Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Ratusan Warga Serbu Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan di Kediri, Antrean Dipadati sejak Pagi

    Ratusan Warga Serbu Gerakan Pangan Murah Jelang Ramadan di Kediri, Antrean Dipadati sejak Pagi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Ratusan warga, mayoritas ibu-ibu, memadati area parkir depan Masjid An Nur Pare di Jalan Matahari, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Selasa (25/2/2025).

    Mereka atau warga rela antre sejak pagi demi mendapatkan sembako murah dalam acara Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri.

    Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa sebelum acara dibuka resmi pukul 08.00 WIB, warga sudah berdesakan untuk membeli berbagai bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng yang dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.

    Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi dan Kerawanan Pangan DKPP Kabupaten Kediri, Arbai menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang hari besar keagamaan.

    Dengan adanya program ini, masyarakat dapat membeli bahan pangan langsung dari vendor dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. 

    “Hari ini kita selenggarakan Gerakan Pangan Murah, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bulog, serta beberapa vendor bahan pokok di Kabupaten Kediri,” kata Arbai.

    Beberapa komoditas yang dijual dalam GPM ini antara lain beras medium dan premium, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur, minyak goreng, serta aneka olahan daging. 

    Arbai mencontohkan harga telur dalam program ini dijual seharga Rp27.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga pasar yang sudah menyentuh Rp29.000 per kilogram. Sementara itu, gula pasir dijual Rp15.500 per kilogram dan minyak goreng Rp17.000 per liter.  

    Arbai juga menjelaskan bahwa sejak 7 Februari 2025, berdasarkan arahan Badan Pangan Nasional, kebijakan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dihentikan untuk wilayah Kediri dan sekitarnya karena telah memasuki masa panen.

    Namun, masyarakat tetap dapat mengakses beras medium dan premium yang diproduksi oleh kelompok penggilingan lokal yang berpartisipasi dalam acara ini.  

    “Untuk stok yang disediakan hari ini, kami menyiapkan 500 kilogram beras medium dan premium, 1 kuintal telur, serta 1 kuintal gula pasir. Sementara itu, stok minyak goreng tidak dibatasi karena vendor yang menyuplai memiliki stok melimpah,” imbuhnya. 

    Dalam pembelian, setiap warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua pack beras dan dua kilogram gula pasir, sementara untuk minyak goreng dan komoditas lainnya tidak ada batasan pembelian. Hal ini bertujuan agar lebih banyak warga yang bisa menikmati harga murah.  

    Dengan tingginya antusiasme masyarakat, kegiatan GPM ini diharapkan dapat terus berlanjut dan membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan.

    Salah satu warga, Warsini (50) mengaku senang bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.

    “Saya beli dua kilogram telur dan empat botol minyak goreng. Harganya lebih murah dibandingkan di pasar, jadi lumayan bisa menghemat belanjaan,” jelas warga asal Pare tersebut.  

  • Stok Beras Lamongan Aman Jelang Ramadhan 2025, DKPP Pastikan Surplus

    Stok Beras Lamongan Aman Jelang Ramadhan 2025, DKPP Pastikan Surplus

    Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan memastikan stok beras di wilayah tersebut dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadhan 1446 Hijriyah. Ketersediaan beras saat ini melebihi kebutuhan masyarakat, sehingga Lamongan dipastikan mengalami surplus.

    Plt. Kepala DKPP Lamongan, Bahrudin, menjelaskan bahwa pada Februari 2025 ketersediaan beras di daerah tersebut mencapai 27.569 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya 12.086 ton. Sementara itu, pada Maret 2025, ketersediaan diproyeksikan mencapai 30.382 ton dengan kebutuhan sebesar 13.955 ton.

    “Jika dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan beras maka Lamongan surplus pada bulan ini. Hal tersebut berdasarkan proyeksi neraca pangan DKPP Lamongan,” kata Bahrudin, Selasa (25/2/2025).

    Surplus ini akan menjadi cadangan stok guna mengantisipasi meningkatnya permintaan beras selama bulan Ramadhan. Permintaan diperkirakan meningkat seiring dengan pelaksanaan zakat, santunan, serta berbagai tradisi khas bulan suci.

