesia, terkhusus TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    DPR terus buka masukan revisi KUHAP sebelum disahkan di paripurna

    Komisi III DPR RI memastikan untuk terus membuka masukan untuk revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga sebelum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR RI.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan biasanya jika pembahasan revisi di tingkat panitia kerja (Panja) selesai, maka tidak ada lagi perubahan hingga rapat paripurna.

    Namun, dia memastikan bahwa Komisi III DPR akan terus mengevaluasi pasal-pasal yang ada.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Dua daerah gelar pilkada ulang pada 27 Agustus

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan ada dua daerah yang diharuskan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang pada 27 Agustus mendatang, yakni Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Bangka.

    “Sehingga akan digelar pilkada ulang, yakni Kabupaten Bangka tanggal 27 Agustus dan Kota Pangkal Pinang tanggal 27 Agustus,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menko PM sebut difabel, lansia, ODGJ akan dapat bansos abadi

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyebut masyarakat dalam kategori difabel, lanjut usia atau lansia, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) abadi.

    “Ya, ada term (istilah) periode. Sampai hari, ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia—manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus,” ucap Cak Imin, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7) malam.

    Selain dari tiga kategori kelompok masyarakat rentan itu, pemberian bansos akan dibatasi. “Untuk sementara maksimal lima tahun,” tuturnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKPP Ungkap Ada 1.809 Penyelenggara Pemilu yang Disidang, Tak Semua Diberi Sanksi

    DKPP Ungkap Ada 1.809 Penyelenggara Pemilu yang Disidang, Tak Semua Diberi Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menyatakan telah menyidangkan 1.809 penyelenggara Pemilu lama dua tahun terakhir.

    Dia melanjutkan, dari jumlah tersebut tidak semuanya yang disidangkan di DKPP menerima sanksi, karena banyak pengaduan yang nyatanya tidak memiliki bukti. Ada 763 penyelenggara pemilu yang mendapat sanksi dari DKPP.

    “Dengan total penyelenggara yang disidangkan mencapai 1.809 teradu yang menghadapi sidang DKPP. 956 teradu atau 53 persen direhabilitasi,” tuturnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Adapun, Heddy berujar sanksi yang diberikan lembaganya ini beragam. Setidaknya ada 431 teradu yang diberikan teguran tertulis dalam bentuk peringatan. Enam teradu diberhentikan sementara, dan 88 teradu diberhentikan tetap.

    Dia meneruskan, 15 teradu diberhentikan dari jabatan ketua. 181 teradu diberikan peringatan keras. 34 teradu diberikan peringatan keras terakhir, dan 8 teradu diberhentikan dari jabatan koordinator divisi. 

    “Juga ada 87 teradu atau sekitar 44,8 persen yang diberikan ketetapan. Ini karena perkaranya divisi idem atau dicabut ketika masa persidangan,” ucapnya.

    Lebih jauh, Heddy menyampaikan hingga per hari ini, sebanyak 112 dari  174 perkara yang teregistrasi pada tahun ini telah selesai disidangkan. Sementara, 64 sisanya masih dalam proses persidangan.

    “Semoga saya berharap tidak ada lagi pengaduan tapi nyatanya masih terus mengalir setiap hari. Jadi kalau hari ini masih sisa 64 mungkin besok sudah akan tambah lagi,” harapnya.

    Sementara itu, di satu sisi dia juga mengatakan dari 2024 hingga per 11 Juli kemarin DKPP telah menangani pengaduan kepemiluan dengan total 965 pengaduan. Pada 2024 sendiri total pengaduannya mencapai 790 dan disidangkan sebanyak 323 perkara serta diputus 234 perkara.

    “Tahun 2025 sampai pada tanggal 11 Juli kemarin, jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak 175 dan disidangkan, naik sidang 174. Yang sudah diputus 166. Adapun total perkara yang telah diputus selama tahun, dua tahun terakhir, adalah 400 perkara,” pungkasnya.