Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Kekeringan, Begini Cara Petani Lamongan Lakukan Percepatan Tanam 

    Kekeringan, Begini Cara Petani Lamongan Lakukan Percepatan Tanam 

    Lamongan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan Mohammad Wahyudi menyebut bahwa program percepatan tanam dengan pompanisasi bakal mampu menjawab tantangan kekeringan bagi petani.

    Diketahui, wilayah tengah hingga selatan Lamongan mayoritas kerap mengalami kekeringan di musim tanam kedua padi. Oleh sebab itu, DKPP Lamongan mengaku bahwa program percepatan tanam dengan pompanisasi itu bakal memenuhi kebutuhan air.

    “Akan tetap kita upayakan memenuhi kebutuhan air, salah satunya melalui program percepatan tanam dengan pompanisasi. Hingga saat ini di Kabupaten Lamongan sudah terpasang 67 unit pompa, dengan rincian 57 unit pompa air 4 ich dan 10 unit pompa air 6 ich,” kata Wahyudi, Jumat (24/5/2024).

    Wahyudi juga mengaku bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

    Dia menjelaskan, pertanian holtikultura di Kabupaten Lamongan terbilang berhasil. Hal itu diwujudkan dengan 4 (empat) desa di wilayah Kecamatan Brondong yang telah aktif menanam holtikultura seperti melon, pisang cavendish, bawang, terong hitam jepang, dan lainnya.

    “Di empat desa tersebut saat ini aktif menanam holtikultura, hingga ada yang sudah bermitra dengan perusahaan,” beber Wahyudi.

    Tak hanya itu, Wahyudi menyampaikan bahwa kini terdapat 80 green house di wilayah Kecamatan Brondong dan Ngimbang yang sangat produktif dan mampu menghasilkan 480 kuintal tanaman holtikultura dalam sekali panen.

    “Hingga April 2024, luas panen musim tanam pertama mencapai 43 persen atau 67.256 ha. Jumlah tersebut diyakini akan 100 persen pada musim tanam selanjutnya. Meskipun pada musim tanam dua ini dihadapkan dengan musim kemarau,” paparnya. [riq/aje]

  • Pemkot Mojokerto Perketat Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban

    Pemkot Mojokerto Perketat Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto akan memperketat pemantauan dan pengawasan Kesehatan hewan kurban. Ini dilakukan jelang Hari Raya Idul Adha 2024.

    “Untuk pengawasan lalu-lintas hewan kan sudah ada aturan yang jelas, tidak harus momen Iduladha. Ketika hewan masuk ke Kota Mojokerto harus ada ijin pemasukan, surat keterangan Kesehatan hewan, begitupun hewan keluar,” ungkap Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro, Selasa (14/5/2024).

    Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Pemkot Mojokerto akan memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban mendekati Idul Adha 2024. Meski Kota Mojokerto Zero Reported Case PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sejak tahun 2022 hingga saat ini, vaksinasi PMK berkelanjutan tetap dilakukan.

    “H-7 Idul Adha apabila lapak-lapak penjual hewan kurban sudah mulai berdiri, kami akan keliling lakukan pengecekan kesehatan hewan kurbannya. Sebagai upaya preventif vaksinasi PMK berkelanjutan tetap kita lakukan, sembari kita lakukan edukasi ke peternak lokal terkait kesehatan hewan,” bebernya.

    Meski wabah PMK di Jawa Timur juga telah terkendali, orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto ini tetap meminta seluruh panitia kurban dan takmir masjid di Kota Mojokerto tetap hati-hati dalam memilih hewan kurban. Mas Pj meminta agar hewan kurban dari luar kota dilengkapi surat kesehatan.

    “Saat memilih hewan kurban khususnya menedatangkan dari luar daerah, harus dilengkapi dengan surat Kesehatan hewan,” pesannya. [tin/but]

  • Pemkot Kediri Adakan Gerakan Pangan Murah Secara Drive Thru

    Pemkot Kediri Adakan Gerakan Pangan Murah Secara Drive Thru

    Kediri (beritajatim.com) – Menyikapi adanya fluktuasi harga-harga kebutuhan pangan di pasar saat ini, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin (29/4/2024) di Taman Harmoni. Dalam program GPM itu, tersedia sejumlah bahan pangan, seperti beras medium, gula pasir dan bawang merah.