    “Biasanya permintaan beras meningkat saat bulan Ramadhan, karena untuk memenuhi kebutuhan zakat dan tradisi Ramadhan seperti kegiatan megeng, tradisi ketupat lebaran yang masih aktif digelar di Lamongan. Tradisi meneng sendiri sudah mulai dilaksanakan, namun puncaknya biasanya pada H-7 puasa,” jelas Bahrudin.

    Selain itu, stok beras yang aman juga didukung oleh musim panen yang telah berlangsung sejak pertengahan Februari 2025. Beberapa kecamatan yang sudah mulai panen antara lain Tikung, Sarirejo, Mantup, Modo, Sugio, Karanggeneng, Kalitengah, Bluluk, dan Laren.

    Saat ini, harga beras di Lamongan masih stabil. Harga beras premium berkisar antara Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, sementara beras medium dijual seharga Rp11.500 hingga Rp13.000 per kilogram.

    “Hingga saat ini harga beras stabil dan semoga terus stabil. Sekarang berada pada harga 13 ribu hingga 16 ribu rupiah per kilogram untuk beras premium, sedangkan untuk beras medium berada pada harga 11.500 sampai dengan 13 ribu rupiah per kilogram,” ujar Bahrudin. [fak/beq]

  • MK Perintahkan Pilkada Palopo PSU, Diskualifikasi Trisal Tahir

    MK Perintahkan Pilkada Palopo PSU, Diskualifikasi Trisal Tahir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo, Farid Kasim Judas-Nurhaenih berbuah harapan bagi pasangan ini. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU).

    Itu artinya, peluang pasangan Farid Kasim Judas-Nurhaenih kembali terbuka. Tentu saja jika mampu menyakinkan pemilih Kota Palopo dan mengungguli calon lainnya.

    Diketahui, MK menggelar sidang putusan Pilkada Palopo, Senin (24/2). Sidang tersebut dipimpin Ketua MK, Suhartoyo.

    ”Mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan membatalkan penetapan KPU tentang pasangan peserta calon walikota/wakil walikota Palopo. Kemudian memerintahkan kepada KPU Palopo untuk menggelar pemilihan suara ulang paling lama 90 hari setelah keputusan dibacakan,” kata Suhartoyo.

    Selain PSU, MK juga mendiskualifikasi calon wali kota Trisal Tahir di Pilkada Palopo. Partai pengusung yakni Demokrat, Gerindra, dan PKB diberikan kesempatan untuk mengusung calon tanpa Trisal Tahir.

    Pilkada Palopo 2024 diikuti empat pasangan yakni; Putri Dakka-Haidir Basir, Farid Kasim Judas-Nurhaenih, Rahmat Masri Bandaso – Andi Tenrikarta dan Trisal Tahir -Ome.

    Dalam persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa ijazah paket C yang digunakan Trisal Tahir untuk mendaftar dinilai cacat administrasi. Bukti tersebut berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa nama Trisal Tahir tidak terdaftar di PKBM Yusha tahun 2016.

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sendiri telah memecat tiga komisioner KPU Palopo, karena terbukti melanggar kode etik dalam proses verifikasi pencalonan. (fajar)

  • Luasan Lahan Padi di Bojonegoro 2025 Ditarget Meningkat 200 Hektare

    Luasan Lahan Padi di Bojonegoro 2025 Ditarget Meningkat 200 Hektare

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menarget luasan lahan pertanian padi di Kabupaten Bojonegoro meningkat. Pada 2025 ini, Pemkab Bojonegoro ditarget bisa memperluas lahan padi sebesar 200 hektare.

    Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Imam Nur Hamid mengatakan, pada 2024, total area luasan lahan pertanian di kabupaten Bojonegoro mencapai 160.024 hektare, dan seluas 151.998 hektare berhasil panen dengan nilai produksi mencapai 883.114 ton.

    “Pada masa tanam Oktober 2023 sampai September 2024 mencapai 866.915 Ton padi kering giling. Dengan jumlah itu Bojonegoro menempati peringkat ketiga dengan jumlah produksi padi tertinggi di Jawa Timur, setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi,” ujarnya, Senin (24/2/2025).

    Untuk mewujudkan target luasan padi mencapai 200 hektare, Imam menambahkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro akan melakukan beberapa langkah seperti pengecekan dan pembuatan jalur irigasi dari Sungai Bengawan Solo. Mengingat terdapat ratusan desa yang berada di pinggir kawasan sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut.

