Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Harga Telur dan Daging Ayam di Pasar Gringging Naik Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Harga Telur dan Daging Ayam di Pasar Gringging Naik Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri menemukan sejumlah harga bahan pokok di Pasar Gringging Kediri mulai mengalami kenaikan.

    Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pada Senin (23/12/2024).  

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Kabupaten Kediri, Yuni Ismawati, mengungkapkan, sejumlah bahan pokok seperti telur ayam ras yang sebelumnya berada di kisaran Rp 27.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 30.000 per kilogram.

    Selain itu, harga daging ayam ras juga mengalami kenaikan dari Rp 33.000 menjadi Rp 34.000 per kilogram.  

    “Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan tersebut menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” jelas Yuni usai memimpin sidak.

    Meski begitu, Yuni menegaskan, kenaikan harga ini masih lebih rendah dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru 2023, di mana harga daging ayam sempat menyentuh angka Rp 36.000 hingga Rp 38.000 per kilogram.

    “Saat ini kenaikan harga lebih moderat, dan stok bahan pangan seperti telur ayam dan daging ayam potong di Kabupaten Kediri masih sangat aman,” imbuhnya.  

    Selain telur dan daging ayam, Yuni menyebutkan, harga bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, serta sayur-mayur, termasuk bawang merah dan bawang putih, masih stabil.

    Pasokan bahan pangan tersebut juga dipastikan mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan pembelian berlebihan.

    “Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebih atau panic buying,” ungkapnya. 

    Selain di Pasar Gringging, rencananya DKPP Kabupaten Kediri juga akan melakukan sidak di beberapa pasrah tradisional lain, seperti di Kecamatan Kras dan Pare.

    Dengan kondisi pasokan yang terjaga, masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak panik menghadapi kenaikan harga.

    Pemerintah juga terus memantau pergerakan harga serta ketersediaan bahan pangan demi memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama perayaan Natal dan Tahun Baru.  

    Sementara itu, salah satu pedagang telur ayam di Pasar Gringging, Istonik membenarkan adanya kenaikan harga telur ayam ras di lapaknya. 

    “Empat hari lalu, harga telur ayam masih Rp 28.000 per kilogram, tapi sekarang sudah naik menjadi Rp 30.000 per kilogram,” ungkapnya. 

    Meski begitu, Istonik memastikan stok telur ayam tetap aman karena pasokan langsung diperoleh dari peternak lokal di sekitar pasar.  

  • DKPP Kota Kediri Sidak Bahan Pangan Hewani ke 5 Pasar

    DKPP Kota Kediri Sidak Bahan Pangan Hewani ke 5 Pasar

    Kediri (beritajatim.com) – Mendekati Hari Raya Natal 2024 serta Tahun Baru 2025, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar sidak bahan pangan hewani ke sejumlah pasar tradisional di Kota Kediri.

    Beberapa lokasi yang dilakukan pemantauan oleh Tim Monitoring Hewan Ternak DKPP, antara lain, Pasar Setono Betek, Pasar Mojoroto, Pasar Bandar, Pasar Mrican, dan Pasar Ngaglik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan produk-produk hewani, seperti: daging ayam, kambing, dan sapi dalam kualitas yang bagus.

    “Hari ini kami dari DKPP datang ke pasar-pasar tradisional untuk memastikan stok cukup, harganya stabil, dan memantau dengan higienitas dan sanitasinya,” jelas Moh Ridwan, Kepala DKPP Kota Kediri.

    Berdasarkan hasil pemantauan, ia mengungkap kondisi daging yang diperiksa dari beberapa kios dalam keadaan baik, aman dikonsumsi, serta harganya relatif stabil.

    “Stok jelang Nataru aman, karena permintaan hari ini relatif landai seperti hari-hari biasanya. Sudah kami pastikan juga bahwa seluruh daging, baik itu ayam, kambing, maupun sapi sudah bersertifikat halal,” ucapnya.

    Dalam memeriksa produk hewani, Ridwan menjelaskan pihaknya selalu mengedepankan empat hal, yakni: aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

    Usai merampungkan pemeriksaan dengan dibantu mahasiswa co-ass dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan terus melakukan pemantauan hingga momen Nataru berakhir.

    “Biasanya produk-produk hewani yang dijual di pasaran yang mengalami peningkatan permintaan jelang Nataru, kami berusaha memastikan ketersediaan cukup dan harga stabil,” tutupnya.

    Ridwan berharap ke depan agar masyarakat semakin mengerti bahwa pasokan daging yang ada di Kota Kediri dalam keadaan cukup, sehingga masyarakat tenang dan tidak melakukan panic buying.