    Dalam pelaksanaannya, kegiatan Gerakan Pangan Murah dipantau langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri serta Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri. Menanggapi terkait kegiatan tersebut, Kepala DKPP Kota Kediri Moh. Ridwan mengatakan dalam GPM ini, pihaknya menyediakan beras medium sebanyak 1.250 kg atau 250 sak, Gula pasir sebanyak 200 kg dan bawang merah sebanyak 200 kg.

    “Beberapa komoditas yang harganya masih relatif tinggi atau di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah kami upayakan untuk diadakan Gerakan Pangan Murah. Ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sehingga bisa meminimalisir keresahan di masyarakat,” terangnya.

    Sebagai upaya mengendalikan harga komoditas pangan, Ridwan mengaku pihaknya juga rutin melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar di Kota Kediri.

    Pemkot Kediri Adakan Gerakan Pangan Murah Secara Drive Thru

    “Kami selalu pantau harga secara harian di pasar dan tampaknya komoditas bawang merah, gula pasir dan beras medium masih stabil dengan harga di level tinggi. Untuk itu kami merasa perlu untuk diadakan intervensi dengan menggelar GPM hari ini,” imbuhnya.

    Ridwan menegaskan stok komoditas pangan setelah lebaran di Kota Kediri terpantau aman. Apabila terjadi kenaikan harga, Ridwan menambahkan tidak menutup kemungkinan Gerakan Pangan Murah akan kembali diadakan.

    “Jika ada komoditas pangan yang harganya tinggi maka akan kita segera adakan GPM. Untuk bawang merah memang sentra bawang merah ada di Jawa Timur khususnya di Probolinggo dan Nganjuk namun saat ini belum banyak yang panen. Untuk itu kita mengambil stok bawang merah dari luar Jawa sehingga pasokan untuk Kota Kediri bisa tercukupi dan stabil,” jelasnya.

    Untuk ketersediaan stok beras medium, gula pasir dan bawang merah dalam kegiatan GPM ini, Ridwan mengaku melibatkan Bulog, distributor pangan dan tingkat pengecer. Agar pembelian bahan pangan dapat merata, Ridwan membatasi jumlah pembelian maksimal 2 pcs untuk beras medium, 2 kg gula pasir dan 1 kg bawang merah.

    “Barang yang kami jual dengan harga murah, maka untuk pemerataan stok pembelian dibatasi agar masyarakat kita banyak yang bisa mengakses dan mendapatkan barang murah yang kita jual hari ini,” ujarnya.

    Adanya gerakan pangan murah tersebut disambut antusias oleh masyarakat Kota Kediri. Dari pantauan di lapangan, tidak sedikit masyarakat yang melintas di Taman Harmoni akhirnya singgah untuk membeli komoditas pangan yang dijual dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah.

    Salah satunya, Mujiati warga asal Balowerti yang membeli beras dan gula pasir. Diakui Mujiati harga komoditas yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah lebih terjangkau dari harga di pasaran.

    “Senang sekali dan sangat membantu terlebih bagi saya yang setiap harinya berjualan nasi, karena saat ini harga beras masih mahal. Semoga kegiatan ini bisa terus diadakan untuk membantu masyarakat, terutama saat harga beberapa bahan pokok naik,” terangnya.

    Untuk diketahui, dalam Gerakan Pangan Murah tersebut masyarakat bisa membeli beras medium kemasan 5 kg dengan harga Rp. 52.000/sak, gula pasir Rp.15.500/kg dan bawang merah Rp.40.000/kg. [nm/but]

  • Banjir Lahar Semeru Terjang Lahan Pertanian, Lumajang Ajukan Bantuan Benih ke Kementan

    Banjir Lahar Semeru Terjang Lahan Pertanian, Lumajang Ajukan Bantuan Benih ke Kementan

    Lumajang (beritajatim.com) – Banjir lahar susulan yang menerjang beberapa waktu lalu di Lumajang, Jawa Timur, telah memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian.

    Lahan pertanian dan perkebunan, baik tanaman pangan seperti padi dan jagung, maupun tanaman holtikultura seperti cabai, tomat, dan bawang, mengalami kerusakan.

