Kementrian Lembaga: Dinkes

  • 752 Calon Jemaah Haji Mojokerto Diberangkatkan, Gus Barra Doakan Kelancaran Ibadah

    752 Calon Jemaah Haji Mojokerto Diberangkatkan, Gus Barra Doakan Kelancaran Ibadah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 752 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Mojokerto resmi diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Senin dini hari (5/5/2025). Rombongan yang tergabung dalam Kloter 12 dan 13 ini dilepas langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dari halaman Kantor Pemkab Mojokerto.

    Ratusan jemaah ini diberangkatkan sekitar pukul 03.30 WIB menggunakan 18 armada bus. Prosesi pelepasan juga dihadiri Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Zakaria, Sekdakab Teguh Gunarko, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto.

    Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan doa dan harapannya agar seluruh jemaah diberikan kelancaran serta keselamatan selama menunaikan ibadah haji.

    “Semoga jemaah haji Kabupaten Mojokerto menjadi haji yang mabrur dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT, sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ucapnya.

    Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Muttakin, menambahkan bahwa secara keseluruhan terdapat 957 CJH dari Mojokerto yang dijadwalkan berangkat tahun ini. Mereka akan transit terlebih dahulu di Asrama Haji Sukolilo untuk pemeriksaan administrasi dan kesehatan sebelum terbang dari Bandara Juanda menuju Madinah.

    Pemberangkatan para jemaah dikawal ketat oleh petugas dari Polres Mojokerto serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2). Beberapa unit ambulans dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto turut disiagakan demi mendukung kelancaran dan keamanan perjalanan rombongan. [tin/beq]

  • Transformasi Digital Sektor Kesehatan: Jakarta Pionir AI Talent Management di Indonesia – Halaman all

    Transformasi Digital Sektor Kesehatan: Jakarta Pionir AI Talent Management di Indonesia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi pelopor dalam penerapan sistem manajemen talenta berbasis artificial intelligence (AI) di sektor kesehatan. 

    Langkah inovatif ini dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sehat berstandar global menjelang 5 abad usianya.

    Diumumkan dalam Forum Rakerkesda 2025 di Balai Kota Jakarta, program ini menjadi sorotan utama melalui peluncuran inisiatif Smart Posyandu dan sistem AI Talent Management, yang bertujuan meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam penempatan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

    Langkah besar ini terwujud berkat sinergi antara Dinkes DKI Jakarta dengan ACT Consulting International, Lintasarta, Indosat Ooredoo Hutchison, dan NVIDIA sebagai mitra teknologi global.

    Kolaborasi ini menghadirkan pendekatan berbasis data yang presisi dalam mengukur Talent Fit, Job Fit, dan Culture Fit, mendukung pelayanan publik yang lebih profesional dan responsif.

    Pendiri ESQ Corp dan inisiator pendekatan manajemen talenta berbasis karakter, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan apresiasinya terhadap gebrakan ini.

    “Teknologi ini memampukan kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat secara cepat dan akurat. Ini bukan sekadar transformasi digital, tapi transformasi budaya kerja menuju pelayanan publik kelas dunia,” ujarnya, dikutip Minggu (4/5/2025).

    Sistem yang dikembangkan dari riset Ary selama lebih dari dua dekade itu kini telah bertransformasi ke dalam platform digital berbasis AI.

    Teknologi ini tidak hanya mengidentifikasi kecocokan pegawai dengan tugas dan budaya organisasi, tetapi juga menyusun strategi pengembangan soft skill dan karakter secara sistematis.

    Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menambahkan bahwa teknologi ini mempermudah dalam menilai dan meningkatkan budaya kerja di instansinya.

    “Dengan data yang presisi, kami bisa melakukan pembinaan yang terarah, memetakan potensi, serta melakukan promosi jabatan berbasis talenta secara objektif dan adil,” jelasnya.

    Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga menghasilkan talenta digital unggulan yang mampu bersaing di kancah global.

    “Ini adalah bagian dari kontribusi Jakarta dalam mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ary Ginanjar.

