Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Dinkes

  • Pasuruan Masuk Status Waspada Bencana, Warga Diminta Siap Siaga

    Pasuruan Masuk Status Waspada Bencana, Warga Diminta Siap Siaga

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kabupaten Pasuruan resmi masuk kategori kawasan waspada bencana berdasarkan surat edaran BMKG Juanda, khususnya menghadapi puncak musim hujan. Pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi agar potensi bencana dapat ditekan sejak dini.

    Bupati Pasuruan telah mengeluarkan surat edaran mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi basah di seluruh wilayah kecamatan dan desa. Isinya menekankan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, hingga petir dan rob.

    Pemerintah meminta camat dan lurah untuk menggerakkan kembali budaya kerja bakti di lingkungan, terutama membersihkan drainase dan selokan agar air tidak meluap. “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai harus menjadi prioritas supaya risiko banjir bisa dikurangi,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi.

    Selain mitigasi berbasis masyarakat, dinas teknis juga diarahkan untuk menangani mitigasi struktural seperti perbaikan parapet sungai, normalisasi aliran air, dan perampingan pohon di titik rawan. Hal ini dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan berjalan paralel dengan kesiapan fasilitas penunjang.

    Warga juga diimbau memanfaatkan aplikasi peringatan dini seperti BMKG, InaRisk, dan Indibidu BPBD agar informasi cuaca ekstrem bisa diterima secara real-time. Pelaporan kejadian bencana dapat dilakukan secepatnya ke Pusdalops BPBD atau layanan darurat 112.

    BPBD menegaskan seluruh personel siaga 24 jam untuk penanganan keadaan darurat dan pembukaan posko bencana. “Kami siap bergerak kapan pun diperlukan untuk membantu masyarakat dan memastikan respons cepat,” tegas Sugeng.

    Selain ancaman bencana alam, pemerintah juga mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca seperti ISPA dan DBD. BPBD bersama Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk fogging sesuai indikasi apabila terjadi peningkatan kasus di wilayah terdampak. (ada/kun)

  • Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik Megapolitan 5 Desember 2025

    Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik Megapolitan 5 Desember 2025

    Jakarta Siaga Stroke 2026: Dari Pasukan Putih hingga Ambulans Listrik
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Penanganan stroke di Jakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah, mulai dari tingkat nasional hingga pemprov DKI Jakarta.
    Stroke menjadi salah satu penyakit kardiovaskular dengan angka kematian tinggi dan biaya kesehatan nasional yang besar.
    Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, stroke merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di Indonesia.
    Data Kementerian Kesehatan mencatat ada 330.000 kematian akibat stroke.
    “Dan salah satu yang membuat pembebanan (biaya) kesehatan nasional paling tinggi adalah stroke. Komitmen
    Jakarta
    Siaga Stroke 2026 membuat Jakarta harus lebih siap dan tanggap terhadap kejadian stroke,” ujar Dante di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Dante menekankan pentingnya penanganan cepat, yakni dalam masa kritis 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
    “Kalau pasien dari awal ke jalan kemudian langsung diobati bisa menuju rumah sakit, dari symptom to needle, dari home to needle, sampai masuk jarum, sampai masuk obat 4,5 jam. Maka bisa selamat dan terhindar dari kecacatan,” tambahnya.
    Gubernur DKI Jakarta
    Pramono Anung
    memberikan tugas baru kepada Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, yakni membantu penanganan pasien stroke di ibu kota.
    “Ada Pasukan Putih yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan stroke ini,” ujar Pramono.
    Pasukan Putih merupakan petugas layanan kesehatan keliling yang mendatangi rumah warga rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, untuk perawatan dasar, pendampingan, dan edukasi kesehatan.
    Pramono menekankan dukungan Pasukan Putih sangat penting karena golden period penanganan stroke hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
    Selain itu, Pramono meluncurkan Jakarta Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau JakSimpus, sistem informasi manajemen puskesmas digital yang terintegrasi untuk mendukung respons cepat pasien stroke.
    Ia juga menyebutkan adanya tambahan fasilitas ambulans, termasuk ambulans listrik.
    “Kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” jelas Pramono.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen, dengan 2,9 persennya berakhir kematian.
    “Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani.
    Ani menekankan pentingnya penanganan cepat dan terstandar, dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
    “Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terstandar,” tambahnya.
    Ia juga menegaskan bahwa Jakarta sudah memiliki berbagai sumber daya pendukung, mulai Pasukan Putih, puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, hingga JakWarehouse.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo Megapolitan 5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo Megapolitan 5 Desember 2025