    Tercatat, ada 106,7 hektare lahan yang mengalami kerusakan ringan ataupun sedang akibat banjir lahar. Hal ini tentu saja menghambat aktivitas para petani dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

    Menyadari hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan bantuan benih kepada Kementerian Pertanian.

    “Sebagai upaya pemulihan pasca bencana, kami mengajukan permohonan bantuan benih kepada pusat bagi sejumlah lahan yang terdampak,” jelas Hairil Diani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang.

    Bantuan benih ini diharapkan dapat membantu para petani untuk kembali bercocok tanam dan meminimalisir kerugian ekonomi yang mereka alami.

    “Adanya bantuan benih diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pertanian dan meminimalisir dampak kerugian yang dialami para petani,” ujar Hairil Diani.

    Sementara itu, Penjabat Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, memastikan bahwa kebutuhan pangan di Lumajang masih tercukupi hingga tiga bulan ke depan meskipun sebagian lahan pertanian terdampak banjir lahar.

    “Kita berkoordinasi dengan pihak DKPP, Diskoperindag, dan Bulog bagaimana mengatasi gagal panen dan sejumlah inflasi. Namun, yang jelas kebutuhan pangan di Lumajang tercukupi hingga 3 bulan ke depan,” ujar Indah Wahyuni.

    Pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus berupaya untuk membantu para petani yang terdampak banjir lahar agar dapat kembali beraktivitas dan memulihkan sektor pertanian di Lumajang. (vid/ted)

  • Ulat Bulu Serang Lembaga Sekolah, Siswa SDN di Mojokerto Dipulangkan

    Ulat Bulu Serang Lembaga Sekolah, Siswa SDN di Mojokerto Dipulangkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Para siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto dipulangkan sebelum waktunya, Kamis (25/4/2024). Menyusul ulat bulu menyerang sekolah mereka sehingga para siswa dipulangkan lebih awal.

    Kepala Sekolah SDN 3 Kranggan, Djimin mengatakan, serangan ulat bulu tersebut sudah berlangsung sejak tiga bulan yang lalu. “Ini saya katakan seperti wabah karena sudah menjangkiti anak-anak, hampir tiap hari dan ini sudah terjadi hampir tiga bulan lalu,” ungkapnya.

    Karena serangan ulat bulu tersebut diluar kendalinya sehingga pihak sekolah melibatkan stakeholder terkait. Penyemprotan sudah dilakukan dua kali dari Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) namun serangan ulat bulu masih ada. Diduga lantaran penyemprotan yang dilakukan petugas tak menyentuh bagian atas pohon.

    “Semprotannya tidak sampai ke atas, yang bawah ini jatuh mati tapi yang belum mati telurnya. Sehingga tadi mendatangkan damkar harapannya bisa menyemprot sampai ke atas pohon. Rencananya juga kami dilakukan memangkas ranting pohon mangga dari DLH,” katanya.

    Pihaknya berharapan dengan pemangkasan dan penyemprotan tersebut ulat bulu sudah tidak mengganggu dan mati. Menurutnya, hari ini paling parah, bahkan ada lima siswa yang terkena serangan ulat bulu dan beberapa guru sehingga demi keamanan, para siswa dipulangkan lebih awal.

    “Selain menyentuh kulit, perambahan juga lewat angin. Jadi kami pulangkan untuk antisipasi agar tidak terlalu parah karena sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulangkan siswa lebih awal,” tegasnya. [tin/kun]

  • Daftar Harga Komoditas di Pasar Kota Kediri Pasca Lebaran, Cabai Rawit Turun

    Daftar Harga Komoditas di Pasar Kota Kediri Pasca Lebaran, Cabai Rawit Turun

    Kediri (beritajatim.com) – Usai melewati momentum hari raya Idhul Fitri tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri kembali melakukan pemantauan harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Setono Betek.

    Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan harga komoditas di Kota Kediri terlebih pasca hari raya keagamaan.

    “Hari ini ada pemantauan harga di Pasar Setono Betek ada beberapa komoditas setelah lebaran mengalami penurunan. Alhamdulillah untuk pasokan pangan di Kota Kediri harganya aman,” jelas Moh Ridwan, Kepala DKPP Kota Kediri.