  • 119 Ribu KK di Jakarta Tak Punya Septic Tank, Limbah Mengalir ke Got dan Sungai

    119 Ribu KK di Jakarta Tak Punya Septic Tank, Limbah Mengalir ke Got dan Sungai

    Jakarta

    Sebanyak 199.528 kepala keluarga (KK) di Jakarta tercatat belum memiliki septic tank dan masih membuang limbah jamban langsung ke badan air seperti got dan sungai. Data ini mencakup 205 kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

    “119.528atau sekitar 4,6 persen kepala keluarga yang tersebar di 205 kelurahan Jakarta tidak memiliki septic tank,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).

    Ani menjelaskan, kondisi tersebut tergolong dalam perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tertutup. Artinya, warga memang menggunakan jamban, tetapi pembuangan limbahnya tidak melalui septic tank melainkan langsung ke got atau sungai.

    Menurut dia, persoalan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pembuangan limbah ke badan air. Selain itu, keterbatasan lahan di lingkungan tempat tinggal warga untuk membangun septic tank.

    “Selain itu juga karena keterbatasan area rumah warga untuk dibangun septic tank,” ungkapnya

    Sebelumnya, Pramono Anung telah memenuhi janji kampanyenya dengan secara langsung meninjau pemasangan tangki septic biopal di daerah Cideng, Jakarta Pusat. Selain itu, Pramono juga berencana untuk memasang pagar pembatas antara rumah penduduk dan rel kereta api.

    Saat masa kampanye, Pramono sempat menjanjikan akan membangun pagar pembatas rumah warga yang terletak di pinggiran rel Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Dia menyampaikan janjinya ke warga setelah melihat kondisi pemukiman warga dekat rel yang tidak dibatasi sekat ataupun pengaman apapun.

    “Kalau pagar di belakang, nanti sudah kita buatkan. Mudah-mudahan kecelakaan yang terjadi selama ini bisa turun karena bagaimanapun memang terutama lalu lintas di sini kereta apinya kan sering banget,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Pramono belum menyebut berapa nilai anggaran yang dikeluarkan untuk hal tersebut. “Nanti dihitung dulu. Kita lakukan sebaik mungkin,” ucapnya.

    (bel/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 119 Ribu KK di Jakarta Belum Punya Septic Tank, Limbah Masih Mengalir ke Got dan Sungai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Mei 2025

    119 Ribu KK di Jakarta Belum Punya Septic Tank, Limbah Masih Mengalir ke Got dan Sungai Megapolitan 3 Mei 2025

    119 Ribu KK di Jakarta Belum Punya Septic Tank, Limbah Masih Mengalir ke Got dan Sungai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 119.528 kepala keluarga (KK) di Jakarta tercatat belum memiliki
    septic tank
    dan masih membuang limbah jamban langsung ke badan air seperti got dan sungai. Data ini mencakup 205 kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.
    “119.528 atau sekitar 4,6 persen kepala keluarga yang tersebar di 205 kelurahan Jakarta tidak memiliki septic tank,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jakarta, Anie Ruspitawati, saat dikonfirmasi, Sabtu (3/5/2025).
    Anie menjelaskan, kondisi tersebut tergolong dalam perilaku
    Buang Air Besar Sembarangan
    (BABS) tertutup. Artinya, warga memang menggunakan jamban, tetapi pembuangan limbahnya tidak melalui septic tank melainkan langsung ke got atau sungai.
    Menurut dia, persoalan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pembuangan limbah ke badan air, serta keterbatasan lahan di lingkungan tempat tinggal warga untuk membangun septic tank.
    “Selain itu juga karena keterbatasan area rumah warga untuk dibangun septik tank,” tambahnya.
    Selain BABS tertutup, Dinas Kesehatan juga mencatat masih ada 1.083 KK atau sekitar 0,04 persen yang berperilaku BABS terbuka, yakni buang air besar langsung ke sungai. Temuan ini tersebar di 10 kelurahan.
    “Berdasarkan data, ada 1.083 (0,04 persen) kepala keluarga yang tersebar di 10 kelurahan Jakarta masih berperilaku BABS terbuka, di mana melakukan buang air besar langsung di kali atau sungai,” ungkap Anie.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta juga mulai membangun septic tank tipe Biopal 3A di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).
    Pemasangan ini dilakukan untuk mengatasi masalah
    buang air besar sembarangan
    yang masih terjadi di wilayah tersebut.
    “Memang banyak sekali warga yang tidak punya tempat untuk mohon maaf buang air besar. Dengan demikian, kami hari ini sudah mulai dipasang biopal septik tipe 3A yang mudah-mudahan akan bisa membantu warga yang ada di sekitar tempat ini,” ungkap Pramono di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-Fakta Keracunan Massal MBG di Jabar, Ratusan Siswa Jadi Korban hingga BGN Turun Tangan – Page 3

