Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

  • DJP Perpanjang Tenggat Lapor SPT dan Bayar PPh 29 Hingga 11 April

    DJP Perpanjang Tenggat Lapor SPT dan Bayar PPh 29 Hingga 11 April

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) atau lapor SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2024 hingga Jumat (11/4/2025).

    Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP79/PJ/2025, yang mulai berlaku sejak Senin (25/3/2025).

    Secara umum, batas akhir pelaporan SPT Tahunan adalah tiga bulan setelah tahun pajak berakhir, yakni setiap 31 Maret.

    Bebas Sanksi Administratif

    Dengan adanya perpanjangan ini, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 2024 setelah 31 Maret 2025 tetapi sebelum 11 April 2025 tidak akan dikenai sanksi administratif.

    Kelonggaran ini diberikan karena tenggat waktu pelaporan bertepatan dengan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) serta Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Perpanjangan Pembayaran PPh Pasal 29

    Selain pelaporan SPT, DJP juga memperpanjang batas waktu pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 untuk tahun pajak 2024.

    Sama seperti lapor SPT, pembayaran PPh Pasal 29 yang dilakukan setelah 31 Maret 2025 namun sebelum 11 April 2025 tidak akan dikenakan sanksi administratif. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, DJP tidak akan menerbitkan surat tagihan pajak terkait keterlambatan tersebut.

  • Bos Pajak Bebaskan Sanksi Telat Lapor SPT Sampai 11 April 2025

    Bos Pajak Bebaskan Sanksi Telat Lapor SPT Sampai 11 April 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membebaskan sanksi administratif terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau SPT WP OP Tahun Pajak 2024.

    Pembebasan sanksi denda ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025.

    Alasan pemberlakuan kebijakan pembebasan sanksi ini ialah untuk mengakomodir bertepatannya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2024 dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

    Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.

    “Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dikutip dari siaran pers, Rabu (26/3/2025).

    Pemberian relaksasi bagi WP OP dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” ucap Dwi Astuti.

    (arj/haa)

  • Panduan Lengkap Cara Lapor SPT Tahunan Secara Online di 2025 – Page 3

    Panduan Lengkap Cara Lapor SPT Tahunan Secara Online di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia kini semakin mudah, terutama dengan adanya sistem e-Filing yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Pada 2025 ini, pelaporan SPT dapat dilakukan secara online melalui situs resmi DJP di djponline.pajak.go.id. Meskipun Coretax DJP telah diluncurkan, e-Filing masih menjadi metode yang digunakan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2024 dan sebelumnya. 

    Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses situs DJP Online. Setelah itu, login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau NITKU, beserta kata sandi dan kode keamanan yang telah Anda buat sebelumnya.

    Setelah berhasil login, akan menemukan beragam menu yang bisa diakses, salah satunya adalah menu ‘Lapor’. Setelah memilih menu ‘Lapor’, langkah selanjutnya adalah memilih jenis SPT yang sesuai dengan status dan penghasilan.

    Misalnya, jika seorang karyawan, maka perlu memilih SPT 1770S. Sedangkan jika seorang pengusaha, maka harus memilih SPT 1770.

    Pastikan mengisi semua data yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti potong 1721-A1 untuk pegawai swasta dan 1721-A2 untuk pegawai negeri.

    Penyampaian SPT Tahunan tetap dapat dilaksanakan hingga batas waktu melalui saluran elektronik pada laman DJP Online. Demikian mengutip Antara, Selasa (25/3/2025).

    Adapun batas waktu pelaporan SPT yakni 31 Maret 2025 bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan.

    SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan usaha untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun pajak sebelumnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

  • Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat e-Filing, Mudah Kok!

    Cara Lapor SPT Tahunan Online Lewat e-Filing, Mudah Kok!

    Liputan6.com, Jakarta – Wajib pajak, khususnya karyawan dan pengusaha, pasti pernah bertanya-tanya bagaimana cara melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) secara online. Nah, kabar baiknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan layanan e-Filing di situs resmi mereka, https://djponline.pajak.go.id/, yang memudahkan lapor SPT. 

    Meskipun DJP telah meluncurkan sistem Coretax, untuk tahun pajak 2024 dan sebelumnya, pelaporan SPT masih menggunakan e-Filing. Jadi, bagi Anda yang perlu melaporkan SPT tahun pajak 2024 atau sebelumnya, ikuti panduan ini. Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti NPWP, NIK atau NITKU, kata sandi, kode keamanan, dan bukti potong (Formulir 1721-A1 untuk karyawan swasta, 1721-A2 untuk PNS, atau bukti potong lainnya). Untuk pengusaha, siapkan juga neraca dan laporan laba rugi.

    Proses pelaporan SPT online ini dirancang untuk efisien dan praktis. Anda tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak, mengantre, dan menghabiskan waktu berjam-jam. Dengan e-Filing, Anda bisa melaporkan SPT kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Keuntungan lainnya, Anda bisa langsung melihat bukti lapor SPT melalui email setelah proses selesai. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai!

  • Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Profil Agus Sutomo, Eks Danjen Kopassus yang Jadi Dirut Agrinas Palma

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Lantas, siapakah sosok Agus Sutomo?

    Agrinas Palma Nusantara merupakan hasil transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero). Dengan adanya transformasi, maka perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Melansir akun Instagram resmi agrinaspalma, Senin (24/3/2025), transformasi Agrinas Palma sejalan dengan arahan pemerintah sesuai pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada poin nomor 2 tentang kemandirian energi.

    Berdasarkan informasi pada laman resmi Agrinas Palma Nusantara, Agus Sutomo merupakan Direktur Utama di Agrinas Palma Nusantara.

    Sebelum didapuk sebagai bos di Agrinas Palma, Agus merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. 

    Pria yang lahir pada 14 April 1960 asal Klaten itu adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI-AD. Perinciannya, menjadi Komandan Paspampres pada 2011–2012, menjadi Danjen Kopassus periode 2012–2014, Pangdam Jaya periode 2014–2015, Komandan Kodiklat TNI AD 2015–2016, dan Komandan Sesko TNI pada 2016–2017.

    Selain itu, dia juga menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sejak 2017–2018. Serta, menjadi Komisaris dan Komisaris Independen di PT Tempo Scan Pacific Tbk. sejak 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp8 triliun yang akan disuntikkan melalui penyertaaan moda negara (PMN) kepada Agrinas.

    “Kami menyiapkan dalam APBN below the line sampai Rp 8 triliun. Di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Untuk diketahui, Agrinas merupakan BUMN yang dibentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut di antaranya Virama Karya berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa alokasi PMN senilai Rp8 triliun untuk Agrinas sudah ada di APBN 2025 sehingga bukan merupakan anggaran baru. Hanya saja, imbuh dia, saat itu belum dialokasi untuk BUMN yang mana.

    “Prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk [dan] menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” tandasnya.

  • DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Sistem Coretax Alami Kendala Teknis – Halaman all

    DPR Yakin Penerimaan Pajak Segera Pulih Meski Coretax Alami Kendala Teknis
     
     
    Mario Christian Sumampow/Tribunnews.com
     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meyakini penerimaan pajak akan kembali meningkat, meski pada awal 2025 menghadapi kendala akibat masalah teknis pada sistem layanan perpajakan berbasis teknologi informasi, Coretax.

    Hal itu disampaikan Misbakhun saat berbicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema “Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II” di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Dalam forum tersebut, Misbakhun menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang hingga Februari telah mencapai Rp 31,2 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya melaporkan, pendapatan negara hingga akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh Rp348,1 triliun.

    Misbakhun menilai salah satu penyebab defisit tersebut adalah belum optimalnya implementasi Coretax.

    Sistem baru yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 1 Januari 2025 ini dinilai masih menghadapi berbagai kendala teknis.

    “Terdapat permasalahan teknis di lapangan yang mengganggu data penerimaan pajak dan akses pembayaran pajak,” kata Misbakhun.

    Sebagai mantan pegawai DJP, Misbakhun membandingkan penerimaan pajak dengan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

    Menurutnya, penerimaan bea dan cukai justru mengalami peningkatan pada Februari 2025.

    “Kalau penerimaan bea dan cukai naik, seharusnya penerimaan pajak juga naik. Ini artinya, turunnya penerimaan pajak bukan karena perlambatan ekonomi, tapi karena ada problem teknis di Coretax,” jelasnya.

    Meski demikian, Misbakhun tetap optimistis penerimaan pajak akan membaik dalam waktu dekat. 

    Ia memperkirakan angka penerimaan akan meningkat pada Maret dan April, seiring masuknya laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak pribadi dan korporasi. Selain itu, masih ada setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang akan masuk pada bulan-bulan berikutnya.

    Misbakhun juga mengimbau para pelaku pasar modal di BEI untuk tidak khawatir berlebihan atas kondisi ini, apalagi sampai terpengaruh rumor yang dapat memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    “DPR akan terus mengawal agar defisit APBN 2025 tetap terjaga di angka 2,53 persen dari PDB. Melihat data moneter dan perbankan yang ada, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga,” katanya.
     

  • Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Ketua Komisi XI DPR Ajak Investor Tetap Optimistis soal Ekonomi RI

    Jakarta –

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto. Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat investor harus bersikap pesimistis.

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (23/3/2025).

    Misbakhun lalu membeberkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur.

    “Retail memang masih mengalami kontraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” jelasnya.

    “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” ucapnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025. Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis.

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” imbuhnya.

    (maa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Misbakhun Tegaskan Program MBG Tak Akan Ganggu Ekonomi

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.

    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.

    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 

    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.

    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.

    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.

    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.

    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.

    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.

    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.

    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 

    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.

    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 

    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.

    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.

    Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai program Makan Bergizi Gratis (MGB) tidak akan menggangu perekonomian nasional. Menurut dia, MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan program yang penting untuk generasi penerus bangsa.
     
    Misbakhun mengungkapkan MBG memang menjadi sasaran kritik dari berbagai kalangan. Salah satu pihak yang mengkritik MBG ialah Bank Dunia.
     
    “Bank Dunia mengkritik MBG, dianggap mengganggu kesinambungan fiskal kita,” kata Misbakhun saat menjadi pembicara dalam Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan kekhawatiran soal MBG menganggu APBN itulah yang terus disuarakan. 
     
    “Sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita seakan-akan kalau kita menjalankan MBG fiskal kita terganggu,” kata Misbakhun.
     
    Namun, legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menegaskan MBG merupakan program ikonis dari Presiden Prabowo untuk menjaga anak-anak dan generasi selanjutnya memiliki cukup asupan nutrisi dan gizi. Menurut Misbakhun, tidak semestinya generasi mendatang mengalami tengkes (stunting) gara-gara kurang gizi.
     
    “Generasi mendatang yang sekarang masih TK, SD, adalah generasi yang perlu diberi asupan gizi cukup. Jangan sampai menjadi generasi kurang gizi. Umur nol sampai 1.000 hari jangan sampai kena stunting,” ucapnya.
     
    Di depan para pelaku pasar modal di BEI, Misbakhun menyebut MBG merupakan program bagus yang terus-menerus disudutkan.
     
    “MBG adalah program mulia, tetapi dikritik berkepanjangan,” ujarnya.
     
    Misbakhun menegaskan MBG merupakan program penting untuk menjaga generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang cukup. Misbakhun menyebut upaya membentuk generasi mendatang yang sehat itu harus dimulai dari sekarang.
     
    “Mereka (akan) menjadi generasi yang produktif ke depan, generasi brilian yang kuat secara fisik dan mental, dan itu tanggung jawabnya ada di generasi sekarang,” katanya.
     
    Misbakhun menganggap MBG bukan beban APBN. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menuturkan memang Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang  Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 2025.
     
    Namun, Misbakhun menyebut inpres itu bukan untuk mengurangi anggaran, melainkan demi penajaman program prioritas. Buktinya, volume APBN 2025 tidak dikurangi karena angkanye tetap Rp3.621,3 triliun. 
     
    “Pak Presiden ingin itu (APBN) lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan ialah Rp 100 triliun ditambahkan ke belanja makan bergizi gratis,” kata Misbakhun.
     
    Lantas, bagaimana agar program andalan itu tidak membebani anggaran? 
     
    Misbakhun menjelaskan Presiden Prabowo berpesan soal memperbaiki defisit dan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) secara gradual.
     
    “Sekarang pemerintah sedang mengutak-atik bagaimana PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) dinaikkan. Penerimaan pajak (ditingkatkan) tanpa menaikkan tarif, tetapi dengan meningkatkan kepatuhan,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Misbakhun Minta Investor di BEI Tidak Terpengaruh Rumor dan Persepsi – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengajak para pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap optimistis terhadap perekonomian nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan tidak ada indikasi yang membuat  investor di bursa harus bersikap pesimistis.

    Misbakhun menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Capital Market Forum 2025 bertema ‘Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid II’ yang diselenggarakan CNBC Indonesia di BEI, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Misbakhun, penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 5 persen yang memicu pembekuan sementara perdagangan (trading halt) di BEI pada Selasa lalu (18/3/2025) lebih disebabkan sentimen dan persepsi yang jauh dari fundamental ekonomi nasional.

    “Apakah pantas negara sebesar Indonesia, di-drive (disetir) dari satu isu ke isu yang lain yang ditopang isu dan rumor, tidak ditopang oleh fundamental ekonomi itu sendiri?” ujar Misbakhun.

    Peraih gelar doktor ilmu ekonomi itu pun membeber data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Data tersebut sudah dibedah dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan LPS dan BI pada Rabu (19/3/2025) dan Kamis (20/3/2025). 

    Mengutip hasil survei LPS pada Februari 2025, Misbakhun menyebut kepercayaan konsumen kembali ke level optimistis. Indeks kepercayaan konsumen pada angka 107,1.

    Adapun indeks situasi saat ini pada angka 84,8, sedangkan indeks ekspektasi di angka 123,9. Menurut Misbakhun, data LPS itu menunjukkan optimisme yang jelas dan terukur. 

    “Retail memang masih mengalami konstraksi terbatas, tetapi penjualan semen mulai pulih, penjualan otomotif mengalami pemulihan, PMI (Purchasing Managers Index, red) manufaktur melanjutkan ekspansi, bahkan neraca perdagangan kita naik,” tutur Misbakhun.

    Selain itu, Misbakhun juga membeber data dari BI. Menurut dia, sektor konsumsi rumah tangga memang terganggu.

    Namun, produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih terjaga di tengah ketidakpastian yang tinggi. “Sektor padat karya juga memberikan arah kepada kita menuju optimisme,” imbuhnya.

    Misbakhun juga memperlihatkan data lain dari BI, yakni stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terjaga. Selain itu, aliran masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN) dan  Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menunjukkan pergeseran angka positif. 

    Per Kamis (20/3/2025), cadangan devisa Indonesia juga sangat tinggi karena mencapai USD 156 miliar. “The highest, tertinggi dalam sejarah devisa yang dimiliki Indonesia,” ucapnya.

    Angka inflasi, tambah Misbakhun, juga terkendali. “Dijaga tetap rendah,” katanya.

    Data lain dari BI yang menunjukkan hal positif ialah kredit perbankan tetap tumbuh. Mengutip data BI, Misbakhun mengatakan Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap tinggi.

    KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas. BI akan meningkatkan insentif KLM dana pihak ketiga (DPK) menjadi 5 persen per 1 April 2025.

    “Likuiditas perbankan memadai, NPL (non-performing loan, red ) tetap rendah. Kecukupan modal perbankan tinggi,” tambah Misbakhun. 

    Data BI juga memperlihatkan tren penggunaan transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). “Walaupun situasinya mengalami penurunan, volume transaksi QRIS tetap tumbuh tinggi,” katanya.

    Soal APBN 2025, Misbakhun menegaskan angkanya tetap meski Presiden Prabowo melakukan penajaman pada beberapa pos anggaran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menegaskan APBN 2025 tetap pada volume yang sama, Rp 3.621,3 triliun.

    Misbakhun menambahkan DPR akan mengawal defisit APBN 2025 tetap di angka 2,53 persen dari PDB. Menurut dia, data makroekonomi Indonesia, baik dari sisi kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, tidak semestinya disikapi secara pesimistis. 

    “Pesan ini harus sampai ke pelaku pasar di bursa saham kita,” katanya. (/*)

  • 9,67 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

    9,67 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga 20 Maret 2025, sebanyak 9,67 juta wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Jumlah ini terdiri dari 9,4 juta SPT tahunan orang pribadi dan 275.900 SPT tahunan badan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan, jumlah tersebut mengalami pertumbuhan 11,09% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    “Sampai dengan 20 Maret 2025 pukul 00.01 WIB, total SPT tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan mencapai 9,67 juta SPT,” ujar Dwi Astuti, Jumat (21/3/2025).

    SPT merupakan dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan.

    Pelaporan SPT dapat dilakukan secara offline maupun online. Pelaporan secara offline melalui tempat pelayanan terpadu (TPT) di kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar atau layanan pajak luar kantor yang disediakan oleh KPP/KP2KP.

    Pelaporan secara online dilakukan melalui e-Filing dan e-Form. Untuk e-Filing dilakukan dengan cara upload file csv dari aplikasi e-SPT atau mengisi form di situs web.  Untuk e-Form dilakukan dengan cara mengisi file yang diunduh dari laman djponline, lalu diunggah kembali.

    DJP mengingatkan wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu, yaitu 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan.