Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Tangkal Wabah PMK, Ratusan Sapi di Bandung Divaksin

    Tangkal Wabah PMK, Ratusan Sapi di Bandung Divaksin

    Liputan6.com, Bandung – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menggelar program vaksinasi untuk mencegah penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 500 ekor sapi di Kota Bandung telah menerima vaksin PMK.

    Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan pihaknya berkaca dari wabah PMK pada 2022 silam. Saat itu, Kota Bandung menjadi wilayah terakhir yang terdampak. Namun, penularan PMK terjadi lantaran masuknya hewan ternak dari luar kota.

    “Oleh karena itu, tahun ini kami lebih sigap dengan vaksinasi dan pemberian vitamin B kompleks untuk memperkuat imunitas hewan ternak,” ujar Gin Gin dalam kegiatan vaksinasi di Peternakan Sapi Pak Entum, Kecamatan Babakan Ciparay pada Selasa, 7 Januari 2025.

    Hingga Senin, 6 Januari 2025, sebanyak 370 dosis vaksin telah diberikan kepada sapi-sapi sehat di wilayah tersebut. Kemudian program vaksinasi dilanjutkan pada Selasa, 7 Januari 2024 dengan 130 dosis. Saat ini, total 500 ekor sapi telah mendapatkan dosis vaksin.

    Gin Gin memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menaruh perhatian serius untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Sebagaimana diketahui, isu PMK belakangan kembali muncul di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

    Selain mendorong program vaksinasi PMK, pihaknya juga akan melakukan sejumlah langka antisipasi lain seperti pemantauan dan pemeriksaan yang akan dilakukan secara intensif di sejumlah peternakan, khususnya peternakan sapi.

    DKPP juga, kata Gin Gin, akan memastikan koordinasi yang baik dengan para peternak melalui komunitas. “Kota Bandung lebih mudah terkoordinasi karena peternak sudah belajar dari wabah sebelumnya. Mayoritas ternak di sini adalah jenis pembesaran, bukan pembibitan, sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal,” paparnya.

  • Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Nyaris 500 kasus, Wabah PMK di Pacitan Semakin Ganas

    Pacitan (beritajatim.com) – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Pacitan menunjukkan tren yang mulai mencemaskan banyak pihak.

    Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan mencatat hingga Rabu (8/1/2025), setidaknya terdapat 496 kasus PMK, dengan 24 ekor diantaranya dilaporkan mati.

    Untuk menghadapi situasi ini, DKPP Pacitan mengambil sejumlah langkah strategis salah satunya dengan menutup semua pasar hewan selama 14 hari, terhitung sejak Selasa (7/1/2025) hingga Selasa (21/1/2025).

    Keputusan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Pacitan Nomor 500.7.2.5/004/408.30/2025, mengacu pada SE Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang kewaspadaan dini peningkatan kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS).

    Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Pacitan, Agus Rustamto, menjelaskan, bahwa penutupan pasar hewan di seluruh wilayah kabupaten Pacitan ini bertujuan memutus rantai penyebaran PMK melalui aspek mobilitas ternak.

    “Tentu kami akan terus memantau semua pasar dan pergerakan ternak, dan mengevaluasi kembali kebijakan ini pada 21 Januari mendatang,” ujarnya.

    Langkah pencegahan ini juga sudah diambil oleh daerah tetangga seperti Ponorogo dan Wonogiri. Dengan tujuan yang sama uaitu untuk mencegah perpindahan ternak dari daerah lain yang dapat meningkatkan risiko penularan PMK.

    “Jika Pacitan tidak melakukan penutupan pasar hewan, dikhawatirkan terjadi perpindahan ternak dari daerah lain. Tentu ini meningkatkan potensi sebaran wabah PMK” kata Agus

    Selain penutupan pasar hewan, DKPP Pacitan tengah beusaha untuk mendapatkan setidaknya 58 ribu dosis vaksin PMK dari pemerintah pusat, sesuai dengan perkiraan populasi ternak yang tercatat di Pacitan.

    “Karena langkah Vaksinasi ini merupakan salah satu upaya terbaik untuk menghentikan penyebaran wabah PMK,” imbuh Agus.

    Sambil menunggu ketersediaan vaksin, DKPP juga menyediakan opsi vaksinasi mandiri bagi peternak dengan tarif Rp75 ribu hingga Rp100 ribu per dosis. Hingga Kamis 909/01), tercatat 496 kasus PMK, dengan rincian sebanyak 418 ternak dilaporkan sakit, 24 ekor mati, 36 ekor dipotong paksa, dan hanya 18 ekor yang dinyatakan sembuh.

    Dengan merbaknya kembali mabah PMK, DKPP Pacitan mengimbau para peternak untuk tidak memindahkan ternak secara sembarangan dan memastikan sterilitas truk pengangkut ternak. Peternak yang mendapati ternaknya terindikasi PMK juga diminta untuk segera melapor kepada petugas.