    Siti Kholifah, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Setono Betek merespon positif sidak yang dilakukan Pemkot Kediri. Menurutnya, dengan adanya sidak membuat pedagang lebih berhati-hati dengan memastikan kelayakan daging sebelum jatuh ke tangan konsumen.

    “Alhamdulillah tadi dari petugas menyatakan dagingnya bersih, bagus dan sehat. Dan yang paling penting tadi sudah dipastikan bahwa daging dari kios kami sudah bersertifikat halal,” ujar wanita berkerudung itu.

    Dengan adanya sidak seperti ini, ia berharap agar pembeli yakin berbelanja kebutuhan sehari-hari di kios miliknya, karena sudah dinyatakan aman. [nm/beq]

  • Mentan tindaklanjuti keluhan petani di Indramayu soal akses BBM

    Mentan tindaklanjuti keluhan petani di Indramayu soal akses BBM

    Pak Kapolsek, tolong ini dicek. Petani jangan dipersulit untuk membeli solar. Kami sudah koordinasi dengan Menteri ESDM. Petani adalah pahlawan kita, jangan ada hambatan untuk mereka,

    Indramayu (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti keluhan para petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terkait sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat mesin pertanian (alsintan).

    Mentan mengatakan, dirinya mendengarkan langsung keluhan tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Indramayu pada Kamis.

    Setelah mendengarkan keluhan itu, ia meminta aparat setempat untuk memastikan tidak ada lagi kendala dalam pembelian BBM oleh petani di desa tersebut.

    “Pak Kapolsek, tolong ini dicek. Petani jangan dipersulit untuk membeli solar. Kami sudah koordinasi dengan Menteri ESDM. Petani adalah pahlawan kita, jangan ada hambatan untuk mereka,” ujarnya.

    Amran menjelaskan bahwa BBM menjadi elemen krusial untuk menekan biaya produksi hingga 50 persen, terutama dalam pengoperasian alsintan yang mendukung modernisasi pertanian.

    Atas dasar tersebut, pihaknya membantu para petani di Indramayu agar masalah ini bisa diselesaikan sehingga aktivitas produksi pertanian di wilayah tersebut berjalan optimal.

    Selain BBM, Mentan memastikan kebutuhan lain untuk petani di Kabupaten Indramayu seperti pupuk dan pompa air telah terpenuhi dengan baik.

    “Pupuk sudah naik 100 persen, pompa air sudah kami kirim. Terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung, termasuk Ibu Bupati Indramayu dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS),” ujarnya.

    Amran juga menargetkan optimalisasi sembilan bendungan besar di Jawa Barat, seperti Bendungan Sadawarna dan Cipanas, untuk meningkatkan produksi pangan.

    “Bendungan ini kami optimalkan agar produksi meningkat. Sesuai arahan Presiden Prabowo, swasembada pangan harus segera terwujud,” ujarnya.

    Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian, khususnya padi.

    Menurutnya, Indramayu sebagai salah satu sentra beras nasional memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

    “Sektor pertanian adalah andalan Indramayu. Kami optimalkan semua potensi agar terus berkontribusi terhadap swasembada pangan,” katanya.

    Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Indramayu telah mengoptimalkan sejumlah program strategis untuk menjaga produktivitas lahan sawah di daerahnya.

    Pihaknya pun saat ini berupaya untuk melindungi lahan sawah, agar terhindar dari dampak cuaca ekstrem terutama peristiwa banjir.

    “Selain itu, untuk masalah irigasi kami sedang koordinasikan dengan BBWS. Mudah-mudahan bisa terealisasi dengan baik,” katanya.

    Sedangkan merujuk data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, tercatat areal lahan sawah yang melakukan tanam pada musim tanam (MT) II/Gadu seluas 102.258 hektare, sementara yang telah melaksanakan panen seluas 24.468 hektare hingga November 2024.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU RI

    DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Ketua dan Anggota KPU RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada ketua dan lima anggota KPU RI karena tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu RI terkait pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada daftar caleg tetap (DCT) DPRD. 

    Sanksi terhadap ketua dan anggota KPU RI diputuskan dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Mereka yang terkena sanksi peringatan keras adalah Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, dan anggotanya, yakni Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap dan August Mellaz. Mereka berstatus sebagai teradu dalam perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024.