    Dirinya menyebutkan hasil monitoring yang dilaksanakan pada Kamis (18/4/2024) terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga maupun sebaliknya, beberapa daftar komoditas tersebut tersaji sebagai berikut:

    Beras premium: Harga turun mendekati HET menjadi Rp14.900 (HET Rp14.950)
    Beras medium: Harga Rp12.400, di atas HET sebesar 14,2%
    Bawang merah: Harga naik menjadi Rp58.056, di atas HET sebesar 39,9%
    Bawang putih: Harga turun menjadi Rp39.000
    Gula pasir: Harga tetap tinggi, yakni Rp17.400
    Minyak goreng kemasan sederhana: Rp16.030
    Minyak goreng curah: Rp15.800
    Cabai merah besar: Harga turun menjadi Rp49.000 (HET Rp55.000)
    Cabai rawit keriting: Harga turun menjadi Rp39.000 (HET Rp55.000)
    Cabai rawit: Harga turun menjadi Rp31.000 (HET Rp57.000)
    Daging ayam: Harga stabil Rp37.000/kg
    Telur ayam: Rp26.000/kg
    Daging sapi: Rp120.000/kg
    Tomat: Harga turun menjadi Rp23.000/kg

    “Kedelai dan jagung pipilan juga alhamdulillah terkendali. Sedangkan tomat mengalami penurunan Rp. 23.000/kg,” imbuhnya.

    Ridwan menjelaskan bahwa hasil pemantauan pasar akan dilaporkan ke Bapanas melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur.

    Selain itu, laporan juga akan disampaikan ke Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku Ketua Satgas Pangan Kota Kediri sebagai dasar pengambilan kebijakan pangan di Kota Kediri.

    Ridwan berharap masyarakat tidak melakukan panic buying karena pasokan pangan di Kota Kediri sangat mencukupi. “Dengan adanya pasar grosir dan pasar konsumen, kebutuhan pangan masyarakat Kota Kediri dapat terpenuhi,” tutupnya. [nm/ian]

  • Refleksi Pemilu 2024: UGM Soroti Minimnya Kontrol Penyelenggara

    Refleksi Pemilu 2024: UGM Soroti Minimnya Kontrol Penyelenggara

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pendapat dan refleksi kaitan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin. Beberapa hal yang disoroti adalah peran media sosial (medsos) yang makin besar dalam bagian Pemilu 2024. Sementara kontrol penyelenggara pemilu semakin minim.

    Arga Pribadi Imawan, S.IP., M.A, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dalam siaran pers Selasa (26/3/2024) menyoroti peran media sosial (medsos) yang semakin besar dalam kampanye politik. Ia mendorong penyelenggara pemilu untuk mengatur medsos secara lebih detail dan ketat. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum cukup mengatur konten kampanye politik di medsos.

    “Banyak konten politik di medsos yang bersifat merusak, seperti hoaks, disinformasi, dan unggahan yang mendiskreditkan calon lain. Hal ini rentan memunculkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Arga.

    Ia menegaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai stakeholder pemilu harus membuat regulasi untuk mengontrol medsos. Pengaturan hashtag, meskipun bersifat teknis, harus dilakukan.

    Arga menambahkan, dengan tingginya pengguna medsos di Indonesia, medsos akan menjadi ruang efektif untuk kampanye di masa depan.

    Sementara itu, Rijadh Djatu Winardi menyoroti transparansi pendanaan kampanye melalui medsos. Ia berharap ada pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini. Sebagai pakar akuntansi forensik, Rijadh menyatakan format pelaporan dana kampanye saat ini tidak rinci dan hanya berisi agregat pendapatan dan pengeluaran.

    “Hal ini membuat publik susah mencermati pengeluaran-pengeluaran tertentu, termasuk dana yang dihabiskan untuk kampanye di medsos,” kata Rijadh.

    Hendry Julian Noor menambahkan, kualitas Pemilu 2024 dari segi hukum menunjukkan bahwa kesalahan lebih banyak terjadi pada saat pra-pemilu. Kesalahan ini berdampak pada proses pelaksanaannya.

    “Kesadaran soal etika dan konflik kepentingan menjadi salah satu masalah besar yang dianggap lumrah. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi pola yang bisa saja terjadi ke depannya,” ungkap Hendry.

