Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DKPP

  • Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru, Pemkot Kediri Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

    Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru, Pemkot Kediri Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri mulai 9 hingga 23 Desember 2025.

    Pada Kamis (18/12/2025), GPM dilaksanakan di Kelurahan Tamanan. Selanjutnya, kegiatan serupa akan digelar pada Senin (22/12/2025) di Kelurahan Kemasan dan Selasa (23/12/2025) di Kelurahan Gayam.

    Dalam kegiatan tersebut, DKPP menyediakan berbagai komoditas pangan pokok dengan harga terjangkau yang dapat dibeli masyarakat ber-KTP Kota Kediri. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, gula pasir, telur ayam ras, ikan segar, aneka cabai, aneka bawang, serta berbagai jenis sayuran.

    Kepala DKPP Kota Kediri Un Achmad Nurdin menjelaskan, Gerakan Pangan Murah digelar untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan pokok, khususnya pada momen Natal dan Tahun Baru yang kerap diiringi potensi gejolak harga.

    “Gerakan Pangan Murah dilaksanakan guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan pokok, khususnya menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang rawan terjadi gejolak harga,” jelasnya.

    Menurut Un Achmad, stabilitas harga pangan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pendapatan produsen dan pelaku usaha pangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    “Masyarakat tetap bisa memperoleh bahan pokok dengan harga murah dan terjangkau, namun di sisi lain produsen juga tidak dirugikan,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, DKPP Kota Kediri bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, PG Pesantren Baru, Perumda Pasar, peternak ayam petelur, pembudidaya ikan, serta Kelompok Wanita Tani (KWT).

    Un Achmad menjelaskan mekanisme penetapan harga dilakukan secara terukur. Beras SPHP dijual sesuai standar Perum Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk gula pasir, DKPP bekerja sama langsung dengan pabrik gula sehingga harga lebih murah dibandingkan pasaran. Sementara komoditas lain seperti sayuran, telur, dan ikan diperoleh langsung dari mitra GPM.

    “Gerakan Pangan Murah kita laksanakan dua kali dalam setahun, yakni menjelang Hari Raya dan menjelang Natal dan Tahun Baru. Program ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasar karena pada momen tersebut rawan terjadi gejolak harga,” terangnya.

    DKPP juga memastikan ketersediaan stok komoditas dalam jumlah cukup. Di antaranya beras SPHP kemasan 5 kilogram sebanyak 675 bungkus, gula pasir kemasan 1 kilogram sebanyak 2,5 ton, telur ayam ras sebanyak 1,5 ton, serta berbagai komoditas pangan lainnya.

    Melalui kegiatan ini, Un Achmad mengimbau masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying agar ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali.

    Sementara itu, Rusmiati, warga yang ditemui usai berbelanja, mengaku Gerakan Pangan Murah sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. “Harganya lebih murah dibandingkan di pasar. Saya berharap kegiatan ini bisa terus diadakan dan ke depan komoditas yang disediakan semakin beragam dengan stok yang lebih banyak,” ujarnya. [nm/kun]

  • Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Mahasiswa UIN KHAS Jember Pertanyakan Independensi KPU RI

    Jember (beritajatim.com) – Sejumlah mahasiswa memberondong Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin soal penyelenggaraan pemilu, dalam acara osialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, di kampus Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (16/12/2025).

    Mereka mempertanyakan independensi KPU. Muhammad Azan Firminabili, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga, mengaku pernah mendaftarkan diri menjadi anggota panitia pemungutan suara (PPS) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). “Saya lolos di tahap tes kemudian di tahap wawancara saya gugur,” katanya.

    Belakangan, Firman mendengar rumor di masyarakat, bahwa personali penyelenggara pemilu memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. “Padahal cukup jelas bahwasanya KPU merupakan lembaga independen, tanpa adanya campur tangan partai politik dalam menyelenggarakan pemilu,” katanya.