    “Dengan langkah itu diharapkan target tersebut tercapai, sehingga Bojonegoro bisa berkontribusi lebih dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menempatkan sebagai daerah lumbung pangan,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Menanti Putusan DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu di Barito Utara

    Menanti Putusan DKPP Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu di Barito Utara

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Barito Utara menantikan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (24/2/2025), terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Kasus ini diajukan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya.

    Kasus tersebut melibatkan enam penyelenggara pemilu di Kabupaten Barito Utara, termasuk ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Utara serta ketua PPK Teweh Tengah. Dugaan pelanggaran mencuat setelah pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, tidak dilaksanakan meski Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah memberikan rekomendasi.

    Kuasa hukum Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, Andi Muhammad Asrun menyatakan, dalam sidang pada akhir Januari 2025 bahwa tindakan para teradu sangat berbahaya bagi integritas pemilu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Selain masalah PSU, terdapat kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara, salah satunya di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, di mana ada penambahan suara yang tidak dapat dijelaskan.

    Menurut Asrun, penambahan suara tersebut menciptakan ketidakpastian yang merugikan proses demokrasi yang diharapkan berjalan secara jujur dan adil.

    Jika DKPP memutuskan penyelenggara pemilu terbukti melanggar kode etik, sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain berupa peringatan, pemecatan, atau penonaktifan sementara.

    Putusan DKPP yang final dan mengikat akan berdampak besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada di Barito Utara.

    Namun, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan melaksanakan PSU jika keputusan DKPP mengharuskan hal tersebut. Praktisi Hukum Kepemiluan, Resmen Khadafi, mengungkapkan kekhawatirannya apabila penyelenggara yang terbukti melanggar kode etik masih diberi tanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan PSU.

    “Jika terbukti melanggar kode etik, apakah penyelenggara yang bersangkutan masih pantas untuk melaksanakan PSU? Akan sangat ironis jika pelaksana yang bermasalah tetap dipertahankan, padahal banyak penyelenggara yang lebih kredibel dan kompeten,” ujar Resmen Khadafi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Resmen menekankan pentingnya pemilihan penyelenggara baru yang lebih profesional untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan PSU, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemilu di Barito Utara.

    “Keputusan DKPP akan menjadi sorotan utama, karena selain berdampak pada karier penyelenggara pemilu, juga akan menentukan bagaimana Pemilu di Barito Utara akan dilaksanakan ke depannya,” tambahnya.

    Resmen menambahkan, apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran, ini akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan untuk lebih berhati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan serta transparansi.

  • Jelang Ramadan, Harga Sembako di Kota Bandung Merangkak Naik!

    Jelang Ramadan, Harga Sembako di Kota Bandung Merangkak Naik!

    JABAR EKSPRES – Harga sejumlah kebutuhan pokok (sembako)  di Pasar Kiaracondon, Kota Bandung, mulai merangkak naik menjelang Ramadan.

    Pedagang menyebut kenaikan ini sudah terasa sejak beberapa pekan terakhir, terutama pada komoditas sayuran, telur, dan bahan bumbu dapur.

    “Wortel hampir Rp12 ribu, sekarang jadi Rp20 ribu. Barangnya lagi mahal karena cuaca. Hampir sebulan terasa,” ujar Wawa (50), pedagang sembako di Pasar Kiaracondong kepada Jabar Ekspres, Rabu (19/2).

    Meski stok melimpah, daya beli masyarakat justru menurun. Selain sayuran, harga telur ayam juga mulai naik. Seperti yang diungkapkan Jamal (28), pedagang telur dan bahan keringan.

    Jamal mengatakan harga telur yang sebelumnya Rp26 ribu per kilogram kini mencapai Rp30 ribu. “Baru kemarin naik. Bulan kemarin mah enggak terlalu tinggi, fluktuasi saja. Tapi yang paling tinggi ini sekarang Rp30 ribu,” kata dia.

    Menurut Jamal, kenaikan harga biasanya terasa menjelang munggahan—tradisi masyarakat Jawa Barat sebelum memasuki Ramadan.

    “Bumbu-bumbuan juga naik Rp2 ribu, tadinya Rp18 ribu sekarang hampir Rp20 ribu. Gula juga dari Rp17 ribu jadi Rp19 ribu,” katanya.