    Pramono Ingin RS Sumber Waras Berstandar Internasional, Sudah Diajukan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana Rumah Sakit (RS) Sumber Waras akan dijadikan berstandar internasional.
    Namun, hal itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat untuk memasukkan
    RS Sumber Waras
    menjadi
    proyek strategis nasional
    (PSN).
    “Saya sedang menjajaki rumah sakit ini untuk kita bangun menjadi salah satu rumah sakit internasional, dan kami sudah mengajukan menjadi Proyek Strategis Nasional. Kementerian Kesehatan sudah menyetujui, Menko Perekonomian sudah menyetujui, dan sudah diajukan kepada Bapak Presiden,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta dalam tahun-tahun dekat ini akan mempunyai rumah sakit yang berstandar internasional. Satu, Sumber Waras, yang kedua adalah Rumah Sakit Cakung,” lanjutnya.
    Jakarta sendiri saat ini sudah memiliki 31 rumah sakit.
    Tetapi menurut Pramono, hal itu belum cukup karena Jakarta akan berkembang menjadi kota global.
    “Komitmen kita untuk menjadi kota global sekaligus akan menjadi top twenty di tahun 2030, kesehatan menjadi kata kunci. Karena inilah yang kemudian menjadi ukuran. Maka persoalan-persoalan lapangannya harus ditangani secara baik,” tutur Pramono.
    Menurut dia, rumah sakit berstandar internasional harus bekerja sama dengan pemerintah.
    “Salah satu hal yang saya dorong betul kepada Ibu Kepala Dinas (Dinas Kesehatan) untuk segera mewujudkan rumah sakit internasional yang dikelola secara langsung oleh Pemda DKI Jakarta, yang mungkin juga bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
    Sebelumnya, Pramono telah membicarakan soal PSN RS Sumber Waras dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).
    Selain RS Sumber Waras, Pramono juga membahas usulan Kota Tua masuk dalam PSN.
    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” terang Pramono usai bertemu Airlangga, Senin.
    Ia meyakini, pemerintah pusat akan mendukung kedua usulan Pemprov Jakarta, selagi pihaknya melengkapi kebutuhan administrasi untuk pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakut sediakan 35 layanan HIV

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara telah menyediakan 35 layanan “Human Immunodeficiency Virus” (HIV) sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pengobatan dan pencegahan penularan penyakit tersebut.

    “Masyarakat diharapkan lebih terbuka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Puskesmas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan saat Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, deteksi dini dianggap penting serta memberikan penghargaan kepada para pendamping dan tenaga kesehatan yang telah bekerja keras.

    Ia meminta masyarakat jangan sungkan datang ke Puskesmas atau layanan kesehatan yang telah disediakan.

    Pihaknya juga memberikan penghargaan kepada pendamping dan pelayanan terbaik dari Puskesmas.

    “Semoga kerja keras semua pihak dapat menekan penyebaran dan meningkatkan penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta Utara,” kata dia.

    Menurut dia, Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Jakarta Utara sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan kesadaran, mendorong pencegahan serta memperkuat layanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

    Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

    “Dukungan seluruh elemen menjadi bukti bahwa semangat pencegahan HIV/AIDS ditopang oleh semua pihak,” kata dia.

    Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara, dr Murniasih Hutapea menyebutkan, terdapat 35 layanan HIV di Jakarta Utara yang terdiri dari Puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta dan klinik.

    Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 ini dirangkai dengan beragam kegiatan seperti tes HIV, diskusi dan pemberian nutrisi untuk anak pengidap HIV dan pemberian sembako untuk orang dengan HIV.

    “Kami berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan HIV AIDS dan menghilangkan stigma diskriminasi odhiv dalam masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Korupsi Ponorogo: KPK Periksa Dua Kadis hingga Keponakan Bupati Sugiri Sancoko di Madiun

    Korupsi Ponorogo: KPK Periksa Dua Kadis hingga Keponakan Bupati Sugiri Sancoko di Madiun

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap dua kepala dinas serta keluarga dekat Bupati Ponorogo di Mapolres Madiun, Kamis (4/12/2025), terkait penyidikan dugaan suap pengurusan jabatan, proyek, dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

    Penyidik lembaga antirasuah memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edhi, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Diah Ayu. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami aliran dana dan tata kelola jabatan di instansi yang mereka pimpin.

    Fokus penyidikan juga menyasar lingkaran terdekat kepala daerah. KPK turut memanggil Singgih Cahyo Wibowo, seorang wiraswasta yang diketahui merupakan keponakan Bupati Sugiri Sancoko. Selain itu, Bandar selaku ajudan Bupati (P3K Paruh Waktu Bagian Umum Setda) dan Dian Vivit Pahalaningrum, istri dari tersangka Yunus Mahatma, juga masuk dalam daftar terperiksa hari ini.

    Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari penetapan empat tersangka utama. Mereka adalah Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo periode 2021–2025 dan 2025–2030, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono (AGP), yang telah menjabat sejak 2012.

    Dua tersangka lainnya berasal dari sektor kesehatan dan swasta, yakni Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan rumah sakit daerah tersebut.

    “Hari ini KPK menjadwal pemeriksaan terhadap sejumlah saksi,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (4/12/2025).

    Selain pejabat eselon dan keluarga bupati, penyidik KPK juga memeriksa belasan saksi lain yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pegawai perbankan, hingga pihak swasta. Dari unsur ASN dan pejabat daerah, saksi yang dipanggil meliputi Arif Pujianan (Kabid Mutasi Kabupaten Ponorogo), Ninik Setyowati (Kepala Desa Bajang), dan Mujib Ridwan (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK RSUD Dr. Harjono).

    Pihak RSUD Dr. Harjono juga mendominasi daftar pemeriksaan. Saksi yang hadir antara lain Wahyu Niken (Staf Bagian Umum Sekretaris Direktur RSUD), Retno Eri (Kabid Keuangan RSUD), Mela Ristiawan (Staf Pendukung Bagian Sanitarian RSUD), serta Ferry Dian Kristianto (Tenaga Kontrak Bagian Umum Sekda).

    Untuk menelusuri aliran transaksi keuangan, KPK memeriksa tiga pegawai Bank Jatim Kantor Kas Ponorogo, yaitu Endrika Dwiki Christianto, Evitalia Puspita Dewi, dan Madha Agsyanohabi Rukmanda.

    Sementara dari pihak swasta dan rekanan, saksi yang diperiksa meliputi Indah Bekti Pertiwi, Setya Mega Uyung, Sri Yanto, Daris Fuadi, Rahayu Lestari, Dyan Nurcahyanto, Eko Agus Supriadi, Sugiri Heru Sancoko alias Heru Sangoko, serta Atul selaku Admin CV Cipto Makmur Jaya. Dua PNS Disbudparpora, Oki Widyanarto dan Imam Muslihin, juga turut dimintai keterangan.