    Kritik serupa meluncur dari Ahmad Farhan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. “Di era sekarang realitanya KPU tidak independen. Justru dikuasai oleh partai politik atau pemerintah,” kata Farhan.

    Sementara itu Riayatul Nafisah dari Pengurus Cabang Fatayat NU Jember meminta agar perekrutan penyelanggara pemilu memperhatikan pendidikan minimal S1. “Pendidikan itu sangatlah penting,” katanya.

    Menjawab keragu-raguan mahasiswa, Afifuddin menegaskan, tugas KPU adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua peserta pemilu. “Apakah lantas itu berarti menjadi bagian dari orang partai, kan tidak. Selagi kita tidak punya kartu tanda anggota partai maka kita bukan anggota partai,” katanya.

    “Urusan kemudian punya hubungan komunikasi dan lain-lain, asal bisa dipertanggungjawabkan enggak masalah. Kalau saya terbukti membela satu partai, pasti dilaporkan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), saya sudah dipecat,” kata Afifuddin.

    Afifuddin mengingatkan bahwa dirinya menjadi Ketua KPU RI 2024-2027 sebagai bagian dari konsekuensi keputusan DKPP. Sebelumnya dia menjabat Pelaksana Tugas Ketua KPU RI menggantikan Hasyim Asy’ari.

    Afifuddin meminta kepada seluruh mahasiswa agar terlibat sebagai penyelenggara pemilu. “Teman-teman terbuka untuk menjadi pihak yang terlibat. Jangan pernah berpikir pantas enggak pantas,” katanya.

    Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, mengatakan, anggota partai tidak boleh menjadi penyelenggara. “Tidak mungkin penyelenggara berlaku adil kalau partisan, memihak salah satu partai,” katanya.

    “Tugas KPU adalah pelaksana undang-undang. Sementara partai yang melahirkan legislatif dan eksekutif adalah pembuat undang-undang. Masalahnya di undang-undangnya, atau di pelaksanaan undang-undang, atau di pelaksana undang-undang? Ini perlu dicek,” kata Khozin. [wir]

  • Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima

    Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima

    Gugatan Perdata Gibran Dinilai Terlambat, Vonis PTUN Harus Diterima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Nasib gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diputuskan pada putusan sela, pekan depan.
    Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025) kemarin, mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
    Ida Budhiati
    yang dihadirkan tergugat, KPU RI dan Gibran, menyatakan bahwa pengadilan negeri tak memiliki kompetensi dan berwenang mengadili perkara pemilu.
    Ida dengan tegas menyatakan, jika obyek perkara berkaitan dengan penyelenggara pemilu ataupun tahapan pemilu, maka menjadwi wewenang pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya.
    “Dalam lingkup ranah hukum publik yang berupa tindakan untuk membuat peraturan keputusan, maka mekanisme pertanggungjawabannya itu sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu menjadi otoritas atau kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Ida dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
    Ia mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, kebijakan, dan administrasi masuk dalam obyek sengketa di PTUN, bukan PN.
    Penyelenggara Pemilu dapat digugat ke PN jika yang dipermasalahkan menyangkut pihak ketiga dan tindak kesalahan jatuh ke hukum ranah privat.
    Misal, dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pemilu, KPU perlu memastikan logistik berjalan dengan baik.
    Untuk menjamin logistik pemilu dilaksanakan dengan lancar, KPU diperbolehkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
    Jika dalam kerja sama ini KPU melakukan wanprestasi dan digugat oleh pihak ketiga, gugatan ini merupakan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk mengadili.
    Ida menegaskan, sengketa Pemilu terikat dengan periode yang sangat terbatas, yaitu pada saat Pemilu masih berlangsung.
    Ia menilai, warga negara kehilangan kesempatan untuk menggugat kejanggalan dalam Pemilu jika dugaan pelanggaran itu baru ditemukan dan dilaporkan setelah Pemilu selesai.
    “Berkaitan dengan sengketa, bahwa warga negara kemudian mengetahui (ada dugaan pelanggaran) setelah pemilu berakhir misalnya, maka menurut kerangka hukum pemilu, maka kehilangan kesempatan untuk mengajukan komplain mengajukan sengketa,” kata Ida.
    Selama Pemilu berlangsung, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan ketika menemukan kejanggalan. Keterbukaan untuk membuat laporan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
    “Warga negara itu dibuka kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan atau meminta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara di bidang kepemiluan,” lanjut Ida.
    Tapi, Ida menegaskan, keberatan ini harus diajukan saat Pemilu masih berlangsung dan pada tahap yang sesuai.
    Misalnya, untuk sengketa pencalonan presiden dan wakil presiden diajukan sebelum calon ini ditetapkan sebagai pasangan calon.
    Dalam sidang, Ida juga sempat ditanya mengenai adanya putusan PTUN yang sudah diketuk sebelum
    gugatan perdata
    ini dilayangkan ke PN Jakarta Pusat.
    Menurut Ida, jika ada vonis dari peradilan lain yang mendahului gugatan perdata, putusan itu harus diterima, apapun hasilnya.
    Ia menegaskan, vonis PTUN itu harus diterima dan seharusnya tidak digugat ke peradilan lain.
    “Suka tidak suka, kemudian puas atau tidak puas, maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara itu harus diterima. Dan tidak memberikan beban kepada peradilan lain di bawah tadi ya (pembinaan) Mahkamah Agung,” imbuh Ida.
    Diketahui, sebelum menggugat Gibran dan KPU ke PN Jakpus, Subhan lebih dahulu menggugat KPU ke PTUN.
    Gugatan ini didaftarkan ke PTUN pada Selasa 12 Agustus 2025 dan kini sudah diputus dengan status dismissal atau tidak bisa diterima.
    Berdasarkan informasi yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Subhan hanya menggugat KPU.
    Dalam gugatan nomor 264/G/2025/PTUN.JKT, Subhan meminta agar majelis hakim TUN menyatakan KPU telah melanggar hukum sehingga penetapan
    Gibran Rakabuming Raka
    sebagai calon wakil presiden pada 13 November 2023 adalah tidak sah.
    Sehingga, status Gibran sebagai wakil presiden kini juga tidak sah.
    Atas perbuatannya, KPU juga digugat untuk mengembalikan uang senilai Rp 71,3 triliun kepada negara.
    Sejak didaftarkan pada 29 Agustus 2025, perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. ini mencantumkan beberapa tuntutan terhadap Gibran dan KPU RI.
    Pertama, kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.
    Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat sekolah di Orchid Park Secondary School Singapore, tahun 2002-2004. Lalu, di UTS Insearch Sydney, tahun 2004-2007. Keduanya merupakan sekolah setingkat SMA.
    Namun, Subhan menilai, dua institusi ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat SLTA.
    Atas hal ini, Subhan selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
    Subhan juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.
    Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi senilai Rp 125 triliun kepada negara.
    “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi petitum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan hektare lahan pertanian  di Kabupaten Lamongan terendam air. Mayoritas lahan yang terdampak merupakan areal persawahan yang baru ditanami padi.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lamongan, Mugito, total lahan pertanian yang terendam seluas 328 hektare, yang tesebar di 23 desa, pada 4 kecamatan.

    “Empat kecamatan tersebut meliputi Babat, Modo, Kedungpring dan Kecamatan pucuk,” kata Mugito, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Mugito, banjir yang menggenangi ratusan hektare lahan pertanian itu dipicu oleh tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, sehingga aliran sungai tidak mampu menampung debit air.

    “Dua atau tiga hari terakhir, curah hujan cenderung tinggi. Sebagian memang ada proses pengerukan dan perbaikan saluran air,” ujarnya.

    Muguto menjelaskan, umur tanaman padi yang terendam cukup beragam. Ada yang baru berumur 7 sampai 10 hari, tapi ada juga yang sudah berumur 15 sampai 20 hari.

    “Pendataan dan identifikasi akan terus dilakukan,” tuturnya.