    Fakta-Fakta Keracunan Massal MBG di Jabar, Ratusan Siswa Jadi Korban hingga BGN Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat telah menghebohkan publik. Kejadian ini melibatkan ratusan siswa dari berbagai sekolah di beberapa daerah, seperti Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. 

    Berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan setempat, langsung bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan memberikan penanganan medis kepada para korban.

    Salah satu kejadian terparah terjadi di Kabupaten Cianjur, di mana 176 orang, termasuk 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta 98 warga lainnya, mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG dan sebuah hajatan. 

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bahkan menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Gejala yang dialami para korban beragam, mulai dari pusing, mual, hingga muntah. Kepala Dinkes Cianjur, Yusman Faisal, menyatakan bahwa pihaknya telah memaksimalkan penanganan terhadap korban dan melakukan pendataan menyeluruh.

    Di Kota Bandung, 342 siswa SMP Negeri 35 juga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG pada 29 April 2024. Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi dan pengambilan sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya, 25 pelajar SD dan SMP juga mengalami hal serupa. Semua korban telah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

  • TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    TNI AD sebut kerja sama dengan Jabar adalah program bela negara khusus

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebutkan bahwa kerja sama antara TNI AD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait pembinaan anak-anak adalah program bernama Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

    Dia menjelaskan bahwa kekhususan diperuntukkan bagi anak-anak yang mempunyai kriteria khusus seperti yang sudah dijelaskan oleh Gubernur Jawa Barat. Program itu dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung, dan di Markas Resimen Artileri Medan (Menarmed) 1 Kostrad di Purwakarta.

    “Keduanya di-launching bersamaan pada hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025,” kata Wahyu di Jakarta, Jumat.

    Adapun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa anak-anak yang akan mengikuti program itu adalah anak-anak yang kerap ikut tawuran, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga anak-anak yang kecanduan gim daring.

    Wahyu mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan karakter ini adalah untuk membina generasi bangsa yang terdiri dari siswa-siswi tingkat SMP dan SMA atau sederajat yang memiliki permasalahan kepribadian maupun perilaku menyimpang, yang berurusan dengan suatu tindak pidana.

    Dia mengatakan program itu ditargetkan untuk mengembalikan dan membentuk kembali karakter para siswa agar berada pada koridor yang benar. Waktu pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan target yang ingin dicapai sesuai klasifikasinya.

    Menurut dia, pendidikan pembentukan karakter dan kedisiplinan ini bukan merupakan bentuk pendidikan militer atau pendidikan ala militer. Walaupun dilaksanakan di lingkungan asrama militer, pendidikan itu lebih mengedepankan pendekatan secara personal maupun kelompok melalui bimbingan dan pengasuhan.

    Dia menyampaikan bahwa materi pendidikan yang diberikan adalah materi yang umum diberikan seperti belajar di kelas secara normal, mulai dari bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan konseling, latihan baris berbaris, kedisiplinan, motivasi, penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, bahkan materi permainan kelompok, hingga outbond.

    “Para siswa peserta pendidikan karakter ini juga adalah para siswa yang didaftarkan sendiri oleh para orang tuanya dan menandatangani perjanjian secara tertulis bahwa anak-anaknya bersedia menjalani pendidikan pembentukan karakter tersebut secara sukarela,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa jumlah peserta yang menjalani pendidikan di Rindam III/Siliwangi ada sekitar 80 orang siswa. Sedangkan yang menjalani pendidikan di Resimen Armed 1 Purwakarta terdaftar sejumlah 40 orang siswa.