    Agus menekankan pentingnya kesadaran dan kerja sama antara warga dan pemerintah dalam mengatasi wabah PMK ini. “Kami berharap dengan adanya kerja sama yang baik antara warga dan pemerintah, kondisi kesehatan hewan ternak di Kabupaten Pacitan dapat segera membaik,” pungkasnya. (sul/ted)

  • Pilkada Jakarta jadi contoh implementasi demokrasi di Indonesia

    Pilkada Jakarta jadi contoh implementasi demokrasi di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyebut Pilkada 2024 di Jakarta dapat menjadi contoh implementasi demokrasi di Indonesia karena berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

    Kondisi tersebut, kata dia di Jakarta, Kamis, dapat terwujud karena dukungan para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur beserta tim pendukung dan warga Jakarta.

    “Secara khusus kami menyampaikan apresiasi pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, 2, dan 3 beserta seluruh tim pendukung dan warga DKI Jakarta sehingga Pilkada serentak di DKI Jakarta inshaAllah bisa menjadi ‘role model’ (contoh) implementasi demokrasi di Indonesia,” ujar Teguh

    Teguh mewakili jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh warga Jakarta juga mengapresiasi penyelenggara Pilkada Serentak di Jakarta, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) DKI Jakarta atas terlaksananya Pilkada secara kondusif.

    “Pastinya juga pada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pemilihan umum ini dengan jujur, adil, dan transparan serta penuh integritas,” ujar Teguh.

    Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Lalu setelah masa perhitungan atau rekapitulasi hasil suara, KPU DKI Jakarta pada Kamis ini akhirnya menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta tahun 2024, yang memperoleh suara sah lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah, yaitu calon Gubernur Pramono Anung dan calon Wakil Gubernur Rano Karno.

    Pasangan ini memperoleh suara sah sebanyak 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari seluruh jumlah suara sah sebanyak 4.360.629 suara.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    OC Kaligis juga menjelaskan bentuk pelanggaran lain, yakni kesengajaan tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah partai pengusung pasangan HNU-LIA. Pelanggaran yang disengaja tersebut, ungkap dia, mempengaruhi dan menguntungkan perolehan suara pasangan Edison-Sumarni.

    “KPU Muara Enim sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah di mana partai pengusung paslon 3 menang pada pemilu presiden dan legisatif 2024. Terdapat puluhan ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar. Sementara di TPS 01 Kelurahan Aur (Kecamatan Rambai), jumlah pemilih tetap pada TPS tersebut sebesar 583 akan tetapi jumlah surat suara yang diterima (termasuk suara cadangan dua setengah persen) yakni sebesar 549,” ujarnya.

    Apalagi, bagi Kaligis, figur Ketua KPUD Muara Enim Rohani merupakan sosok yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu dan dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga, tak heran, jika Rohani secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilkada Muara Enim. Kondisi demikian akhirnya membuat penyelenggaraan pilkada Muara Enim berjalan tidak dengan jujur dan adil (Jurdil).

    “Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pilkada Muara Enim dapat berlangsung secara jujur dan adil, bila Ketua penyelenggara pemilukada tersebut saja (KPUD Muara Enim) merupakan seorang terhukum karena telah melanggar kode etik,” tutur dia.

    Berdasarkan bukti yang diajukan, OC Kaligis bersama tim hukum HNU-LIA akhirnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon Edison-Sumarni dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di empat (4) kecamatan (Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas dan Empat Petulai Dangku). Gugatan ini, ungkap OC, diharapkan dapat mengungkap pelanggaran pemilu dan memulihkan keadilan pada suara rakyat dan proses penyelenggaraan pilkada Muara Enim.

  • DKPP tangani sidang sengketa pilkada mulai pekan depan

    DKPP tangani sidang sengketa pilkada mulai pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI akan menangani persidangan dugaan kode etik penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan pilkada mulai Selasa, 14 Januari 2025.

    “Khusus untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan pilkada akan kita lakukan percepatan. Pekan depan, kita sudah mulai menyidangkan perkara pilkada,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan sidang tersebut akan berlangsung di Jakarta. Hal ini berbeda dengan sidang sebelumnya yang diselenggarakan di provinsi.

    “Yang biasanya untuk perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran etik di kabupaten kota kita harus sidang di provinsi. Sekarang ini nanti khusus pilkada, kita akan sidangkan di ruang sidang ini, di Jakarta semuanya,” ujarnya.

    Heddy mengatakan langkah percepatan ini diambil untuk mengakomodasi tuntutan publik agar penyelesaian kasus berjalan lebih cepat dan memberikan asas manfaat yang lebih besar.