    Mugito juga meminta dukungan penuh perangkat kecamatan, desa, serta masyarakat untuk mempercepat upaya penanganan di wilayah terdampak.

    “Kami memohon bantuan perangkat wilayah kecamatan dan desa bersama masyarakat untuk segera melakukan pengecekan dan gotong royong membersihkan saluran air dan dam-dam lokal,” ucapnya.

    Lwbih lanjut Mugito mengatakan, pada awal musim hujan seperti ini, biasanya banyak sampah yang menyumbat, atau balok penutup dam lokal yang belum dilepas, sehingga perlu segera diambil langkah penanganan, agar aliran pembuangan air kembali lancar.

    “Dinas bersama pemerintah kecamatan dan desa, saat ini terus memonitor kondisi air, serta menyiapkan langkah mitigasi agar kerusakan tanaman tidak meluas,” ucapnya. (fak/ted)

  • Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Genjot Produktivitas, Bupati Rijanto Gelontorkan 158 Alsintan untuk Petani Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengambil langkah agresif untuk mengamankan stok pangan daerah sekaligus nasional. Bupati Blitar, Rijanto, secara resmi menyerahkan 158 unit alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada puluhan Kelompok Tani (Poktan) Pada Jumat (5/12/2025).

    Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Blitar serius melakukan modernisasi pertanian guna mengejar target swasembada pangan, di tengah tantangan kebutuhan pangan yang kian mendesak. Dalam seremonial yang digelar di Gudang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar, Bupati Rijanto merinci bahwa ratusan unit mesin tersebut didistribusikan kepada 68 Poktan yang tersebar di 16 kecamatan.

    Rijanto menegaskan, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bukan sekadar bagi-bagi alat, melainkan strategi vital untuk mempercepat siklus tanam.

    “Semua ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mempermudah para petani dalam mengolah lahan pertanian lebih cepat. Kami berharap Alsintan ini mampu mendorong pertanian di Kabupaten Blitar semakin maju, berdaya, dan berjaya,” tegas Rijanto di hadapan awak media.

    Menurutnya, mekanisasi adalah kunci. Dengan alat yang memadai, efisiensi waktu dan biaya produksi dapat ditekan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Pernyataan tajam datang dari Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Setiyana. Ia menekankan bahwa penyaluran Alsintan ini adalah bentuk komitmen pemerintah yang harus dikawal integritasnya. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan bantuan negara ini.

    “Perlu kami tegaskan bahwa bantuan ini gratis, tidak dipungut biaya apa pun. Ini bukti DKPP berperan aktif menyukseskan program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan,” ucap Setiyana tegas.

    Setiyana berharap, perangkat modern ini tidak mangkrak, melainkan digunakan secara optimal oleh kelompok tani untuk mengembangkan model pertanian yang lebih efektif dan efisien.

    Suasana di Gudang DKPP tampak penuh antusiasme. Para ketua Poktan yang hadir menyambut baik suntikan fasilitas ini. Bantuan Alsintan ini dianggap sebagai “angin segar” yang dapat meningkatkan volume produksi di musim tanam mendatang.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani melalui fasilitas Alsintan ini, Kabupaten Blitar optimis dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan strategis di tingkat regional maupun nasional. [owi/beq]

  • Bertambah, 174 Ternak Mati Terdampak Erupsi Semeru Dimusnahkan dengan Dibakar

    Bertambah, 174 Ternak Mati Terdampak Erupsi Semeru Dimusnahkan dengan Dibakar

    Lumajang (beritajatim.com) – Jumlah ternak yang mati terdampak erupsi awan panas Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan bertambah menjadi 172 ekor sampai, Minggu (23/11/2025).

    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang mencatat jumlah ternak mati akibat erupsi ada sebanyak 143 ekor pada, Kamis (20/11/2025).

    Rinciannya, 139 ekor domba dan kambing, serta 4 ekor sapi. Mayoritas ternak yang mati ini diketahui berasal dari Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo.