    Ia menambahkan bahwa masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan kontrol dan regulasi, terutama terkait penggunaan medsos dan pendanaan kampanye. Kesadaran soal etika dan konflik kepentingan juga perlu ditingkatkan untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. [aje]

  • Kota Mojokerto Diserang Hama Ulat Bulu

    Kota Mojokerto Diserang Hama Ulat Bulu

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sejak dua bulan terakhir, warga Kota Mojokerto diserangkan hama ulat bulu. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto membekali seluruh kelurahan di Kota Mojokerto dengan pestisida.

    Sekretaris DKPP Kota Mojokerto, Mochammad Hekamarta Fanani mengatakan, jika pihaknya mendapatkan laporan terkait hama ulat bulu menyerang warga Kota Mojokerto sejak bulan Februari lalu. “Kami mendapatkan laporan sejak Februari lalu dan hingga Maret ini memang banyak laporan,” ungkapnya, Senin (25/3/2024).

    Masih kata Heka, hampir setiap minggu ada satu sampai dua laporan terkait hama ulat bulu. Pihaknya menerima laporan baik lewat panggilan call center 112 maupun warga datang langsung ke kantor DKPP. Menurutnya, wabah ulat bulu tersebut hampir rata menyerang tiga kecamatan yang ada di Kota Mojokerto.

    “Selama mengganggu masyarakat akan kami tindak lanjuti. Untuk laporan hama ulat bulu yang telah kami ditangani dalam dua bulan terakhir ini, belum kami rekap. Petugas sudah ke lapangan dan sudah menyemprot dengan anti hama. Terakhir, kami melakukan penanganan di Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon satu minggu yang lalu,” katanya.

    Namun menurutnya, penyemprotan anti hama hanya sementara untuk mengusir hewan pemakan daun tersebut. Pihaknya terus mengedukasi ke masyarakat, faktor kemunculan ulat bulu salah satunya yakni saat suhu lembab di pohon yang terjadi berkepanjangan. Menurutnya, saat ini memang sudah musimnya.

    “Dan kita tidak bisa menghindari itu, siklus binatangnya memang seperti itu. Memang datangnya di saat kelembaban tinggi terutama tapi hampir semua sumbernya berasal dari lahan-lahan yang tidak terawat. Tapi hama ulat bulu telah tertangani dan tidak sampai ada serangan ulat bulu yang mengakibatkan dampak yang fatal,” ularnya.

    Selain itu, pihaknya juga membekali seluruh kelurahan se-Kota Mojokerto dengan pestisida untuk menekan hama ulat bulu. Sehingga diharapkan masyarakat dapat melakukan penyemprotan secara mandiri. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya untuk penanganan tapi juga untuk upaya pencegahan. [tin/but]

  • Emak-emak Nyaris Pingsan saat Antre Beras Murah di Alun-Alun Ngawi

    Emak-emak Nyaris Pingsan saat Antre Beras Murah di Alun-Alun Ngawi

    Ngawi (beritajatim.com) – Emak-emak bernama Isna (32) warga Desa Jururejo Kecamatan/Kabupaten Ngawi nyaris pingsan saat antre beras murah di alun-Alun Ngawi, Senin (25/3/2024). Isna terpaksa minggir dari desakan warga lain yang tengah antre beras.

    Menurutnya, cuaca panas dan warga lain yang berdesakan agar dapat sembako murah membuatnya nyaris tumbang. Dia mengaku antre sejak jam 08.00 WIB. Saat minggir, dia belum mendapatkan beras dan sejumlah bahan pokok yang hendak dibeli.

    ‘’Karena beras di toko-toko itu masih mahal. Makanya saya sampai antre begini. Harapannya, ya bisa tetap dapat beras murah. Tapi, kalau antre begini ya kasihan yang bawa anak,’’ kata Isna.

    Tak hanya Isna, ada puluhan warga yang mengantre beras dan sembako murah. Beras hanya dijual Rp10.200 per kilogram, kemudian telur Rp25.000 per kilogram, serta cabai Rp22.000 per kilogram.

    Terpisah, Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi Dwi Rahayu Puspitaningrum mengatakan gerakan pangan murah bekerjasama sama dengan Bulog.

    ‘’Animo masyarakat memang sangat tinggi. Kami antisipasi agar acara mulai sejak pukul 08.00 WIB. Tapi masyarakat datang sejak pukul 06.00 WIB. Mekanismenya, masyarakat harus bawa kupon sehingga hanya yang pakai kupon yang bisa mendapatkan,’’ kata Dwi.