    Para Teradu terbukti tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu 010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 terhadap pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada DCT DPRD, sehingga menimbulkan pemungutan suara ulang di dapil 6 Provinsi Gorontalo.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu III Mochammad Afifudin selaku ketua merangkap anggota KPU, teradu II Idham Holik, teradu IV Yulianto Sudrajat, teradu V Betty Epsilon Idroos, teradu VI Parsadaan Harahap, dan teradu VII August Melaz terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis Sidang DKPP Heddy Lugito saat membacakan amar putusannya.

    Selain itu, para teradu juga terbukti tidak mengubah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengabaikan putusan MA Nomor 24P/Hum/2023 sebagai bentuk perbaikan administratif sebagaimana putusan Bawaslu RI.

    “Teradu II sampai dengan teradu III telah menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada kepentingan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan perempuan di bidang politik sebagai mana ketentuan dalam dan Undang-Undang,” kata Ratna Dewi Pettalolo, salah satu majelis sidang DKPP.

    Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan empat perkara yang melibatkan 19 penyelenggara pemilu sebagai teradu. Sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras terhadap enam penyelenggara pemilu. Sedangkan 13 teradu mendapat rehabilitasi atau dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

    Sidang ini sanksi terhadap KPU RI itu dipimpin oleh Heddy Lugito selaku ketua majelis yang didampingi anggota majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah. 

  • Pakansari Berbenah untuk Piala Dunia U-20

    Pakansari Berbenah untuk Piala Dunia U-20

    JAKARTA, (VOI.id) – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mempercantik Stadion Pakansari, Cibinong, setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2021. 

    Dari hasil rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  Pemkab Bogor tidak hanya akan mempercantik Stadion Pakansari, juga akan membenahi akses keluar masuk Tol Sentul tak jauh dari Stadion Pakansari.

    “Setelah mendengar informasi itu, kami langsung mengadakan rapat koordinasi bersama Kepala SKPD dan instansi terkait untuk menyiapkan Stadion Pakansari dalam gelaran Piala Dunia U-20, kami sedang serius berbenah,” kata Bupati Bogor Ade Yasin dalam siaran tertulis, Rabu.

    Kemudian, menata kawasan di sekitaran Pakansari juga menjadi bagian yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Pemkab Bogor.

    “Kami sudah mengintruksikan Dispora, DKPP, Dinas PUPR, dan DLH untuk lebih bekerja keras untuk persiapan Piala Dunia U-20, pada prinsipnya kami siap dan sedang serius berbenah,” kata bupati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu.

    Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 edisi 2021 yang disampaikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino pada FIFA Council Meeting ydi Shanghai, China, Jumat  24 Oktober. Indonesia menyisihkan Brasil dan Peru.

    PSSI menyerahkan daftar 10 stadion kepada FIFA untuk menggelar pertandingan-pertandingan Piala Dunia U-20, salah satunya Stadion Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera

    Perludem Nilai Gubernur Dipilih DPRD Bikin Rakyat Tersandera

    Jakarta –

    Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai wacana pemilihan gubernur oleh DPRD akan membuat rakyat menjadi tersandera. Rakyat bisa kehilangan posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi di Indonesia.

    “Hal tersebut bisa semakin buruk apabila pemilihan benar-benar sepenuhnya dilakukan tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD. Kedaulatan rakyat makin tersandera dan masyarakat makin tidak punya posisi tawar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara,” kata Titi kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Titi mewanti soal adanya jual beli dukungan di tingkat partai politik dalam penentuan kepala daerah. Ia menilai pemberlakukan aturan itu tak menjamin praktik money politics di Indonesia akan terhapuskan.

    “Semua pihak tidak boleh lupa bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh praktik politik uang yang tinggi di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh para anggota DPRD (candidacy buying),” kata Titi.

    Akar masalahnya bukan di ‘langsung-tak langsung’

    Menurut Titi, akar masalah politik uang di pilkada bukanlah terletak pada metode pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, melainkan akar masalahnya terletak pada penegakan hukum terhadap politik uang itu sendiri.

    “Apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan praktik politik uang dan juga politik biaya tinggi dalam proses pemilihannya. Karena yang menjadi akar persoalannya, yaitu buruknya penegakan hukum dan demokrasi di internal partai tidak pernah benar-benar dibenahi dan diperbaiki,” tambahnya.

    “Perlu diingat sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XXII/2019 yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang jangan acap kali mengubah mekanisme pemilihan langsung yang ada di Indonesia,” ujar Titi.

    “Serta yang terakhir ada pula Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada adalah Pemilu sehingga harus diselenggarakan sesuai dengan asas dan prinsip Pemilu yaitu luber dan jurdil. Serta pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang juga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” sambungnya.