    Meski daftar saksi cukup panjang, lembaga antirasuah tersebut belum merinci materi spesifik yang ditanyakan kepada para saksi, termasuk kepada dua kepala dinas dan keponakan Bupati.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polres Madiun,” jelas Budi singkat. [hen/beq]

  • Susu Kedelai MBG Diduga Picu Keracunan Massal di Jatim, Puskesmas Dipenuhi Siswa dan Guru

    Susu Kedelai MBG Diduga Picu Keracunan Massal di Jatim, Puskesmas Dipenuhi Siswa dan Guru

    Liputan6.com, Jakarta – Susu kedelai yang ada dalam menu makan bergizi gratis (MBG) diduga menyebabkan 79 murid dan dua guru di Bondowoso, Jawa Timur, keracunan. Susu kedelai yang disajikan disebut tidak layak konsumsi.

    “Pertama itu ada dua, ada dua siswa. Setelah itu nyusul, nyusul. Ya masih belum ada penyampaian, cuma ada indikasi saja, indikasi dari susu kedelai,” kata Danposramil Sumberwringin Peltu untung Subagyo. Dikutip dari video SCTV, Kamis (4/12/2025).

    Dalam video yang beredar, seorang ayah memeluk putrinya erat di puskesmas. Orang tua lain juga menggendong buah hatinya.

    Akibat kejadian ini, Puskesmas Sumberwringin Bondowoso mendadak dipenuhi pasien. Total ada 79 dan dua guru yang diduga keracunan.

    Penyebab keracunan diduga berasal dari minuman susu kedelai yang disajikan bersama makanan MBG. Polisi dan Dinas Kesehatan setempat segera menatangi satuan petugas pelayanan gizi (SPPG) penyedia menu MBG.

    Kepala SPPG M Zainullah mengaku mendistribusikan 3.250 botol susu kedelai bersamaan dengan menu MBG.

    “3.250 itu sama dengan karyawan. Itu 5 sekolah. Yang lainnya Alhamdulillah aman,” tuturnya.

    Dia berdalih indikasi dari puskesmas menunjukkan kondisi para korban lemah dan ditambah dengan persoalan autoimun.

    “Cuma ketika indikasi dari pihak puskesmas tadi, memang orangnya lemah. Dua, memang autoimunnya memang seperti itu,” lanjutnya.

    Menurut Zainullah, menu susu kedelai bukan pertama kali disajikan. Namun Zainullah mengakui bahwa untuk penyajian kali ini, susu kedelai berasal dari supplier yang berbeda.

    “Cuman beda orang, beda supplier,” pungkasnya.

  • KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    KPK Panggil 3 Ajudan Sugiri Sancoko Usut Dugaan Korupsi di Pemkab Ponorogo

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga ajudan Bupati nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko pada hari ini, 3 Desember. Mereka akan dimintai keterangan terkait pengurusan jabatan dan proyek serta gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Desember.

    Adapun tiga ajudan yang dipanggil itu adalah Ketiga ajudan tersebut yaitu Altof, Zufar Ali Akbar, dan Wildan.

    Lalu, turut dipanggil juga 12 saksi lainnya. Rinciannya adalah dua ajudan Sekda Ponorogo Agus Pramono, yaitu Faishal Rauf Ramadhani dan Dimas Sulton.

    Kemudian penyidik juga memanggil Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patihan Wetan, Dwi Susilowati; Kasi Pemerintahan Umum Kelurahan Setono, Sur Wigiyanto; Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan, Lestriyana Riswandari; Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamana Kauman, Maek Subekti; Kepala UPTD Labkesda Dinkes Ponorogo, Atis Wahyuni; Sekretaris Kelurahan Patihan, Suwandi; Sekretaris Kelurahan Singosaren, Mujiono; Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho; san Kepala BKD Ponorogo, Winarko Arif.

    Budi belum mengonfirmasi kehadiran belasan saksi ini. Dia juga masih menutup materi pemeriksaan yang akan digali dari sejumlah saksi tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni Agus Pramono yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo yang sudah menjabat sejak 2012; Yunus Mahatma selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto yang merupakan pihak swasta rekanan RSUD Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo.

    Penetapan tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November. Ada tiga klaster korupsi yang ditemukan KPK.