    Saat ini pemusnahan bangkai ternak masih dilakukan oleh tim dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan Pasirian.

    dr Hewan UPT Puskeswan Pasirian zulfika Gayoh mengatakan, saat ini jumlah ternak yang terlacak mati telah bertambah menjadi 174 ekor.

    Sebanyak 168 diantaranya merupakan domba dan kambing. Sementara 4 ekor sisanya adalah ternak sapi.

    “Data terakhir yang sudah kami terima dan terlacak itu dari hewan sapinya ada 4 yang mati. Kemudian untuk kambing dombanya ada 168,” terang Zulfika saat dijumpai di blok Umbulan, Dusun Sumbersari, Minggu (23/11/2025).

    Menurutnya, pemusnahan bangkai ternak masih dilakukan secara bertahap dengan cara dibakar oleh petugas Puskeswan.

    Pihaknya terus melakukan pelacakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan ternak yang mati terdampak erupsi.

    Sebab, masih dimungkinkan jumlahnya akan terus bertambah karena belum semua peternak melaporkan.

    “Untuk ternak yang mati dan bangkainya sudah ditemukan, itu kita musnahkan dengan cara dibakar. Tapi untuk yang belum ditemukan ya dianggap hilang, dan ini kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah,” ungkap Zulfika. [has/aje]

  • DKPP Lumajang Musnahkan Ratusan Bangkai Ternak Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    DKPP Lumajang Musnahkan Ratusan Bangkai Ternak Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    Lumajang (beritajatim.com) – Aktivitas pemusnahan bangkai hewan ternak mulai dilakukan di sejumlah titik terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Petugas turun langsung sejak pagi untuk memastikan tidak ada bangkai yang dibiarkan membusuk di kawasan tersebut.

    Hingga Jumat pagi tercatat empat sapi dan 139 domba telah dimusnahkan. Langkah ini dilakukan secara bertahap karena lokasi penyebaran bangkai cukup luas dan sebagian tertimbun material erupsi.

    Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, Hendra Novianto, menjelaskan bahwa tindakan ini wajib dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. “Jika bangkai-bangkai ini dibiarkan, risiko penyebaran penyakit bisa meningkat,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

    Menurut Hendra, bau tidak sedap dari bangkai juga bisa mengganggu pernapasan warga sekitar. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penyakit lain apabila tidak segera ditangani.

    Petugas di lapangan menggunakan metode pembakaran dan penguburan untuk memusnahkan ternak yang mati. Dalam setiap penanganan, mereka memastikan area sekitar aman sebelum proses pemusnahan dimulai.

    Hendra menyebut dalam sehari timnya mampu menuntaskan lima hingga enam pemusnahan bangkai ternak. “Kami bekerja semaksimal mungkin untuk mempercepat pembersihan di wilayah terdampak,” tambahnya.

    Salah satu domba yang dimusnahkan ditemukan tertimbun reruntuhan rumah warga. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena petugas harus membongkar puing material vulkanik yang menutupinya.

    Tim relawan hewan ikut membantu dalam tiga hari terakhir untuk mempercepat pencarian bangkai. Meski begitu, Hendra mengakui masih banyak lokasi yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

    Pemerintah memperkirakan proses pemusnahan masih berlanjut beberapa hari ke depan mengingat banyak titik yang belum terjamah. Warga diminta turut membantu dengan memberikan informasi apabila menemukan bangkai di sekitar permukiman.

    Dengan kerja sama berbagai pihak, DKPP berharap kawasan terdampak bisa segera bersih dari bangkai ternak. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat pascaerupsi. [ada/aje]

  • 161 Ternak di Lumajang Selamat dari Erupsi Semeru, Pemkab Siapkan Bantuan Pakan

    161 Ternak di Lumajang Selamat dari Erupsi Semeru, Pemkab Siapkan Bantuan Pakan

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak 161 ekor ternak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berhasil dievakuasi dan diselamatkan dari ancaman erupsi awan panas Gunung Semeru hingga Jumat (21/11/2025). Ratusan ternak tersebut sebelumnya berada di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo serta Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro.