    “Tenaga pendidik berasal dari unsur TNI AD, Polri, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta tenaga pendidik sesuai bidang masing-masing,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebabkan Risiko Fatal hingga Kematian, DBD Jadi Tantangan Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Sebabkan Risiko Fatal hingga Kematian, DBD Jadi Tantangan Kesehatan di Indonesia – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Sejak pertama kali ditemukan di Indonesia pada 1968, angka kejadian demam berdarah dengue (DBD) terus meningkat.

    Peningkatan kasus DBD ini disebabkan oleh perubahan karakteristik penularan.

    Dengan kondisi ini, siapa saja menjadi lebih berisiko terjangkit DBD, tanpa memandang usia, tempat tinggal, dan gaya hidup.

    Diketahui, seseorang yang terinfeksi dengue untuk kedua kalinya mempunyai risiko lebih besar terkena demam berdarah parah yang ditandai dengan sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, pernapasan cepat, gusi atau hidung berdarah, kelelahan, kegelisahan, darah dalam muntahan atau feses, menjadi sangat haus, kulit pucat dan dingin, serta merasa lemah.

    Berbagai gejala ini sering kali muncul setelah demamnya hilang.

    Berangkat dari kondisi ini, DBD menjadi sorotan dalam gelaran seminar dan lokakarya nasional 2025 Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) pada 29 April hingga 2 Mei 2025 di Bali.

    Ketua ADINKES dr. M. Subuh, MPPM, menyatakan, kegiatan ini memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit.

    “Melalui forum ini, kami mendorong sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemerintah desa untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan seperti hipertensi hingga dengue,” ujar dia di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Kementerian Kesehatan pun mengapresiasi penyelenggaraan forum edukatif dan strategis ini.

    Melalui dukungan dari mitra strategis seperti adinkes, dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

    Di sisi lain, dengue sampai saat ini belum ada obatnya, maka pencegahan menjadi kunci.

    Dr. dr. I Made Susila Utama, SpPD-KPTI FINASIM menjelaskan, salah satu pencegahan yang penting untuk dipertimbangkan adalah vaksinasi.

    Saat virus akibat gigitan nyamuk memasuki tubuh, tubuh akan mengeluarkan pertahanan alaminya, sehingga memutus rantai penularan virus. Namun, untuk memperoleh perlindungan yang optimal, vaksinasi dengue harus dilakukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter.

    Pengalaman dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menerapkan metode pencegahan inovatif ini, patut diapresiasi dan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya.

    Sementara itu salah satu mitra penyelenggaraan acara  Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung upaya melawan dengue, melalui penerapan 3M Plus (menguras, menutup, mengubur/mendaur ulang, dan mempertimbangkan penggunaan metode pencegahan inovatif untuk memperkuat perlindungan dengan lebih komprehensif,” ujar Andreas.

    Forum dihadiri oleh perwakilan dinas kesehatan, dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD), puskesmas, laboratorium kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, tenaga kesehatan, akademisi/praktisi kesehatan hingga pegiat kesehatan dari seluruh Indonesia.

  • Viral Pengakuan Netizen Overdosis Obat Anestesi Pasca Operasi hingga Kejang

    Viral Pengakuan Netizen Overdosis Obat Anestesi Pasca Operasi hingga Kejang

    Jakarta

    Ramai influencer di TikTok membagikan pengalaman tak menyenangkan pasca menjalani operasi di salah satu klinik kecantikan pada Mei 2024. Wanita pemilik akun @memeflome itu mengaku mengalami kejang pasca terlalu banyak disuntikkan obat anestesi.

    Ia menyebut perawat dan dokter di klinik tidak serius menanggapi keluhannya dan malah mengira dirinya kesurupan.

    “Jadi aku ada operasi di sebuah rumah sakit di bulan Mei 2024, pada saat operasi berlangsung aku mendadak kejang-kejang. Setelah itu, obat bius pun ditambah hingga kejang-kejang itu berhenti. Namun, setelah operasi aku kejang-kejang lagi selama 12 jam namun ga ada satupun dokter dan perawat yang menangani. aku akhirnya koma selama hampir satu bulan. bayangkan selama 12 jam berapa ratus ribu saraf yang putus. setelah itu akhirnya aku dipindahkan ke Rumah Sakit yang lebih memadai, dan aku sampai detik ini sama sekali ga ada niat untuk menuntut rumah sakit sebelumnya, dan sekarang aku fokus untuk terapi,” cerita mem***ome, dalam akun TikTok pribadinya.