    BACA JUGA: Sasar Tukang Becak, Baznas Jabar Salurkan 102 Sembako dan Layanan Kesehatan Keliling

    Meski harga naik, para pedagang memastikan stok masih aman. “Alhamdulillah stok ada, tapi kalau sudah munggahan biasanya naik lagi. Setelah itu biasanya stabil lagi,” ujar Jamal.

    Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan memang kerap terjadi setiap tahun. Faktor cuaca dan meningkatnya permintaan diduga menjadi pemicunya.

    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memastikan ketersediaan pangan strategis menjelang Ramadan dalam kondisi aman. Namun, harga beberapa komoditas diprediksi mengalami kenaikan hingga 20 persen.

    Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut lonjakan harga ini merupakan pola tahunan yang selalu terjadi saat Ramadan. Selama tiga tahun terakhir, menurutnya, memang harga pangan utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging selalu naik.

    “Naik sekitar 20 persen menjelang Ramadan. Ini karena konsumsi masyarakat meningkat,” kata Gin Gin saat dihubungi Jabar Ekspres, baru-baru ini.

    Selain faktor peningkatan permintaan, Gin Gin menyoroti kondisi cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi pangan, terutama bawang dan komoditas lain yang bergantung pada musim tanam.

  • Perluasan Tanam Jagung di Yogyakarta, Bantul Ditarget 1.200 H hingga Lebaran

    Perluasan Tanam Jagung di Yogyakarta, Bantul Ditarget 1.200 H hingga Lebaran

    Kapolri minta Bhabinkamtibmas dibantu pihak desa komunikasi dengan Bulog guna memastikan hasil panen jagung petani terserap baik. Ini agar memberikan efek berantai pada kesejahteraan petani.

    Selain itu, Listyo mengungkapkan bahwa pemerintah terus mengupayakan adanya sistem pengering untuk jagung. Mengingat harga jagung kering lebih tinggi ketimbang harga jagung basah.

    Sebagai dukungan terhadap program tanam jagung di DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menginginkan program ini disandingkan dengan program ‘Lumbung Mataram’. Ini program inisiasi Pemda DIY dalam mengembangkan komoditas pangan bernilai tinggi di setiap dusun.

    “Keikutsertaan dalam program Lumbung Mataram itu adalah tanggung jawab dari lurah. Hakekatnya program ini untuk menambah penghasilan masyarakat dengan penanaman komoditas berharga tinggi,” katanya.

    Menurut Sultan, tanah kas desa yang sudah menjadi tanah kasultanan bebas dimanfaatkan untuk penanaman komoditas pangan. Khusus jagung, diharapkan dipilih varietas dengan standar tertentu untuk kebutuhan pakan ternak.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Bantul, Joko Waluyo menyebut pihaknya tahun menargetkan luas tanam jagung di 2025 seluas 5.196 hektare, yang terdiri dari 3.878 hektare lahan baku sawah dan 1.318 tanah-tanah belum dimanfaatkan untuk pertanian.

    “Harapannya di 2025 ini bisa produksi 45 ribu ton karena tahun lalu hanya sekitar 34 ribu ton. Serapan di Bantul kita ada populasi ayam petelur 1 juta ekor, kedua untuk jagung pipil kering Bulog mau menerima Rp5.500 per kilogram,” tutupnya.

  • Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya

    Natuna (ANTARA) – Pada suatu siang di pertengahan Februari 2025, suasana sawah milik Kelompok Tani Cipto Dadi di Kecamatan Bunguran Batubi tampak berbeda dari biasanya. Kali ini, sawah seluas 5,5 hektare itu terlihat ramai dengan berbagai orang berseragam. Ada yang mengenakan pakaian loreng, hitam putih, cokelat, serta warna-warna lainnya.

    Sawah yang biasanya tenang dan damai berubah menjadi lebih riuh. Setiap orang sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang menarik kabel, memeriksa kursi, serta menyiapkan perlengkapan lainnya.

    Namun, semua aktivitas seketika terhenti saat seorang pria dengan handy talky di dadanya berkata, “Bapak sudah mau sampai”. Orang yang dimaksud adalah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Kehadiran gubernur bersama para pemangku kepentingan lainnya di Batubi bertujuan untuk melaksanakan penanaman padi perdana dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadirannya juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada petani.