    Pertama adalah dugaan suap pengurusan jabatan. Lalu suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya atau gratifikasi.

    Dalam kasus suap pengurusan jabatan, Yunus selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo tahu akan diganti oleh Sugiri sejak awal tahun. Sehingga, dia menyiapkan sejumlah uang dan menyerahkannya sebanyak tiga kali.

    Penyerahan pertama dilakukan Yunus kepada Sugiri pada Februari 2025 dengan nominal Rp400 juta yang diberikan melalui ajudan.

    Kemudian, pada periode April-Agustus, Yunus menyerahkan uang senilai Rp325 juta kepada Agus Pramono.

    Lalu, dia kembali menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Ninik yang merupakan kerabat Sugiri pada November. Sehingga, duit yang diterima Sugiri mencapai Rp900 juta.

    Tak sampai di situ, Sugiri juga mendapatkan Rp1,4 miliar dari proyek paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo dengan nilai Rp14 miliar. Duit ini disebut KPK awalnya lebih dulu diterima Yunus selaku Kepala RSUD.

    Sedangkan pada klaster terakhir, diduga ada penerimaan gratifikasi berupa uang ratusan juta dari pihak swasta oleh Sugiri.

  • IDAI Ungkap 3 Penyakit yang Mengintai Anak Korban Banjir Sumatera

    IDAI Ungkap 3 Penyakit yang Mengintai Anak Korban Banjir Sumatera

    JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera memicu keprihatinan mendalam, terutama karena dampaknya terhadap anak-anak dan kelompok rentan.

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menjadi salah satu lembaga pertama yang bergerak cepat memberikan layanan kesehatan, dukungan psikologis, hingga bantuan logistik di wilayah terdampak.

    Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, anak-anak, lansia, difabel, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Menurutnya keselamatan mereka harus menjadi perhatian utama selama proses evakuasi. Piprim menyebut kesehatan dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi ke tempat yang aman.

    Laporan IDAI menunjukkan korban jiwa mencapai angka mengkhawatirkan. Di Sumatera Barat, tercatat 148 orang meninggal dunia, termasuk 4 anak-anak. Sebanyak 123 telah teridentifikasi, 25 masih dalam proses, sementara 105 orang dinyatakan hilang dan 8 orang sedang dirawat.

    Situasi serupa juga terjadi di Sumatera Utara serta Aceh, di mana puluhan korban meninggal dan ratusan lainnya terdampak, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan yang terganggu.

    Sebagai respon cepat, tim dokter dari tiga cabang IDAI di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang bergerak memberikan pelayanan langsung.

    “Tim dokter spesialis anak dari ketiga cabang IDAI, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah turun langsung ke lokasi bencana, berkolaborasi dengan BNPB, Dinas Kesehatan setempat, dan organisasi profesi lainnya,” tegas Piprim, dikutip dari laman Antaranews.

    Selain layanan medis, IDAI juga menyediakan dukungan psikososial, nutrisi balita, bantuan logistik, hingga pemulihan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak.

    Penyakit yang Mengancam Korban Banjir

    Di balik bantuan logistik, kebutuhan terbesar saat ini adalah obat-obatan. Bencana banjir dikenal meningkatkan risiko sejumlah penyakit, terutama karena lingkungan yang lembap, air kotor, sanitasi tidak memadai, serta paparan dingin berkepanjangan. IDAI mengidentifikasi tiga penyakit yang paling banyak muncul pada anak-anak di lokasi pengungsian.

    1. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

    ISPA menjadi penyakit paling umum pascabencana. Udara dingin, tempat pengungsian yang padat, serta paparan asap atau debu dapat memicu batuk, demam, hingga sesak napas. Pada anak, kondisi ini bisa berkembang menjadi pneumonia bila tidak segera ditangani.

    2. Diare

    Kontaminasi air bersih adalah penyebab utama diare pascabanjir. Air minum yang kotor, alat makan tidak higienis, hingga bakteri dan virus dari lingkungan basah membuat anak sangat rentan. Diare dapat menyebabkan dehidrasi berat yang membahayakan.