    Dusun Kajar Kuning sendiri merupakan kawasan rawan bencana (KRB) Semeru yang telah dikosongkan sejak dihantam awan panas beberapa tahun silam. Saat ini wilayah tersebut secara administrasi sudah masuk dalam Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh.

    Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, Endra Novianto, menyebut evakuasi menjadi langkah penting dalam penyelamatan aset ekonomi masyarakat yang hidup di kawasan lereng Semeru.

    “Ternak ini jadi aset penting bagi warga di lereng Semeru. Keberlangsungan hidup ternak ini berpengaruh pada pemulihan ekonomi pascabencana,” jelas Endra, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan hidup ternak selama masa pengungsian, pemerintah daerah akan memenuhi kebutuhan pakan ternak secara rutin sepanjang masa darurat.

    Selain itu, pemeriksaan kesehatan hewan juga dilakukan secara berkala untuk mencegah penyakit serta potensi kerugian tambahan bagi peternak.

    “Jadi, ketika ternak warga selamat, maka ada harapan yang ikut bertahan. Pemberian pakan bukan hanya soal menjaga hewan tetap hidup, tetapi memastikan roda ekonomi keluarga tak ikut terhenti,” tambahnya. [has/beq]

  • Lawan Inflasi, Pemkab Blitar Siapkan 16 Hektar Lahan Cabai Off Season

    Lawan Inflasi, Pemkab Blitar Siapkan 16 Hektar Lahan Cabai Off Season

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyiapkan strategi khusus untuk menangkal lonjakan harga pangan yang kerap terjadi saat musim penghujan.

    Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Pemkab meluncurkan program budidaya cabai off season (di luar musim) seluas 16 hektar, yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.

    Langkah ini dinilai strategis sekaligus berani. Pasalnya, Pemkab mendorong penanaman cabai rawit justru ketika mayoritas petani beralih ke tanaman padi karena tingginya curah hujan. Tujuannya jelas: menciptakan “lumbung penyangga” agar pasokan tetap aman dan inflasi terkendali saat pasar mengalami kelangkaan.

    Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura DKPP Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo, menjelaskan rasionalisasi di balik program ini.

    “Penanaman cabai off season ini kami arahkan saat musim hujan. Biasanya wilayah utara itu hampir tidak ada petani yang menanam cabai saat musim hujan (lebih memilih padi). Dengan adanya penanaman di luar musim ini, kami berharap saat panen tiba nanti, kita bisa menstabilkan harga,” terang Siswoyo, Rabu (19/11/2025).

    Tidak sembarangan, DKPP memilih empat kecamatan strategis sebagai lokasi pengembangan, yakni Doko, Talun, Nglegok, dan Srengat. Total lahan seluas 16 hektar tersebut dibagi rata, di mana masing-masing kelompok tani akan mengelola sekitar empat hektare.

    Siswoyo menekankan bahwa seleksi petani dilakukan dengan ketat. Mengingat menanam cabai di musim hujan memiliki risiko tinggi—seperti serangan jamur dan pembusukan—maka hanya petani dengan rekam jejak hortikultura yang mumpuni yang dilibatkan.

    “Pada musim tanam ketiga seperti saat ini, sebagian besar petani di wilayah Blitar utara memilih menanam padi. Sehingga, kami memilih kelompok tani yang telah berpengalaman di hortikultura agar siap menghadapi tantangan tersebut,” jelasnya.

    Dukungan pemerintah tidak main-main. Selain pendampingan teknis, DKPP menggelontorkan paket lengkap sarana produksi yang meliputi benih unggul, pupuk organik dan kimia, serta mulsa plastik untuk melindungi bedengan dari gerusan air hujan.

    Saat ini, proses pengadaan sarana produksi tengah dikebut. Jadwal tanam telah dikunci pada awal musim penghujan, yakni Desember 2025.