    Kabupaten Natuna pada 2025 mendapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk menanam padi di lahan seluas 114 hektare. Menyikapi perintah itu, petinggi di Kabupaten Natuna menyusun Langkah dengan membagi tugas kepada petani di lima kecamatan, yakni Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Serasan Timur. Terpilihnya lima kecamatan ini dikarenakan memiliki lahan yang memadai dan petani yang aktif serta mau diajak bekerjasama.

    Bantuan Benih

    Tidak hanya memberikan target tanam, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan berupa benih padi untuk lahan seluas 100 hektare serta pupuk NPK. Jenis benih yang diberikan adalah biofortifikasi untuk lahan 65 hektare dan Inpari 32 untuk 35 hektare.

    Melihat dukungan ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga ikut berkontribusi. Mereka mengalokasikan anggaran masing-masing untuk menambah bantuan pupuk dan obat-obatan, serta menggandeng pihak lain guna memenuhi kebutuhan lahan seluas 14 hektare yang tersisa.

    Untuk lahan seluas 11 hektare, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama, sedangkan tiga hektare lainnya berasal dari swadaya masyarakat dan lokasinya tersebar di lima kecamatan yang telah dipilih Natuna.

    “Penanaman akan dilakukan dalam dua tahap, 60 hektare pada tahap pertama, sementara tahap kedua akan disesuaikan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Sazali.

    Pada penanaman perdana hari itu, terlihat harapan besar di wajah para petani agar tanaman padi tumbuh dengan baik hingga masa panen tiba.

    Bantuan Pupuk

    Pupuk dari pemerintah pusat telah disalurkan pada 2024 bersamaan dengan benih padi. Sedangkan bantuan dari Kepri dan Natuna diperkirakan akan tersedia usai rasionalisasi anggaran selesai dibahas.

    Total anggaran dari kabupaten yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk dan kapur dolomit diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian Rp900 juta untuk pupuk NPK dan sisanya untuk kapur dolomit.

    Bantuan kapur dolomit dianggap penting karena air yang digunakan petani memiliki tingkat keasaman tinggi. Dolomit diperlukan untuk menetralkan keasaman tanah agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Untuk mensukseskan program ini Balai Wilayah Sungai (BWS) juga di gandeng agar bisa membantu petani dalam mengalirkan air ke sawah-sawah mereka.

    Penyuluhan Pertanian

    Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai teknik bertani yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menugaskan penyuluh pertanian yang kompeten untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

    Berbagai bantuan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat petani agar lebih maksimal dalam meningkatkan produksi. Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya.

    Pemerintah optimistis bahwa bantuan ini akan membuat petani lebih memahami cara bekerja secara cerdas serta mampu menyiapkan modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan hasil panen.

    Jaminan Pasar

    Terkait pemasaran hasil panen, petani tidak perlu khawatir. Pemerintah, melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), telah berkomitmen untuk menampung atau menyerap gabah hasil panen petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Masyarakat juga tidak perlu khawatir beras tidak tersedia apabila petani gagal panen, pasalnya Bulog memiliki stok beras di gudang mereka yang ada di Natuna.

    Lagi pula meski produksi padi terus meningkat selama dua tahun terakhir yakni 60 ton pada 2023 dan 112 ton pada 2024, masih belum mencukupi kebutuhan beras di Natuna, yang mencapai 5.800 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Uniknya, beras dalam program ini dipasarkan dalam kemasan karung lima kilogram dari gudang Bulog dan dapat dibeli melalui agen-agen yang bekerja sama dengan mereka di wilayah setempat. Selain itu, pengusaha di Natuna juga berperan dalam memenuhi kebutuhan beras dengan mendatangkan berbagai jenis beras dari luar daerah.

    Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pemicu bagi petani untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan.

    Berbagai bantuan kerja sama dari berbagai pihak dari mulai penyediaan bibit dan pupuk hingga jaminan harga hasil panen itu diharapkan berjalan lancar.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Bantul proyeksikan penanaman jagung seluas 5.196 ha pada 2025

    Pemkab Bantul proyeksikan penanaman jagung seluas 5.196 ha pada 2025

    pada tahun 2025 ini kita proyeksikan bisa menanam jagung seluas 5.196 ha dengan produksi hingga 45 ribu ton

    Bantul (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan dapat melakukan penanaman jagung hingga mencapai seluas 5.196 hektare (ha) sepanjang tahun 2025.