    “Selain itu juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, utama pengadu dan juga teradu. Agar persoalan perusahaan pilkada itu nanti ketika para kepala daerah dilantik sebagai kepala daerah, itu sudah tidak lagi menyisakan perkara-perkara etik yang di DKPP,” jelas Heddy.

    DKPP mencatat ada sebanyak 20 pengaduan terkait pilkada yang akan dipercepat proses persidangannya hingga saat ini. Angka tersebut diprediksi masih akan terus bertambah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PMK Merebak, Klaten Awasi Ketat Lalu Lintas Ternak dari Yogyakarta

    PMK Merebak, Klaten Awasi Ketat Lalu Lintas Ternak dari Yogyakarta

    Solo, CNN Indonesia —

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memperketat pengawasan hewan ternak seiring merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    Pengetatan tersebut khususnya menyasar hewan-hewan dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Klaten.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Klaten, Jawa Tengah, Triyanto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Gunung Kidul untuk mengawasi lalu lintas ternak antar-wilayah.

    “Memang (kasus PMK) Gunung Kidul saat ini tinggi. Kita juga sudah komunikasi dan koordinasi dalam antisipasi lalu lintas ternak,” kata Triyanto melalui telepon, Selasa (7/1).

    Selain Kabupaten Gunung Kidul, DKPP Klaten juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan wilayahnya.

    “Kita juga komunikasi dengan Bantul, Sleman, Boyolali. Yang wilayah Timur sama Wonogiri,” kata dia.

    Lebih lanjut, Triyanto mengatakan tingkat vaksinasi sapi di Klaten tergolong sangat tinggi. Dari 70 ribu populasi sapi di Klaten, tercatat ada sekitar 67 ribu sapi yang sudah mendapatkan vaksin PMK. Sayangnya, sejak Maret 2024, program vaksinasi PMK di Klaten tidak dilanjutkan lagi.

    “Terhenti karena habis,” kata dia.

    Dengan tingginya angka vaksinasi tersebut, jumlah kasus PMK di Klaten bisa ditekan maksimal. Hingga hari ini tercatat ada 70 kasus diduga (suspect) PMK di wilayahnya. Sapi-sapi tersebut merupakan ternak yang baru sehingga belum mendapatkan vaksin.

    “Sapi-sapi itu dalam proses penanganan dan pengobatan,” kata Triyanto.

    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 948 hewan ternak di wilayahnya terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak Desember 2024.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Syam Arjayanti menerangkan angka kasus tersebut tersebar di empat kabupaten se-DIY dan tercatat melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

    Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan temuan kasus terbanyak dengan 672 ekor sapi terjangkit PMK, 30 mati dan 27 lainnya dipotong paksa.

    Disusul kemudian Kabupaten Bantul sebanyak 161 kasus, 25 mati dan 2 dipotong paksa. Kemudian, Kabupaten Sleman 103 kasus, 8 mati dan 4 hewan ternak dinyatakan sembuh.

    “Kita juga ada pengetatan pengawasan lalu lintas ternak, belum sampai penutupan dan ada juga surat edaran dari Kementerian (Pertanian) kalau di pasar sudah ditemukan ada hewan yang mati (diduga karena PMK), itu ditutup sementara selama 14 hari untuk pembersihan di pasar tersebut,” papar Syam.

    (syd/sfr)

  • Ketua DKPP apresiasi Polri jaga kamtibmas selama pemilu dan pilkada

    Ketua DKPP apresiasi Polri jaga kamtibmas selama pemilu dan pilkada

    DKPP sangat terbantu karena Polri mengizinkan DKPP untuk menggunakan tempat dan fasilitasnya untuk bersidang.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DKPP Heddy Lugito mengapresiasi peran Polri yang berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Termasuk aparat keamanan, terutama Polri, karena harus akui pemilu kita berjalan dengan aman dan tertib,” kata Heddy dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Tahun DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin.

    Heddy bersyukur tidak terjadi gangguan keamanan dan gesekan sosial yang membahayakan persatuan nasional. Padahal, sebelumnya banyak pihak memprediksi bahwa pilkada akan berlangsung keras di daerah yang diikuti dua pasangan calon.

    Selain itu, selama tahapan Pemilu/Pilkada 2024, Polri telah memfasilitasi sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di sejumlah daerah seperti Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Sumatera Selatan.

    “DKPP sangat terbantu karena Polri mengizinkan DKPP untuk menggunakan tempat dan fasilitasnya untuk bersidang,” ujarnya.

    Menurut dia, infrastruktur Polri yang paling siap untuk menyelenggarakan sidang. Tak hanya itu, keamanannya pun terjamin.

    “Saya sendiri sudah membuktikan ketika bersidang meminjam ruangan serta peralatan Polri di daerah,” jelas Heddy.

    Selain itu, Heddy mengungkapkan hal itu terjadi lantaran DKPP tidak memiliki kantor perwakilan di provinsi.