    Meski wewenang pengawasan izin klinik berada di bawah Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Prof Taruna Ikrar akan ikut mengecek bagaimana obat-obatan selama ini digunakan oleh pihak klinik. BPOM RI juga akan menindak bila mana ditemukan lebih lanjut obat-obat yang disimpan tidak sesuai ketentuan.

    “Yang berikutnya, berhubungan dengan beberapa klinik yang mengalami masalah. Tentu kami janji, kami sudah pantau yang bermasalah itu dan kami akan datangin untuk memeriksa. Dan tentu outputnya apa? Nanti kami gunakan wewenang kami,” beber Prof Taruna saat ditemui di kawasan Cakung, (2/5/2025).

    BPOM RI disebutnya memiliki wewenang memastikan apakah klinik terkait mengantongi sertifikat rekomendasi untuk mendapatkan obat juga sumber distribusi obat. Ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS) yang bisa bertindak menarik barang, mencabut izin, bahkan penuntutan hasil dari penindakan untuk masuk penjara.

    “Itu sesuai dengan UU Kesehatan. Jadi luar biasa otoritasnya Badan POM ini sehingga perlu kita tindak lanjuti dengan bentuk kita akan visit klinik yang bermasalah itu. Kita sudah pantau, kasus dokter yang melanggar malpraktik yang menggunakan penggunaan obat bius tidak tepat,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    SPPG yang Siapkan Menu Sama, Kenapa Siswa SMAN 19 Bandung Tak Alami Keracunan MBG seperti SMPN 35? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan siswa di SMPN 35 Bandung, Jawa Barat, mengalami mual dan diare setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (29/4/2025).

    Namun, hal serupa tak terjadi pada siswa SMAN 19 Bandung, padahal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan menu MBG untuk kedua sekolahan tersebut sama.

    “Alhamdulillah, tidak ada siswa kami yang mengalami keracunan (seperti di SMPN 35 Bandung),” kata Kepala SMAN 19 Bandung, Imam Lubisasono, saat dihubungi Tribun Jabar melalui pesan singkat, Kamis (1/5/2025).

    Menurut Imam, siswa SMAN 19 Bandung sudah diperingatkan sejak jauh-jauh hari untuk tak menyantap MBG jika menemukan menu yang terasa basi.

    Ia menyebut, berdasarkan laporan yang diterimanya, siswa SMAN 19 Bandung tak memakan menu sayuran yang disajikan dalam MBG pada Selasa lalu.

    “Sayurannya tidak dimakan. Saat ini, MBG diberikan kepada siswa kelas X dan XI SMAN 19 Bandung yang jumlahnya mencapai 368 orang,” ujar Imam.

    Lebih lanjut, dirinya kurang mengetahui lokasi SPPG yang menyiapkan MBG untuk siswa SMAN 19 Bandung lantaran dikoordinasikan langsung Wakasek Kesiswaan.

    Sebelumnya, Humas SMPN 35 Bandung, Ganjar Sulandiana mengatakan, sebanyak 342 siswa dan dua guru SMPN 35 Bandung diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.

    Ia berujar, seluruh siswa yang rata-rata mengalami gejala diare, demam, hingga muntah tersebut tidak ada yang dirawat inap di puskesmas maupun rumah sakit.

    “(Keracunan) diduga dari menu makaroni dan sayuran dalam MBG pada Selasa lalu yang sepertinya sudah basi serta tidak layak untuk dikonsumsi,” ucap Ganjar.

    DPRD Buka Suara

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, menduga ada kejanggalan dan kesalahan dari penyedia atau SPPG terkait keracunan yang dialami siswa di SMP Negeri 35 Bandung.

    Menurutnya, pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Sekolah SMPN 35 Bandung, telah ada penjelasan mengenai kejadian tersebut dan sudah dipastikan bahwa para korban memperoleh penanganan.

    “Kami sebagai anggota DPRD, ingin memastikan bahwa pasti ada kejanggalan atau kesalahan dari pihak ketiga dalam melakukan pelayanan MBG,” ujar Radea, Kamis.