    “Untuk jagung produksi kita pada tahun 2024 sekitar 30 sampai 40 ribu ton jagung, kemudian pada tahun 2025 ini kita proyeksikan bisa menanam jagung seluas 5.196 ha dengan produksi hingga 45 ribu ton,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo di Bantul, Minggu.

    Menurut dia, lahan pertanian seluas 5.196 ha tersebar di seluruh wilayah Bantul yang akan dimanfaatkan untuk tanaman jagung tersebut terdiri atas lahan baku sawah seluas 3.878 ha, dan bukan lahan baku sawah seluas 1.318 ha.

    Dia mengatakan salah satu lahan bukan lahan baku sawah yang ditanami komoditas jagung di antaranya di wilayah Dusun Klaras, Kelurahan Canden, Jetis, seluas lima hektare, yang juga merupakan lokasi penanaman jagung bantuan sinergi Kementerian Pertanian dan Polri.

    “Lahan di Klaras itu sudah 10 tahun lebih tidak bisa dimanfaatkan, merupakan lahan mangkrak, lahan kas desa Kelurahan Canden yang kemarin di ‘land clearing’. Kemudian ditanami jagung jenis hibrida, semoga nanti ke depan tiga empat empat bulan bisa panen,” katanya.

    Dengan demikian, kata dia, harapannya nanti hasil panenan jagung di lahan bukan baku sawah tersebut bisa menambah produksi komoditas jagung Kabupaten Bantul pada tahun 2025.

    “Kami proyeksikan produksi jagung di tahun 2025 sebanyak 45 ribu ton, karena di Bantul ada populasi ayam petelur satu juta ekor, sehingga disamping untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak Bantul juga Bulog yang siap menyerap jagung pipil,” katanya.

    Lebih lanjut, Joko mengatakan, di Kabupaten Bantul salah satu sektor yang memberikan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar adalah sektor pertanian, yang mencapai 13 persen untuk Bantul.

    “Di musim pandemi 2022-2021 sektor pertanian masih menyumbang pertumbuhan empat persen dibanding pertumbuhan sektor yang lain. Alhamdulillah untuk sektor pertanian di Bantul memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pergantian Kepala Dinas PU SDA Bojonegoro di Tengah Sorotan Proyek Tebing Ambrol Senilai Rp40 Miliar

    Pergantian Kepala Dinas PU SDA Bojonegoro di Tengah Sorotan Proyek Tebing Ambrol Senilai Rp40 Miliar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Pemkab Bojonegoro, Heri Widodo, resmi dimutasi ke posisi baru sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Penggantinya, Helmy Elisabeth, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro.

    Pergeseran jabatan ini dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, pada Senin (14/2/2025), bersamaan dengan rotasi 123 pejabat lainnya.

    Pergantian ini menarik perhatian publik, terutama karena terjadi di tengah ramainya pembahasan kasus ambrolnya proyek penahan tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Proyek senilai Rp40 miliar yang dibiayai APBD Pemkab Bojonegoro itu baru selesai dikerjakan pada Desember 2024, namun kini menjadi sorotan setelah ambrol dan sedang diselidiki oleh Polda Jawa Timur.

    Proyek penahan tebing Sungai Bengawan Solo yang ambrol itu merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Ambrolnya struktur tembok sungai tersebut memicu investigasi oleh Tim Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim.

    Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meninjau lokasi dan memeriksa sejumlah pihak terkait. “Masih dalam pendalaman, pengambilan keterangan, dan cek lokasi,” kata Budi, Kamis (13/2).

    Hingga saat ini, polisi telah memeriksa lima orang, termasuk satu pengadu dari masyarakat dan empat pihak terkait proyek, salah satunya pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. “Iya, dari Pemkab Bojonegoro. Nanti kita akan berkembang lagi. Setelah lengkap, akan kami rilis,” tambah Budi.

    Sementara, dalam mutasi pejabat Pemkab Bojonegoro, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, mengucapkan selamat atas pelantikan pejabat baru dan menekankan pentingnya adaptasi terhadap tantangan tahun 2025.

    “Saya yakin pengalaman selama ini sudah banyak melahirkan ide-ide baru. Saya berharap, saat memimpin di OPD baru, para pejabat dapat menumbuhkan dan mengeluarkan ide-ide baru. Sehingga kita tidak terjebak dalam kegiatan yang bersifat business as usual,” ujarnya. [lus/kun]