    “Seluruh infrastruktur dasar disiapkan untuk memastikan petani dapat memulai tanam sesuai jadwal. Estimasi kami, panen raya bisa dilakukan pada Februari hingga Maret 2026,” kata Siswoyo.

    Dengan adanya panen raya di awal tahun 2026 nanti, Pemkab Blitar optimistis tidak akan terjadi gejolak harga cabai yang ekstrem di pasaran.

    “Akan ada pendampingan berkelanjutan dari kami sejak persiapan sampai masa panen nanti. Harapannya, hasil maksimal ini bisa menjadi penyangga pasokan cabai di saat masyarakat membutuhkan,” pungkasnya. (owi/ian)

  • Gemarikan Goes to School, Wali Kota Kediri Harapkan Anak-anak Terbiasa Makan Ikan

    Gemarikan Goes to School, Wali Kota Kediri Harapkan Anak-anak Terbiasa Makan Ikan

    Kediri (beritajatim.com) – Gemarikan Goes to School menjadi langkah nyata dalam mendorong kebiasaan makan ikan di kalangan pelajar sekolah dasar. Melalui edukasi langsung, program ini mengenalkan manfaat gizi ikan sekaligus membangun kesadaran anak sejak dini tentang pentingnya konsumsi protein hewani yang sehat dan terjangkau.

    Kehadiran Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang turut memberikan pemahaman kepada para siswa SDN Singonegaran 1, semakin menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam meningkatkan angka gemar makan ikan di kota ini, Kamis (20/11/2025).

    Anak-anak diajak memahami bahwa ikan merupakan sumber protein bernutrisi tinggi, mudah didapat, dan terjangkau harganya. Kegiatan juga dirangkai dengan makan ikan bersama dan demo memasak guna memperkenalkan variasi olahan ikan kepada para siswa.

    Saat ditemui, Wali Kota Kediri menuturkan bahwa Gemarikan Goes to School menjadi salah satu langkah untuk menyosialisasikan konsumsi makanan bergizi, khususnya ikan. “Saya juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa ikan mengandung vitamin, protein, omega-3 yang sangat baik untuk perkembangan otak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung perkembangan fisik,” ujarnya.

    Mbak Wali menambahkan, keterlibatan orang tua sangat diperlukan untuk membiasakan konsumsi ikan dalam menu harian anak. “Harapan saya, mulai besok para orang tua bisa membuatkan makanan berbahan dasar ikan. Jenis ikan juga beragam, dan sebagai negara maritim, penting bagi kita untuk memanfaatkan kekayaan ikan ini. Untuk anak-anak, jangan lupa makan ikan karena selain bergizi, juga dapat meningkatkan kecerdasan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Kepala DKPP Un Ahmad Nurdin menjelaskan bahwa program ini secara khusus menyasar siswa sekolah dasar mengingat tren konsumsi makanan cepat saji yang semakin meningkat. Melalui Gemarikan Goes to School, pemerintah ingin memperbaiki kebiasaan makan anak dan meningkatkan capaian angka gemar makan ikan di Kota Kediri. Saat ini indeks konsumsi ikan masih berada di sekitar angka 40,45% dan diharapkan dapat naik hingga menyentuh target 50%.

    Kepala DKPP Kota Kediri juga menjelaskan bahwa sebanyak 99 siswa murid SDN Singonegaran 1, masing-masing mendapatkan paket olahan ikan seperti abon lele, abon patin, dan keripik kulit patin. Paket tersebut diberikan untuk mengenalkan variasi produk olahan ikan sekaligus membiasakan anak-anak mengonsumsi makanan bergizi. “Saya berharap orang tua terus menghadirkan menu ikan di rumah mengingat manfaatnya sangat baik untuk tumbuh kembang, terutama perkembangan otak,” jelasnya.

    Kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Un Ahmad Nurdin, Lurah Singonegaran Fanni Eryanto, Kepala SDN Singonegaran 1 Mar’atus Sholikhah, para guru, serta para siswa SDN Singonegaran 1. [nm/kun]