    Atas dasar itu, pihak ketiga atau dalam hal ini SPPG harus dikoreksi atau dievaluasi supaya kejadian yang sama tidak kembali terulang.

    Pasalnya, hal ini berhubungan dengan masa depan generasi muda.

    “Hari ini hanya gejala keracunan seperti mual-mual dan diare. Tapi, tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak dilakukan koreksi, nanti bisa ada risiko lebih buruk lagi, itu harus kita jaga betul-betul,” terangnya.

    Ia juga berujar, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak sekolah untuk memastikan apabila ada hal yang kurang atau hal yang dibutuhkan.

    DPRD, sambung Radea, siap mendorong Pemkot Bandung dalam penanganan kasus keracunan tersebut.

    “Seperti mendorong distribusi obat-obatan, sehingga nanti hari besok kita ke sekolah, atau Senin sudah sehat kembali siswanya,” ucap Radea.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian mengatakan, setelah kasus keracunan tersebut pihaknya langsung menghentikan operasional SPPG karena akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungannya.

    “Iya dihentikan dulu, kami periksa tapi masih menunggu laporan pemeriksaan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, kemudian nanti kita akan cek lagi ya,” tutur Anhar.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Penyebab Tidak Ada Siswa SMAN 19 Bandung Keracunan Setelah Santap MBG Seperti di SMPN 35.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Ahmad Imam Baehaqi/Hilman Kamaludin)

  • Kronologi dan Penyebab 342 Siswa SMPN 35 Bandung Keracunan Usai Santap Menu MBG

    Kronologi dan Penyebab 342 Siswa SMPN 35 Bandung Keracunan Usai Santap Menu MBG

    TRIBUNJATENG.COM, BANDUNG – Berikut kronologi dan penyebab kasus keracunan yang dialami 342 siswa SMP Negeri 35 Bandung.

    Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandung mengungkap itu terjadi karena waktu menyiapkan MBG yang terlalu malam.

    Para siswa tersebut merasakan tanda-tanda keracunan setelah menyantap menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus keracunan tersebut bermula saat pihak sekolah mendapat kiriman menu MBG pada Selasa (29/4/2025).

    Kemudian, pada Rabu (30/4/2025) sejumlah siswa mengalami gejala mual dan diare.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran, pihak katering atau SPPG mulai memasak menu MBG untuk ratusan siswa tersebut pada pukul 01.00 WIB.

    “Pihak katering memasak untuk mengejar konsumsi bagi anak-anak SD karena yang SD itu (dikonsumsi) jam sembilan,” ujar Anhar saat dihubungi, Kamis (1/5/2025).

    Kemudian, berdasarkan keterangan pihak katering, kata Anhar, mereka langsung menyiapkan makanan menu MBG untuk siswa SMP secara pararel atau dibuat sesudah menyiapkan menu untuk siswa SD tersebut.

    “Jadi makanan itu dibuatnya pararel gitu. Anak SMP ini diberikannya jam 11.00 WIB itu (makanan) sudah enggak enak, sebetulnya,” kata Anhar.

    Total makanan yang dibuat oleh Yayasan Cahaya Solid Berkarya ini sekitar 3.163 porsi yang tersebar ke empat sekolah, yakni SMAN 19 Kota Bandung 997 porsi, SMPN 35 Bandung 1.043 porsi, SDN 024 Coblong 724 porsi, dan SDN 189 Neglasari 399 porsi.

    Namun kasus keracunan tersebut hanya terjadi di SMPN 35 Bandung.

    Anhar menduga, keracunan tersebut akibat makanan dimasak terlalu malam hingga akhirnya basi saat disajikan.

    “Kalau yang SD jam sembilan masih fresh jadi aman. Ketika anak SMP mulai tuh rada enggak enak tapi belum parah. Terakhir itu anak SMA diberikannya jam 13.30 WIB itu mah sudah bau, jadi enggak ada yang makan kalau SMA,” kata dia.

    Anhar memastikan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap siswa yang menjadi korban keracunan tersebut hingga mereka benar-benar pulih. (TribunJabar.id)