    Namun, pihaknya sudah menyediakan banyak kupon. Pun, kupon untuk sekitar 500 orang masih cukup. Dan pihaknya memperkirakan semua yang datang tak mungkin tak kebagian.

    ‘’Sebenarnya tak perlu berdesakan pasti dapat,’’ pungkasnya. [fiq/but]

     

  • Bawaslu Kabupaten Mojokerto Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Pidana Pemilu di Temon

    Bawaslu Kabupaten Mojokerto Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Pidana Pemilu di Temon

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghentikan penyelidikan lantaran tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilu.

    Ketua Bawaslu Mojokerto, Dody Faisal mengatakan, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pidana Pemilu di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilu.

    “Berdasarkan hasil analisis dan kajian dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memutuskan untuk tidak menindaklajuti laporan karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Pemilihan Umum, sehingga proses dihentikan,” ungkapnya, Jumat (22/3/2024).

    Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses penanganaan pelanggaran yang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang semua pihak tanpa terkecuali sebagai bukti jika Bawaslu Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga yang dituntut professional dan taat terhadap Undang-Undang dalam menjalankan fungsinya.

    “Yakni Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. Pada tanggal 26 Februari 2024 lalu. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menerima laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 terkait dugaan penggelembungan suara di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, ” katanya.

    Pelapornya adalah salah satu Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 nomor urut 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi. Sementara terlapor yaitu seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Temon dan Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa Temon.

    “Pada tanggal 28 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto membuat kajian awal dugaan pelanggaran dan hasilnya dinyatakan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil. Sehingga Bawaslu Kabupaten Mojokerto menjalankan proses penanganan pelanggaaran terhadap laporan pelapor tersebut,” ujarnya.

    Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengundang seluruh terlapor, saksi dan pelapor untuk dimintai keterangan perihal laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum tersebut.

    “Pemanggilan pelapor, pelapor dan saksi dilakukan sejak tanggal 3 smpai 20 Maret 2024. Ada 43 orang yang kami mintai keterangan diantaranya terlapor ada Pengawas TPS sebanyak 18 orang dan Ketua KPPS sebanyak 18 orang. Saksi yakni Pengawas Desa 1 orang dan 3 orang PPS Desa Temon, lalu pelapor dan saksi pelapor ada 2 orang,” jelasnya.

    Pelapor Ananda Ubaid Sihabuddin Argi hingga kini belum menanggapi hasil keputusan Bawaslu Kabupaten Mojokerto tersebut. Belum ada respon dari Caleg Partai Demokrat Dapil 3 nomor urut 3 tersebut.

    Sebelumnya, Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi kembali mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Senin (26/2/2024). Bersama kuasa hukumnya, Caleg nomor urut 3 ini melaporkan dugaan pidana Pemilu.

    Pelapor melaporkan penyelenggara Pemilu yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Menyusul hasil penghitungan suara di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada, Sabtu (24/2/2024) pekan lalu terjadi pengelembungan suara hingga 535 suara.

    Dengan membawa sejumlah bukti baru, pelapor dan kuasa hukum melaporkan dugaan pidana Pemilu tersebut. Tidak hanya melaporkan indikasi dugaan pidana Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto, kuasa hukum juga berencana akan melaporkan penyelenggara Pemilu atas ketidakprofesionalnya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Laporan tersebut setelah laporan indikasi dugaan kecurangan suara hilang di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto terbukti. Temuan tersebut diketahui setelah dilakukan penghitungan ulang di 18 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

    Dari hasil penghitungan ulang yang digelar di aula Dinas Pendidikan Kecamatan Trowulan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (24/2/2024). Hasilnya, Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrat DPRD Kabupaten Mojokerto Daerah Pemilihan (Dapil) 3 terdapat suara hilang sebanyak 535 suara.

    Untuk Caleg nomor urut 1, Surata mendapatkan 83 suara, Caleg nomor urut 2, Adelia Suryani mendapatkan 2.290 suara dan nomor urut 3, Ananda Ubaid Sihabuddin Argi mendapatkan 21 suara. Perbedaan mencolok terlihat dari perolehan Caleg nomor urut 2 yakni sebelumnya mendapatkan 2.825 suara. Suara Adelia mengelembung sebanyak 535 suara. [tin/kun]