    3. Dermatitis dan Infeksi Kulit

    Kulit anak yang lebih sensitif membuat mereka mudah mengalami iritasi, alergi, dan infeksi jamur akibat air banjir yang tercemar. Kondisi lembap serta kurangnya pakaian kering memperparah risiko ini.

    IDAI menyampaikan ketersediaan obat-obatan untuk tiga kelompok penyakit tersebut saat ini sangat terbatas. Mereka juga menghadapi tantangan logistik, akses yang sulit, dan kurangnya tenaga kesehatan.

    “Bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah obat-obatan anak (ISPA, diare, salep kulit), susu formula, makanan bayi, pakaian anak, selimut, air bersih, dan perlengkapan kebersihan diri,” beber Piprim.

    Kebutuhan ini menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya wabah penyakit di pengungsian, risiko yang kerap muncul ketika bencana berskala besar terjadi.

    Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI, Kurniawan Taufiq Kadafi, menekankan bahwa koordinasi terus diperluas. Ia mengatakan IDAI memperkuat kolaborasi interprofesional dengan tenaga medis lintas organisasi, pemerintah daerah, hingga lembaga kemanusiaan. Fokus mereka tidak hanya penanganan darurat, tetapi juga masa pemulihan.

    “Selain itu, juga bersiap untuk fase pemulihan dengan memprioritaskan kesehatan anak, penyediaan air bersih, pemantauan penyakit berbasis imunisasi seperti campak, dan dukungan psikososial berkelanjutan,” ujar Taufiq.

    Di tengah keterbatasan sumber daya, IDAI mengajak masyarakat luas untuk membantu para korban. Donasi, tenaga relawan, atau dukungan logistik akan sangat berarti bagi anak-anak dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal.

    “Kami sangat mengapresiasi para ketua dan seluruh anggota IDAI Cabang dan juga tim satgas bencana IDAI di wilayah terdampak bencana yang sigap berkolaborasi dengan BNPB, dinas kesehatan, TNI/Polri, dan relawan untuk memastikan bantuan kesehatan tepat sasaran,” ujar Piprim.

  • Ada 197 Kasus Baru HIV/AIDS, Dinkes Gresik Skrining Populasi Kunci Surabaya 2 Desember 2025

    Ada 197 Kasus Baru HIV/AIDS, Dinkes Gresik Skrining Populasi Kunci Surabaya 2 Desember 2025

    Ada 197 Kasus Baru HIV/AIDS, Dinkes Gresik Skrining Populasi Kunci
    Tim Redaksi
    GRESIK, KOMPAS.com
    – Sebanyak 197 kasus HIV/AIDS baru ditemukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam rentang Januari hingga Agustus 2025.
    Kendati temuan kasus ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, namun tetap membutuhkan perhatian serius.
    Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes)
    Gresik
    , jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Pudak pada tahun 2023 tercatat sebanyak 248 kasus.
    Selang setahun bertambah menjadi 298 kasus, yang mayoritas didominasi oleh penderita rentang usia produktif antara 25-49 tahun.
    “Untuk penemuan pasien baru HIV ada 197 kasus. Penemuan kasus baru tahun ini, lebih rendah daripada tahun 2024.”
    Demikian kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Gresik dr Puspitasari Whardani, saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).
    Puspitasari menambahkan, sejak tahun 2015 tercatat ada sebanyak 1.619 pasien HIV/AIDS di Gresik yang menjalani pengobatan.
    Namun sebagian di antaranya, ada yang kemudian memutuskan untuk tidak lagi menjalani pengobatan. “Ada pasien yang putus berobat, sekitar 300 pasien,” ucapnya.
    Puspitasari mengatakan, ada beberapa faktor yang itu menyebabkan pasien HIV/AIDS memutuskan untuk tidak lagi berobat.
    “Mungkin dikarenakan efek samping obat HIV, atau pasien merasa kondisi sudah baik sehingga tidak minum obat,” ujar Puspitasari.
    Oleh karena itu, selain membantu pengobatan bagi pasien HIV/AIDS, Dinkes Gresik juga fokus dalam pencegahan dan meminimalisasi kasus baru terjadi melalui berbagai langkah strategis.
    Langkah itu dimulai dari memperluas cakupan sosialisasi pencegahan, pendampingan, hingga kolaborasi lintas sektor.
    “Penemuan sedini mungkin dengan mengadakan
    mobile clinic
    pada populasi kunci, tes HIV pada calon pengantin dan ibu hamil.”
    “Juga penambahan layanan pendampingan, dukungan dan pengobatan, HIV dan IMS, baik di rumah sakit maupun Puskesmas,” ungkap Puspitasari.
    Upaya lain yang dilakukan Dinkes Gresik adalah melaksanakan notifikasi pasangan kepada orang yang memiliki kontak secara langsung dan memiliki resiko tertular HIV/AIDS.
    “Serta melakukan pemeriksaan EID pada bayi yang baru lahir dari Ibu (penderita) HIV, dan pemeriksaan viral load pada ODHIV yang telah melakukan pengobatan,” sambung dia.
    Tidak hanya edukasi, namun Dinkes Gresik juga aktif melakukan penemuan kasus secara mobile melalui layanan Voluntary Counseling and Testing (VCT).
    Layanan ini menjangkau komunitas dan wilayah tertentu dengan menggandeng Puskesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

    Pemkot Mojokerto Perkuat Penerapan Kawasan Tanpa Rokok

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mempertegas komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengoptimalkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Kebijakan ini telah memiliki landasan hukum kuat melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa aturan mengenai penetapan KTR sudah jelas dan mengikat. Karena itu, Ning Ita (sapaan akrab, red) meminta seluruh masyarakat menaati larangan merokok di area-area yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas asap rokok.

    “Artinya minimal di tempat-tempat itu tolong jangan ngerokok. Sing kudu arep ngerokok, ya di luar KTR yang sudah di-SK-kan. Merokok itu tidak hanya soal kesehatan personal panjenengan, tapi kesehatan komunal. Jangan enggak sehatnya ditularkan kepada orang lain. Ini akan menjadi dosa berjamaah kalau sudah begitu,” ungkapnya, Selasa (2/12/2025).

    Dalam pengarahan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KTR di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat tersebut, Ning Ita menjelaskan, jika ada tujuh kategori area yang wajib bebas asap rokok. Yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

    “Keberhasilan penerapan KTR sangat bergantung pada kesadaran individu masyarakat. Kalau memang kesadaran pribadinya masih belum, ya tolong merokok tapi jangan di tempat yang bisa mempengaruhi orang lain menjadi tidak sehat Kebijakan ini sejalan dengan Panca Cita pembangunan Kota Mojokerto, khususnya misi pertama,” urainya.

    Yakni yang menekankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas kesehatan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini berharap masyarakat Kota Mojokerto benar-benar menjadi masyarakat yang sehat. Menurutnya, salah satu indikator sehat adalah tidak merokok.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto, Hesti Puspasari melaporkan bahwa Monev KTR tahun 2025 menyasar 347 lokasi. “Dari jumlah itu, 193 lokasi telah menerapkan KTR secara penuh atau 100 persen,” tambahnya.

    Selain monitoring, peserta kegiatan yang terdiri dari perangkat daerah se-Kota Mojokerto, para camat dan lurah, kepala UPT Puskesmas, perwakilan rumah sakit swasta dan klinik, serta Kepala Sekolah juga mendapatkan penjelasan mengenai Dashboard E-KTR. Paparan tersebut disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Citra Ervina Ahiyanasari, S.KM,

    Melalui langkah ini, Pemkot Mojokerto berharap penerapan KTR dapat semakin efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat upaya mewujudkan kota yang sehat dan berkualitas. [tin/ted]