    “Dalam pandangan saya lebih baik pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi di Indonesia tanpa harus banyak membuat narasi yang bisa menimbulkan kontroversi karena mempreteli hak rakyat dalam berdemokrasi. Terlalu banyak kontroversi bisa mengganggu konsentrasi pemerintahan Prabowo dalam melaksanakan program pembangunan dan pemenuhan janji-janji politiknya. Itu sangat kontradiktif,” ungkapnya.

    (dwr/dnu)

  • Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Ilustrasi – Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Sengketa Pilkada serentak kembali bertambah menjadi 11 pasangan calon kepala daerah yang mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan terhadap termohon KPU di Provinsi Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Informasi yang sudah diterima ada 11 pasangan calon (paslon) Pilkada yang mengajukan permohonan gugatan ke MK dan DKPP,” ujar Anggota KPU Sulsel Upi Hartati saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis.

    Kesebelas paslon tersebut masing-masing, satu Pilkada Gubernur Sulsel, tiga Pilkada Wali Kota, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Tujuh Pilkada Bupati yakni Kabupaten Bulukumba, Selayar, Takalar, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara dan terbaru Jeneponto,.

    Komisioner membidangi Koordinator Hukum KPU Sulsel ini menambahkan pihaknya sejauh ini masih mempelajari lokus gugatannya apa saja yang di gugat oleh tim hukum para paslon ke MK maupun DKPP. Meski demikian pihaknya sudah siap menghadapi gugatan.

    Data yang terbaru diterima dari KPU Sulsel, untuk PHP Pilgub Sulsel atas surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor: 260/PAN.MK/e-AP3/12/202 dimohonkan paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad melalui kuasa hukumnya Donal Fariz dkk.

    Selanjutnya, PHP Pilkada Wali Kota Makassar dengan surat akta APPP nomor: 220/PAN.MK/e-AP3/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi melalui kuasa hukumnya Donal Paris dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Palopo dengan surat akta APPP nomor: 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih melalui kuasa hukumnya Andi Syafrani dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Parepare surat akta APPP nomor: 18/PAN-MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 4 Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam melalui kuasa hukumnya Imran Eka Saputra dkk.

    Berikutnya, PHP Pilkada Kabupaten Bulukumba surat akta APPP nomor: 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jamaluddin M Syamsir-Tomy Satria Yulianto melalui kuasa hukum pemohon Kurniadi Nur dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar surat akta APPP nomor: 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 2 Ady Ansar-M Suwadi melaluui kuasa hukumnya Abdul Azis.

    PHP Pilkada Kabupaten Takalar surat akta APPP nomor: 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon Syamsari-M Natsir Ibrahim melalui tim kuasa hukumnya Ahmad Hafizu dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) surat akta APPP nomor: 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin melalui kuasa hukumnya Andi Surya Citra Lestari

    PHP Pilkada Pinrang surat akta APPP nomor: 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jaya Baramuli-Abdillah Natsir melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Toraja Utara surat akta APPP nomor: 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 1 Yohanis Bassang-Marthen Rante Tondok dengan kuasa hukum pemohonnya Mohd Hasrul Bin Sirajuddin

    Dan PHP Pilkada Kabupaten Jeneponto surat akta APPP nomor: 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    Persyaratan permohonan PHP yang diajukan untuk sengketa ke MK harus memenuhi syarat formil ambang batas suara 2 sampai 0,5 persen sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

    Sumber : Antara

  • Soroti Praktek Ijon Hingga Bawa Kabar Baik, Cerita Rokhminn Dahuri Bertemu Petambak Garam Cirebon

    Soroti Praktek Ijon Hingga Bawa Kabar Baik, Cerita Rokhminn Dahuri Bertemu Petambak Garam Cirebon

    Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju tambak garam, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi saat panen.

    Kondisi tersebut membuat petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Rokhmin bahkan menyebut, pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya.

    “Saya tidak mengerti, kenapa pelaku birokrasi membiarkan ini terjadi. Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat,” ujarnya dengan nada kecewa.

    Namun demikian, di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik bagi petambak garam. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto juga mencakup komoditas garam.

    “Dengan program ini, stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani,” ujar Rokhmin.

    Ia berharap kebijakan ini dapat segera diimplementasikan sehingga petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menikmati hasil kerja keras mereka.

    Melalui reses ini, Rokhmin menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi petambak garam ke tingkat kebijakan nasional.

    “Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil,” tutupnya.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana berharap, daerahnya menjadi lokus prioritas utama program dari DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Baik dari program usaha garam maupun prioritas program usaha kelautan dan perikanan lainnya.

    “Kami juga berharap usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus.

  • Diskominfo Kota Kediri Apresiasi 10 PIC OPD Terbaik

    Diskominfo Kota Kediri Apresiasi 10 PIC OPD Terbaik

    Kediri (beritajatim.com) – Untuk mengoptimalkan kegiatan statistik sektoral setiap perangkat Daerah, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan informatika mengundang seluruh OPD dan BPS Kota Kediri untuk mengikuti reviu dan evaluasi kegiatan Statistik Sektoral 2024 secara daring.

    Pada kesempatan tersebut, Diskominfo Kota Kediri juga memberikan apresiasi, penghargaan dan souvenir pada 10 Person in charge (PIC) atau penanggung jawab Satu Data dan Statistik Sektolar perangkat daerah terbaik, di Ruang Command Center Balaikota Kediri.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana sebelum memberikan piagam penghargaan mengatakan bahwa dengan diberikannya apreasiasi dan penghargaan ini, ia berharap seluruh OPD di Kota Kediri semakin termotivasi untuk meningkatkan capaian pengisian di Portal Satu data Kota Kediri, Romatik dan Metadata.

    “OPD yang memiliki pengelolaan EPSS yang bagus juga harus kita berikan apresiasi, agar dapat menjadi motivasi bagai kesepuluh OPD terbaik untuk terus mengelola dengan lebih baik juga untuk memotivasi seluruh OPD dalam meningkatkan kinerjanya,”ujarnya.

    Adapun penerima penghargaan OPD pengampu kegiataan EPSS 2024 diberikan pada Istikomah dari Bappeda dan Busyrol Habiby dari Disperdagin. Sedangkan penghargaan keterisian data 2023 terbanyak di portal Satu Data Kota Kediri diberikan kepada Dewi Kurniawati dari Dinas Kesehatan, Dela Almas Fatoni dari Dinas Pendidikan, Tri Puji Handoyo dari DKPP dan Wiwin Puji Astutik dari BKPSDM.

    Dan terakhir penghargaan pengajuan Romatik dan Metadata tercepat diberikan kepada Whilyham Anjasmara dari Bagian Prokopim, Linda Lusiana dari BPPKAD dan Dhian Nisa’ Utami dari DPMPTSP.

    Diungkapkan juga oleh Apip bahwa dari hasil Evaluasi beberapa waktu lalu, Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Kediri Tahun 2024 berada pada level cukup. Namun masih ada 7 OPD yang belum mengisi Romantik dan 7 OPD yang belum terbit rekomendasi.

    “Bagi yang belum kami harapkan segera dilengkapi, sehingga di tahun 2025 bisa selesai 100%,”harapnya diakhir sambutan. [nm/ted]

  • Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Ternyata Pengurus Gerindra, Dapat Sanksi DKPP

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Rendy Oky Saputra diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Divisi Teknis penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mojokerto ini dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan.

    Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024). Rendy dijatuhi sanksi DKPP selama 30 hari ke depan atau hingga terbit Surat Keterangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Yakni, surat bahwa yang bersangkutan bukan anggota maupun pengurus partai tersebut.

    DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada anggota KPU Kabupaten Mojokerto atas nama Rendy Oky Saputra yang menjadi teradu dalam perkara Nomor 227-PKE-DKPP/IX/2024.

    Nama Rendy terbukti masuk dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto Nomor JR-29/07-0016/Kpts/DPC-GERINDRA/2022 tentang susunan personalia Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sementara selama 30 hari kerja sampai dengan terbit surat keterangan dari Partai Gerindra bahwa teradu bukan merupakan pengurus (Sekretaris) PAC Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto dan menerbitkan SK DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto tentang susunan personalia (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Ngoro yang tidak mencantumkan nama teradu,” ungkap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangan tertulis.

    Sementara, Rendy Oki Saputra, saat dikonfirmasi mengungkapkan terkait keputusan dari DKKP harus dihormati, dan untuk kursi kekosongan sementara diisi oleh Wakil Divisi Teknis yaitu Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Mojokerto, Muslim Bukhori.

    “Putusannya seperti itu, nggih dijalani saja. Kita hormati keputusan DKPP dan sekarang tinggal menunggu surat dari KPU RI terkait hal tersebut. Surat KPU RI itu terkait saya berhenti sementara sejak dan sampai kapannya,” jelasnya.

    Selain Rendy Oky Saputra, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (9/12/2024) juga disidangkan tujuh perkara lainnya. Diantaranya dua putusan memberhentikan dua penyelenggara Pemilu yakni anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya Yosias Ruamba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara Linda Wanombo. [tin/but]