    Ketua DKPP juga mengaku kesulitan mendapat tempat sidang di kantor KPU maupun bawaslu daerah sebab dua lembaga penyelenggara pemilu itu juga menangani proses tahapan pemilu.

    Ia berharap DKPP bisa memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.

    “Semoga ke depan DKPP bisa memiliki kantor perwakilan sendiri di setiap provinsi,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKPP tangani sidang sengketa pilkada mulai pekan depan

    DKPP apresiasi KPU dan Bawaslu sukseskan Pemilu/Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengapresiasi kerja keras KPU dan Bawaslu yang telah berhasil menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan baik.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Tahun DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin.

    “Saya juga ingin mengapresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilu,” kata Heddy.

    Meski demikian, Heddy mengakui masih banyak pekerjaan rumah terkait dengan kepemiluan yang harus segera dibenahi, salah satunya kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

    Adapun sepanjang tahun 2024, DKPP menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran KEPP dan memutuskan 237 perkara yang disidangkan pada tahun 2024 dengan jumlah teradu 1.040 penyelenggara pemilu. Sebanyak 66 orang di antaranya diberhentikan tetap dan 5 diberhentikan dari jabatan ketua.

    Sebanyak 260 teradu diberikan teguran tertulis dengan sanksi peringatan, 101 peringatan keras, dan 26 peringatan keras terakhir.

    Meski begitu, sebanyak 532 lainnya dipulihkan nama baiknya/direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP (data per 31 Desember 2024).

    “Pengaduan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 125, kemudian pada bulan Maret (98) dan pada bulan Mei (79),” ujarnya.

    Heddy menegaskan bahwa keberadaan DKPP bukan untuk memberhentikan atau menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara pemilu. DKPP hadir untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, institusi pemilu, serta pemilu itu sendiri.

    “DKPP bekerja keras menjaga muruah penyelenggara pemilu, institusi pemilu, dan pemilu itu sendiri agar public trust tetap tinggi, dan tidak menimbulkan keraguan masyarakat sedikit pun,” pungkas Heddy.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKPP Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Pilkada Secara Maraton

    DKPP Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Pilkada Secara Maraton

    DKPP Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Terkait Pilkada Secara Maraton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (
    DKPP
    ) akan menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran etik penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) 2024 secara maraton.
    Hal itu disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).
    Heddy mengatakan, sidang secara maraton tersebut akan mulai digelar pada 14 Januari 2025.
    “Itu pada hari Selasa (14/1/2025), dimulai hari selasa, maraton setiap hari,” ujar Heddy.
    Dia mengatakan, sidang maraton dilakukan untuk percepatan sidang sengketa
    pilkada
    yang juga digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Namun, Heddy menegaskan, perkara lainnya akan tetap ditangani setelah percepatan sesuai dengan nomor urut perkara.
    Percepatan ini dilakukan untuk mengakomodir tuntutan publik agar perkara terkait pilkada bisa segera diputuskan.
    “Kenapa harus kita lakukan percepatan? Agar putusan DKPP memberi asas manfaat yang lebih,” kata Heddy.
    Dia lantas menjelaskan, sidang maraton ini bisa memberikan kepastian kepada kepala daerah yang akan dilantik dari hasil
    Pilkada 2024
    .
    “Sehingga para kepala daerah yang sudah ditetapkan (pemenang pilkada) dan dilantik sebagai kepala daerah itu nyaman untuk bekerja,” ujarnya.
    Untuk jumlah pasti perkara yang akan disidangkan terkait Pilkada, Heddy belum bisa memberikan kepastian.
    Dia menyebut, ada sekitar 20 perkara yang akan disidangkan, dimulai dari empat perkara di awal persidangan digelar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKPP Tangani 790 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di 2024, Tertinggi Desember – Halaman all

    DKPP Tangani 790 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di 2024, Tertinggi Desember – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) RI menerima 790 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Dari total 790 pengaduan yang diterima, sebagian besar kasus terjadi pada akhir tahun, dengan puncak pengaduan tertinggi di bulan Desember sebanyak 125 kasus.

    Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam Konferensi Pers Laporan Akhir Tahun DKPP menyebutkan bahwa meski pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berhasil, tingginya jumlah pengaduan menunjukkan masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.

    “Pengaduan tertinggi terjadi bulan Desember sebanyak 125, kemudian Maret (98), dan Mei (79),” ujar Heddy di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Dari 237 perkara yang disidangkan sepanjang 2024, sebanyak 66 penyelenggara Pemilu diberhentikan tetap, 5 di antaranya dicopot dari jabatan Ketua. 

    Sementara itu, 260 Teradu menerima Teguran Tertulis dengan sanksi Peringatan, 101 Peringatan Keras, dan 26 Peringatan Keras Terakhir. 

    Namun, sebanyak 532 penyelenggara direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP.