Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • DKI kemarin, transportasi gratis hingga telekonsultasi kesehatan jiwa

    DKI kemarin, transportasi gratis hingga telekonsultasi kesehatan jiwa

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Rabu (16/4) mulai dari layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat hingga layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang bisa dipakai sebagai referensi bagi pembaca untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini:

    1. DKI siapkan layanan transportasi umum gratis untuk 15 golongan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi umum secara gratis bagi 15 golongan masyarakat guna mendukung akses mobilisasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    “Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta. Saat ini, persiapan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat tengah kami siapkan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. KI DKI gelar sidang permohonan penyelesaian sengketa informasi

    Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali melanjutkan agenda pelayanan publiknya dengan menggelar Sidang Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

    Sidang digelar secara maraton setiap hari Selasa dan Rabu, dengan total delapan register perkara yang ditangani bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tak hanya Bank DKI, Pramono pantau seluruh BUMD Jakarta

    Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau dan mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, tidak hanya Bank DKI yang beberapa hari lalu mengalami gangguan sistem pelayanan.

    “Semua kita pelajari BUMD, BUMD ini kan kita juga melihat,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. BPBD DKI bersiap hadapi musim kemarau 2025

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan serangkaian langkah preventif guna menghadapi musim kemarau tahun 2025.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulisnya, Rabu, merespons pernyataan BMKG terkait fenomena El Nino yang diprediksi akan berlangsung lebih singkat dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. DKI punya telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani psikolog

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mempunyai layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.

    Pelaksana tugas (Plt. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie mengatakan layanan ini dihadirkan mengingat adanya keterbatasan pelayanan di puskesmas dan RSUD.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puskesmas Kalideres berikan layanan khusus bagi korban “bullying”

    Puskesmas Kalideres berikan layanan khusus bagi korban “bullying”

    Jakarta (ANTARA) – Puskesmas Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat menyediakan layanan Poli Anti Aniaya (Polania) untuk membantu pemulihan mental korban perundungan atau “bullying” bagi anak-anak dan remaja.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari menyebut layanan itu termasuk dalam indikator penilaian Kota Layak Anak (KLA) Jakarta Barat.

    “Layanan Polania Puskesmas Kecamatan Kalideres ini masuk dalam indikator penilaian KLA. Layanan ini untuk tangani keluhan anak yang mengalami kasus kekerasan, termasuk bullying juga,” kata Erizon saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Dalam layanan itu, Puskesmas Kecamatan Kalideres telah menangani sebanyak 32 kasus, 20 kasus diantaranya kasus “bullying” yang terjadi pada 2023.

    “Sedangkan 2024 terdapat 24 kasus, di mana 16 kasus diantaranya itu bullying. Pada 2025 ini, ada10 kasus, di mana enam kasus diantaranya itu bullying,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Kalideres, Linda Lidya menyebut pihaknya berupaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan “bullying” serta mengatasi dampak kesehatan pada anak yang menjadi korban maupun pelakunya.

    Layanan Polania Puskesmas Kecamatan Kalideres dibuka setiap Rabu, mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

    “Tapi, bila ada laporan kasus di luar jadwal rutin, maka pelayanan dapat dilakukan pada layanan 24 jam puskesmas. Sudah ada dokter dan perawat puskesmas yang terlatih untuk menangani kasus kekerasan pada anak,” ujarnya.

    Dia menambahkan, layanan Polania ini bekerja sama dengan psikolog dari Sudin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan puskesmas lain yang memiliki tenaga psikolog.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KemenPPA Konfirmasi Ada 2 Korban Baru Melapor soal Kasus Pelecehan Dokter Kandungan Cabul di Garut – Halaman all

    KemenPPA Konfirmasi Ada 2 Korban Baru Melapor soal Kasus Pelecehan Dokter Kandungan Cabul di Garut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ratna Oeni Cholifah mengungkap laporan baru dari dua korban kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat.

    Diketahui oknum dokter kandungan itu adalah M Syafril Firdaus atau MSF yang menjadi dokter kandungan di salah satu klinik kesehatan di Garut.

    Menurut Ratna, laporan dari dua korban baru dokter Syafril ini masuk melalui UPTD PPA Kabupaten Garut.

    “Sampai saat ini sudah ada dua korban baru yang melapor ke UPTD PPA Kabupaten Garut,” kata Ratna dilansir Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

    Ratna mengungkap, sebelum kasus ini viral, memang sudah banyak pasien yang mengalami kejadian serupa. 

    Bahkan salah satu kejadiannya sempat menimbulkan keributan, tetapi kasusnya berakhir damai.

    “Salah satu suami dari pasien tersebut pernah ada yang marah dan menonjok pelaku, tetapi kemudian kasusnya berakhir damai,” ungkap Ratna.

    Lebih lanjut Ratna menuturkan, dengan adanya kemungkinan jumlah korban bertambah, LBH Padjadjaran pun sudah membuka posko pengaduan untuk menerima aduan para korban.

    Pihak Dinkes Kabupaten Garut juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait kasus ini.

    “Pihak Dinkes Kabupaten Garut telah melakukan pertemuan online dengan Kemenkes untuk berkoordinasi dan diketahui bahwa SIP (Surat Izin Praktek) dokter kandungan tersebut sudah dicabut,” imbuhnya.

    Ketua DPR Kecam Dugaan Pencabulan oleh Dokter Kandungan di Garut, Minta Polisi Usut Tuntas

    Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal aksi dugaan pelecehan seksual atau pencabulan oleh seorang dokter kandungan di salah satu klinik di Garut yang viral.

    Puan mengecam keras aksi bejat yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan itu.

    Pasalnya, ruang periksa kandungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pasien, justru dijadikan fasilitas yang menyalahi aturan dan etika dokter.

    “Ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi, apalagi dilakukan oleh tenaga medis yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi rasa aman bagi pasien,” kata Puan dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (16/4/2025).

    Diketahui, dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Dokter MSF ini terungkap usai video yang memperlihatkan detik-detik saat MSF melakukan dugaan pencabulan tersebar di media sosial.

    MSF diduga melakukan pelecehan seksual, dengan cara meremas payudara korban saat pelaku melakukan praktik pemeriksaan Ultrasonografi (USG) kepada korbannya.

    Dalam kasus ini, sudah ada 2 orang korban yang melapor dan pelaku telah ditangkap polisi. Dari penelusuran, peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi pada tahun 2024. 

    Atas hal itu, Puan meminta agar aparat penegak hukum bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bertindak cepat, transparan, dan tegas dalam menangani kasus tersebut.

    “Tidak boleh ada toleransi terhadap praktik kejahatan seksual di fasilitas layanan kesehatan,” tegasnya.

    Dengan adanya insiden ini, mantan Menko PMK itu menekankan bahwa ruang periksa dokter, khususnya dokter kandungan, harus menjadi tempat yang aman dan terlindungi, terutama bagi perempuan.

    Ia meminta agar Kemenkes mengevaluasi mekanisme pengawasan praktik dokter serta sistem perlindungan pasien di seluruh Indonesia.

    “Kasus ini adalah alarm keras bagi sistem pengawasan tenaga kesehatan. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap warga negara, terutama perempuan, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan bebas dari pelecehan,” ujar Puan.

    Lebih lanjut, Puan juga mendorong pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal jika pelaku terbukti bersalah.

    “Aparat penegak hukum juga harus menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor karena trauma atau tekanan,” tandas dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com/Firda Janati)

    Baca berita lainnya terkait Dokter Lakukan Pelecehan Seksual.

  • KemenPPA Konfirmasi Ada 2 Korban Baru Melapor soal Kasus Pelecehan Dokter Kandungan Cabul di Garut – Halaman all

    Jalani Pemeriksaan, Dokter Kandungan Cabul di Garut Minta Akses Komunikasi dengan Keluarga Dibuka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat Hasbullah Fudail mengungkapkan permintaan dari dokter kandungan M. Syafril Firdaus atau MSF, terduga pelaku kasus pelecehan seksual terhadap pasien di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

    Menurut Hasbullah, Syafril meminta agar dirinya diberikan akses untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya.

    Permintaan itu diungkap Syafril saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Mapolres Garut, Rabu (16/4/2025).

    Tak hanya itu, Syafril juga meminta agar pihak polisi bisa menegakkan aturan secara profesional.

    “Pesan dari terduga tadi bahwa (meminta) pihak polisi menegakan aturan secara profesional.”

    “Yang kedua bisa dibuka komunikasi dengan keluarganya,” kata Hasbullah dilansir Tribun Jabar, Rabu (16/4/2025).

    Lebih lanjut, Hasbullah menuturkan kini Syafril dalam kondisi baik dan sehat.

    Selama diamankan oleh polisi, dokter kandungan itu juga tak mengalami keluhan apa pun.

    “Mudahan-mudahan beliau tidak dihalangi komunikasinya dengan keluarga, Kondisinya sehat, tak ada masalah,” imbuhnya.

    Berdasarkan pantauan, saat ini Syafril masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

    Polres Garut juga diketahui sudah mendatangkan saksi ahli dari Kementerian Kesehatan RI.

    Surat Izin Praktik Dokter Kandungan di Garut yang Diduga Lecehkan Pasien Segera Dicabut

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Aji Muhawarman mengatakan pihaknya telah menyiapkan sanksi tegas kepada dokter kandungan di Garut yang diduga melecehkan pasien saat melakukan ultrasonografi (USG).

    Peristiwa ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan pelayanan kesehatan serta merusak nilai-nilai profesi.

    Kemenkes menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga medis itu.

    “Kami tegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar,” kata dia kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Karena itu, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus ini, dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.

    “Kemenkes sudah mengirimkan surat ke KKI untuk meminta pencabutan STR yang otomatis akan menggugurkan SIP⁠ oknum dokter tersebut,” tegasnya.

    Aji menerangkan apabila dari hasil investigasi ditemukan pelanggaran etik dan disiplin profesi, KKI akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga medis yang bersangkutan.

    Kementerian Kesehatan juga akan merekomendasikan kepada dinas kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktik (SIP) pelaku.

    “Kami memastikan, KKI bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan kasus ini, dan memastikan penyelesaiannya berjalan transparan dan berkeadilan.”

    “Kami berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan,” ujar dia.

    Dokter Kandungan Mesum di Garut Buka Praktik Sejak 2023

    Kejadian ini terjadi di sebuah klinik swasta di Garut saat pasien sedang menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG).

    Polisi masih melakukan pendalaman kasus dugaan pelecehan oleh MSF terhadap pasien ibu hamil yang menjalani pemeriksaan USG di klinik swasta Kabupaten Garut.

    Sejauh ini ada dua korban yang membuat laporan polisi atas perbuatan pelecehan dokter kandungan tersebut. 

    Namun, diduga bukan hanya keduanya yang menjadikorban pelecehan dokter MSF. Sebab, dokter kandungan itu telah buka praktik di sebuah klinik swasta di Garut sejak Januari 2023.

    “Dia itu praktik di Garut sejak Januari 2023 sampai Desember 2024 di antara rentang waktu itu (kejadian, red),” ujar Kasatreskrim Polres Garut, Kombes Joko Prihatin, kepada wartawan Rabu (16/4/2025).

    Oleh karena itu, pihak Polres Garut juga membuka posko pengaduan bagi korban kasus ini.

    “Apabila mau mengadukan silahkan, humas juga menyebar hotline atau nomor WA yang bisa dihubungi untuk melaporkan kejadian tersebut,” katanya.

    Ia pun menambahkan pihaknya saat ini masih menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) Kementerian Kesehatan sebelum bisa mengambil langkah hukum lebih lanjut.

    Prosedur tersebut harus dijalankan karena terduga pelaku merupakan profesi dokter. 

    “Prosedur ini harus diikuti karena pelaku adalah tenaga medis,” ujarnya.

    Pelaku ditangkap di wilayah Garut saat baru saja tiba dari Jakarta. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari korban yang merasa telah dilecehkan saat pemeriksaan.

    “Dokter ini sudah diamankan dan saat ini kami sedang mendalami kasusnya,” ujar Dirreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pesan Dokter Cabul di Garut dari Balik Jeruji Besi, Tak Ingin Komunikasi dengan Keluarga Dihalangi.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Reynas Abdila/Rina Ayu Panca Rini)(Tribun Jabar/Sidqi Al Ghifari)

    Baca berita lainnya terkait Dokter Lakukan Pelecehan Seksual

  • Warga asal luar DKI bisa akses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa

    Warga asal luar DKI bisa akses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa

    Mantan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (kiri) mendengarkan siswa menceritakan pengalaman bahagianya pada kegiatan Mendengar Jiwa di SMAN 95 Jakarta, Kalideres, Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    Warga asal luar DKI bisa akses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 16 April 2025 – 17:19 WIB

    Elshinta.com – Warga yang berasal dari luar DKI Jakarta termasuk berusia di bawah 15 tahun dan penyandang disabilitas bisa mengakses layanan telekonsultasi kesehatan jiwa milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Walau begitu, menurut Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie, ada batasan bagi warga luar Jakarta yakni dalam mengakses layanan rujukan di DKI.

    “Warga yang dapat menerima layanan rujukan ataupun ke fasilitas kesehatan (fakses) milik Pemprov DKI Jakarta tentunya adalah warga Jakarta sendiri. Untuk warga di luar DKI Jakarta akan kita arahkan ke faskes-faskes yang sesuai dengan domisili penelpon,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Bonnie dalam acara bertema “Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa” yang diadakan Pemprov DKI, mengatakan, bagi anak usia di bawah 15 tahun, maka dibutuhkan pendamping saat mengakses layanan.

    “Dengan pendampingan dari orang tua atau walinya. Untuk pengambilan keputusannya agar lebih bagus dan lebih maksimal lagi untuk anak yang kurang dari 15 tahun,” ujar dia.

    Sementara bagi mereka yang berusia di atas 15 tahun, sambung Bonnie, cenderung sudah dapat bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sehingga dapat melakukan telekonsultasi tanpa perlu pendampingan dari orang tua atau wali. Pendampingan juga dibutuhkan bagi pengguna layanan dari kelompok penyandang disabilitas baik fisik, sensorik, maupun mental.

    “Tentunya dengan pendampingan dan juga dengan memiliki tilikan-tilikan ataupun reality testing ability yang baik dan dapat berkomunikasi dua arah,” kata Bonnie.

    Layanan telekonsultasi kesehatan jiwa dapat diakses melalui aplikasi JAKI. Saat memasuki aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan kemudian pilih layanan telekonsultasi. Nantinya, sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.

    Sumber : Antara

  • 453 Warga Bandung Barat Terjangkit DBD, Didominasi Usia Produktif

    453 Warga Bandung Barat Terjangkit DBD, Didominasi Usia Produktif

    JABAR EKSPRES – Sebanyak 453 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Dari jumlah tersebut didominasi usia 15 sampai 44 tahun.

    Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat, dalam tiga bulan terakhir periode Januari-Maret 2025, tercatat ada 453 penderita.

    “Untuk saat ini tidak ada kasus yang menyebabkan meninggal dunia. Per Januari ada 172 kasus, Februari 155 kasus dan Maret 125 kasus,” kata Kabid P2P Dinkes Bandung Barat, Nurul Rasyihan, Rabu (16/4/2025).

    BACA JUGA: Ratusan Warga Usia Produktif di Bandung Barat Paling Banyak Terserang DBD

    Ia menambahkan, dari jumlah 453 kasus tersebut tiga kecamatan tercatat sebagai wilayah dengan kasus DBD terbanyak yakni Cililin 70 kasus, Cihampelas 55 kasus dan Cikalongwetan 48 kasus.

    “Kalau berdasarkan jenis kelamin penderita DBD mayoritas laki laki dengan jumlah 233 kasus dan perempuan sebanyak 221 kasus,” tambahnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan golongan umur kasus tertinggi menimpa warga berusia 15 sampai 44 tahun dan usia 5 sampai 14 tahun.

    BACA JUGA: Korban DBD di Kota Banjar Bertambah, Pelajar 10 Tahun Meninggal Dunia

    “Untuk di bawah usia 1 tahun sebanyak 8 kasus, 1 sampai 4 tahun 47 kasus, 5 sampai 14 tahun 116 kasus, 15 sampai 44 tahun 198 kasus dan di atas 44 tahun sebanyak 85 kasus,” katanya.

    Nurul mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD, terutama dengan memperkuat program 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang).

    “Salain itu menambahkan tindakan pencegahan seperti penggunaan obat anti nyamuk dan fogging di daerah rawan,” tandasnya. (Wit)

  • Kemenkes Beri Sanksi Keras Dokter Obgyn di Garut yang Lecehkan Pasien saat USG

    Kemenkes Beri Sanksi Keras Dokter Obgyn di Garut yang Lecehkan Pasien saat USG

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengecam keras tindakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum tenaga medis di Garut, Jawa Barat. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus tersebut, dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum.

    “Peristiwa ini mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan pelayanan kesehatan,” ucap Kepala Biro Komunikasi Kemenkes RI Aji Muhawarman dalam keterangan resminya, Rabu (16/4/2025).

    Kemenkes juga menyebut telah mengirimkan surat ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk meminta pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) yang otomatis akan menggugurkan Surat Izin Praktik (SIP) ⁠dokter yang bersangkutan.

    “Apabila dari hasil investigasi ditemukan pelanggaran etik dan disiplin profesi, KKI akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan sementara STR tenaga medis yang bersangkutan. Kementerian Kesehatan juga akan merekomendasikan kepada dinas kesehatan setempat untuk mencabut SIP pelaku,” tegas Aji.

    Sebelumnya viral dokter kandungan yang melakukan pelecehan kepada pasien saat melakukan tindakan USG di salah satu klinik Garut. Dalam rekaman CCTV, tampak dokter tengah melakukan tindakan USG kepada ibu hamil.

    Narasi yang juga ramai disorot adalah modus dokter obgyn menawarkan pasien USG gratis via kontak pribadi, sehingga tidak perlu melewati proses administrasi sesampai di klinik. Aksi pelecehan ini juga disebut-sebut dilakukan saat tidak ada pendamping bidan maupun tenaga kesehatan lain.

    (kna/naf)

  • DKI punya telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani psikolog

    DKI punya telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani psikolog

    tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini mempunyai layanan gratis telekonsultasi kesehatan jiwa yang ditangani langsung psikolog klinis selama 24 jam.

    Pelaksana tugas (Plt. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bonnie Medana Pahlavie mengatakan layanan ini dihadirkan mengingat adanya keterbatasan pelayanan di puskesmas dan RSUD.

    “60 persen dari fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta itu memiliki psikolog klinisnya. Tetapi layanan ini di puskesmas dan RSUD memiliki keterbatasan misalnya jadwal antrean dan tak bisa diakses oleh seluruh warga Jakarta tanpa datang ke faskesnya,” ujar dia di Jakarta, Rabu.

    Bonnie dalam acara bertema “Teman Curhat Warga Jakarta Melalui Layanan Telekonsultasi Kesehatan Jiwa” yang diadakan Pemprov DKI, menyampaikan layanan dapat diakses melalui aplikasi JAKI.

    Dalam aplikasi, pengguna masuk ke kategori kesehatan kemudian pilih layanan telekonsultasi. Nantinya, sebuah nomor telepon dihadirkan untuk dapat dihubungi pengguna.

    “(Penelepon) akan diterima langsung dengan psikolog klinis yang sedang bertugas saat itu,” ujar Bonnie.

    Sebelum memulai konsultasi, psikolog akan melakukan pendataan dan penilaian terlebih dulu. Karena itu, Bonnie menyarankan penelepon menyiapkan data diri. Setelahnya, penelepon akan ditanyai sejumlah hal terkait kondisi jiwanya.

    “Pertanyaan tidak banyak-banyak, cuma penilaian saja. Jadi jangan kaget pada saat menelepon, akan ada pertanyaan penilaian dan juga dimintakan untuk identitas penelepon,” kata dia.

    Adapun hadirnya layanan telekonsultasi kesehatan jiwa ini juga dilatarbelakangi angka prevalensi gangguan mental emosional (GME) pada orang berusia di atas 15 tahun di DKI Jakarta yakni sebanyak 2,3 persen, merujuk data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023.

    Kemudian, sebanyak 4,9 persen orang berusia di atas 15 tahun yang mengalami gangguan jiwa berat dan terdapat 0,44 persen orang berusia di atas 15 tahun yang berpikir mengakhiri hidup.

    Adanya tekanan hidup DKI Jakarta yang cukup tinggi, adanya polusi juga, kita juga tidak bisa memungkiri adanya gaya hidu[ yang cukup tinggi dan kompetitif serta stigma sosial masyarakat juga.

    Menurut Bonnie, tekanan hidup di DKI Jakarta, polusi udara, gaya hidup kompetitif, stigma sosial berkontribusi pada angka prevalensi gangguan kesehatan jiwa.

    Selain itu, dinamika kompleks, termasuk kebijakan pemerintah juga turut memiliki andil pada munculnya masalah kesehatan jiwa.

    “Karena itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menghadirkan layanan telekonsultasi kesehatan jiwa sehingga layanan tersebut lebih terjangkau untuk warga Jakarta dan prosesnya pun lebih cepat, mudah dan terjangkau,” kata Bonnie.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut Nasional 16 April 2025

    LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut Nasional 16 April 2025

    LBH Padjajaran Buka Posko Pengaduan Korban Pelecehan Dokter Kandungan di Garut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan LBH Padjadjaran mengawal kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh
    dokter kandungan di Garut
    , Jawa Barat.
    Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan KemenPPPA, Ratna Oeni Cholifah menuturkan, LBH Padjadjaran membuka posko pengaduan bagi perempuan lain yang menjadi korban.
    “Terkait pendataan korban dalam hal ini LBH Padjadjaran membuka posko pengaduan mulai tanggal 15 April 2025, sampai hari ini belum ada korban yang melapor,” tutur Ratna saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).
    Pelaku pelecehan berinisial MSF diketahui merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad).
    Ratna menyebut, MF melakukan pelecehan seksual tersebut pada tahun 2024. Kasus ini sempat berakhir damai.
    “Beberapa bulan lalu (tahun 2024) pelaku pernah ditonjok sama suami pasien, tapi berakhir damai,” kata Ratna.
    Namun, karena banyak perempuan yang mengaku mengalami hal serupa, kasus ini pun kembali diangkat dan viral di media sosial.
    KemenPPPA, Dinas Kesehatan Garut bersama pihak kepolisian akhirnya mengusut kasus pelecehan yang terjadi di Klinik Karya Aksa ini.
    “Hasil koordinasi dengan Kadis PPPA Garut, terkait kasus pelecehan seksual di klinik Karya Aksa, pelaku sudah diproses oleh kepolisian,” ucapnya.
    Untuk diketahui, seorang dokter kandungan berinisial MSF diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan ultrasonografi (USG) di salah satu klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    Aksi tidak pantas dokter MSF itu terekam kamera pengawas di ruang praktik dan videonya viral di media sosial.
    Rekaman tersebut menunjukkan dugaan tindakan pelecehan terhadap pasien perempuan yang sedang menjalani pemeriksaan USG.
    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, dugaan pelecehan seksual terjadi pada 20 Juni 2024, saat MF masih aktif praktik di sebuah klinik di Garut.
    Namun, sejak Desember 2024, pelaku diketahui sudah tidak lagi melakukan praktik di wilayah tersebut.
    “Pelaku sejak Januari tahun ini tidak lagi praktik di klinik dan telah meninggalkan Garut. Kami masih mencari pelaku dan akan menindak tegas,” ujar Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar.
    Polres Garut telah membentuk tim khusus bersama Polda Jawa Barat untuk mencari keberadaan pelaku yang diduga kini berada di Bandung atau Jakarta.
    Sementara itu, melalui siaran pers, Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap sosok pria dalam video viral tersebut.
    “Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad,” ujar Dandi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Infeksi Cacingan, Ibu: Anak Saya Biasa Minum Obat Cacing 2 Kali dalam Setahun Surabaya 16 April 2025

    Cegah Infeksi Cacingan, Ibu: Anak Saya Biasa Minum Obat Cacing 2 Kali dalam Setahun Surabaya 16 April 2025

    Cegah Infeksi Cacingan, Ibu: Anak Saya Biasa Minum Obat Cacing 2 Kali dalam Setahun
    Tim Redaksi
    GRESIK, KOMPAS.com
    – Wabah infeksi
    cacing
    kembali menghantui banyak daerah di Indonesia. Rasa ngeri menyelimuti orang tua saat melihat berita anak-anak yang perutnya dipenuhi cacing, hingga harus dioperasi.
    Di tengah kekhawatiran itu, Wahyu Andinia Srika, seorang ibu dari Desa Slempit, Kedamean, Gresik mempunyai cara sendiri untuk menghadapi situasi. Ia tidak panik, justru memilih bersikap tenang dan bijak demi melindungi sang buah hati.
    Sebagai ibu yang setiap hari menemani tumbuh kembang anak, ia tentu tidak bisa menutup mata. Namun, ia memilih untuk tidak larut dalam kecemasan berlebihan.
    “Ya pasti, namanya orang tua pasti khawatir, apalagi banyak yang sudah kena,” tutur Wahyu kepada
    Kompas.com
    , Selasa (16/4/2025).
    Beruntung, tempat tinggalnya memiliki layanan Posyandu yang rutin hadir setiap bulan. Di sana, tidak hanya dilakukan pemantauan tumbuh kembang, tetapi juga pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara berkala.
    “Kalau periksa khusus tidak, karena untungnya setiap bulan ada Posyandu sekaligus
    screening
    kesehatan. Dan bulan ini dapat
    obat cacing
    dari Posyandu,” ujar Wahyu.
    Bahkan, dalam setahun, program pemberian obat cacing dilaksanakan dua kali sebagai langkah pencegahan yang serius.
    Namun, baginya perlindungan anak bukan hanya soal obat. Ia percaya pada pentingnya komunikasi.
    Melalui obrolan sehari-hari, ia menyisipkan pesan-pesan penting soal kebersihan dan cara menjaga diri kepada anaknya yang berusia 4 tahun 5 bulan.
    “Pasti ngobrol dengan pelan-pelan, dari kehidupan sehari-hari. Misalnya lagi main dikasih tahu jangan yang ‘jembrot-jembrotan’. Lalu habis dari luar masuk rumah jangan lupa cuci kaki-tangan. Alhamdulillahnya anak
    ngerti
    ,” tuturnya sambil tersenyum.
    Sebagai orang tua yang juga selektif soal makanan, ia melihat respons positif dari anaknya yang mulai mengerti pentingnya menjaga kesehatan.
    Saat kasus cacingan kembali mencuat, Wahyu Andinia memilih jalan yang menenangkan—mencari informasi dan memahami situasi dari sumber yang bisa dipercaya.
    “Khawatir itu pasti, tapi tidak heboh dan panik sendiri. Karena insya Allah tahulah cara menanganinya
    kayak
    gimana. Cukup tenang juga karena waktu Posyandu ada penjelasan dan dikasih obat. Meski khawatir tapi tetap kalem,” tuturnya.
    Rutinitas menjaga kebersihan kini menjadi perhatian lebih di rumahnya. Ia rajin mengingatkan anak untuk membersihkan diri setiap kali selesai bermain.
    “Kalau itu sudah sehari-hari, terutama setelah dari luar rumah cuci kaki cuci tangan. Sekarang jadi lebih sering untuk mengingatkan,” kata ibu berusia 30 tahun itu.
    Untuk itu ia berharap pemerintah bisa lebih aktif dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, tidak hanya saat Posyandu berlangsung.
    “Dari dinas kesehatan, misal puskesmas itu lebih sering adanya penyuluhan. Tidak hanya pas Posyandu aja, mungkin ada sesi khusus untuk masyarakat melalui puskesmas-puskesmas sekitar,” harapnya.
    Sementara, dr. Nyoman, salah satu dokter yang menangani kasus
    infeksi cacing
    menyebutkan, kebiasaan hidup bersih menjadi kunci utama pencegahan.
    “Ini pasti masuknya (cacing) lewat tangan, sehingga perilaku hidup sehat masih menjadi masalah,” terang dr. Nyoman.
    Kisah terkait infeksi cacing ini ramai terjadi di Jember, Jawa Timur beberapa waktu terakhir. Dimana seorang anak laki-laki berusia 3 tahun harus menjalani operasi darurat karena perutnya dipenuhi cacing.
    Gejala yang dialami cukup berat, perut membesar, tidak bisa buang air besar (BAB) selama seminggu, hingga muntah dan sesak napas.
    Kasus itu ditangani secara serius oleh tim dokter di RSD dr. Soebandi, Jember, Jawa Timur.
    Empat spesialis yaitu bedah anak, parasitologi klinik, anak, dan anestesi, berembuk sebelum mengambil tindakan.
    Saat dilakukan operasi, ditemukan tiga titik sumbatan di usus bocah tersebut.
    Langkah darurat ini menjadi pengingat nyata betapa pentingnya pencegahan sejak dini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.